Tesis di bidang hukum perdata dan bisnis meneliti aturan yang mengatur hubungan antarorang dan antarusaha dalam kehidupan ekonomi. Perjanjian, utang piutang, jaminan, perlindungan konsumen, hingga hubungan kerja adalah persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari. Bidang ini berubah cepat seiring tumbuhnya ekonomi digital, berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi, dan perubahan aturan ketenagakerjaan setelah UU Cipta Kerja serta putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian di bidang ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, seperti konsumen dan pekerja.
Peluang Penelitian ke Depan
Beberapa celah yang dapat dikembangkan menjadi tesis:
- Arah UU Ketenagakerjaan baru. Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan tersendiri. Substansi yang ideal, terutama soal pesangon, kontrak kerja, dan alih daya, layak dikaji.
- Pekerja platform digital. Pengemudi ojek daring dan kurir disebut mitra, bukan pekerja. Status ini membuat perlindungan hak mereka masih lemah dan perlu diteliti.
- Tanggung jawab platform atas kebocoran data. Penerapan UU Pelindungan Data Pribadi dalam transaksi elektronik dan ganti rugi bagi konsumen masih jarang diteliti.
- Pinjaman daring dan penagihan utang. Praktik penagihan, perlindungan peminjam, dan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi masih banyak menimbulkan sengketa.
- Penyalahgunaan PKPU dan kepailitan. Permohonan PKPU kadang dipakai sebagai alat tekanan bisnis. Batas penggunaannya yang sah perlu dikaji.
- Kontrak elektronik dan smart contract. Keabsahan dan pembuktian perjanjian yang dibuat sepenuhnya secara digital masih menjadi tantangan hukum.
Pengelompokan Judul
Judul tesis dalam artikel ini dibagi ke dalam sepuluh subkelompok:
- Perlindungan Konsumen, tentang hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.
- E-Commerce, Transaksi Elektronik, Digitalisasi, dan Data Pribadi, tentang aspek hukum perdagangan daring dan pelindungan data.
- Perjanjian, Wanprestasi, dan Utang Piutang, tentang keabsahan perjanjian dan penyelesaian ingkar janji.
- Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, dan Lelang, tentang jaminan utang dan pelaksanaan eksekusinya.
- Perbankan, Perbankan Syariah, dan Lembaga Keuangan, tentang aspek hukum layanan keuangan konvensional dan syariah.
- Hukum Perusahaan, BUMN, Kepailitan, dan PKPU, tentang badan usaha dan penyelesaian utang perusahaan.
- Hak Kekayaan Intelektual, tentang merek, hak cipta, paten, dan perlindungannya.
- Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, tentang hubungan kerja, PHK, dan penyelesaian perselisihan.
- Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Asing, tentang perlindungan pekerja di luar negeri dan pengaturan tenaga kerja asing.
- Hukum Pajak dan Pajak Daerah, tentang kewajiban perpajakan dan sengketa pajak.
Perlindungan Konsumen, tentang hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.
| 1 | Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal, Sumber Daya Air dan Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Alat Timbang yang Tidak Bersertifikat (Studi Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) |
| 2 | Analisis Regulasi E-Commerce terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam |
| 3 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Positif |
| 4 | Implikasi Yuridis bagi Konsumen terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil) sebagai Jaminan Fidusia pada Pihak Ketiga |
| 5 | Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Impor dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) |
| 6 | Konstruksi Regulasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan |
| 7 | Pendekatan Penegakan Hukum Non-Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Labeling Produk Pangan di Kota Salatiga |
| 8 | Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Manipulasi Permintaan dan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional |
| 9 | Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce |
| 10 | Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce |
| 11 | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terkait Wanprestasi melalui E-Commerce Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
| 12 | Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Akibat Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus Pengguna Shopee) |
| 13 | Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) |
| 14 | Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Marketplace Facebook dengan Sistem Split Payment |
| 15 | Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang melalui Internet |
| 16 | Perlindungan Konsumen atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) pada Label Produk Susu Whey Protein (Studi Analisis Yuridis) |
| 17 | Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Paksa oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan |
| 18 | Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Penyelesaian Sengketa Konsumen Produk Jasa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) |
| 19 | Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya (Studi Kasus pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang) |
E-Commerce, Transaksi Elektronik, Digitalisasi, dan Data Pribadi, tentang aspek hukum perdagangan daring dan pelindungan data.
| 1 | Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu pada Aplikasi Tiktok |
| 2 | Analisis Regulasi E-Commerce terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam |
| 3 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Positif |
| 4 | Digitalisasi Profesi Notaris di Era Globalisasi Ekonomi dan Bisnis |
| 5 | Formulasi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Putusan PN Pangkalan Bun, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Pbu) |
| 6 | Implementasi Keabsahan Tanda Tangan pada Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia |
| 7 | Implementasi Sertipikat Elektronik (Sert-el) pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 |
| 8 | Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang Diaransemen dan Diunggah melalui Channel Youtube |
| 9 | Pelaksanaan Sertipikat Hak atas Tanah Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi |
| 10 | Peran Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia |
| 11 | Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce |
| 12 | Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce |
| 13 | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terkait Wanprestasi melalui E-Commerce Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
| 14 | Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online |
| 15 | Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli melalui Sosial Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| 16 | Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Akibat Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus Pengguna Shopee) |
| 17 | Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) |
| 18 | Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Marketplace Facebook dengan Sistem Split Payment |
| 19 | Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Penjualan Senjata Api Ilegal melalui Platform E-Commerce (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) |
| 20 | Tinjauan Yuridis Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Perusahaan Pinjaman Online di Kabupaten Cirebon |
| 21 | Transformasi Kontrak dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis dalam Transaksi Elektronik di Bisnis Sewa Kebaya Online |
Perjanjian, Wanprestasi, dan Utang Piutang, tentang keabsahan perjanjian dan penyelesaian ingkar janji.
| 1 | Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang) |
| 2 | Formulasi Ideal Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak dan Keterlambatan Pembayaran Jasa oleh Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan |
| 3 | Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Analisis pada PT Jaya Jasa Sarana Karawang) |
| 4 | Implementasi Jual Beli dengan Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang) |
| 5 | Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang |
| 6 | Implikasi Yuridis terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Cilacap |
| 7 | Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Akibat Cessie di Pengadilan Negeri Batam |
| 8 | Penerapan Konsekuensi Pidana dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Kontrak Jika Perkara Tidak Dapat Diselesaikan Secara Perdata |
| 9 | Penerapan Perjanjian di Bank Syariah Indonesia bagi Nasabah Non Muslim yang Mengajukan Pembiayaan Kegiatan Usaha (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Cabang KCP Semarang Sudiarto) |
| 10 | Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah di Kota Samarinda |
| 11 | Peran Advokat terhadap Perlindungan Hak-Hak Tergugat dalam Kasus Wanprestasi Studi Kasus Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora |
| 12 | Peran Perusahaan Anjak Piutang dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Kegiatan Ekonomi Perusahaan Pasangan Usaha |
| 13 | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terkait Wanprestasi melalui E-Commerce Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
| 14 | Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online |
| 15 | Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan dalam Keadaan Hardship di Kota Semarang |
| 16 | Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Kerjasama di Media Radio Semarang (Studi Kasus PT. Radio Gayafavorit Mediamandiri) |
| 17 | Perlindungan Hukum Pengalihan Piutang kepada Pihak Ketiga (Cessie) terhadap Jaminan Utang Debitur |
| 18 | Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Rumah Kost atas Peralihan Sewa kepada Pihak Ketiga (Studi pada Kost 8888 di Sumatera Utara) |
| 19 | Perlindungan Hukum terhadap Penilai Publik pada Kontrak Pekerjaan Penilai Aset |
| 20 | Problematika Public Privat Partnership dalam Pencapaian Tujuan Kesejahteraan Rakyat(studi terhadap Pengaturan tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia) |
| 21 | Relevansi Delik Pidana Penipuan dalam Situasi Gagal Bayar Perjanjian Hutang Piutang (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong) |
| 22 | Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah yang Belum di Daftarkan Hak Tanggungan (Analisis Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Smg) |
| 23 | Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pelemkerep Kantor Cabang Jepara |
| 24 | Transformasi Kontrak dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis dalam Transaksi Elektronik di Bisnis Sewa Kebaya Online |
Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, dan Lelang, tentang jaminan utang dan pelaksanaan eksekusinya.
| 1 | Analisis Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/III/2024/SPKT/Polresta Banyumas / Polda Jawa Tengah) |
| 2 | Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus: Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Srg) |
| 3 | Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Sertifikat Tanah Tanpa di Ikat Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Hudatama Kota Semarang) |
| 4 | Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia di Kepolisian Resor Kota Barelang |
| 5 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Pengalihan Objek Fidusia Kepihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur |
| 6 | Aspek Pidana pada Pengalihan Jaminan Fidusia sebagai Dasar Putusan pada Proses Peradilan Pidana |
| 7 | Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah Indonesia Banjarnegara |
| 8 | Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang |
| 9 | Implikasi Yuridis bagi Konsumen terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil) sebagai Jaminan Fidusia pada Pihak Ketiga |
| 10 | Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia |
| 11 | Mekanisme Pengaturan Parate Executie terhadap Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 |
| 12 | Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitor di Tingkat Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif |
| 13 | Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga oleh Debitor Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Sbr |
| 14 | Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Akibat Cessie di Pengadilan Negeri Batam |
| 15 | Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia di Kepolisian Resor Kendal |
| 16 | Penerapan Penentuan Nilai Limit terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan |
| 17 | Peran Jaksa dalam Penyitaan Barang Bukti Jaminan Kredit Kolektibilitas Macet pada Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah. BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung |
| 18 | Perlindungan Hukum Pengalihan Piutang kepada Pihak Ketiga (Cessie) terhadap Jaminan Utang Debitur |
| 19 | Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Paksa oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan |
| 20 | Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah yang Belum di Daftarkan Hak Tanggungan (Analisis Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Smg) |
| 21 | Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan oleh Balai Lelang Swasta dalam Melakukan Usaha Khusus pada Bidang Jasa Lelang |
| 22 | Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Kredit Macet Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Pengkol Kantor Cabang Jepara |
Perbankan, Perbankan Syariah, dan Lembaga Keuangan, tentang aspek hukum layanan keuangan konvensional dan syariah.
| 1 | Analisis Hukum Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan |
| 2 | Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Sertifikat Tanah Tanpa di Ikat Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Hudatama Kota Semarang) |
| 3 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Izin Investasi Proyek Strategis Nasional di Kota Batam (Studi di Rempang Eco City Kota Batam) |
| 4 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Kantor Bank BKK Kendal (Studi Kasus Putusan Pidana No. 32/Pidsus-TPK/2022/ PN Smg.) |
| 5 | Analisis Yuridis Praktik Pemberian Fasilitas Tax Holiday terhadap Penanaman Modal pada Industri Nikel di Indonesia |
| 6 | Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pengembalian Uang atau Uang Pengganti atas Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali |
| 7 | Efektivitas Beban Pembuktian Terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023) |
| 8 | Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Syariah Indonesia Banjarnegara |
| 9 | Implementasi Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah (Studi Penelitian di Bank Jateng Syariah) |
| 10 | Implementasi Jual Beli dengan Akad Murabahah (Studi Kasus di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang) |
| 11 | Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) dalam Kontruksi Kepastian Hukum |
| 12 | Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang |
| 13 | Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Kasus Polda Jawa Tengah) |
| 14 | Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan |
| 15 | Penegakan Hukum terhadap Badan Hukum Koperasi yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan |
| 16 | Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian dari Hasil Penipuan Investasi dengan Modus Cryptocurrency (Bitcoin) |
| 17 | Penerapan Perjanjian di Bank Syariah Indonesia bagi Nasabah Non Muslim yang Mengajukan Pembiayaan Kegiatan Usaha (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Cabang KCP Semarang Sudiarto) |
| 18 | Pengaruh Regulasi terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Zaman Globalisasi |
| 19 | Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi pada Kredit Bermasalah di Bank BRI Kantor Cabang Kediri |
| 20 | Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes untuk Mewujudkan “Good Governance” |
| 21 | Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah di Kota Samarinda |
| 22 | Peran Jaksa dalam Penyitaan Barang Bukti Jaminan Kredit Kolektibilitas Macet pada Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah. BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung |
| 23 | Peran Perusahaan Anjak Piutang dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Kegiatan Ekonomi Perusahaan Pasangan Usaha |
| 24 | Perlindungan Hak Investor dalam Transaksi Margin oleh Perusahaan Efek Ketika Dilakukan Force Selling |
| 25 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Salatiga |
| 26 | Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Paksa oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan |
| 27 | Perspektif Undang-Undang Perpajakan Terkait Insentif Pajak terhadap Koperasi Selaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut) |
| 28 | Pertanggungjawaban Hukum Pengguna Cek dan Bilyet Giro pada Lembaga Perbankan dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Transaksi Bisnis |
| 29 | Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Pemerintah (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto) |
| 30 | Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank dalam Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb) |
| 31 | Tanggung Jawab Bank terhadap Transaksi Penyelenggara Negara dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Sub Branch Office Malioboro, Yogyakarta) |
| 32 | Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pencairan Dana Kredit Fiktif oleh Bank dalam Perspektif Aspek Pidana Perbankan |
| 33 | Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Kredit Macet Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Pengkol Kantor Cabang Jepara |
| 34 | Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pelemkerep Kantor Cabang Jepara |
Hukum Perusahaan, BUMN, Kepailitan, dan PKPU, tentang badan usaha dan penyelesaian utang perusahaan.
| 1 | Analisis Hukum dan Implikasi Perizinan Ritel Modern (Studi Kasus: Alfamart dan Indomart) dalam Upaya Pemberdayaan UMKM di Kota Pekalongan |
| 2 | Analisis Yuridis Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Memperoleh Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Mdn) |
| 3 | Analisis Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Hal Perseroan Terbatas Dimiliki oleh Dua Orang Pemegang Saham dengan Persentase Berimbang |
| 4 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan (Studi Putusan No: 782/Pid/2023/PT. Sby) |
| 5 | Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis di Indonesia |
| 6 | Dampak Pengaturan Hukum Bisnis terhadap Keamanan dan Keselamatan Kapal Niaga di Perairan Internasional |
| 7 | Dropshipping di Kawasan Berikat Batam: Tantangan Konsultan Pajak dalam Mencegah Sengketa Pajak Pertambahan Nilai |
| 8 | Efektivitas Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam |
| 9 | Formulasi Ideal Pelaksanaan Penguasaan Harta Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg) |
| 10 | Implikasi Pembuktian Terbalik Debitur terhadap Kasus Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan Berdasarkan Upaya Perlindungan Kepentingan Kreditur |
| 11 | Kewenangan Kurator dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum |
| 12 | Kewenangan Negara dalam Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum oleh BUMN (Studi Kasus PT Pertamina) |
| 13 | Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam dalam Proses Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach Berbasis Kepastian Hukum |
| 14 | Kewenangan Wali Kota Batam Ex Officio Badan Pengusahaan Batam atas Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Kerangka Otonomi Daerah |
| 15 | Pandangan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Direksi dalam Menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan |
| 16 | Pengaturan Penentuan Biaya Ongkos Jasa Perusahaan Transportasi Angkutan Bermotor untuk Barang Umum Berbasis Nilai Keadilan |
| 17 | Penyelesaian Hukum terhadap Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian Uang |
| 18 | Peran Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU dan Kepailitan |
| 19 | Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pt.pelindo II) |
| 20 | Peran Kurator dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham untuk Melakukan Pemberesan Utang Perusahaan |
| 21 | Peran Perusahaan Anjak Piutang dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Kegiatan Ekonomi Perusahaan Pasangan Usaha |
| 22 | Perlindungan Hukum dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja pada Perusahaan Pailit |
| 23 | Perlindungan Hukum Merek Kolektif dalam Meningkatkan Daya Saing Global Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Menara Jaya Foods Kota Depok) |
| 24 | Perlindungan Hukum terhadap Kreditor yang Tagihannya Ditolak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang |
| 25 | Perspektif Undang-Undang Perpajakan Terkait Insentif Pajak terhadap Koperasi Selaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut) |
| 26 | Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021) |
| 27 | Pertanggungjawaban Direktur Korporasi terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (Studi Putusan Nomor.202/Pid.B/2019/PN.Sbr) |
| 28 | Pertanggungjawaban Hukum Direktur PT Bayu Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires terhadap Perusahaan (Studi Kasus dalam Perkara PKPU Nomor Regester: 55/ Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby) |
| 29 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jkt.sel) |
| 30 | Reformulasi Regulasi Kewenangan Kurator dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Keadilan |
| 31 | Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar (Studi Kasus PT. Citra Guna Perkasa) |
| 32 | Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dalam Kerangka Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021) |
| 33 | Tinjauan Yuridis Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste (SERVE, IP/Serviço De Registo E Verificação Empresarial, Instituto Publico) |
| 34 | Tinjauan Yuridis Status Badan Hukum Jasa Raharja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara |
| 35 | Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pelemkerep Kantor Cabang Jepara |
| 36 | Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara |
| 37 | Transformasi Kontrak dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis dalam Transaksi Elektronik di Bisnis Sewa Kebaya Online |
| 38 | Urgensi Peran Kurator pada Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Semarang |
Hak Kekayaan Intelektual, tentang merek, hak cipta, paten, dan perlindungannya.
| 1 | Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu pada Aplikasi Tiktok |
| 2 | Implementasi Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Peredaran Video Compact Disc (VCD) Bajakan pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Polres Rembang |
| 3 | Kekayaan Intelektual Kasidah Burdah yang Diaransemen dan Diunggah melalui Channel Youtube |
| 4 | Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Briket di Indonesia (Studi pada Putusan Nomor 70pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga.jkt.pst) |
| 5 | Perlindungan Hukum Merek Kolektif dalam Meningkatkan Daya Saing Global Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Menara Jaya Foods Kota Depok) |
| 6 | Tinjauan Yuridis Problematika Pencatatan Ciptaan sebagai Dokumen Tertulis Kepemilikan Hak Cipta pada DJKI Kementerian Hukum di Indonesia |
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, tentang hubungan kerja, PHK, dan penyelesaian perselisihan.
| 1 | Analisis Perlindungan Hukum terhadap Karyawan Kontrak dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus PHK di Wilayah Jawa Tengah) |
| 2 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan (Studi Penelitian di Kota Semarang) |
| 3 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Selandia Baru) |
| 4 | Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu Cipta Kerja |
| 5 | Efektivitas Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Online) untuk Penyediaan Data Perusahaan di Kota Salatiga (Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017) |
| 6 | Implementasi Perlindungan Hukum Waktu Lembur Tenaga Kerja PT Hwaseung Indonesia |
| 7 | Kajian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kudus |
| 8 | Kajian Yuridis terhadap Proses Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Studi Kasus pada PT. Graha Cipta Utama Tangerang Banten |
| 9 | Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja |
| 10 | Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (PMI) yang Dilakukan oleh Orang Perseorangan di Pengadilan Negeri Batam |
| 11 | Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal oleh Perseorangan Berbasis Kepastian Hukum |
| 12 | Penegakan Hukum terhadap Pengusaha yang Melakukan Tindak Pidana Pembayaran Upah di Bawah Upah Minimum Berbasis Nilai-Nilai Pancasila |
| 13 | Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Pekerja Berbasis Keadilan |
| 14 | Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan |
| 15 | Peran Penyidik Polda Kepulauan Riau dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural di Wilayah Perbatasan Kota Batam: Studi Kualitatif |
| 16 | Perlindungan Hukum bagi Pekerja Terkait Pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Bangsa |
| 17 | Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh Tenaga Medis pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan terhadap Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Semarang |
| 18 | Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Outsourcing Berbasis Nilai Keadilan |
| 19 | Perlindungan Hukum dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja pada Perusahaan Pailit |
| 20 | Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) |
| 21 | Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya dalam Undang-Undang Cipta Kerja |
| 22 | Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Cilacap |
| 23 | Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 |
Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Asing, tentang perlindungan pekerja di luar negeri dan pengaturan tenaga kerja asing.
| 1 | Kajian Yuridis terhadap Proses Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Studi Kasus pada PT. Graha Cipta Utama Tangerang Banten |
| 2 | Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (PMI) yang Dilakukan oleh Orang Perseorangan di Pengadilan Negeri Batam |
| 3 | Konstruksi Regulasi Penegakan Hukum terhadap Penempatan Pekerja Migran Ilegal oleh Perseorangan Berbasis Kepastian Hukum |
| 4 | Peran Penyidik Polda Kepulauan Riau dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural di Wilayah Perbatasan Kota Batam: Studi Kualitatif |
| 5 | Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) |
| 6 | Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 |
Hukum Pajak dan Pajak Daerah, tentang kewajiban perpajakan dan sengketa pajak.
| 1 | Analisis Yuridis Praktik Pemberian Fasilitas Tax Holiday terhadap Penanaman Modal pada Industri Nikel di Indonesia |
| 2 | Dropshipping di Kawasan Berikat Batam: Tantangan Konsultan Pajak dalam Mencegah Sengketa Pajak Pertambahan Nilai |
| 3 | Efektivitas Penerapan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terkait dengan Wewenang Penyidik dalam Tindak Pidana Perpajakan |
| 4 | Penerapan Asas Lex Specialis Systematis pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Semarang |
| 5 | Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan |
| 6 | Pengelolaan Prinsip Pajak yang Berkeadilan dan Dampaknya pada PT. Gas Bumi Nusantara Jaya Jombang |
| 7 | Peran Bhabinkamtibmas dalam Mendukung Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Demak |
| 8 | Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 9 | Peran Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perpajakan (Studi Kasus di Polresta Barelang) |
| 10 | Perspektif Undang-Undang Perpajakan Terkait Insentif Pajak terhadap Koperasi Selaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Koperasi Sawit Borneo Agrosindo Sentosa Kabupaten Tanah Laut) |
| 11 | Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang |
| 12 | Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Pajak |
| 13 | Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Sistematis dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan |
Penutup
Hukum perdata, bisnis, dan ketenagakerjaan adalah bidang yang hasil penelitiannya sangat dibutuhkan oleh dunia usaha maupun masyarakat. Dari daftar di atas, pilih topik yang paling dekat dengan bidang kerja Anda, lalu cari persoalan hukum yang nyata, misalnya sengketa yang sering terjadi atau aturan yang belum jelas. Topik yang praktis cenderung lebih mudah diteliti dan lebih bernilai.
Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.
