Tidak semua tesis hukum dibedakan dari jenis perkaranya. Sebagian justru menonjol karena sudut pandang yang dipakai, seperti analisis putusan, keadilan Pancasila, hukum progresif, hak asasi manusia, perbandingan hukum, kriminologi, atau hukum internasional. Pendekatan inilah yang menentukan kedalaman analisis sebuah tesis, karena satu masalah hukum yang sama bisa menghasilkan temuan berbeda jika dilihat dari kacamata yang berbeda. Penelitian dengan pendekatan yang tepat penting untuk menjembatani aturan tertulis dengan rasa keadilan masyarakat dan menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih kuat.
Peluang Penelitian ke Depan
Beberapa celah yang dapat dikembangkan menjadi tesis:
- Mengukur keadilan Pancasila secara konkret. Nilai keadilan Pancasila sering dipakai sebagai pisau analisis, tetapi tolok ukurnya untuk menilai sebuah aturan atau putusan masih jarang dirumuskan secara jelas.
- Hukum progresif di era KUHP dan KUHAP baru. Pemaafan hakim dan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat membuka ruang bagi hakim progresif. Batasnya dengan kepastian hukum layak dikaji.
- Studi putusan dalam jumlah besar. Direktori putusan Mahkamah Agung memungkinkan analisis ratusan putusan sekaligus untuk menemukan pola disparitas atau kecenderungan hakim.
- Hak penyandang disabilitas dalam peradilan. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahap pemeriksaan masih jarang diteliti secara empiris.
- Perbandingan hukum yang spesifik. Perbandingan dengan negara ASEAN atau negara muslim untuk isu tertentu, misalnya perampasan aset atau keadilan restoratif, akan lebih tajam daripada perbandingan yang terlalu umum.
- Kriminologi kejahatan baru. Faktor penyebab judi online, penipuan daring lintas negara, dan kejahatan berbasis kecerdasan buatan masih membutuhkan banyak kajian.
Pengelompokan Judul
Judul tesis dalam artikel ini dibagi ke dalam tujuh subkelompok:
- Studi Kasus Putusan Pengadilan, tentang analisis mendalam terhadap satu atau beberapa putusan.
- Keadilan Pancasila, tentang penggunaan nilai keadilan Pancasila sebagai dasar analisis dan rekonstruksi aturan.
- Hukum Progresif, tentang penerapan gagasan hukum untuk manusia dalam praktik penegakan hukum.
- Hak Asasi Manusia, Disabilitas, dan Kelompok Rentan, tentang perlindungan hak kelompok yang rentan diperlakukan tidak adil.
- Perbandingan Hukum (Studi Komparatif), tentang perbandingan aturan Indonesia dengan negara lain.
- Kajian Kriminologi dan Faktor Penyebab Kejahatan, tentang sebab-sebab kejahatan dan upaya penanggulangannya.
- Hukum Internasional, Transnasional, dan Kajian Negara Lain, tentang kejahatan lintas negara dan aturan hukum internasional.
Studi Kasus Putusan Pengadilan, tentang analisis mendalam terhadap satu atau beberapa putusan.
| 1 | Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn) |
| 2 | Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi) |
| 3 | Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Proses Peradilan di Indonesia Saat Ini dan Kedepan (Studi Kasus dengan Terdakwa Ferdy Sambo) |
| 4 | Analisis Hukum Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN Spt) |
| 5 | Analisis Hukum Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.) |
| 6 | Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor: 155/Pid.B/2018/PN Dmk) |
| 7 | Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pid.B/2021/PN.Smg) |
| 8 | Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal, Sumber Daya Air dan Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Alat Timbang yang Tidak Bersertifikat (Studi Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) |
| 9 | Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 K/Pid/2019) |
| 10 | Analisis Hukum terhadap Putusan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 566 K/Pid.Sus/2019) |
| 11 | Analisis Hukum terhadap Putusan Praperadilan atas Keabsahan Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan: 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel) |
| 12 | Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Perempuan: Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2024/PN Yyk) |
| 13 | Analisis Hukum Terkait Optimalisasi Sanksi Pidana sebagai Sarana Mewujudkan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cbn) |
| 14 | Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Menilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby) |
| 15 | Analisis Kebijakan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Berdasar Dakwaan Alternatif (Studi Kasus Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN.Blora) |
| 16 | Analisis Kedudukan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt) |
| 17 | Analisis Komparasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE Pasca Putusan MK 2024 |
| 18 | Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022) |
| 19 | Analisis Pembuktian Hukum Perkara Tindak Pidana Penggelapan melalui Elektronik Sistem (Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn) |
| 20 | Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pml) |
| 21 | Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 208/Pid.B/2024/PN Jap |
| 22 | Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg) |
| 23 | Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr) |
| 24 | Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Sbw) |
| 25 | Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus: Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN Srg) |
| 26 | Analisis Penggabungan Gugatan Perkara Perdata ke Perkara Pidana dalam Ganti Kerugian terhadap Korban dalam Perkara Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.utr) |
| 27 | Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Blora) |
| 28 | Analisis Penjatuhan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora (No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla dan No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla) |
| 29 | Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang) |
| 30 | Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Kendaraan dalam Kasus Penyitaan Truk yang Digunakan untuk Mengangkut Kayu Ilegal (Studi Putusan Nomor: 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk) |
| 31 | Analisis Perspektif Keadilan terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm) |
| 32 | Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Smg) |
| 33 | Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.sel) |
| 34 | Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Putusan Nomor: 185/Pid.B/2024/PN Smg) |
| 35 | Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan: 67/Pid.Sus-TPK/2025/PT Sby) |
| 36 | Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Pria Dewasa terhadap Anak |
| 37 | Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Praperadilan tentang Sah atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan yang Dimohonkan oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/PN.Sby) |
| 38 | Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.Sus/2021/PN.Mjl) |
| 39 | Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi: Pengadilan Negeri Tegal) |
| 40 | Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dokter terhadap Pasien (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi) |
| 41 | Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022) |
| 42 | Analisis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Penipuan di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg) |
| 43 | Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Cabul terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid.Sus/2022/PN Btm) |
| 44 | Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Btg tentang Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Pidana Islam |
| 45 | Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor. 82/G/2020/PTUN-Jkt dalam Sengketa Tata Usaha Negara Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020 |
| 46 | Analisis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana atas Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Dalam Kasus Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kds) |
| 47 | Analisis terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Daftar G Sejenis Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan di Wilayah III Cirebon |
| 48 | Analisis Tuntutan Pidana (Requisitoir) Pidana Mati dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak (Analisis Tuntutan Pidana dalam Perkara Nomor: 989/ Pid.Sus/2021/PN.Bdg) |
| 49 | Analisis Yuridis Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Memperoleh Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Mdn) |
| 50 | Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 506/Pid.B/2024/PN.Mks) |
| 51 | Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw) |
| 52 | Analisis Yuridis Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Kejahatan Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 350/Pid.Sus/2022/PN.Plk) |
| 53 | Analisis Yuridis Pemidanaan Denda dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Skg) |
| 54 | Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pencurian dengan Pemberatan dalam Lingkup Perkarangan Rumah yang Berkeadilan: Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Mgg |
| 55 | Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Persetubuhan Anak Berbasis Keadilan Sosial (Studi Perkara Nomor: 23/Pid.Sus/2024/PN.Stg) |
| 56 | Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembawa Senjata Tajam dan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 599/Pid.B/2024/PN) |
| 57 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 57/Pid.B/2024/PN Nab) |
| 58 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kds) |
| 59 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg) |
| 60 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN Tgl) |
| 61 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 382/Pid.B/2021/PN.Smg) |
| 62 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 539/Pid.B/2023/PN.Smg) |
| 63 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.B/2021/PN.Skh) |
| 64 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Perkara Pidana No.2/Pid.B/2023/PN.Smrg) |
| 65 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B/2023/PN.Sgr) |
| 66 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan (Studi Putusan No: 782/Pid/2023/PT. Sby) |
| 67 | Analisis Yuridis Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps) |
| 68 | Analisis Yuridis Penerapan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg) |
| 69 | Analisis Yuridis Penerapan Penyertaan dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.brt) |
| 70 | Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp) |
| 71 | Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt) |
| 72 | Analisis Yuridis Pengesampingan Unsur Melawan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3968 K/Pid.Sus/2023) |
| 73 | Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kasus Narkotika dalam Perspektif Keadilan Islam, Nilai-Nilai Religious, dan Hukum Pidana (Studi Putusan No. 86/Pid.Sus/2025/PN Skw) |
| 74 | Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Hubungan Kekerasan Rumah Tangga di PN Smg (Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg) |
| 75 | Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing (Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng) |
| 76 | Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp) |
| 77 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Dualistis (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.B/2024/PN Mgg) |
| 78 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst) |
| 79 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Kerangka Keadilan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks) |
| 80 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Kantor Bank BKK Kendal (Studi Kasus Putusan Pidana No. 32/Pidsus-TPK/2022/ PN Smg.) |
| 81 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk) |
| 82 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan Penyelesaian Secara Diversi (Penetapan Nomor 01/PenPid-Diversi/2024/PN Pdl) |
| 83 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Mgg) |
| 84 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mucikari Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.B/2017/PN Dps) |
| 85 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2022/PN Mgg) |
| 86 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 662/Pid.B/2024/PN Jkt.pst) |
| 87 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Pwt) |
| 88 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst) |
| 89 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt) |
| 90 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Turut serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2022/PN Smg) |
| 91 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Putusan: Nomor 245/Pid.B/2024/PN.Bjm) |
| 92 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp) |
| 93 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Kemanfaatan (Studi Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2021/PN Spt) |
| 94 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor: 463/Pid.Sus/2023/PN Smg) |
| 95 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2022/PN Smg) |
| 96 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid. B/2024/PN. Jkt Pst) |
| 97 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr) |
| 98 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Perlindungan Korban (Studi Putusan Nomor: 406/Pid.B/2021/PN Smg) |
| 99 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.B/2023/PN Pwr) |
| 100 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Penipuan (Studi Kasus Perkara Nomor 316/Pid B/2018/PN Smn) |
| 101 | Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus pada Perkara No. 357/Pid.B./2020/PN. Pkl) |
| 102 | Analisis Yuridis Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba Studi Kasus: (Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016) |
| 103 | Analisis Yuridis Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Manado (Studi Kasus Nomor 114/Pid.Sus/2025/PN Mnd) |
| 104 | Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Pasca Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl pada Pengadilan Agama Kendal) |
| 105 | Analisis Yuridis Putusan Lepas Akibat Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.B/2022/PN.Pwr) |
| 106 | Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang yang Ternyata Tidak Bersalah (Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid.Sus/2023) |
| 107 | Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor Register: PDM 39/BANYU/Eoh.2/09/2020 di Kejaksaan Negeri Banyumas) |
| 108 | Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Store Supervisor di PT Home Center Indonesia Tegal (Studi Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tgl) |
| 109 | Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan (Studi Putusan PN. Tanjungkarang No. 267/Pid.Sus/2019/PN Tjk) |
| 110 | Analisis Yuridis terhadap Peristiwa Setiap Orang yang Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dengan Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN/Cilacap |
| 111 | Analisis Yuridis terhadap Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman serta Penjatuhan Pidana oleh Hakim (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban) |
| 112 | Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm) |
| 113 | Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg) |
| 114 | Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Secara Bersama-Sama dalam Hukum Pidana Indonesia dari Sudut Pandang Perspektif Keadilan Retributif (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN.Ptk) |
| 115 | Analisis Yuridis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 570/Pid.B/2021/PN Btm) |
| 116 | Analisis Yuridis terhadap Sanksi Pidana sebagai Sarana Mewujudkan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Cbn) |
| 117 | Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No. 219/Pid.Sus/2022/PN Smg) |
| 118 | Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl) |
| 119 | Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Ditinjau dari Perspektif Kriminologi dalam Putusan No.76/ Pid.Sus/ 2020/ Pn.unr |
| 120 | Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan Secara Berkelanjutan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah |
| 121 | Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Diskresi (Studi Putusannomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Tte) |
| 122 | Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Asset Tanah dan Bangunan yang Dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kajian atas Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Bangil No: 179/Pid.B/2018/PN.Bil Tanggal 3 Juli 2018 |
| 123 | Disparitas Putusan Hakim Anak terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps |
| 124 | Efektivitas Beban Pembuktian Terbalik oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023) |
| 125 | Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dengan (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/Pid.Sus/2017) |
| 126 | Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl) |
| 127 | Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembayaran Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin (Studi: Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm) |
| 128 | Efektivitas Pemidanaan Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkotika di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 60/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm) |
| 129 | Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Militer terhadap Prajurit yang Terbukti Melakukan Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang) |
| 130 | Efektivitas Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Seksual melalui Restitusi dalam Putusan Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Msh) |
| 131 | Efektivitas Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby) |
| 132 | Efektivitas Sanksi Pidana Denda terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dalam Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2022/PN Trk) |
| 133 | Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020) |
| 134 | Formulasi Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Penggelapan Berdasarkan Restorative Justice (Studi Perkara No. LP / 53 / IX / 2023 / SPKT / Sul-Bar) |
| 135 | Formulasi Ideal Pelaksanaan Penguasaan Harta Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Positif (Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg) |
| 136 | Formulasi Kebijakan Pidana terhadap Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Penyelenggara Negara (Studi Kasus Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Tgl) |
| 137 | Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana Denda terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Perspektif Nilai Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn) |
| 138 | Formulasi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Putusan PN Pangkalan Bun, No. 134/Pid.Sus/2023/PN.Pbu) |
| 139 | Fungsionalisasi Pidana terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Smg) |
| 140 | Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Akibat Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 99/Pdt.G/2018/PA.Rbg.) |
| 141 | Hukum Perwalian Nikah bagi Perempuan dalam Fikih, KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama) |
| 142 | Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN Jkt Sel) |
| 143 | Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bek) |
| 144 | Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr) |
| 145 | Implementasi Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan No. 1267 K/Pid.Sus/2023) |
| 146 | Implementasi Perlindungan Hukum Korban Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan (Studi Putusan: Nomor 396/Pid.Sus/2023/PN Mtr) |
| 147 | Implementasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN. Kndl) |
| 148 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 |
| 149 | Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs) |
| 150 | Implikasi Hukum atas Putusan Hakim yang Mengembalikan Barang Bukti kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara Lain yang Perkara Tersebut Belum Ada |
| 151 | Implikasi Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ternak dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn) |
| 152 | Implikasi Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Penjara di Bawah Ketentuan Minimum Khusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos) |
| 153 | Implikasi Yuridis Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg) |
| 154 | Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dalam Pertimbangan Upaya Banding Penuntut Umum pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm) |
| 155 | Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Femisida (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg) |
| 156 | Kajian Yuridis terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg) |
| 157 | Keabsahan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2021/PN End) |
| 158 | Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Clp) |
| 159 | Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana yang Berkeadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor: 504/Pid.B/2024/PN.Ptk) |
| 160 | Kebijakan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Perkara No.71/Pid.B/2019/PN.Blora) |
| 161 | Kedudukan Hasil Pemeriksaan Polygraph (Lie Detector) dalam Sistem Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023) |
| 162 | Kekuatan Pembuktian CCTV dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 465/Pid.B/2019/PN Smg) |
| 163 | Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatri dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb) |
| 164 | Kepastian Hukum Pra Peradilan atas Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ponorogo (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor: 01/Pid.Pra/2022/PN.Png) |
| 165 | Kepastian Hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Menerapkan Punishment Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api (Studi Kasus Perkara No.920/Pid.Sus/2019/PN Smg) |
| 166 | Ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Menerapkan Pasal Dakwaan sebagai Dasar Hakim Memutus Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Skg) |
| 167 | Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 |
| 168 | Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 |
| 169 | Mekanisme Pengaturan Parate Executie terhadap Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 |
| 170 | Optimalisasi Pemulihan Kerugian Korban dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Biaya Umroh (Studi Kasus: Putusan 1235/Pid.B/2018/PN.Mks) |
| 171 | Optimalisasi Tahap Prapenuntutan sebagai Upaya Perampasan Aset pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:28/Pid.B/2023/PN.Mnk) |
| 172 | Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst) |
| 173 | Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 303 K-Pid-2004) |
| 174 | Pembuktian Tindak Pidana Zina Berdasarkan Alat Bukti Petunjuk (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 90/Pid.B/2015/PN.Unr) |
| 175 | Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg) |
| 176 | Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 401/Pid.B/2024/PN Bgl) |
| 177 | Penegakan Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga oleh Debitor Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Sbr |
| 178 | Penegakan Hukum Pidana terhadap Modus Penipuan Penggandaan Uang (Studi Kasus Putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora) |
| 179 | Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengedar sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Hukum Progresif (Studi Putusan No. 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd) |
| 180 | Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg) |
| 181 | Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn) |
| 182 | Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pkl) |
| 183 | Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Buru yang Berkepastian Hukum (Studi Kasus: Putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb) |
| 184 | Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg) |
| 185 | Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika terhadap Penggunaan Tembakau Gorilla (Studi Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Pbm) |
| 186 | Penerapan Asas Kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang |
| 187 | Penerapan Asas Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu |
| 188 | Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks) |
| 189 | Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Didik (Studi Putusan Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg) |
| 190 | Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5182 K/Pid.Sus/2022) |
| 191 | Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut yang Mencerminkan Keadilan Substantif (Studi Kasus Perkara Pidana No. 129/Pid.B/2022/PN Sgl) |
| 192 | Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 276/Pid.Sus/2021/PN. Spt) |
| 193 | Penerapan Teori Deelneming pada Putusan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg |
| 194 | Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana pada Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg) |
| 195 | Penghinaan terhadap Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora) |
| 196 | Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan terhadap Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota melalui Media Sosial(putusan No.259/Pid.Sus/2018/PN.Pkl, di Pengadilan Negeri Pekalongan) |
| 197 | Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Restorative Justice (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pso) |
| 198 | Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor dalam Konstruksi Sistem Hukum Yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten Pati (Studi Kasus Pidana No: 180/Pid.B/2019/PN Pti) |
| 199 | Peran Advokat dalam Pendampingan Terdakwa Perkara Tindak Pidana Penggelapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN Pti) |
| 200 | Peran Advokat dalam Pendampingan Terdakwa Tindak Pidana Mempergunakan Suatu Senjata Tajam dan Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk Tercapainya Due Process Of Law (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti) |
| 201 | Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor: 2/PS.Reg/14.07/X/2018) |
| 202 | Peran Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam Penetapan Perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Wsb tentang Asal Usul Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri |
| 203 | Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Korban Disabilitas di Polsek Tambakromo (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: BP/01/II/2020/Reskrim) |
| 204 | Peran Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg) |
| 205 | Peranan Sentra Penegakan Hukum di Kabupaten Purworejo terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum 2024 Berbasis Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Register Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr juncto Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT Smg) |
| 206 | Perbandingan Pelaksanaan Proses Praperadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 di Pengadilan Negeri Batang |
| 207 | Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Briket di Indonesia (Studi pada Putusan Nomor 70pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga.jkt.pst) |
| 208 | Perlindungan Hukum Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg) |
| 209 | Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda) |
| 210 | Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp) |
| 211 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan pada Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN.Clp |
| 212 | Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp) |
| 213 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga dan Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2024/PN Mtw) |
| 214 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022 Pn.kds) |
| 215 | Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg) |
| 216 | Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pya) |
| 217 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti) |
| 218 | Perlindungan Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang Tidak Menikmati Hasil Korupsi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg |
| 219 | Pertanggungjawaban Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021) |
| 220 | Pertanggungjawaban Direktur Korporasi terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (Studi Putusan Nomor.202/Pid.B/2019/PN.Sbr) |
| 221 | Pertanggungjawaban Hukum Direktur PT Bayu Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires terhadap Perusahaan (Studi Kasus dalam Perkara PKPU Nomor Regester: 55/ Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby) |
| 222 | Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Pati) |
| 223 | Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Bersama-Sama di Pengadilan Semarang (Studi Putusan No. 756/Pid.B/2022/PN Smg) |
| 224 | Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2022/PN.Mjl) |
| 225 | Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.Btm) |
| 226 | Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Bank Pemerintah (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto) |
| 227 | Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 83-K/PMT-II/Bdg/AD/VII/2024) |
| 228 | Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019) |
| 229 | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt) |
| 230 | Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank dalam Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb) |
| 231 | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggeroyokan dalam Perspektif Perlindungan Korban (Analisis Putusan Nomor 676/Pid.B/2023/PN Smg.) |
| 232 | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Putusan PN. Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg) |
| 233 | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk) |
| 234 | Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut serta dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021 PN Mgg) |
| 235 | Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kendaraan Bermotor yang Digunakan oleh Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1029 K/Pid.Sus/2015) |
| 236 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Putusan Perkara Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wsb) |
| 237 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun (Studi Putusan Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy) |
| 238 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Smg) |
| 239 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Mjl) |
| 240 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Jkt.sel) |
| 241 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg) |
| 242 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk) |
| 243 | Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi (Studi Putusan Nomor 434/Pid.B/LH/2022/PN.Mgl) |
| 244 | Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana antara Keadilan Formal dan Keadilan Moral terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.B/2024/PN Pml) |
| 245 | Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Recht Vervolging) (Studi Putusan No.627/Pid/Sus/2018/PN.Smg) |
| 246 | Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Gto |
| 247 | Putusan Lepas Akibat Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor:90/Pid.Sus/2023/PN Sdr) |
| 248 | Ratio Decidendi Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/PN. Pwt) |
| 249 | Reformasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen) |
| 250 | Resistensi Sebuah Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.12 PK/Pid.Sus/2009) |
| 251 | Sudut Pandang Hakim dalam Putusan Perkara Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Orang Lain dalam Lingkup Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara) |
| 252 | Tanggung Jawab Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/2022/PN Smg) |
| 253 | Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus/2023/PN. Pwt) |
| 254 | Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Tpg) |
| 255 | Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Waktu Malam Hari (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN.Tpg) |
| 256 | Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dalam Kerangka Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021) |
| 257 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengangkatan Anak di Luar Nikah untuk Memenuhi Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Perkara No.82/Pdt.P/2021 Pengadilan Agama Ambarawa Kab.semarang) |
| 258 | Tinjauan Hukum Vonis Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Ancaman Kekerasan dengan Implikasi Efek Jera (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim) |
| 259 | Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Sengketa Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah yang Belum di Daftarkan Hak Tanggungan (Analisis Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PN Smg) |
| 260 | Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 7/Pid.C/Daf.Pid/2023/PN.Sbw) |
| 261 | Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Peranan Dissenting Opinion dan Concuring Opinion dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan MK No 90/PUU-XXI/ 2023) |
| 262 | Tinjauan Yuridis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berbasis Nilai Keadilan (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg) |
| 263 | Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN. Mtp) |
| 264 | Tinjauan Yuridis Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan (Studi Perkara Nomor: LP/08/IV/2025/Kaltim/Reskubar/Sekmelak) |
| 265 | Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi pada Perkara: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:773/Pid.B/2021/PN.Smg) |
| 266 | Tinjauan Yuridis tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Putusan Nomor: 470/Pid.B/2024/PN.Mtr) |
| 267 | Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Kng) |
| 268 | Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan yang Berkeadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No:930/Pid.B/2018/PN.Smg) |
| 269 | Urgensi Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.sel) |
Keadilan Pancasila, tentang penggunaan nilai keadilan Pancasila sebagai dasar analisis dan rekonstruksi aturan.
| 1 | Analisis Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial Berbasis Keadilan Pancasila |
| 2 | Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Perempuan: Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2024/PN Yyk) |
| 3 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 57/Pid.B/2024/PN Nab) |
| 4 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor: 31/Pid.B/2021/PN.Skh) |
| 5 | Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp) |
| 6 | Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt) |
| 7 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN.Pwt) |
| 8 | Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Keadilan Pancasila |
| 9 | Efektivitas Sanksi Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby) |
| 10 | Implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai Landasan Filosofis dalam Pengakuan Identitas Orang Asli Papua |
| 11 | Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus: Kepolisian Daerah D.i. Yogyakarta) |
| 12 | Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana yang Berkeadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor: 504/Pid.B/2024/PN.Ptk) |
| 13 | Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 401/Pid.B/2024/PN Bgl) |
| 14 | Penegakan Hukum terhadap Pengusaha yang Melakukan Tindak Pidana Pembayaran Upah di Bawah Upah Minimum Berbasis Nilai-Nilai Pancasila |
| 15 | Peran Partai Politik dalam Mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang yang Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila |
| 16 | Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda) |
| 17 | Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan Pancasila |
| 18 | Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Perspektif Keadilan Pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk |
Hukum Progresif, tentang penerapan gagasan hukum untuk manusia dalam praktik penegakan hukum.
| 1 | Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Secara Nonpenal dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Kota Pati) |
| 2 | Analisis Yuridis Kriminalisasi Aparat Penegak Hukum terhadap Korban Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia |
| 3 | Analisis Yuridis Kriminalisasi terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia |
| 4 | Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Berbasis Hukum Progresif |
| 5 | Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif |
| 6 | Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif |
| 7 | Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengedar sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika dalam Hukum Progresif (Studi Putusan No. 132/Pid.Sus/2022/PN Mkd) |
| 8 | Penerapan Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Progresif |
| 9 | Perspektif Hukum Progresif terhadap Hukuman Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia |
| 10 | Perspektif Hukum Progresif terhadap Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia |
| 11 | Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika dengan Pendekatan Hukum Progresif |
| 12 | Reformasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen) |
| 13 | Reorientasi Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Progresif |
| 14 | Urgensi Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif |
Hak Asasi Manusia, Disabilitas, dan Kelompok Rentan, tentang perlindungan hak kelompok yang rentan diperlakukan tidak adil.
| 1 | Analisis Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia |
| 2 | Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B/2023/PN.Sgr) |
| 3 | Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Narapidana dalam Perspektif HAM (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Jepara) |
| 4 | Bentuk Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Advokat bagi Orang atau Sekelompok Orang Miskin: Studi di Wilayah Hukum Eks Karesidenan Cirebon |
| 5 | Efektivitas Implementasi Peran Kepolisian dalam Mediasi Konflik Masyarakat Adat (Studi di Polresta Sorong Kota) |
| 6 | Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Disabilitas melalui Perdamaian di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian melalui Peradilan di Wilayah Kabupaten Jepara |
| 7 | Efektivitas Peran Posbakum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan) |
| 8 | Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif antara Hukum Negara dan Hukum Adat Papua |
| 9 | Implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai Landasan Filosofis dalam Pengakuan Identitas Orang Asli Papua |
| 10 | Implementasi Negara Hukum Kesejahteraan di Pemerintah Kota Pekalongan (Studi terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kota Pekalongan) |
| 11 | Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural kepada Masyarakat Miskin dalam Perkara Tindak Pidana oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang |
| 12 | Implementasi Proses Peradilan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo) |
| 13 | Implikasi Yuridis terhadap Advokat yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu |
| 14 | Judicial Activism dalam Perkara Pidana untuk Menjamin Tegaknya Hak Asasi Manusia (Studi di Pengadilan Negeri Semarang) |
| 15 | Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin pada Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia |
| 16 | Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Penderita Disabilitas (Down Syndrome) dalam Pemenuhan Keadilan dan Kepastian Hukum |
| 17 | Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Hak Asasi Manusia |
| 18 | Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Sistem Peradilan Pidana Anak |
| 19 | Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang) |
| 20 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Penerbitan Paspor untuk Pemenuhan Hak Konstitusional Publik dalam Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang) |
| 21 | Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Bogor) |
| 22 | Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Seluruh atau Sebagian Hak-Hak Tertentu yang Diberikan Pemerintah kepada Terpidana pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia |
| 23 | Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia |
| 24 | Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa pada Saat Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Semarang) |
| 25 | Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Korban Disabilitas di Polsek Tambakromo (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: BP/01/II/2020/Reskrim) |
| 26 | Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak Mampu |
| 27 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional) |
| 28 | Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan |
| 29 | Pertanggungjawaban pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia |
| 30 | Regulasi Tindak Pidana Euthanasia dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia |
| 31 | Tinjauan Yuridis Kewenangan Intelijen Polri dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Antar Suku (Studi Penelitian di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan) |
| 32 | Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia |
| 33 | Urgensi Penetapan Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia |
Perbandingan Hukum (Studi Komparatif), tentang perbandingan aturan Indonesia dengan negara lain.
| 1 | Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi) |
| 2 | Analisis Komparasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE Pasca Putusan MK 2024 |
| 3 | Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam |
| 4 | Analisis Perbandingan Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i |
| 5 | Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Advokat Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/115B/XI/2019/Jabar |
| 6 | Analisis Yuridis Perbandingan Regulasi Administrasi Kepegawaian Kelurahan dan Desa (Studi Kasus Kecamatan Kendal) |
| 7 | Analisis Yuridis Perbedaan Sistem Demokrasi di Indonesia dengan Negara Lain |
| 8 | Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Selandia Baru) |
| 9 | Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Menurut Hukum Pidana Islam |
| 10 | Analisis Yuridis Tindak Pidana Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia |
| 11 | Keadilan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Menurut Pandangan Positivisme Hukum dan Sociological Jurisprudence |
| 12 | Komparasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 |
| 13 | Pemerkosaan dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia |
| 14 | Penanganan Berita Bohong (Hoax) yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam |
| 15 | Perbandingan Pelaksanaan Proses Praperadilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 di Pengadilan Negeri Batang |
| 16 | Perbandingan Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam |
| 17 | Perbandingan Tindak Pidana Hubungan Sesama Jenis Homoseksual Menurut KUHP Nasional di Indonesia dan Hukum Islam |
| 18 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional) |
| 19 | Sanksi Pidana terhadap Perilaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussallam serta Kontribusinya dalam Pembaharuan KUHP Indonesia |
| 20 | Studi Komparatif Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Pelaku Perundungan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia |
| 21 | Tanggung Jawab Suami Istri dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia |
| 22 | Urgensi Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan di Indonesia: Studi Komparasi dengan Australia |
Kajian Kriminologi dan Faktor Penyebab Kejahatan, tentang sebab-sebab kejahatan dan upaya penanggulangannya.
| 1 | Analisis Hukum Terkait Perlindungan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi di Internet di Kota Cirebon |
| 2 | Analisis Kriminologi Balapan Liar terhadap Kenakalan Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polrestabes Medan) |
| 3 | Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Ditinjau dari Perspektif Kriminologi dalam Putusan No.76/ Pid.Sus/ 2020/ Pn.unr |
| 4 | Dinamika Konstruksi Sosial terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara |
| 5 | Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual Akibat Pengaruh Pornografi di Internet di Kota Cirebon |
| 6 | Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020) |
| 7 | Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blora) |
| 8 | Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak |
| 9 | Tinjauan Kriminologis terhadap Wanita Pengguna Narkotika |
| 10 | Tinjauan Yuridis Kriminologis Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di Satlantas Polres Pati |
Hukum Internasional, Transnasional, dan Kajian Negara Lain, tentang kejahatan lintas negara dan aturan hukum internasional.
| 1 | Analisis Hak-Hak Pelaut dalam Konteks Hukum Maritime International |
| 2 | Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional |
| 3 | Dampak Pengaturan Hukum Bisnis terhadap Keamanan dan Keselamatan Kapal Niaga di Perairan Internasional |
| 4 | Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wilayah Perbatasan |
| 5 | Implementasi Instrumen-Instrumen Internasional dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak |
| 6 | Implementasi Kebijakan dalam Promosi Jabatan Pegawai di Direktorat Nasional Ketenagakerjaan (Human Resource) pada Kementrian Kehakiman di Timor Leste |
| 7 | Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste |
| 8 | Pelayanan Legalisasi Surat Kuasa Perceraian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di Masa Pandemi Covid-19 |
| 9 | Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan dalam Pencegahan Illegal Fishing oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna |
| 10 | Peran Penyidik Polda Kepulauan Riau dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural di Wilayah Perbatasan Kota Batam: Studi Kualitatif |
| 11 | Peranan Hukum Pidana Nasional dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia |
| 12 | Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional) |
| 13 | Prinsip Non Refoulement oleh Negara Indonesia terhadap Penerapan Jus Cogens dan Upaya Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 sebagai Negara Transit Internasionall |
| 14 | Tinjauan Yuridis Mekanisme Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Bisnis di Timor-Leste (SERVE, IP/Serviço De Registo E Verificação Empresarial, Instituto Publico) |
Penutup
Pendekatan yang tepat dapat mengubah topik yang biasa menjadi penelitian yang bernilai. Daftar judul di atas menunjukkan beragam cara memandang persoalan hukum, mulai dari studi putusan hingga perbandingan dengan negara lain. Pilih pendekatan yang sesuai dengan masalah yang ingin Anda jawab dan kemampuan Anda mengakses datanya.
Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.
