BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa, didirikan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan menyediakan layanan bagi kesejahteraan warga desa. BUMDes berada di antara dua dunia: ia harus mencari keuntungan seperti badan usaha, tetapi juga harus memberi manfaat sosial seperti lembaga pemberdayaan. Ketegangan inilah yang membuat BUMDes menarik untuk diteliti. Di katalog judul tesis pemberdayaan masyarakat, BUMDes muncul dalam judul tentang desa wisata, pemberdayaan penyandang disabilitas, bank sampah, dan digitalisasi usaha desa. Artikel ini membahas pengertian, dasar hukum, tata kelola, indikator kinerja, temuan penelitian, dan cara menyusun tesis BUMDes.
Pengertian dan Dasar Hukum BUMDes
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi desa kewenangan mendirikan BUMDes. Aturan pelaksananya kini adalah PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Beberapa ketentuan pokoknya:
| Ketentuan | Isi pokok |
|---|---|
| Jenis | BUM Desa dan BUM Desa bersama (Pasal 1) |
| BUM Desa bersama | Didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan musyawarah antardesa, tidak terikat batas wilayah administratif (Pasal 7) |
| Status badan hukum | Diperoleh saat sertifikat pendaftaran elektronik diterbitkan (Pasal 8 ayat 1) |
| Pendaftaran | Pemerintah desa mendaftarkan BUM Desa kepada menteri melalui sistem informasi desa (Pasal 9) |
| Kepemilikan modal | Seluruh atau sebagian besar dimiliki desa atau desa-desa (Pasal 39) |
| Unit usaha | BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum tersendiri (Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 49) |
Status badan hukum ini penting untuk tesis. BUMDes yang belum terdaftar dan belum bersertifikat berbeda kedudukannya dengan yang sudah berbadan hukum, sehingga variabel atau konteks penelitian perlu menyebutkan statusnya.
Secara teori, BUMDes dekat dengan konsep perusahaan sosial (social enterprise). Defourny dan Nyssens (2010) menjelaskan bahwa perusahaan sosial menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan sosial, dengan tata kelola yang melibatkan pemangku kepentingan. Ciri ini sesuai dengan BUMDes yang diharapkan menghasilkan pendapatan asli desa sekaligus memberdayakan warga.
Tata Kelola dan Kinerja BUMDes
Tata kelola BUMDes melibatkan beberapa organ. Musyawarah desa menjadi forum tertinggi untuk keputusan strategis. Penasihat, yang biasanya dijabat kepala desa, memberi arahan. Pelaksana operasional menjalankan usaha sehari-hari, dan pengawas memeriksa jalannya usaha atas nama warga. Pembagian peran ini sering kabur dalam praktik, misalnya ketika kepala desa terlibat langsung dalam operasional.
Kinerja BUMDes sebaiknya dinilai dari tiga sisi sekaligus:
| Sisi kinerja | Indikator | Sumber data |
|---|---|---|
| Ekonomi | Omzet, laba, kontribusi pada pendapatan asli desa, jumlah unit usaha | Laporan keuangan, APB Desa |
| Sosial | Jumlah warga yang bekerja atau dilayani, harga layanan bagi warga, kegiatan sosial | Data karyawan, data pelanggan, wawancara warga |
| Kelembagaan | Kelengkapan AD/ART, laporan rutin, pertanggungjawaban di musyawarah desa, status badan hukum | Dokumen BUMDes, notulen musyawarah |
Ketiga sisi ini sebaiknya dilaporkan terpisah agar terlihat di mana BUMDes kuat dan di mana masih lemah. Menilai BUMDes hanya dari laba berisiko menyesatkan. BUMDes yang menjual air bersih dengan harga murah, misalnya, bisa labanya kecil tetapi manfaat sosialnya besar.
Apa Kata Penelitian tentang BUMDes
- SDM menjadi masalah bersama. Asmawanti dkk. (2022) meneliti BUMDes di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kinerja berkaitan dengan jenis usaha, pendapatan, dan pengelolaan organisasi. Masalah yang dialami semua BUMDes adalah SDM yang belum kompeten, terutama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- Modal sosial masih bertumpu pada bonding. Rahayu dkk. (2023) meneliti BUMDes Waskito Wijaya di Sukoharjo dengan analisis SWOT. Norma, kepercayaan, jejaring sosial, dan infrastruktur mendukung perkembangan BUMDes, tetapi modal sosialnya masih di tahap bonding. Strategi yang diusulkan adalah penguatan kepemimpinan tokoh desa, kelembagaan pendukung, serta jejaring horizontal dan vertikal.
- Manfaat sosial dan lingkungan. Alfiansyah (2023) menemukan bahwa BUMDes Rejeki Barokah di Kota Batu menjalankan bank sampah dan kafe desa dengan dukungan gotong royong. Manfaatnya berupa lapangan kerja, lingkungan yang lebih bersih, dan tambahan pendapatan.
- Sinergi dalam pengembangan wisata. Salam dkk. (2025) menunjukkan peran BUMDes bersama pemerintah desa dan warga dalam mengembangkan mata air menjadi destinasi wisata di Madura.
Benang merahnya: kinerja BUMDes sangat bergantung pada kapasitas pengelola dan jejaring di luar desa. Kedua hal ini bisa menjadi variabel utama penelitian Anda.
Menyusun Penelitian BUMDes
| Fokus | Contoh rumusan | Metode dan analisis |
|---|---|---|
| Kinerja dan faktor penentu | Pengaruh kompetensi pengelola dan modal sosial terhadap kinerja BUMDes | Survei pengelola atau warga, SEM-PLS |
| Akuntabilitas | Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes? | Kualitatif, analisis dokumen dan wawancara |
| Strategi | Strategi pengembangan unit usaha BUMDes | SWOT dengan matriks IFE dan EFE |
| Peran pemberdayaan | Bagaimana BUMDes memberdayakan kelompok disabilitas? | Studi kasus |
| Perbandingan | Perbedaan kinerja BUMDes berbadan hukum dan belum | Uji beda, data sekunder |
Contoh hipotesis untuk penelitian kinerja:
- H1: Kompetensi pengelola berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes.
- H2: Modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes.
- H3: Akuntabilitas pengelolaan berpengaruh positif terhadap kepercayaan warga kepada BUMDes.
Perhatikan unit analisis. Bila yang diteliti kinerja BUMDes di satu kabupaten, unit analisisnya adalah BUMDes, sehingga satu BUMDes diwakili satu data, bukan banyak responden. Akibatnya, jumlah sampel bisa kecil. Pertimbangkan analisis yang sesuai atau gunakan pendekatan kualitatif. Persoalan unit analisis ini sering baru disadari setelah data terkumpul. Mendiskusikannya sebelum menyebar kuesioner bisa menghemat banyak waktu.
Contoh Instrumen Kinerja Menurut Persepsi Warga
| Dimensi | Contoh pernyataan (skala 1–5) |
|---|---|
| Manfaat ekonomi | “Keberadaan BUMDes membuka peluang kerja atau usaha bagi warga.” |
| Manfaat layanan | “Layanan BUMDes membantu kebutuhan sehari-hari warga.” |
| Transparansi | “BUMDes melaporkan hasil usahanya dalam musyawarah desa.” |
| Partisipasi | “Warga dilibatkan dalam menentukan jenis usaha BUMDes.” |
| Kepercayaan | “Saya percaya pengurus BUMDes mengelola dana dengan jujur.” |
Uji butir ini dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Lengkapi persepsi warga dengan data laporan keuangan agar kesimpulan tentang kinerja tidak hanya bertumpu pada pendapat.
Membaca Laporan Keuangan BUMDes
Banyak tesis BUMDes memakai laporan keuangan sebagai data, tetapi tidak menjelaskan cara membacanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Pisahkan modal awal dari pendapatan usaha. Penyertaan modal dari dana desa bukan pendapatan BUMDes.
- Periksa pembagian hasil usaha. Lihat berapa yang disetor ke kas desa sebagai pendapatan asli desa dan berapa yang ditahan untuk pengembangan.
- Bandingkan beberapa tahun. Satu tahun laporan tidak cukup untuk menilai tren kinerja.
- Cocokkan dengan dokumen musyawarah desa. Laporan yang dipertanggungjawabkan di musyawarah desa lebih dapat dipercaya.
Bila laporan keuangan tidak tersedia atau tidak lengkap, catat kondisi tersebut sebagai temuan tentang akuntabilitas, sejalan dengan temuan Asmawanti dkk. (2022) tentang lemahnya pelaporan keuangan.
BUMDes dan Digitalisasi Usaha Desa
Katalog menempatkan BUMDes dalam satu kelompok dengan koperasi dan digitalisasi. Ini mencerminkan tren baru: BUMDes mulai memakai aplikasi pembukuan, pemasaran daring, pembayaran digital, dan sistem informasi desa. Digitalisasi membuka beberapa topik penelitian yang masih jarang digarap.
| Topik | Pertanyaan penelitian | Variabel atau fokus |
|---|---|---|
| Adopsi teknologi | Faktor apa yang mendorong pengelola memakai aplikasi pembukuan? | Kemudahan, manfaat yang dirasakan, dukungan desa |
| Pemasaran daring | Apakah pemasaran melalui media sosial dan lokapasar meningkatkan omzet unit usaha? | Intensitas pemasaran digital, omzet |
| Transparansi | Apakah laporan yang diunggah ke sistem informasi desa meningkatkan kepercayaan warga? | Keterbukaan informasi, kepercayaan |
| Kesenjangan digital | Siapa yang tertinggal dalam layanan digital BUMDes? | Usia, pendidikan, akses internet |
Bila meneliti adopsi teknologi, teori penerimaan teknologi seperti TAM bisa dipadukan dengan konteks kelembagaan desa. Jangan lupa memeriksa kesenjangan digital, karena layanan daring bisa menyulitkan warga lansia atau warga tanpa akses internet. Temuan seperti ini penting untuk rekomendasi kebijakan desa.
Definisi Operasional Contoh
| Unsur | Contoh isi |
|---|---|
| Variabel | Kinerja BUMDes |
| Definisi konseptual | Capaian BUMDes dalam menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan kelembagaan bagi desa |
| Definisi operasional | Skor penilaian pengelola dan warga tentang manfaat ekonomi, layanan, transparansi, dan partisipasi, dilengkapi data omzet dan kontribusi pada pendapatan asli desa |
| Alat ukur | Kuesioner skala Likert 1–5 dan lembar data sekunder |
| Hasil ukur | Skor per dimensi dan total |
| Skala data | Interval |
Contoh Judul Penelitian
- Strategi penguatan modal sosial untuk pengembangan BUMDes yang berkelanjutan.
- Strategi pemberdayaan kelompok disabilitas melalui BUMDes.
- Pengaruh kompetensi pengelola dan akuntabilitas terhadap kinerja BUMDes.
- Peran BUMDes dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat.
Judul di atas adalah ilustrasi pola. Contoh tesis lengkap tersedia di contoh tesis pengelolaan badan usaha milik desa.
Kesalahan Umum
- Menilai kinerja hanya dari laba. BUMDes juga dinilai dari manfaat sosial dan kelembagaan.
- Tidak menyebut status badan hukum. Status ini memengaruhi kedudukan dan tanggung jawab BUMDes.
- Salah menentukan unit analisis. Kinerja BUMDes adalah atribut organisasi, bukan individu.
- Mengabaikan peran kepala desa. Hubungan penasihat dan pelaksana operasional sering menentukan jalannya usaha.
- Memakai data satu tahun saja. Kinerja usaha desa naik turun, sehingga tren beberapa tahun memberi gambaran yang lebih adil.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa beda BUMDes dan koperasi? BUMDes dimiliki desa sebagai lembaga, sedangkan koperasi dimiliki anggotanya. Keduanya bisa bekerja sama, misalnya BUMDes menjadi mitra usaha koperasi warga.
Teori apa yang cocok untuk tesis BUMDes? Teori perusahaan sosial, teori stewardship, modal sosial, dan pemberdayaan masyarakat sering dipakai, tergantung fokus penelitian.
Bagaimana jika BUMDes yang diteliti sedang tidak aktif? Penelitian tentang penyebab BUMDes tidak aktif justru bernilai. Fokuskan pada faktor kelembagaan, SDM, dan dukungan desa.
Siapa yang sebaiknya menjadi responden? Tergantung variabelnya. Kinerja dan tata kelola lebih tepat ditanyakan kepada pengurus, pengawas, dan perangkat desa. Manfaat dan kepercayaan lebih tepat ditanyakan kepada warga atau pelanggan BUMDes. Untuk sampel warga, lihat artikel teknik pengambilan sampel.
Sedang meneliti BUMDes? Sejak 2007, IDTesis mendampingi mahasiswa S1, S2, dan S3 menyusun penelitian. Kami bisa membantu Anda menentukan fokus dan unit analisis melalui konsultasi judul penelitian, mendampingi penyusunan kerangka teori dan instrumen melalui layanan pendampingan tesis, serta membantu analisis data melalui layanan olah data statistik. Pendampingan berfokus pada pemahaman Anda, sehingga Anda siap mempertanggungjawabkan hasilnya di depan penguji.
Referensi
Alfiansyah, R. (2023). Modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 10(1), 41–51. https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378
Asmawanti, D., Fitranita, V., & Febriani, R. E. (2022). The exploratory study on performance of village-owned enterprises (BUMDes) in Small Regency Bengkulu. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 26(2), 157–168. https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art5
Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 32–53.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Rahayu, M. J., Mukaromah, H., & Mulyanto, M. (2023). Social capital-based strategy of sustainable village-owned enterprises (BUMDes) development. International Journal of Social Economics, 51(3), 297–312. https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2022-0700
Salam, A., Sihidi, I. T., Akmalia, N. F., & Hardini, H. K. (2025). Social innovation of tourism village: Asset-based community development in East Rombiya Village, Madura, Indonesia. Jurnal Sosiologi Walisongo, 9(1), 95–112. https://doi.org/10.21580/jsw.2025.9.1.26980
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bapak/Ibu tidak perlu khawatir.
Untuk memastikan reputasi dan keamanan sebuah website, Bapak/Ibu dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui platform pemeriksa reputasi website, seperti ScamAdviser dan Scamwise.
Berikut tautan yang dapat digunakan:
- ScamAdviser: https://www.scamadviser.com/check-website/idtesis.com
- Scamwise: https://scamwise.com/website-scam-checker
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan IDTesis.com secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Silakan lakukan pengecekan secara mandiri agar Bapak/Ibu dapat memperoleh informasi tambahan sebelum menggunakan layanan kami.
