Judul Tesis Hukum Ekonomi Sektoral dan Perdagangan

Skripsi dan tesis memberi kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk menguji apakah kebijakan negara benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, lalu menawarkan perbaikan ketika aturan dan praktik tidak sejalan. Hukum ekonomi sektoral dan perdagangan internasional sangat membutuhkan penelitian seperti ini, karena menyangkut sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional: energi dan pertambangan, pembangunan infrastruktur lewat pengadaan dan skema KPBU, transportasi dan logistik, serta hubungan dagang Indonesia dengan negara lain. Perubahannya pun cepat dan sering memicu perdebatan. Kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel digugat Uni Eropa di WTO, perubahan UU Minerba membuka izin tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan, Proyek Strategis Nasional kerap bersinggungan dengan hak warga, sementara aturan seperti EUDR dan kebijakan tarif negara mitra menekan ekspor sawit, kopi, dan produk unggulan lainnya. Di dalam negeri, transportasi daring dan logistik juga menimbulkan pertanyaan baru tentang perlindungan penumpang, pengemudi, dan pengirim barang. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu relevan, baik untuk menguji kebijakan pemerintah, menganalisis putusan pengadilan dan sengketa dagang internasional, maupun memberi masukan bagi pembentuk undang-undang. Artikel ini merangkum 217 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam empat subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Judul-judul yang ada sudah mencakup banyak sektor, tetapi sebagian besar masih berupa studi kasus perjanjian atau putusan tertentu. Sejumlah persoalan besar yang sedang berkembang justru belum banyak disentuh. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

Hilirisasi mineral dan sengketa di WTO. Larangan ekspor bijih nikel dan rencana perluasannya ke komoditas lain memunculkan pertanyaan tentang keselarasan kebijakan nasional dengan aturan GATT, termasuk pengecualian dalam Pasal XX dan prinsip kedaulatan atas sumber daya alam.
Transisi energi dan energy justice. Pensiun dini PLTU batu bara, skema JETP, perdagangan karbon, dan pengembangan energi terbarukan membutuhkan kepastian hukum bagi investor sekaligus perlindungan bagi pekerja dan masyarakat di sekitar tambang. Kajian tentang keadilan dalam transisi energi masih sangat terbatas.
Aturan dagang hijau dari negara mitra. EUDR, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), dan standar keberlanjutan lainnya dapat menjadi hambatan dagang terselubung. Penelitian dapat menguji kesesuaiannya dengan aturan WTO dan strategi hukum yang bisa ditempuh Indonesia, termasuk melalui perjanjian seperti IEU-CEPA.
Pengadaan elektronik dan KPBU yang akuntabel. E-katalog, pengadaan langsung, dan skema KPBU untuk jalan tol, air minum, atau pelabuhan masih menyisakan masalah pembagian risiko, persekongkolan tender, dan perlindungan pejabat pembuat komitmen. Celahnya ada pada model kontrak yang adil dan pencegahan korupsi.
Proyek Strategis Nasional dan hak masyarakat. Pengadaan tanah untuk PSN sering menimbulkan konflik dengan warga dan masyarakat hukum adat. Peluang penelitian terbuka pada keseimbangan antara percepatan pembangunan, ganti rugi yang layak, dan partisipasi bermakna.
Logistik, transportasi daring, dan pelayaran. Kendaraan listrik, angkutan daring, kurir, dan logistik maritim berkembang lebih cepat dari aturannya. Penelitian dapat menguji tanggung jawab pengangkut, perlindungan pengemudi dan penumpang, serta penerapan asas cabotage dan konvensi maritim internasional.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam empat subkelompok sesuai sektor atau persoalan utama yang dibahas. Satu judul bisa masuk ke lebih dari satu subkelompok, misalnya judul tentang pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik yang termasuk hukum energi sekaligus pengadaan barang/jasa.

Hukum Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya Alam. Berisi judul tentang pengelolaan kekayaan alam, antara lain kontrak bagi hasil dan participating interest di sektor hulu migas, izin usaha pertambangan dan tambang ilegal, TKDN, insentif pajak migas, ketenagalistrikan dan energi terbarukan, pengurangan emisi di industri batu bara, kehutanan, hingga pengelolaan air minum.
Pengadaan Barang/Jasa dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Membahas cara pemerintah membeli barang dan membangun infrastruktur, seperti kontrak pengadaan dan swakelola, sengketa penetapan pemenang tender, perlindungan pejabat pembuat komitmen, skema KPBU untuk jalan tol dan air minum, perjanjian bangun guna serah (BOT), pemanfaatan barang milik negara/daerah, serta Proyek Strategis Nasional.
Hukum Perdagangan Internasional. Mengkaji aturan main perdagangan antarnegara, misalnya sengketa di WTO, anti-dumping dan tindakan pengamanan (safeguard), pengecualian Pasal XX GATT, kebijakan dagang Uni Eropa seperti RED II dan EUDR, perjanjian RCEP dan ASEAN Economic Community, impor paralel, serta peluang ratifikasi Konvensi CISG.
Hukum Pengangkutan, Maritim, dan Penerbangan. Berisi judul tentang angkutan orang dan barang di darat, laut, dan udara, antara lain perjanjian pengangkutan dan logistik, perlindungan penumpang, transportasi daring dan kemitraan pengemudi, kelaiklautan kapal dan Mahkamah Pelayaran, perlindungan awak kapal, carter pesawat, asuransi penerbangan, serta pengelolaan pelabuhan dan bandara.

Daftar Judul Tesis Hukum Ekonomi Sektoral dan Perdagangan Internasional

Hukum Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya Alam

Alas Hak dalam Penerbitan Surat Keputusan Kepala SKK Migas No. KEP-0017/SKKMA0000/2022/S9 tentang Penjualan Produk Ikutan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Dasar Pelaksanaan Penjualan Produk Ikutan Hulu Minyak dan Gas Bumi
An Analysis of the Impact of Vertical Integration Between PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, and PT Pelita Air Service under Indonesian Competition Law
Analisis Hukum Investasi Infrastruktur Tenaga Listrik Berbasis Sampah: Tinjauan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016
Analisis Hukum Sengketa Basis Perhitungan Heat Rate pada Pembangunan PLTU dan Konsekuensinya bagi Para Pihak (Studi Kasus Perjanjian EPC Proyek PLTU 1 Kalimantan Tengah)
Analisis Implementasi Kewajiban Notifikasi Pengalihan Participating Interest dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Persaingan Usaha
Analisis Kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2017/PT Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/Pdt/2018)
Analisis Kompensasi terhadap Pemrakarsa dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha pada Proyek SPAM Jatiluhur I
Analisis Pajak Karbon pada Subsektor PLTU Batubara sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Investasi Hijau di Indonesia
Analisis Pemberian Insentif Pajak pada Kegiatan Eksplorasi Migas Berdasarkan Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 terhadap Investasi di Industri Hulu Migas
Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan serta Pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Akta-Akta Notaris oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Perbankan di Kabupaten Batu Bara)
Analisis Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Inti Plasma (Studi Kasus antara Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki dengan PT Mega Nusa Inti Sawit)
Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri Air Minum dalam Kemasan di Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)
Analisis Yuridis Dugaan Praktek Penetapan Harga pada Industri Minyak Goreng di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab PT Pertamina International Shipping dalam Pelaksanaan Perjanjian Time Charter Party
Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Operation and Maintenance pada PLTU Milik Perusahaan yang Berada dalam Status Homologasi
Analisis Yuridis Penetapan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Implementasi Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)
Analisis Yuridis Ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih dalam Kebijakan Mereduksi Emisi Metana pada Industri Batu Bara
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Holding Badan Usaha Milik Negara atas Kerugian Investasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian Negara (Studi Kasus: Investasi PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi di Australia)
Artikulasi Asas Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Kawasan Hutan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Aspek Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Kepentingan Investor dalam Putusan Pengadilan No: 591/PDT.LH/2015/PN.JKT.SEL jo. No: 540/PDT/2017/PT DKI. jo. No: 3067/K/PDT/2018 (Studi Kasus Gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT National Sago Prima)
Dampak Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 Mengenai Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi dan Potensinya terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh PT Pertamina dalam Pasar BBM Non-Subsidi
Gadai Unit Karbon sebagai Agunan Pasca Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
Geopolitik Global: Absennya Perlindungan Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Hilirisasi Nikel sebagai Industri Multisektoral
Implementasi Pengadaan Badan Usaha Kerjasama dengan Skema Business-to-Business dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum (Studi Kasus Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Lhokseumawe)
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan serta Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Implikasi Kedudukan PLN sebagai Pembeli Utama dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Independent Power Producer melalui Perspektif Essentials Facilities Doctrine (Studi Kasus: PT X)
Implikasi Pemberian Jaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terhadap Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum dan Tarif yang Dibayarkan Masyarakat Berdasarkan PERPRES 38/2015 Naskah Publikasi
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Materi No. 002/PUU-I/2003 terhadap Ketersediaan Pasokan dengan Penetapan Harga dan Kelayakan Keekonomian Investasi Infrastruktur Gas Hilir
Kajian Yuridis Kerja Sama Operasi Pengusahaan Air Minum antara PT Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) dengan PT Metito Indonesia di Pelabuhan Belawan, Dumai dan Tanjung Balai Karimun
Keberlakukan Klausula World Bank Negative Pledge dalam Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank, Terkait dengan Pendanaan dari Lender Sehubungan dengan Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Independent Power Producer (IPP)
Kepastian Hukum terhadap Penawaran Participating Interest 10% oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Pelaksanaan Investasi di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi
Mencari Keseimbangan antara Kepastian Berusaha dan Perlindungan Masyarakat: Analisis Yuridis terhadap Akuisisi Lahan Transmigrasi yang Masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel
Pelaksanaan Pengalihan Participating Interest Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada Pihak Lain pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Pelaksanaan Perjanjian Berlangganan Sambungan Air Minum antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari dengan Pelanggan di Kabupaten Wonogiri
Pelindungan Hukum terhadap Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Pengelolaan Investasi Jangka Panjang
Penerapan Asas Itikad Baik dan Upaya Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Hasil Lelang dalam Perjanjian antara PT Perkebunan Nusantara XI (Ptpn XI) dengan Petani Tebu Rakyat
Penerapan Asas Itikad Baik pada Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani dengan PT X
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar antara PT Waimusi Agroindah dengan Koperasi Unit Desa Sumber Sentosa
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung
Penerapan Pendekatan Adat Positivistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan Tambang
Penetapan Izin Usaha Pertambangan sebagai Aset Debitor dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Going Concern PT Banjar Intan Mandiri)
Pengaruh Perubahan Pengaturan Kontrak bagi Hasil Skema New Gross Split terhadap Keatraktifan Investasi Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia
Pengaturan Force Majeure terhadap Pemenuhan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Jual Beli Pengadaan Batubara antara PT PLN (Persero) dengan PT Bukit Asam (Persero), Tbk
Penjabaran Penguasaan Negara dalam Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kilang Minyak di Indonesia
Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang)
Penyelesaian Sengketa Perubahan Tarif Gas Bumi (Studi Kasus BPH Migas dengan ConocoPhillips (Grissik) Ltd)
Peran Lembaga Adat Cireundeu dalam Perlindungan Hutan
Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batuan Ilegal yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lampung Barat
Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batuan di Desa Keningar, Kab. Magelang, Jawa Tengah)
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang “Arshon Water” Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing (Studi Kasus PT Pertamina Ep)
Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Dampak Pandemi COVID-19
Perlindungan Hukum bagi PT Pertamina (Persero) atas Pendaftaran Hak Paten Security Cap pada Kemasan Botol Pelumas oleh Perusahaan Rekanan
Perlindungan Hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Persero dalam Hal Terjadi Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang Semula Dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Menjadi Anggaran PLN (APLN)
Perlindungan Hukum bagi PT PLN (Persero) terhadap Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Konsorsium yang Mengalami Perubahan Susunan Anggota Konsorsium
Perlindungan Hukum Kawasan Karst Gombong Selatan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst
Perlindungan Hukum kepada Pekerja terhadap Pemberian Hak Upah Lembur di PT Pertamina Training and Consulting Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351/K/PDT.SUS-PHI/2014)
Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Perusahaan Tambang Batu Alam PT Tondong Jaya Marmer
Perlindungan Hukum Penanam Modal Asing dalam Kontrak Karya sebagai Akibat Pelaksanaan Undang-Undang Mineral dan Batubara
Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Perlindungan Hukum terhadap Hutan Adat di Desa Semunying Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta
Perlindungan Hukum terhadap Pelaut Perikanan Indonesia di Kapal Berbendera Asing Berdasarkan Perspektif Peraturan tentang Ketenagakerjaan Indonesia
Perlindungan Hukum untuk Kreditor Konkuren yang Dirugikan Akibat Adanya Dugaan Perbuatan Curang dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus: Perkara antara PT Sinar Intijaya Putraperkasa dengan PT Kartika Selabumi Mining)
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Kereta Rel Listrik Commuterline Berkaitan dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015)
Perlindungan Kreditor atas Putusan Pembatalan Pailit PT Golden Spike Energy Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor 385/K/PDT.SUS-PAILIT/2014)
Pertanggungjawaban Kontraktor Utama atas Ganti Rugi Secara Tanggung Renteng dalam Kontrak Recovery Platina dari Spent Catalyst di Pertamina
Pertanggungjawaban Notaris atas Akta Kuasa yang Dibuat sebagai Dasar Pembuatan Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN)
Posibilitas Hukum Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Proyek Non-Business Development di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT ABC Hulu Energi)
Prioritas Pemberian Wiupk EKS-PKP2B kepada Bum Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sengketa atas Penerapan Tax Treaty dalam Kontrak bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor Asing dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dilihat dari Aspek Hukum Kontrak dan Hukum Perjanjian Internasional
Sustainable Credit Lending Regulations and Practices in the Indonesian Mining Industry: A Case Study on Nickel Mining
Tinjauan Mengenai Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Bunder di Desa Gading Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul
Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan Renewable Energy Directive II (Red II) di Uni Eropa dalam Perspektif Non-Discrimination Principle pada Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
Tinjauan Perjanjian Kerja: Studi Kasus Perjanjian Kerja antara PT Tapian Nadenggan dengan Transportir Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Tinjauan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources dalam Penyelesaian Sengketa WTO: Studi Putusan WTO DS592 tentang Pembatasan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia
Tinjauan Yuridis Akta Pengakuan Hutang Disertai dengan Kuasa Menjual yang Jaminannya Merupakan Objek dalam Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Sgi)
Tinjauan Yuridis Perjanjian Surveyor Independen Produk Non Bahan Bakar Minyak dan Petrokimia antara PT Pertamina (Persero) dengan PT CI
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hutan oleh Pemegang Izin di Kawasan Hutan Produksi
Tinjauan Yuridis terhadap Investasi Asing Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui Bentuk Usaha Tetap Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pajak Penghasilan
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat PT Sentosa Laju Energy di Kota Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Analisis Hukum Investasi Infrastruktur Tenaga Listrik Berbasis Sampah: Tinjauan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016
Analisis Kasus Persekongkolan Tender: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Australia (Kasus Putusan KPPU No. 15-KPPU-L-2023 dan ACCC V First Class Slate Roofing)
Analisis Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Bangun guna Serah antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Semarang Arsana Rekreasi Trusta
Analisis Kompensasi terhadap Pemrakarsa dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha pada Proyek SPAM Jatiluhur I
Analisis Penggunaan Addendum atau Pembuatan Perjanjian Baru dalam Perubahan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa pada PT Pelindo Terminal Petikemas)
Analisis Perubahan Regulasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Swasta
Analisis Pinjaman Mengikat (Tied Aid) terhadap Tingkat Komponen dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Perbandingan Aturan Indonesia dengan Asian Development Bank
Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung dalam Perkara Persekongkolan Tender (Studi Kasus: Putusan KPPU 23/KPPU-L/2018, Putusan PN 692/PDT.SUS-KPPU/2019/PN Mdn, dan Putusan MA 445 K/PDT.SUS-KPPU/2021)
Analisis terhadap Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Berada dalam Penggunaan Kementerian Pertahanan di Pulau Nipa
Analisis Yuridis Perlindungan Aset Negara melalui Mekanisme Asuransi Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
Gagasan Pemekaran Wilayah, Proyek Strategis Nasional dan Perlindungan Hak Warga di Kepulauan Obi
Ganti Kerugian dan Sengketadalam Pengadaan Tanah (Studi Kasus pada Pembangunan Istana Olahraga dan Stadion Aquatic di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura)
Hak Menguasai Negara dan Privatisasi dalam Pembangunan Jalan Tol dengan Skema Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (Studi Kasus: Semarang-Batang)
Implementasi Pengadaan Badan Usaha Kerjasama dengan Skema Business-to-Business dalam Penyediaan Infrastruktur Air Minum (Studi Kasus Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Lhokseumawe)
Implikasi Pemberian Jaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terhadap Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum dan Tarif yang Dibayarkan Masyarakat Berdasarkan PERPRES 38/2015 Naskah Publikasi
Implikasi Penerapan Skema Kerja Sama Operasi (KSO) Tanpa Pembentukan Badan Hukum dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bandar Udara Kediri melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Materi No. 002/PUU-I/2003 terhadap Ketersediaan Pasokan dengan Penetapan Harga dan Kelayakan Keekonomian Investasi Infrastruktur Gas Hilir
Kedudukan dan Implikasi Yuridis Perjanjian Lisan dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Ditinjau dari Hukum Perjanjian
Pembangunan Jalan Tol Lebih Penting dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (?): Mengkritisi Konsep Kepentingan Umum di Indonesia
Penegakan Hukum dalam Kasus Persekongkolan Tender: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Singapura (Putusan KPPU No. 18/KPPU-L/2023 dan CCCS Case Number 700/003/15)
Penerapan Asas Keseimbangan dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bangun guna Serah antara Pemilik Hotel Sari Segara Resort dengan Pemilik Tanah di Kabupaten Badung
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV Arka Jaya
Penerapan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bot antara PT Trans Marga Jateng dengan PT Lingga Jati Qaireen
Pengaturan Force Majeure terhadap Pemenuhan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Jual Beli Pengadaan Batubara antara PT PLN (Persero) dengan PT Bukit Asam (Persero), Tbk
Penyelesaian Sengketa Administrasi terhadap Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Tendering)
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Landas Pacu 3 Bandara Soekarno Hatta antara Pemerintah Kota Tangerang dan Warga
Perdebatan Hukum dalam Pemilihan Mitra Platform Digital Program Kartu Prakerja: Perspektif Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlindungan Hak atas Lingkungan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: Telaah Yuridis dalam Kasus Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Suku Laut Air Mas terhadap Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dalam Proyek Strategis Nasional
Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)
Perlindungan Hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Persero dalam Hal Terjadi Perjanjian Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang Semula Dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Menjadi Anggaran PLN (APLN)
Perlindungan Hukum terhadap Defence Technology Security System dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Indonesia
Persekongkolan Tender pada Pengadaan Paket Pembangunan Infrastruktur Ditinjau dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020)
Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2022)
Pertanggungjawaban Negara dalam Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara
Praktik Penyesuaian Perjanjian Konsesi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sebagaimana Amanat Pasal 4 Huruf B PP Nomor 101 Tahun 2021
Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Barang DAN/ATAU Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Striking Balance Between State-Owned Enterprises and Private Company in National Construction Service Procurement from the Perspective of Indonesian Competition Law
Tinjauan atas Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Berupa Hak Pengelolaan Berdasarkan Perjanjian Build Operate Transfer (BOT); (Studi Kasus PT Korea World Center Indonesia dalam Pailit)
Tinjauan terhadap Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan / atau Jasa di BUMN (Studi Kasus Pengadaan Barang dan / atau Jasa di PT PELNI (Persero))
Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dengan CV Elang Jaya Putra (Studi Kasus Surat Perintah Kerja Nomor: 027/506/SPK/4.02.0.00.0.00.01/VIII/2021)
Tinjauan terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Swakelola antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar dengan Pegawai Negeri Sipil Dosen X (Kontrak Nomor: B/1388/UN57.L1/DT.06.01/2023)
Urgensi dan Peran Bank Indonesia dalam Penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai Legal Tender
Urgensi Kewajiban Pengadaan Panitia Kreditor dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Hukum Perdagangan Internasional

Analisis Hukum tentang Putusan Sengketa Perdagangan Internasional (Studi Kasus: Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry)
Analisis Hukum terhadap Sengketa Dagang Internasional antara Indonesia – New Zealand (Studi Kasus: Indonesia New Zealand Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products)
Analisis Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Barang Impor Sementara Menggunakan Admission TEMPORAIRE/TEMPORARY Admission (ATA) Carnet yang Tidak DIRE-Ekspor: Tinjauan terhadap Ketentuan Nasional dan Konvensi Internasional
Analisis Keterbukaan Indonesia terhadap Perdagangan Jasa Asuransi dalam ASEAN Economic Community
Analisis Tindakan Pengamanan terhadap Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian di Indonesia Berdasarkan Agreement on Safeguard dan Dampaknya terhadap Perjanjian Ib-PTA antara Indonesia dan Bangladesh
Analisis Yuridis Penetapan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Investasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Implementasi Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)
Analyzing the Importance of Data as Evidence in Territorial Dispute (A Case Study of the Doctrine of Effective Occupation in the Territorial Dispute Regarding the Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan Between Indonesia and Malaysia)
Dampak Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 Mengenai Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi dan Potensinya terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh PT Pertamina dalam Pasar BBM Non-Subsidi
Implementasi Conventions on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971 dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah
Implementasi Perlindungan Moral Publik dalam Liberalisasi Perdagangan Berdasarkan Pasal XX (A)
Implikasi Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada Sektor Perdagangan Barang (Trade in Goods) bagi Negara-Negara Anggota
Impor Paralel Ditinjau dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Praktik Persaingan Usaha Indonesia
Importasi Bawang Putih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013)
Jurisdictional Challenges and Investor Protections: Lesson Learned from Indonesia’s Failure to Safeguard Foreign Investments During Asian Financial Crisis
Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Ekspor Kertas A4 antara Indonesia dengan Australia (Studi Perbandingan dengan Kasus Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang)
Perlindungan Hukum bagi Petani atas Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Studi Kasus Koperasi Petani Tebu Rakyat Harum Jaya)
Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
Perspektif Negara Anggota ASEAN terhadap Inkorporasi Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas: Studi Kasus Indonesia dan Singapura
Striking Balance Between the Environmental Preservation and Trade from the Perspective of WTO Agreements, Case Study of the Red II’s Support Measure in DS593 EU’s Certain Measures on Indonesia’s Palm Oil Exportation
The Importance for Indonesia to Ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Lessons from Vietnam’s Experience
Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dalam Perspektif Necessity Test pada Technical Barriers to Trade Agreement
Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan Renewable Energy Directive II (Red II) di Uni Eropa dalam Perspektif Non-Discrimination Principle pada Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
Tinjauan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources dalam Penyelesaian Sengketa WTO: Studi Putusan WTO DS592 tentang Pembatasan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia
Tinjauan Yuridis terhadap Daftar Negatif Investasi Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015

Hukum Pengangkutan, Maritim, dan Penerbangan

Analisa Yuridis Perjanjian Jasa oleh Perusahaan Pengangkutan Darat (Logistik) sebagai Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Oksigen pada Masa Pandemi Covid-19
Analisis Dugaan Integrasi Vertikal dan Monopoli dalam Hal Penguasaan Pasar Bersangkutan sebagai Dampak dari Merger Goto (Gojek Tokopedia) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. / Analysis of Alleged Vertical Integration and Monopoly in Related Market Domination as the Impact of Goto (Gojek Tokopedia) Merger Based on Business Competition Law in Indonesia
Analisis Kelaiklautan Kapal (Seaworthiness) dan Klausula Jaminan (Warranty) dalam Hubungan Hukum Polis Asuransi Kerangka Kapal
Analisis Kepastian dan Perlindungan Hukum Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan)
Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Carter Pesawat Udara (Studi Kasus: PT Pelita Air Service dengan PT Badak NGL Bontang)
Analisis Penerapan Klausula Asuransi Investigasi Insiden dan Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia
Analisis Penyelesaian Sengketa Lahan Stasiun Yogyakarta antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kasultanan Yogyakarta
Analisis Perjanjian Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Mitra Driver
Analisis Putusan KPPU dan MA dalam Perkara Dugaan Praktik Monopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Studi Kasus: Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018 dan Putusan MA No. 1344K/Pdt.Sus-KPPU/2020)
Analisis Putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Kerja Sama Ekspedisi antara PT Indah Logistik Cargo dan PT Pilar Sukses Bersama
Analisis Yuridis Dampak Akuisisi Uber oleh Grab di Negara-Negara Anggota ASEAN terhadap Persaingan Usaha di Bidang Transportasi-Online
Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (Persero))
Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab PT Pertamina International Shipping dalam Pelaksanaan Perjanjian Time Charter Party
Analisis Yuridis Penetapan Indirect Evidence dalam Kasus Kartel Penetapan Harga Tiket Pesawat Garuda Group dan Lion Group (Studi Kasus: Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019)
Analisis Yuridis terhadap Putusan KPPU No. 08/KPPU/L/2016 atas Dugaan Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Comparative Analysis Between Indonesia and the State of Washington Concerning the Legal Protection of Online Transportation Drivers
Dampak Peningkatan Ekspedisi pada Harbolnas terhadap Pemenuhan Hak Kurir dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Perusahaan ‘X’ CARGO DAN ‘X’ Express di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Implementasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dipo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 Bandung
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantantan Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan serta Dampaknya terhadap Iklim Investasi di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli Terkait dengan Pasar Bersangkutan dalam Menentukan Posisi Dominan (Studi Kasus PT Forisa Nusapersada)
Implikasi Penerapan Skema Kerja Sama Operasi (KSO) Tanpa Pembentukan Badan Hukum dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bandar Udara Kediri melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Integrasi Vertikal dan Praktik Diskriminasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Analisis Kasus PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI)
Kajian Yuridis Kerja Sama Operasi Pengusahaan Air Minum antara PT Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) dengan PT Metito Indonesia di Pelabuhan Belawan, Dumai dan Tanjung Balai Karimun
Kedudukan Wali Amanat sebagai Kreditur dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan (Studi Kasus terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Berlian Laju Tanker, Tbk.)
Kehilangan Barang dalam Perjanjian Pengangkutan: Analisis Pertanggungjawaban Perdata pada Kasus Platform E-commerce (Tokopedia)
Kewajiban Pemilik Kapal untuk Melengkapi Kapalnya dengan Asuransi Pengangkatan Kerangka Kapal Setelah Dibentuknya Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal Insurance)
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Transportasi Udara
Model Penyelesaian Sengketa Keperdataan Terkait Kepemilikan Deposit Uang Elektronik dalam Perjanjian antara Mitra dengan PT Gojek Indonesia (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Region Jakarta)
Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Rapid Diagnostic Test Antigen di Bandara Kualanamu Deliserdang atas Penggunaan Alat Tes Daur Ulang atau Bekas
Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang di Darat
Pelindungan Hukum dalam Perjanjian Pengiriman Barang antara Konsumen dengan Perusahaan Jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia Cabang Pati
Pembentukan Perusahaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemberlakuan Standar Fisher’s Work Agreement ILO Convention No.188 sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Awak Kapal Penangkap Ikan Asal Indonesia di Kapal Asing
Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran
Penerapan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Perjanjian Grabfood oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) di Gondokusuman, Yogyakarta
Penerapan Mandatory Route for Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran pada Sea Lines of Communication Indonesia
Penugasan PT Pelni (Persero) sebagai Single Operator Kapal Perintis (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Hukum Persaingan Usaha)
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Landas Pacu 3 Bandara Soekarno Hatta antara Pemerintah Kota Tangerang dan Warga
Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi dengan Perusahaan Pengelola Penyedia Jasa Transportasi Online PT GOJEK Indonesia
Peralihan Hak atas Tanah Ulayat untuk Kepentingan Umum di Kota Manokwari (Studi Kasus Tanah Bandara Rendani)
Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam Menjamin Perlindungan Konsumen Penerbangan dan Hubungannya dengan Kementrian Perhubungan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peran Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Makam untuk Pembangunan Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang
Peran Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Bandar Udara Melalan di Kabupaten Kutai Barat
Perbandingan Konsep Pasar Bersangkutan dalam Ekonomi Digital antara Indonesia dan Singapura
Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel pada Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Ditinjau dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Perlindungan Hukum atas Hak Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan Konsumen terhadap Penumpang Bus Batik Solo Trans Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengemudi Penyandang Disabilitas di Difa Bike Priority Transportation Yogyakarta
Perlindungan Hukum atas Upah bagi Awak Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Pasca Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping melalui Pelaku Usaha Dropshipper (Studi Kasus pada CV Yuspin Boyolali)
Perlindungan Hukum bagi Konsumen PT Trinusa Travelindo Terkait Pembatalan Tiket Pesawat Akibat Adanya Pandemi COVID-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Indonesia di Kapal Penangkap Ikan Berbendera Tiongkok Berdasarkan Konvensi Migran 1990
Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Ojek Online atas Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Transportasi Online yang Menerima Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Kemitraan di Yogyakarta
Perlindungan Hukum bagi Penumpang Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pengangkutan Udara di Indonesia Ditinjau melalui Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst
Perlindungan Hukum Jaminan Pesawat Udara dengan IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation)
Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Awak Buah Kapal atas Perjanjian Kerja Laut yang Telah Habis Jangka Waktu di PT XYZ
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Travel Insurance pada Transaksi Tiket Pesawat melalui Aplikasi Online
Perlindungan Hukum terhadap Pelaut Perikanan Indonesia di Kapal Berbendera Asing Berdasarkan Perspektif Peraturan tentang Ketenagakerjaan Indonesia
Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Kereta Api Prambanan Ekspress oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) (Studi Kasus Layanan Grab Car)
Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Kereta Khusus Wanita pada Transportasi Kereta Api Prambanan Ekspress (Prameks)
Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Pengusaha dan Driver pada Difa Bike Priority Transportation
Perlindungan Hukum terhadap Privasi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi pada PT GO-JEK Indonesia
Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung pada Asuransi Jiwa dalam Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas yang Dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja Persero Cabang Yogyakarta
Perlindungan Konsumen dalam Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Pengangkutan Barang di Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Yogyakarta
Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang di Agen Jasa Ekspedisi Kabupaten Sleman
Perlindungan terhadap Bangkai Kapal Perang yang Berada di Bawah Air Menurut Hukum Pidana di Indonesia
Perlindungan terhadap Konsumen pada Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Hewan melalui Jasa Angkutan Logistik (Studi Kasus pada PT Kereta Api Logistik (KALOG) di Yogyakarta)
Pertanggungjawaban Pengangkut pada Pengangkutan Darat Rempah-Rempah Bumi (Studi Kasus Restu Jaya EXP)
Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Umum kepada Penumpang atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Diakibatkan oleh Kelalaian dalam Pelayanan Angkutan (Studi Kasus Gugatan Ganti Kerugian kepada PO Sugeng Rahayu di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)
Praktik Penyesuaian Perjanjian Konsesi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sebagaimana Amanat Pasal 4 Huruf B PP Nomor 101 Tahun 2021
Problematika dalam Upaya Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus terhadap Perdagangan Nelayan dan/atau Anak Buah Kapal Asing yang Bekerja pada PT Pusaka Benjina Resources di Pulau Benjina, Maluku)
Proses Penyelesaian Sengketa terhadap Pemberian Ganti Kerugian atas Hilangnya Bagasi Milik Penumpang Pesawat Udara
Restrukturisasi Peran SUBDIT Kepelautan Ditkapel DJPL Kemenhub dalam Rangka Optimalisasi Pemberian Perlindungan bagi Pelaut
Tanggung Jawab Pengangkut pada Angkutan Transportasi Laut terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Menggunakan Transportasi Laut
The Legal Responsibility of Travel Agent to Consumers Concerning Airline Refund Ticketing in Special Region of Yogyakarta (Case Study of PT Gama Wisata)
Tinjauan Hukum Normatif Perlindungan Konsumen Jasa Go-Massage pada Aplikasi Go-Life PT Gojek Indonesia
Tinjauan Klaim Asuransi atas Bagasi Tercatat Penumpang pada Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Bandara Adisutjipto
Tinjauan Perjanjian Kerja: Studi Kasus Perjanjian Kerja antara PT Tapian Nadenggan dengan Transportir Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Jual Beli Produk Fesyen Menggunakan Sistem Cash on Delivery (COD) di Marketplace
Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengemudi Ojek Perempuan Hamil PT Aplikasi Karya Anak Bangsa DKI Jakarta dalam Melaksanakan Kegiatan Kemitraannya
Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum terhadap Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal untuk Pengangkutan Barang
Tinjauan Yuridis terhadap Kapal Nelayan Bersertifikat E-Pas Kecil sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank
Urgensi Jaminan Kepastian Hukum yang Adil bagi Perusahaan Pengangkutan yang Beritikad Baik

Penutup

Hukum ekonomi sektoral dan perdagangan internasional pada dasarnya membahas bagaimana negara mengatur sumber daya, pembangunan, dan hubungan dagangnya agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Daftar judul di atas menunjukkan luasnya ruang penelitian di bidang ini, mulai dari kontrak migas dan izin tambang, tender proyek pemerintah, sengketa dagang di WTO, sampai perlindungan penumpang dan pengemudi transportasi daring. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu sektor atau satu kebijakan yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, ikuti perkembangan regulasi dan sengketa terbarunya, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga punya kebaruan dan manfaat nyata bagi kebijakan ekonomi Indonesia.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on October 7, 2026 / Katalog Judul

Tags: hukum bisnis, katalog judul

Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Ekonomi Sektoral dan Perdagangan Internasional