Daftar Judul Tesis Hukum Internasional, HAM, dan Perbandingan

Skripsi dan tesis memberi kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk melihat persoalan dari kacamata yang lebih luas, yaitu bagaimana Indonesia berinteraksi dengan dunia, bagaimana hak dasar setiap orang dijamin, dan apa yang bisa dipelajari dari sistem hukum negara lain. Hukum internasional, HAM, dan perbandingan hukum menjadi semakin penting karena hampir tidak ada lagi persoalan hukum yang murni domestik. Konflik bersenjata di berbagai kawasan menguji efektivitas hukum humaniter, pengungsi Rohingya dan pengungsi akibat perubahan iklim menuntut sikap yang jelas dari Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sementara sengketa Laut China Selatan dan perlindungan pekerja migran membutuhkan diplomasi yang kuat. Di dalam negeri, isu HAM terus muncul, mulai dari hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, hak penyandang disabilitas, sampai dampak bisnis dan kecerdasan buatan terhadap hak asasi. Studi perbandingan hukum juga makin diminati karena membantu pembentuk undang-undang belajar dari pengalaman negara lain sebelum menyusun aturan baru. Karena itu, penelitian di bidang ini selalu relevan, baik untuk menguji kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian internasional, menilai perlindungan HAM, maupun menawarkan model aturan yang lebih baik. Artikel ini merangkum 267 contoh judul skripsi dan tesis yang dikelompokkan ke dalam tiga subtopik, ditambah beberapa peluang penelitian yang masih terbuka.

Celah dan Peluang Penelitian ke Depan

Sebagian besar judul yang ada masih membahas perlindungan pengungsi, hak penyandang disabilitas, dan perbandingan aturan bisnis antara Indonesia dengan negara lain. Tema-tema itu tetap penting, tetapi perkembangan global membuka sejumlah persoalan yang belum banyak diteliti. Enam tema berikut bisa menjadi titik awal mencari kebaruan (novelty) penelitian.

Kecerdasan buatan dan hak asasi manusia. Penggunaan AI dalam pengawasan, penegakan hukum, dan senjata otonom menimbulkan risiko diskriminasi dan pelanggaran privasi. Penelitian dapat mengkaji kerangka HAM internasional yang relevan dan pelajaran dari aturan seperti EU AI Act.
Pengungsi iklim dan status pengungsi di Indonesia. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, padahal arus pengungsi terus datang. Celahnya ada pada perlindungan pengungsi yang terdampak perubahan iklim, pengungsi anak tanpa pendamping, dan pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, dan UNHCR.
Bisnis dan HAM yang mengikat. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM masih bersifat sukarela, sementara Uni Eropa mulai mewajibkan uji tuntas HAM bagi perusahaan. Penelitian dapat menilai dampaknya bagi eksportir Indonesia dan peluang membuat aturan nasional yang mengikat.
Hukum laut dan sengketa wilayah. Ketegangan di Laut China Selatan, perlindungan awak kapal perikanan, dan pemanfaatan sumber daya laut membutuhkan kajian tentang UNCLOS, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan strategi hukum Indonesia.
Hukum humaniter dalam konflik modern. Konflik di Gaza, Ukraina, dan Sudan menunjukkan sulitnya melindungi warga sipil dan menghukum pelaku kejahatan perang. Peluang penelitian terbuka pada efektivitas Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Internasional, dan prinsip Responsibility to Protect.
Perbandingan hukum untuk aturan teknologi baru. Indonesia sedang menyusun banyak aturan baru tentang aset kripto, data biometrik, dan platform digital. Studi perbandingan yang tidak sekadar mendeskripsikan, tetapi menilai kecocokan model asing dengan sistem hukum Indonesia, masih jarang dilakukan.

Pengelompokan Judul

Agar mudah ditelusuri, judul-judul di bidang ini dibagi ke dalam tiga subkelompok sesuai pendekatan dan persoalan utama yang dibahas. Satu judul bisa masuk ke lebih dari satu subkelompok, misalnya judul tentang perlindungan pekerja migran berdasarkan HAM internasional yang termasuk hukum internasional sekaligus HAM.

Hukum Internasional. Berisi judul tentang hubungan antarnegara dan organisasi internasional, antara lain perlindungan pengungsi dan internally displaced persons, hukum humaniter dan prinsip Responsibility to Protect, hukum laut dan arbitrase UNCLOS, ratifikasi konvensi internasional seperti konvensi ILO dan konvensi lingkungan, peran ASEAN dan badan-badan PBB, perjanjian investasi bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda, serta pilihan hukum dan forum dalam kontrak lintas negara.
Hak Asasi Manusia, Disabilitas, dan Masyarakat Hukum Adat. Membahas pemenuhan hak dasar warga, seperti hak penyandang disabilitas atas pekerjaan, pendidikan inklusif, dan aksesibilitas, hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dan prinsip Free, Prior and Informed Consent, kebebasan beragama dan berekspresi kelompok minoritas, hak tersangka dalam penyidikan, hak pekerja anak atas pendidikan, bisnis dan HAM, serta hubungan kecerdasan buatan dengan HAM.
Perbandingan Hukum (Studi Komparatif). Berisi judul yang membandingkan aturan Indonesia dengan negara lain, misalnya di bidang persaingan usaha dan merger, kepailitan lintas negara, merek terkenal, perlindungan data pribadi dan data biometrik, bank digital dan mata uang digital bank sentral (CBDC), perlindungan konsumen e-commerce, sampai perbandingan profesi notaris dan PPAT atau pengangkatan anak.

Daftar Judul Tesis

Hukum Internasional

Analisa Hukum Ekspansi NATO di Eropa Timur Pasca Runtuhnya Uni Soviet
Analisis Hukum Putusan Arbitrase Lampiran VII UNCLOS 1982 Terkait Sengketa Laut China Selatan antara Republik Rakyat China (RRC) dengan Filipina: Pengaruhnya dalam Penyelesaian Sengketa di Laut China Selatan
Analisis Hukum tentang Putusan Sengketa Perdagangan Internasional (Studi Kasus: Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry)
Analisis Hukum terhadap Perlindungan Kebebasan Berekspresi untuk Minoritas Gender dan Seksual Menurut International Covenant on Civil and Political Rights di Indonesia
Analisis Hukum terhadap Sengketa Dagang Internasional antara Indonesia – New Zealand (Studi Kasus: Indonesia New Zealand Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products)
Analisis Keberlakuan Klausula Pilihan Forum dan Pilihan Hukum dalam Ketentuan Layanan Platform Streaming Musik: Studi Kasus Spotify, Apple Music, dan YouTube Music Berdasarkan Hukum Indonesia
Analisis Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Barang Impor Sementara Menggunakan Admission TEMPORAIRE/TEMPORARY Admission (ATA) Carnet yang Tidak DIRE-Ekspor: Tinjauan terhadap Ketentuan Nasional dan Konvensi Internasional
Analisis Keterbukaan Indonesia terhadap Perdagangan Jasa Asuransi dalam ASEAN Economic Community
Analisis Konsep dan Penerapan Indirect Expropriation dalam Sengketa Arbitrase Investasi di International Centre for Settlement of Investment Dispute
Analisis Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Nasabah PT Bank International Indonesia (BII) Tbk. Setelah Perubahan Nama Bank Menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk Studi Kasus Nasabah X di Kantor Cabang Yogyakarta
Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit UMKM di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Upaya Memenuhi Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum, Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
Analisis Perjanjian antara PT Shopee Internasional Indonesia dengan Afiliasi dalam Program Shopee Affiliate
Analisis Putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Analisis Renvoi dalam Akta Perjanjian Kawin antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Mengenai Renvoi dalam Akta (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 14 Notaris X di Kabupaten Kulon Progo)
Analisis Yuridis Dampak Akuisisi Uber oleh Grab di Negara-Negara Anggota ASEAN terhadap Persaingan Usaha di Bidang Transportasi-Online
Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab PT Pertamina International Shipping dalam Pelaksanaan Perjanjian Time Charter Party
Analisis Yuridis Prinsip-Prinsip Panduan PBB terhadap HAM dan Bisnis (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) serta Tanggungjawab Perusahaan Multinasional terhadap Perlindungan HAM dalam Kegiatan Bisnis
Analisis Yuridis Ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih dalam Kebijakan Mereduksi Emisi Metana pada Industri Batu Bara
Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Perlindungan Kekebalan Konsuler (Studi Kasus Penangkapan Devyani Khobragade sebagai Perwakilan Konsuler India untuk Amerika Serikat)
Analysis on the Compliance of Article 81(7) of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of the Year 2016 with Indonesia’s Obligations under Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Arbitrase Dibawah Annex VII UNCLOS sebagai Default Procedure dalam Rezim Penyelesaian Sengketa UNCLOS
Arbitrase Sengketa Perpajakan Internasional dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Meksiko: Analisis Berdasarkan Konsep Arbitrability serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Comparative Study on Cross-Border Insolvency in Indonesian Law and German Law
Dampak Yuridis Integrasi TikTok Shop Tokopedia terhadap Praktik Persaingan Usaha dan Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Konvensional
Diplomasi Kemanusiaan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Terkait Perlindungan Tahanan di Indonesia:(Studi Kasus Perubahan Pola dan Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Tahanan ICRC di Penjara-Penjara)
Disparitas Putusan Hakim Terkait Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Konvensional sebagai Salah Satu Objek Sengketa dalam Perkara Kewarisan Islam
Executing Cross-Border Insolvency in Indonesia: A Comparative Study with the EU and the UNCITRAL Model Law
Faktor-Faktor Beserta Dampak Hukum terhadap Pelindungan Investasi dari Penerapan Pasal 5 ILC Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts untuk Atribusi Tindakan Perusahaan Milik Negara di Bawah Arbitrase Investasi Internasional
Guardians of the Galaxy: Preservation of Outer Space Environment in Space Warfare as the Province of All Mankind Through Third World Approaches to International Law (TWAIL) Perspective
Implementasi Conventions on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971 dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah
Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional di Kota Yogyakarta
Implikasi Pengakhiran Bilateral Investment Treaty (BITs) dan Wacana Counter-Claim pada Posisi Indonesia dalam Sengketa Investasi pada Forum Arbitrase ICSID
Implikasi Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada Sektor Perdagangan Barang (Trade in Goods) bagi Negara-Negara Anggota
Kajian tentang Implementasi Regulatory Coherence pada Regulasi Perdagangan dan Investasi Internasional Indonesia
Kajian terhadap Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment di Daerah Istimewa Yogyakarta
Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Kaitannya dengan ASEAN Connectivity
Keberadaan ASEAN High Council sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN
Kepailitan terhadap Warga Negara Asing dan Kaitannya dengan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan dalam Perkara Cross Border Insolvency (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan)
Kesesuaian dan Harmonisasi Regulasi Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Digital Lintas Batas antara Indonesia dan Singapura
Legal Protection of E-Money Holders with Telkomsel as the Provider of the Payment System Services and Conventional Banks as the Holder of Funds
Memaknai Syarat Public Purpose dalam Bilateral Investment Treaties sebagai Langkah Pemerintah dalam Melindungi Investasi Asing dari Expropriation pada Penyelesaian Sengketa Investasi
Optimalisasi Pelindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan Pengungsi di Indonesia
Pelaksanaan Perlindungan HAM oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Human Rights Council (HRC) terhadap Etnis Rohingya Dilihat dari Hukum Internasional
Peluang dan Risiko Keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank: Kajian Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Internasional
Pembatasan Aksesibilitas dan Penjualan Spare Part oleh Perusahaan Gadget Elektronik sebagai Salah Satu Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pemberlakuan Standar Fisher’s Work Agreement ILO Convention No.188 sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Awak Kapal Penangkap Ikan Asal Indonesia di Kapal Asing
Penempatan Dana Investasi Reksa Dana Syariah pada Bank Kustodian Konvensional (Analisis pada Reksa Dana Syariah Trimegah Kas Syariah dan Majoris Sukuk Negara Indonesia melalui Aplikasi Bibit)
Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Program Khusus Condotel Swiss-Belhotel Kuta-Bali antara PT Royal Premier International dan Investor
Penerapan Klausula Baku dalam Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi dengan PT Shopee International Indonesia (Shopee) sebagai Penyedia Shopee Food
Penerapan Mandatory Route for Tanker sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran pada Sea Lines of Communication Indonesia
Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Internasional di Indonesia
Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia)
Penerapan Prinsip Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Konflik Bersenjata di Suriah)
Penerapan Regulasi the Federation International De Football Association dalam Pilihan Badan Penyelesaian Sengketa pada Kontrak Kerja Pesepakbola Profesional di Indonesia
Pengaturan dan Perlindungan terhadap Pengungsi Internal Nduga Papua
Penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Perluasan Wewenang di dalam Terms of Reference (ToR)
Penyelesaian Sengketa Kasus Spionase yang Dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Suatu Negara
Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara ASEAN Foundation dengan Pekerja Lokal (Studi Kasus Putusan Nomor: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST)
Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Indian Metal Allays Ltd. Melawan Pemerintah Republik Indonesia di Permanent Court of Arbitration)
Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas: Refleksi dari Upaya Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Kasus Montara 2009
Peran Amicus Curiae, Non-Disputing Party, dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional di Arbitrase Investasi Internasional
Peran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Koordinasi Pemenuhan Hak-Hak WNI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja
Peran Organisasi Internasional dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan kepada Internally Displaced Persons Akibat Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno-Karabakh Tahun 2020 Ditinjau dari Prinsip Responsibility to Protect (R2P)
Peranan Non Goverment ORGANIZATION’s (NGO’s) dalam Mekanisme Perlindungan HAM Regional ASEAN
Peranan World Health Organization dalam Memperkuat Perlindungan Kesehatan terhadap Pandemi Coronavirus Disease Berdasarkan International Health Regulations (2005)
Perbandingan Pengaturan Merger Lintas Batas dalam Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Amerika Serikat
Perbandingan Peran Notaris Beserta Jaminan dalam Perjanjian Kredit melalui Bank Konvensional dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Perlindungan Buruh Migran dalam Praktek Diplomasi Studi terhadap Diplomasi Pembebasan Buruh Migran Indonesia dari Ancaman Hukuman Mati Periode 2004-2014
Perlindungan Hak Pekerja Migran Berdasarkan Perspektif HAM Internasional (Studi Pekerja Migran Piala Dunia 2022 Qatar)
Perlindungan Hukum atas Upah bagi Awak Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Pasca Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Indonesia di Kapal Penangkap Ikan Berbendera Tiongkok Berdasarkan Konvensi Migran 1990
Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Jual Beli Tanah Secara Nominee (Pinjam Nama) oleh Warga Negara Asing: Studi Putusan Nomor 61/PDT.G/2020/PT DPS
Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta
Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan bagi Minoritas Gender dan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan bagi Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Perlindungan Hukum HAM Internasional terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam Hal Kesesuaian Pemberian Upah dan Jam Kerja (Studi di PT Mandiri Sukses Lanjar Jaya Gemilang)
Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 (Kasus Anak Jalanan di Bandung)
Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Beragama bagi Kaum Minoritas Gender Berdasarkan Hukum HAM Internasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Penutupan Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Kotagede)
Perlindungan Outstanding Universal Value Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
Perlindungan Perwakilan Diplomatik oleh Negara Penerima yang Mengalami Kudeta Menurut Hukum Internasional
Perlindungan terhadap Bangkai Kapal Perang yang Berada di Bawah Air Menurut Hukum Pidana di Indonesia
Personal Data Protection and Evidence in International Investment Arbitration: A Southeast-Asian Perspective
Perspektif Negara Anggota ASEAN terhadap Inkorporasi Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas: Studi Kasus Indonesia dan Singapura
Pertanggungjawaban Bank terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional dan Bank Digital yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi dan Afiliasinya
Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh Warga Negara Asing dengan Jangka Waktu Lama (Studi Putusan Nomor: 94/PDT/2017/PT DPS)
Politik Hukum Kebijakan Izin Tinggal Kunjungan dalam Rangka Peralihan bagi Warga Negara Asing dalam Hukum Keimigrasian Indonesia
Predatory Pricing dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat: Studi Kasus PT Visionet Internasional dan Weyerhaeuser Co. V. Ross Simmons Hardwood Lumber Co
Prospek Perluasan Rezim Perlindungan Pengungsi Terdampak Iklim pada Konvensi Pengungsi 1951: Studi Mandat United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) Tahun 2023
Reforming Indonesia’s Insolvency Framework: Adopting the Undertaking Mechanism under Article 36 of the 2015 EU Insolvency Regulation to Optimize Cross-Border Asset Execution in Indonesia
Sengketa atas Penerapan Tax Treaty dalam Kontrak bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor Asing dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dilihat dari Aspek Hukum Kontrak dan Hukum Perjanjian Internasional
Status dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Perjanjian Internasional Setelah Putusnya Hubungan Diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara
Status dan Perlindungan Warga Rohingya di Indonesia
Striking Balance Between the Environmental Preservation and Trade from the Perspective of WTO Agreements, Case Study of the Red II’s Support Measure in DS593 EU’s Certain Measures on Indonesia’s Palm Oil Exportation
Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Sehubungan dengan Perlindungan Hak atas Pekerjaan terhadap Lgbt Berdasarkan Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
Tanggung Jawab UNHCR & Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi
Tantangan dan Peluang Amerika Serikat dalam Meratifikasi Konvensi Disabilitas (UN Crpd) Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional
The Extent of Rights and Legal Measures Available under International Criminal Court Towards Child Soldiers Participation in Proceedings
The Importance for Indonesia to Ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Lessons from Vietnam’s Experience
The Legality of Constructing A Building Over Disputed Territories/ Neutral Zones under the Perspectives of International Law (A Case Study of Indonesia and Timor Leste)
The Urgency on the Accession of Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications to Protect Geographical Indications in Indonesia
The Validity of Asymmetrical Arbitration Agreement: An Analysis of Indonesian Law and International Legal Instruments
Tinjauan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources dalam Penyelesaian Sengketa WTO: Studi Putusan WTO DS592 tentang Pembatasan Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia
Tinjauan terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sengketa Kepailitan sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Tinjauan Yuridis terhadap Daftar Negatif Investasi Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015
Urgensi Perlindungan Merek melalui Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)
Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia di Luar Negeri
Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terhadap Penguatan Perlindungan Anak Tanpa Pendamping dan Terpisah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Hak Asasi Manusia, Disabilitas, dan Masyarakat Hukum Adat

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Kebebasan Berekspresi untuk Minoritas Gender dan Seksual Menurut International Covenant on Civil and Political Rights di Indonesia
Analisis Yuridis Prinsip-Prinsip Panduan PBB terhadap HAM dan Bisnis (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) serta Tanggungjawab Perusahaan Multinasional terhadap Perlindungan HAM dalam Kegiatan Bisnis
Analisis Yuridis terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim)
Artificial Intelligence dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Implementasi Prinsip Trikotomi Wina 1993 atas Kewajiban Negara Mencegah Pelanggaran Hak atas Privasi oleh Pihak Ketiga
Evaluasi dan Rekomendasi atas Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2022 terhadap Perlindungan Hak bagi Difabel dan Reduksi dari Diskriminasi (Studi Perbandingan Sekolah Dasar di Yogyakarta)
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Gagasan Pemekaran Wilayah, Proyek Strategis Nasional dan Perlindungan Hak Warga di Kepulauan Obi
Geopolitik Global: Absennya Perlindungan Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Hilirisasi Nikel sebagai Industri Multisektoral
Hak atas Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Makna, Cakupan, dan Perlindungan Hukumnya
Hak Ulayat sebagai Hak Komunal: Pemaknaan dan Perlindungannya dalam Hukum Pertanahan Nasional Indonesia
Implikasi Hukum atas Penetapan Perubahan Izin Usaha Bank Umum Prima Master Bank Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Keuangan SP05/DHMS/OJK/2023
Inkonsistensi Penetapan Imbalan Jasa Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dengan Dikeluarkanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016
Kajian terhadap Perlindungan HAM selama Pandemi: Studi tentang Pembatasan Kebebasan Bergerak dalam Konteks Vaccination Passport di Prancis
Kajian Yuridis Sustainable Financing di Indonesia Ditinjau dari Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga dari Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
Kedudukan dan Peran Unit PPA pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka Perempuan
Kedudukan Janda, Purusa dan Pradana serta Hak Mewarisnya Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 493K / PDT/ 2012)
Kewenangan Pengambilalihan Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Bentuk Pelindungan terhadap Hak Nasabah dan Pemegang Saham Minoritas
Konflik Penguasaan Tanah antara PT London Sumatera dengan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
Kualifikasi Konseptual Mekanisme Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non-Litigasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2017
Legal Analysis of the Abandoned Children and Abandoned Children with Diffability in Sleman Based on Local Regulation of Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Year 2018 on the Implementation of Children Protection
Litigasi Perubahan Iklim dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Quo Vadis Litigasi Perubahan Iklim Berbasis Hak di Indonesia?
Pelaksanaan Kapa’ (Denda Adat) dalam Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Toraja di Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Trans Papua dalam Perspektif Perlindungan Hak atas Air di Kabupaten Pegunungan Bintang
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta
Pelaksanaan Perlindungan Hak Reproduksi bagi Pekerja Perempuan di Sektor Perhotelan
Pelaksanaan Perlindungan HAM oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Human Rights Council (HRC) terhadap Etnis Rohingya Dilihat dari Hukum Internasional
Pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Tempat Wisata Rekreasi Alam Mayang Pekanbaru Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Pelindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Pemaknaan Frasa Pasal 433 Kuhperdata Dikaitkan dengan Pengertian Disabilitas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Kecakapan Bertindak dalam Perjanjian
Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta
Penemuan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat sebagai Penggugat dalam Sengketa Administrasi Pertanahan
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) Yogyakarta
Penerapan Pendekatan Adat Positivistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan Tambang
Penerapan Prinsip “Recognition of HIV/AIDS as a Workplace Issue” dalam Peraturan Perundangan di Indonesia sebagai Bentuk Perlindungan Pekerja Penyandang HIV/AIDS
Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia)
Penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Perluasan Wewenang di dalam Terms of Reference (ToR)
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Dauri di Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan melalui Peradilan Adat Sopik
Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan
Peralihan Hak atas Tanah Ulayat untuk Kepentingan Umum di Kota Manokwari (Studi Kasus Tanah Bandara Rendani)
Peran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Koordinasi Pemenuhan Hak-Hak WNI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja
Peran Lembaga Adat Cireundeu dalam Perlindungan Hutan
Peran Lembaga Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Bandar Udara Melalan di Kabupaten Kutai Barat
Peran Penyidik dalam Pemberian Perlindungan Hak Asasi Tersangka selama Proses Penyidikan
Peran Pers dalam Perlindungan Anak Saksi dan Korban Tindak Pidana
Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Penanganan dan Penanggulangan Korban Perempuan Penyandang Disabilitas yang Mengalami Kekerasan Seksual
Peranan Non Goverment ORGANIZATION’s (NGO’s) dalam Mekanisme Perlindungan HAM Regional ASEAN
Perlindungan Buruh Migran dalam Praktek Diplomasi Studi terhadap Diplomasi Pembebasan Buruh Migran Indonesia dari Ancaman Hukuman Mati Periode 2004-2014
Perlindungan Hak Konstitusional Calon Anggota Legislatif Terpilih dalam Konteks Penggantian oleh Partai Politik
Perlindungan Hak Pekerja Migran Berdasarkan Perspektif HAM Internasional (Studi Pekerja Migran Piala Dunia 2022 Qatar)
Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pengemudi Penyandang Disabilitas di Difa Bike Priority Transportation Yogyakarta
Perlindungan Hukum atas Persamaan Upah bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di CV Market Lapan Delapan Ditinjau dari Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pengangkutan Udara di Indonesia Ditinjau melalui Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik sebagai Korban Kekerasan yang Menjadi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Malaysia dan Arab Saudi)
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam Lingkup Perusahaan Swasta di Kota Surakarta
Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan bagi Minoritas Gender dan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Perlindungan Hukum Hak atas Pendidikan bagi Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Perlindungan Hukum HAM Internasional terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam Hal Kesesuaian Pemberian Upah dan Jam Kerja (Studi di PT Mandiri Sukses Lanjar Jaya Gemilang)
Perlindungan Hukum Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul bagi Organisasi Kemasyarakatan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Beragama bagi Kaum Minoritas Gender Berdasarkan Hukum HAM Internasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Penutupan Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Kotagede)
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di PT Ardiyanto Wijaya Kusuma Batik Yogyakarta
Perlindungan Hukum terhadap Pembela HAM Lingkungan Pasca Putusan MK Terkait Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Ditinjau dari Perspektif Keadilan Antargenerasi
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Terkait Backdoor Listing (Studi Kasus PT Indonesia Airasia melalui PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)
Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Pengusaha dan Driver pada Difa Bike Priority Transportation
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Diskriminasi Berbasis Gender di Lingkungan ASN dari Kerangka K-ILO 111 dan K-ILO 190
Perlindungan Hukum terhadap Wajib Pajak di Indonesia Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 melalui Pendekatan Hak Asasi Manusia
Perlindungan Hukum Terkait Keragaman Gender dan Seksualitas: Studi Kasus Kelompok Queer
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Besemah di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
Relevansi Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Warga Negara dalam Negara Hukum Demokratis
Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Sehubungan dengan Perlindungan Hak atas Pekerjaan terhadap Lgbt Berdasarkan Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
Tantangan dan Peluang Amerika Serikat dalam Meratifikasi Konvensi Disabilitas (UN Crpd) Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional
Tinjauan Pemberlakuan Kebijakan Renewable Energy Directive II (Red II) di Uni Eropa dalam Perspektif Non-Discrimination Principle pada Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pers dalam Undang-Undang NO.40 Tahun 1999 tentang Pers
Upaya Perlindungan Hukum atas Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Bantul
Upaya Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penyadapan dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Urgensi Revitalisasi Hukum Adat pada Diskursus Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Hukum Adat Larvhul Ngabal Masyarakat Adat Kei)

Perbandingan Hukum (Studi Komparatif)

An Assessment of Pre-Merger Notification for Indonesia Competition Law: A Comparative Study with Japan and Brazil
Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi terhadap Kewajiban Notifikasi Pelanggaran Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Inggris
Analisis Hukum terhadap Lembaga Pengelola Investasi dan Perbandingannya dengan Sovereign Wealth Funds Secara Umum di Beberapa Negara
Analisis Kasus Persekongkolan Tender: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Australia (Kasus Putusan KPPU No. 15-KPPU-L-2023 dan ACCC V First Class Slate Roofing)
Analisis Komparatif Eksistensi Balai Pemasyarakatan Indonesia dengan Rehabilitation and Protection Group Singapura dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Analisis Komparatif Regulasi dan Mekanisme Pendirian serta Pemberian Izin Bank Digital di Indonesia dan Singapura
Analisis Komparatif terhadap Pendampingan yang Dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Analisis Perbandingan Prinsip Fair Use Kegiatan Cover Lagu Ditinjau dari Pendekatan Undang-Undang Hak Cipta dan US Copyright Act 1976 untuk Melindungi Performing Right pada Platform Musik Digital
Analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Perdamaian Ditinjau dari Pasal 281 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 6/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA. Mdn. dan Putusan NO.119/PDT.SUS- PKPU/2020/PN. Niaga.jkt.pst)
Analisis Perbandingan Syarat Kepailitan antara Indonesia dengan Singapura sebagai Bentuk Pelindungan Hukum bagi Debitor dalam Melangsungkan Usahanya
Analisis Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat) terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Hukum Perdata dan Perbandingan dengan Negara-Negara Asia
Analisis Pinjaman Mengikat (Tied Aid) terhadap Tingkat Komponen dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Perbandingan Aturan Indonesia dengan Asian Development Bank
Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan)
Analisis Yuridis Pengaturan Transparansi dalam Penerapan Credit Scoring Berbasis Kecerdasan Buatan: Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa
Analisis Yuridis Perbandingan Kesesuaian Penerapan Ketentuan Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Diskriminasi Beserta Tindakan Administratif yang Dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa Merek Hugo Boss dan Perbandingannya dengan Putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa Merek Ikea
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Merek Nontradisional (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa)
Analysis of Automatic Stay Regulation in Indonesian Bankruptcy Law: A Comparative Study Between Indonesian Bankruptcy Law and United States Bankruptcy Law
Analysis of Emergency Liquidity Assistance for Systemic Banks: A Comparative Study Between Indonesia, the U.S., and India
Batasan Pertanggungjawaban Penyampai Informasi (Financial Influencer) atas Pemberian Rekomendasi Instrumen Investasi dengan Risiko Tinggi di Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan India)
Big Data sebagai Indikator dalam Pengendalian Akuisisi pada Pasar Digital: Studi Komparasi antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Jerman
Central Bank Digital Currency (CBDC) as a New Form of Currency in Indonesia (A Comparative Study of Sweden’s E-krona Project)
Comparative Analysis Between Indonesia and the State of Washington Concerning the Legal Protection of Online Transportation Drivers
Comparative Analysis of Double Insurance Regulations: A Study of Indonesian and Singaporean Law
Comparative Study on Cross-Border Insolvency in Indonesian Law and German Law
Consumer Legal Protection on E-Commerce Transactions: A Comparative Study Between Indonesia and Japan Concerning on Consumers Privacy in Terms of Personal Data Protection
Dasar Pengaturan Hukum Persaingan Usaha pada Masa Pandemi COVID19 (Studi Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa)
Doktrin Penggunaan yang Wajar (Fair Use) dalam Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Program Komputer (Studi Komparatif Hukum Hak Cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat)
Eksistensi Non Competition Clause (NCC): Tridimensi Problematika antara Pelindungan Rahasia Dagang, Pembatasan Hak Pekerja, dan Persaingan Usaha (Studi Komparasi Pengaturan dan Penerapan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat (Negara Bagian California))
Evaluasi dan Rekomendasi atas Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2022 terhadap Perlindungan Hak bagi Difabel dan Reduksi dari Diskriminasi (Studi Perbandingan Sekolah Dasar di Yogyakarta)
Evaluating Merger Control Frameworks in the Telecommunications Sector: A Comparative Study Between Indonesia and South Korea
Executing Cross-Border Insolvency in Indonesia: A Comparative Study with the EU and the UNCITRAL Model Law
Hubungan Afiliasi melalui Jabatan Rangkap antara Pelaku Usaha yang Bersaing (Studi Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Amerika Serikat)
Implementasi Kebijakan Penundaan Transaksi dan Pengembalian Dana pada Aktivitas Perbankan Digital: Studi Perbandingan dengan Singapura
Implementation of Ekyc as Means of Customer Due Diligence in Indonesia Learning from Estonia’s, Singapore’s, and India’s Digital Identity EKYC
Itikad Buruk (Bad Faith) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet di Indonesia (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain)
Judging Democracy – A Comparative Study of Judicial Electoral Result Dispute Resolution Between India and Indonesia
Kajian Yuridis Mengenai Decentralized Finance (DeFi) Meliputi Penggunaan Smart Contract Berbasis Teknologi Blockchain: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat dan Indonesia
Kedudukan Indirect Evidence dalam Hukum Persaingan Usaha sebagai Upaya Pembuktian Tying Agreement pada Sektor Ekonomi Digital (Studi Komparasi Negara Indonesia dan Jerman)
Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan dalam Perkara Cross Border Insolvency (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dengan Malaysia dan Korea Selatan)
Ketiadaan Pengaturan Comparative Advertising dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Perbandingan dengan Hukum Polandia (Studi Kasus Iklan Tolak Angin dan Bintang Toedjoe Masuk Angin)
Komparasi Hukum Merek Indonesia dengan Amerika Serikat dan Analisis Penggunaan Simbol Registered (R) dalam Merek Terdaftar di Indonesia
Legal Analysis of Well-Known Marks Study Case: Supreme Court Decision NO.92k/PDT.SUS-HKI/2017 A Comparative Study with Australian Trademark Law
Legal Analysis on the Implementation of Regulatory Sandbox in Testing Digital Payment System in Indonesia (Comparative Study of Indonesia and the United Kingdom Regulatory Sandbox)
Legal Protection for E-money in Safeguarding Funds: Comparative Study as a Lesson Learned by Indonesia from Luxembourg
Legal Protection on Foreign Investors: Comparative Analysis on Foreign Direct Investment Between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea
Legal Protection Regarding Sensitive Personal Data of Digital Banking Customers: A Comparative Study Between Indonesian Law and European Union Law
Legal Review of the Challenges in Implementing Central Bank Digital Currency (CBDC) in Indonesia: A Comparative Study with the Project Ubin in Singapore
Pelindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Unit Link di Indonesia: Studi Komparasi dengan Malaysia dan Singapura
Pelindungan Hukum terhadap Benih Rekayasa Genetik (Genetically Modified Seeds): Perbandingan antara Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia
Pelindungan Hukum terhadap Data Biometrik Nasabah Bank Digital: Studi Komparatif Regulasi Indonesia dan Britania Raya
Pelindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga: Perbandingan Pengaturan Waktu Kerja di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Penegakan Hukum dalam Kasus Persekongkolan Tender: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Singapura (Putusan KPPU No. 18/KPPU-L/2023 dan CCCS Case Number 700/003/15)
Penerapan Effects Doctrine Terkait Akuisisi Perusahaan Asing di Luar Negeri Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Amerika Serikat)
Penerapan Prinsip Free, Prior and Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Studi Komparasi antara Indonesia dan Australia)
Penerapan Trademark Coexistence Agreement terhadap Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya (Studi Perbandingan antara Hukum Merek Indonesia dan Hukum Merek Amerika Serikat)
Pengaruh Penetapan Posisi Dominan sebagai Unsur Pembuktian Praktik Tying Agreement melalui Pergeseran Pendekatan Hukum: Studi Komparasi Indonesia dan Uni Eropa
Pengaturan Pemblokiran Elektronik kepada Marketplace Online oleh Pemerintah Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat)
Pengaturan Perjanjian Standardisasi yang Dikecualikan dari Larangan dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Pembelajaran dari Singapura dan Uni Eropa)
Pengaturan Predatory Pricing oleh Pelaku Usaha Pemilik Big Data dalam Pasar Digital: Studi Komparasi Indonesia dengan Uni Eropa
Pengaturan Tying Agreement dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa)
Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Ekspor Kertas A4 antara Indonesia dengan Australia (Studi Perbandingan dengan Kasus Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang)
Perbandingan antara Klausul Indemnitas yang Mengalihkan Tanggung Jawab dengan Klausul Eksonerasi
Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Anak Angkat dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan dan Tanpa Penetapan Pengadilan Kabupaten Magetan
Perbandingan Konsep Pasar Bersangkutan dalam Ekonomi Digital antara Indonesia dan Singapura
Perbandingan Konsepsi Sovereign Wealth Fund antara Lembaga Pengelola Investasi dan Temasek Holdings (Private) Limited
Perbandingan Penerapan Affidavit sebagai Alat Bukti dalam Proses Kepailitan antara Indonesia dan Singapura
Perbandingan Pengaturan dan Pengawasan dalam Penilaian Merger dan Akuisisi Perusahaan Digital di Era Penggunaan Big Data antara Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Inggris
Perbandingan Pengaturan Merger Lintas Batas dalam Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Amerika Serikat
Perbandingan Pengaturan Nilai Herfindahl-Hirschman Index dalam Merger Control di Uni Eropa, Indonesia, dan Amerika Serikat
Perbandingan Pengaturan Pengecualian Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Australia, dan Uni Eropa: Pembelajaran dalam Perspektif Asas serta Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Perbandingan Pengaturan Penunjukan Data Protection Officer (DPO) dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dan General Data Protection Regulation (GDPR)
Perbandingan Penyelenggaraan Sistem Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia
Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan dan Perdamaian Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Perbandingan Peran Notaris Beserta Jaminan dalam Perjanjian Kredit melalui Bank Konvensional dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Perbandingan Perlindungan Hukum Pengawasan Suku Bunga Pinjaman Perusahaan Peer to Peer Lending oleh Lembaga yang Berwenang di Indonesia dan Singapura
Perbandingan Perlindungan Hukum Profesi antara Profesi Jabatan Notaris dengan Profesi Jabatan PPAT
Perjanjian Penggabungan Data sebagai Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparasi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura)
Perkembangan Konsep Green Finance di Indonesia serta Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan Sektor Perbankan (Studi Komparatif: Cina dan Brazil)
Perlindungan bagi Pemegang Hak Cipta terhadap Penggunaan Ciptaan Terkait Cuplikan Video yang Diunggah Channel Calon Sarjana di Platform Digital Youtube (Studi Komparasi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan U.S Copyright Act)
Perlindungan Hukum Lahan Pertanian: Perspektif Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat
Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Perusahaan Cangkang di Indonesia (Perbandingan Hukum dengan Hukum Amerika Serikat)
Reformulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai Instrumen untuk Memperkuat Peran KPPU dalam Pasar Digital di Indonesia (Analisis Komparatif antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Inggris)
Regulating Algorithmic Collusion in the Rise of Artificial Intelligence: Comparative Legal Study of the EU and Indonesian Regulatory Approaches
Regulatory Frameworks for Digital Assets in Financial Statement: A Comparative Analysis of the United States and Indonesia
Restrukturisasi Kredit melalui Keterlibatan Private Equity dalam Sistem Perbankan Indonesia (Studi Perbandingan dengan Jepang)
Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Uni Eropa terhadap Penggunaan Chatbot untuk Melakukan Praktik Kartel
Studi Perbandingan Perlindungan Hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Paten Berupa Patent Trolls
Subrogasi Sebagian terhadap Kedudukan dan Hak Tagih Pihak Ketiga kepada Debitor dalam Kepailitan (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 K/N/2005)
Tanggung Jawab Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik dalam Melakukan Pengawasan terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Social-Commerce (Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok)
The Importance for Indonesia to Ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Lessons from Vietnam’s Experience
The Legal Concepts and Enforcement Measures on the Abuse of Dominant Position on Digital Payment: A Comparative Study on Indonesia and Singapore Through Indonesia’s Google Play Billing Case
The Protection of Personal Data in the Context of Online Consumer Protection: A Comparative Approach Between Indonesia and the Usa
Tinjauan Penerapan dan Pengaturan Central Bank Digital Currency di Indonesia (Studi Komparasi dengan CBDC Cina “E-CNY”)
Tinjauan Pengaturan Program Kepatuhan dalam Hukum Persaingan Usaha (Competition Compliance Program): Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 dengan Amerika Serikat dan Australia
Tinjauan Yuridis Ambang Batas Pangsa Pasar sebagai Indikator Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Studi Komparasi Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa
Tinjauan Yuridis Risiko Over-Regulation dalam Pembaharuan Hukum Persaingan Usaha bagi Sektor Pasar Digital di Indonesia (Studi Komparasi: Indonesia, Uni Eropa, dan Britania Raya)
Transformasi Digital Sistem Perbankan Indonesia: Studi Komparatif Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 dengan Control Objectives for Information and Related Technologies Fiffth Edition (COBIT 5)
Urgensi Digitalisasi Penyimpanan Minuta Akta dan Warkah Notaris di Indonesia: Analisis Perbandingan Hukum di Indonesia dan Prancis
Urgensi Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Pasar Digital Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa)
Urgensi Penguatan Peran Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Ekonomi Digital Refleksi Kasus Google Play Billing System: Studi Komparasi dengan Republik Rakyat Tiongkok

Penutup

Hukum internasional, HAM, dan perbandingan hukum pada dasarnya mengajak kita melihat bahwa hukum nasional tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi perjanjian internasional, diukur dengan standar hak asasi manusia, dan bisa diperbaiki dengan belajar dari pengalaman negara lain. Daftar judul di atas menunjukkan luasnya ruang penelitian di bidang ini, mulai dari perlindungan pengungsi dan hukum laut, hak penyandang disabilitas dan masyarakat adat, sampai perbandingan aturan persaingan usaha, kepailitan, dan teknologi dengan negara-negara maju. Jadikan contoh-contoh judul ini sebagai inspirasi, bukan untuk disalin begitu saja. Pilih satu isu yang paling dekat dengan minat dan akses data Anda, pastikan sumber hukum internasional atau hukum asing yang akan dipakai bisa Anda akses, lalu rumuskan masalahnya secara tajam. Dengan cara itu, skripsi atau tesis Anda tidak hanya memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga dapat memberi masukan nyata bagi kebijakan luar negeri, perlindungan HAM, dan pembaruan hukum di Indonesia.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.

By wikan tyas on October 7, 2026 / Katalog Judul

Tags: Hukum, katalog judul

Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Internasional, HAM, dan Perbandingan Hukum