Judul Tesis Audit Internal dan Pengawasan Sektor Publik UGM

Audit internal bekerja dari dalam organisasi untuk memastikan pengendalian berjalan, risiko dikelola, dan sumber daya dipakai sesuai tujuan. Di sektor publik, peran ini dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti inspektorat daerah dan BPKP, sementara BPK memeriksa dari luar. Tesis di bidang ini penting karena kualitas pengawasan menentukan apakah anggaran negara dan daerah benar-benar sampai pada sasarannya. Profesi ini juga sedang berubah: IIA memberlakukan Global Internal Audit Standards mulai 9 Januari 2025. Artikel ini memuat 136 judul tesis audit internal dan pengawasan dari Magister Akuntansi UGM, bagian dari 1.270 judul tesis Magister Akuntansi UGM.

Peluang Penelitian ke Depan

Beberapa celah yang dapat dikembangkan menjadi tesis audit internal:

1. Penerapan Global Internal Audit Standards. Kesiapan satuan pengawas internal di perusahaan, perguruan tinggi, dan APIP menyesuaikan diri dengan standar baru IIA masih perlu dievaluasi.
2. Audit berbasis risiko. Baru 8 judul membahasnya. Kaitan antara audit berbasis risiko dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Perpres Nomor 39 Tahun 2023) masih terbuka.
3. Pengawasan program prioritas pemerintah. Peran inspektorat dalam mengawasi efisiensi belanja dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih layak dikaji sejak tahap perencanaan.
4. Audit internal berbasis data. Continuous auditing dan analitik data di lingkungan APIP masih jarang diteliti, padahal data transaksi pemerintah makin terdigitalisasi.
5. Efektivitas audit kinerja. Hanya 10 judul membahas audit kinerja dan probity audit. Apakah rekomendasinya benar-benar memperbaiki program pemerintah masih bisa diuji.

Pengelompokan Judul

Judul dalam artikel ini dibagi ke dalam enam sub-topik. Satu judul bisa muncul di lebih dari satu sub-topik.

1. Fungsi Audit Internal di Perusahaan, Bank, dan Perguruan Tinggi, tentang peran satuan pengawas internal dan audit internal di organisasi nonpemerintah.
2. Peran Inspektorat Daerah dan APIP, tentang pengawasan intern oleh inspektorat kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk pengawasan dana desa.
3. Kapabilitas APIP dan Internal Audit Capability Model (IA-CM), tentang tingkat kapabilitas dan strategi peningkatannya.
4. Audit Berbasis Risiko dan Perencanaan Pengawasan, tentang penerapan risk-based audit dan perencanaan pengawasan.
5. BPK, BPKP, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, tentang pemeriksaan BPK, peran BPKP, opini, dan tindak lanjut rekomendasi.
6. Audit Kinerja, Probity Audit, dan Reviu di Sektor Publik, tentang pemeriksaan kinerja dan reviu atas program pemerintah.

Fungsi Audit Internal di Perusahaan, Bank, dan Perguruan Tinggi, tentang peran satuan pengawas internal dan audit internal di organisasi nonpemerintah.

1. Analisis Adopsi dan Penggunaan Perangkat Lunak Analitik Data (Studi Kasus pada Satuan Pengawasan Intern PT Pupuk Iskandar Muda)
2. Analisis Dinamika Pemantauan Unit Kepatuhan Internal dalam Kerangka Three Lines Model: Studi Kasus Transformasi Peran dari “Polisi Internal” Menjadi “Mitra Strategis” pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Analisis Fungsi Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Perusahaan (Studi pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)
4. Analisis Fungsi Satuan Kerja Audit Internal pada Operasional Bank Studi Kasus Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara
5. Analisis Implementasi Audit Internal Berbasis Risiko dalam Mengevaluasi Manajemen Risiko Aset Tetap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri X)
6. Analisis Implementasi Audit Mutu Internal: Studi Kasus pada Universitas Gorontalo
7. Analisis Intensi Whistleblowing Auditor Internal
8. Analisis Intensi Whistleblowing Auditor Internal dengan Retaliasi sebagai Variabel Pemoderasi
9. Analisis Kekuatan Motivasi dalam Memengaruhi Fungsi dan Peran Audit Internal (Studi Kasus Bank X)
10. Analisis Kompetensi Auditor Internal terhadap Kemampuan Mencegah dan Mendeteksi Fraud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta)
11. Analisis Kompetensi Auditor Internal terhadap Kemampuan Pendeteksian Fraud
12. Analisis Konflik Keorganisasian-Keprofesionalan pada Pelaksanaan Fungsi Internal Audit (Studi Kasus pada Departemen Downstream Perusahaan Sawit PT ABC)
13. Analisis Organizational-Professional Conflict pada Auditor Internal (Studi pada Audit Internal Universitas X)
14. Analisis Penerapan Risk Based Audit pada Kantor Internal Audit Universitas Gadjah Mada
15. Analisis Penerimaan Pengguna dalam Penerapan ERP atas Temuan Audit Internal pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
16. Analisis Pengambilan Keputusan Penerapan Pedoman Audit Internal Bidang Keuangan dalam Mencapai Good University Governance (Studi Kasus pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
17. Analisis Pengembangan Kapabilitas Audit Internal Teknologi Informasi: Studi pada Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan
18. Analisis Pengembangan Kapabilitas Dinamis Audit Internal Berbasis Risiko dengan Pendekatan DCT
19. Analisis Peran Audit Internal dalam Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Bank Kalbar)
20. Analisis Peran Audit Internal dalam Pemenuhan Pengendalian dan Penjaminan Mutu Audit Organisasi Pemeriksa. Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
21. Analisis Peran Audit Internal dalam Penerapan Environmental, Social, dan Governance (Studi Kasus pada PT Riau Andalan Pulp and Paper)
22. Analisis Peran Audit Internal terhadap Pengendalian Internal Perusahaan BUMN (Studi pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk)
23. Analisis Peran Auditor Internal dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada PT XYZ Kanwil XI Semarang)
24. Analisis Peran Inspektorat Utama dalam Pencegahan Fraud (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)
25. Analisis Peran Internal Auditor dalam Tahap Perencanaan dan Implementasi Sistem ERP: Studi Kasus pada PT Perkebunan Nusantara XI
26. Analisis Peran Satuan Kerja Audit Internal dalam Pengawasan Kepatuhan Syariah di Perbankan (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia)
27. Analisis Peran Satuan Pengawas Internal pada Lingkup Perguruan Tinggi di Kota Ambon
28. Analisis Perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik
29. Analisis Persepsi Auditee terhadap Kemampuan Fungsi Audit Internal dalam Memberikan Nilai Tambah (Studi Kasus pada Kantor Audit Intern Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia)
30. Eksplorasi Peran Internal Audit. Studi Kasus: Di Bank BPD DIY
31. Eksplorasi Proses Komunikasi Auditor dengan Klien yang Termediasi Komputer di Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
32. Eksplorasi Respons Auditor Internal dalam Menghadapi Dilema Independensi (Studi Fenomenologi Auditor Internal Perguruan Tinggi Negeri A di Yogyakarta)
33. Evaluasi Atribut dan Kinerja Satuan Audit Internal pada PT Gama Multi Usaha Mandiri
34. Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional tentang Insentif Pajak di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia
35. Metamorfosis Audit Internal terhadap Perubahan Statuta Universitas Gadjah Mada
36. Pendekatan Audit Internal pada Departemen Pengadaan Barang dan Jasa PT Angkasa Pura I (Persero)
37. Pengaruh Burnout pada Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor Internal dalam Mendeteksi Kecurangan
38. Pengaruh Kode Etik Profesional Persepsian, Filosofi Moral Pribadi, dan Budaya terhadap Kesadaran Etis Auditor Internal di Indonesia
39. Pengaruh Kompetensi Auditor Internal dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada Ministeiro Da Justica, Khususnya Gabinete De Inspeccao e Auditoria di Timor-Leste)
40. Persepsi Auditee terhadap Pelaksanaan Fungsi Satuan Pengawas Internal Universitas Sebelas Maret Surakarta
41. Tantangan Auditor Internal dalam Evaluasi Early Warning System Risiko Kredit sebagai Mekanisme Tata Kelola Studi pada Bank Sumut
42. Valensi antara Corporate Governance, Audit Internal, dan Pengendalian Internal (Studi Kasus pada PT Angkasa Pura 1 Bandara Adisucipto)

Peran Inspektorat Daerah dan APIP, tentang pengawasan intern oleh inspektorat kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk pengawasan dana desa.

1. Adaptasi Transformasi Digital dalam Praktik Audit Internal Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Inspektorat Kota Baubau
2. Analisis Efektivitas Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Simalungun)
3. Analisis Efektivitas Kebijakan Anggaran Belanja Inspektorat Daerah
4. Analisis Fungsi Konsultasi Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah
5. Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara)
6. Analisis Hubungan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan
7. Analisis Implementasi Internal Audit Capability Model (IA-CM) (Studi pada Inspektorat Kabupaten Kediri)
8. Analisis Implementasi Pengawasan Dana Desa: Studi Eksploratif pada Inspektorat Kabupaten Sleman dan Kulon Progo
9. Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan Probity Audit pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
10. Analisis Kendala Peran Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat)
11. Analisis Kendala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Studi pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau)
12. Analisis Kesiapan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menerapkan Audit Internal Berbasis Risiko
13. Analisis Pelaksanaan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Penganggaran (Studi pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi)
14. Analisis Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
15. Analisis Pengendalian Mutu Audit Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
16. Analisis Pengendalian Mutu Audit Menggunakan PKMA APIP (Studi pada Inspektorat Kota Kupang)
17. Analisis Pengendalian Mutu Pengawasan (Studi pada Inspektorat Kabupaten Purworejo)
18. Analisis Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sukoharjo dengan Menggunakan IA-CM (Studi Kasus pada Tahun 2019)
19. Analisis Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Magelang)
20. Analisis Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat COVID-19 di Kabupaten Kapuas Hulu
21. Analisis Peran Audit Internal dalam Mendeteksi Fraud pada Entitas Pemerintahan sebagai Pengawas dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Inspektorat Kalimantan Barat)
22. Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Korupsi (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)
23. Analisis Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Kecenderungan Tindakan Korupsi (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten XYZ)
24. Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Masa COVID-19 (Studi pada Inspektorat Kabupaten Madiun)
25. Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kabupaten Sleman)
26. Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Studi Kasus Penjaminan Kualitas atas Pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Bolaang Mongondow)
27. Analisis Peran Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Auditor Internal Pemerintah dalam Menyelesaikan Salah Satu Temuan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah ABC Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
28. Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
29. Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Desa Banguncipto, Kulon Progo)
30. Analisis Peran Inspektorat dalam Mencegah Temuan Berulang Badan Pemeriksa Keuangan. Studi Kasus: Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah Kabupaten Sleman
31. Analisis Peran Inspektorat dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci)
32. Analisis Peran Inspektorat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kabupaten Bantul)
33. Analisis Peran Inspektorat dalam Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (Studi pada Badan Pengawas Pemilu)
34. Analisis Peranan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Fraud Perjalanan Dinas (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul)
35. Analisis Perbandingan Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
36. Analisis Perencanaan Audit Berbasis Risiko di Inspektorat Kota Yogyakarta
37. Analisis Praktik Probity Audit dalam Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten X)
38. Eksplorasi Kesiapan Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Magelang)
39. Eksplorasi Peran Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul)
40. Eksplorasi Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Sleman Yogyakarta)
41. Evaluasi Efektivitas Inspektorat Kabupaten Kolaka dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Intern
42. Evaluasi Independensi Auditor dalam Upaya Mencapai Efektivitas Kinerja (Studi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri)
43. Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo)
44. Evaluasi Kapasitas Organisasi Inspektorat Kota Pekalongan
45. Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman
46. Evaluasi Pengauditan Internal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja)
47. Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
48. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih)
49. Evaluasi Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur)
50. Kepatuhan Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2013
51. Pengaruh Independensi Auditor dan Dukungan Manajemen terhadap Efektivitas Audit Internal dengan Kompleksitas Tugas dan Kompetensi Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi pada BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY)
52. Pengaruh Role Stressor dan Konflik Pekerjaan Keluarga terhadap Burnout Auditor Internal Pemerintah Daerah DIY
53. Pengembangan Metode Perencanaan Pengawasan APIP Berbasis Risiko: Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten
54. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Memperbaiki Kinerja Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Kupang
55. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Karanganyar
56. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
57. Peran Inspektorat Daerah dalam Fungsi Pengawasan pada Aset Tetap Daerah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)
58. Peran Inspektorat Daerah dalam Pencegahan Tindakan Korupsi (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten)
59. Peran Inspektorat Kabupaten pada Penganggaran melalui Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bogor)
60. Peran Kepala Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Aparat Pengawasan Intern Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
61. Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM) (Studi pada Inspektorat DIY)

Kapabilitas APIP dan Internal Audit Capability Model (IA-CM), tentang tingkat kapabilitas dan strategi peningkatannya.

1. Analisis Hubungan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan
2. Analisis Implementasi Internal Audit Capability Model (IA-CM) (Studi pada Inspektorat Kabupaten Kediri)
3. Analisis Pengembangan Kapabilitas Audit Internal Teknologi Informasi: Studi pada Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan
4. Analisis Pengembangan Kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi DIY dalam Meningkatkan Pemeriksaan Kinerja
5. Analisis Pengembangan Kapabilitas Dinamis Audit Internal Berbasis Risiko dengan Pendekatan DCT
6. Analisis Pengendalian Mutu Audit Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
7. Analisis Pengendalian Mutu Audit Menggunakan PKMA APIP (Studi pada Inspektorat Kota Kupang)
8. Analisis Pengendalian Mutu Pengawasan (Studi pada Inspektorat Kabupaten Purworejo)
9. Analisis Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sukoharjo dengan Menggunakan IA-CM (Studi Kasus pada Tahun 2019)
10. Analisis Perbandingan Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
11. Evaluasi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Ponorogo)
12. Evaluasi Kapasitas Organisasi Inspektorat Kota Pekalongan
13. Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
14. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kota Prabumulih)
15. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Strategi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM) (Studi pada Inspektorat DIY)

Audit Berbasis Risiko dan Perencanaan Pengawasan, tentang penerapan risk-based audit dan perencanaan pengawasan.

1. Analisis Implementasi Audit Internal Berbasis Risiko dalam Mengevaluasi Manajemen Risiko Aset Tetap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri X)
2. Analisis Kesiapan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menerapkan Audit Internal Berbasis Risiko
3. Analisis Penerapan Risk Based Audit pada Kantor Internal Audit Universitas Gadjah Mada
4. Analisis Pengembangan Kapabilitas Dinamis Audit Internal Berbasis Risiko dengan Pendekatan DCT
5. Analisis Perencanaan Audit Berbasis Risiko di Inspektorat Kota Yogyakarta
6. Analisis Perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko pada Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik
7. Eksplorasi Kesiapan Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Magelang)
8. Pengembangan Metode Perencanaan Pengawasan APIP Berbasis Risiko: Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

BPK, BPKP, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, tentang pemeriksaan BPK, peran BPKP, opini, dan tindak lanjut rekomendasi.

1. Analisis atas Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Temanggung
2. Analisis Audit Kinerja Bidang Pendidikan BPK RI: Studi Kasus pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh
3. Analisis Dampak Adopsi E-Government oleh Pemerintah pada Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur
5. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Temuan Berulang (Studi pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi NTT)
6. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Generalized Audit Software (GAS) pada Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Analisis Kendala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Studi pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau)
8. Analisis Manajemen Perubahan dalam Implementasi E-Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali
9. Analisis Mekanisme Kesuksesan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Analisis Pengaruh Pengalaman, Independensi, Keahlian, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Skeptisisme Profesional Auditor (Studi pada BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)
11. Analisis Pengembangan Kapabilitas Audit Internal Teknologi Informasi: Studi pada Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan
12. Analisis Pengembangan Kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi DIY dalam Meningkatkan Pemeriksaan Kinerja
13. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016
14. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
15. Analisis Peran Audit Internal dalam Pemenuhan Pengendalian dan Penjaminan Mutu Audit Organisasi Pemeriksa. Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
16. Analisis Peran Inspektorat Daerah dalam Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Studi Kasus Penjaminan Kualitas atas Pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Bolaang Mongondow)
17. Analisis Peran Inspektorat dalam Mencegah Temuan Berulang Badan Pemeriksa Keuangan. Studi Kasus: Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah Kabupaten Sleman
18. Analisis Peran Inspektorat dalam Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (Studi pada Badan Pengawas Pemilu)
19. Analisis Peran Inspektorat Utama dalam Pencegahan Fraud (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)
20. Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21. Analisis Temuan Berulang pada Pemeriksaan Bantuan Keuangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
22. Analisis Tingkat Penggunaan dan Persepsi Kepentingan dari Teknologi Informasi serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Auditor: Perbandingan Perwakilan BPK RI di Wilayah Barat dan Timur Indonesia
23. Eksplorasi Kesenjangan Ekspektasi Auditor dan Auditi dalam Implementasi Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP (Studi Kasus Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara)
24. Evaluasi atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang Memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada Tahun 2016
25. Evaluasi Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Studi pada Kabupaten Bangka Tengah)
26. Evaluasi Implementasi Electronic Audit atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
27. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori Provinsi Papua)
28. Evaluasi Penggunaan Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
29. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejelasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
30. Intensi Pengadopsian Continuous Auditing oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
31. Kepatuhan Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2013
32. Kompetisi Politik dan Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
33. Mengukur Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
34. Penentuan Prioritas Generalized Audit Software (GAS) dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process: Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
35. Pengaruh Independensi Auditor dan Dukungan Manajemen terhadap Efektivitas Audit Internal dengan Kompleksitas Tugas dan Kompetensi Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi pada BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY)
36. Pengaruh Moral Reasoning, Pengalaman, dan Tipe Kepribadian terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah)
37. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
38. Peran Kepala Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Aparat Pengawasan Intern Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
39. Peran Kode Etik dalam Pencegahan Fraud pada Auditor di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur)
40. Respons Auditor terhadap Penggunaan Sistem Pendukung Audit (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah)

Audit Kinerja, Probity Audit, dan Reviu di Sektor Publik, tentang pemeriksaan kinerja dan reviu atas program pemerintah.

1. Analisis Audit Kinerja Bidang Pendidikan BPK RI: Studi Kasus pada BPK Perwakilan Provinsi Aceh
2. Analisis Efektivitas Hasil Audit Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Upaya Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022
3. Analisis Implementasi Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan: Studi pada Pengelolaan Dana BOS di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
4. Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan Probity Audit pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
5. Analisis Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)
6. Analisis Pengembangan Kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi DIY dalam Meningkatkan Pemeriksaan Kinerja
7. Analisis Praktik Probity Audit dalam Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten X)
8. Eksplorasi Kesenjangan Ekspektasi Auditor dan Auditi dalam Implementasi Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP (Studi Kasus Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara)
9. Kredibilitas Audit Kinerja Sektor Publik: Persepsi Auditor dan Auditee
10. Peran Inspektorat Kabupaten pada Penganggaran melalui Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bogor)

Penutup

Rumpun ini cocok bagi mahasiswa yang bekerja di inspektorat, BPKP, BPK, atau satuan pengawas internal, karena akses data dan informan biasanya lebih mudah. Banyak judul memakai studi kasus pada satu instansi, sehingga perbandingan antardaerah atau antarinstansi bisa menjadi pembeda. Topik ini berkaitan erat dengan auditing eksternal, fraud dan akuntansi forensik, akuntansi sektor publik, dan pengendalian internal. Rumpun lain bisa dilihat di halaman induk judul tesis Magister Akuntansi UGM.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.