Daftar Judul Tesis Pemilu : Penyelenggaraan, Hukum, dan Tata Kelola Pemilu

Pemilu yang jujur dan adil tidak terjadi dengan sendirinya. Di balik setiap hari pemungutan suara ada kerja panjang penyelenggara pemilu, aturan hukum yang mengikat semua pihak, sistem pendataan pemilih, hingga teknologi yang dipakai untuk menghitung dan merekap suara. Pengalaman pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola pemilu masih menghadapi banyak tantangan. Beban kerja petugas di lapangan sangat berat, daftar pemilih kerap dipersoalkan, sistem rekapitulasi digital menuai kritik, dan aturan pemilu terus berubah akibat revisi undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Pilkada di masa pandemi COVID-19 juga membuktikan bahwa pemilu harus mampu berjalan dalam situasi krisis. Karena itu, penelitian skripsi dan tesis tentang penyelenggaraan, hukum, dan tata kelola pemilu sangat penting. Hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, penguatan lembaga penyelenggara, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Berikut kumpulan judul tesis pemilu bertema penyelenggaraan, hukum, dan tata kelola pemilu yang dapat dijadikan referensi.

Peluang dan Celah Penelitian Tesis Tata Kelola Pemilu

Beberapa celah penelitian masih terbuka untuk dikembangkan. Pertama, kajian tentang badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS masih jarang menyentuh desain beban kerja, sistem rekrutmen, dan perlindungan kesehatan petugas, padahal ratusan petugas KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2019. Penelitian juga dapat menilai efektivitas putusan DKPP dalam menjaga integritas penyelenggara. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal, serta wacana revisi undang-undang pemilu, membuka banyak pertanyaan baru, misalnya dampaknya terhadap masa jabatan, anggaran, dan beban kerja penyelenggara. Penegakan hukum pemilu juga layak dikaji, mulai dari penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan Gakkumdu hingga penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, akurasi daftar pemilih dan pemilu inklusif masih menjadi persoalan, terutama integrasi data kependudukan dengan data pemilih serta pemenuhan hak pilih kelompok yang sering terlewat, seperti penyandang disabilitas mental, warga binaan di lapas, masyarakat adat, dan pemilih yang berpindah domisili.

Keempat, penggunaan teknologi pemilu seperti Sirekap, Sidalih, dan Silon perlu diteliti bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi kepercayaan publik, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi pemilih sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pengelolaan arsip pemilu secara digital juga masih menjadi wilayah yang jarang diteliti. Kelima, pengalaman Pilkada 2020 di masa pandemi dapat dikembangkan menjadi kajian yang lebih luas tentang manajemen risiko pemilu, yaitu bagaimana penyelenggara menyiapkan diri menghadapi krisis seperti bencana alam, cuaca ekstrem, atau gangguan keamanan. Keenam, dari sisi metode, penelitian dapat menawarkan kebaruan melalui studi perbandingan dengan negara lain, analisis isi terhadap kumpulan putusan DKPP, Bawaslu, atau Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan sosio-legal yang melihat bagaimana aturan pemilu benar-benar dijalankan di lapangan.

Daftar Judul Tesis Pemilu : Penyelenggaraan, Hukum, dan Tata Kelola Pemilu

Daftar Judul Tesis dalam kelompok ini, di kategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, DKPP, dan Badan Ad Hoc
2. Daftar Pemilih, Hak Pilih, dan Pemilu Inklusif
3. Hukum, Regulasi, dan Sistem Pemilu
4. Teknologi Informasi, Data, dan Arsip Pemilu
5. Pilkada dan Pemilu di Masa Pandemi COVID-19

 

Penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, DKPP, dan Badan Ad Hoc

Pilkada

1. Analisis Strategi Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017
2. Fasilitasi Sosialisasi Pemilu pada Pemilih Perempuan oleh KPU Kabupaten Bantul pada Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 untuk Mempertahankan dan Mencapai Target Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi COVID-19
3. Integritas Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus Integritas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pilkada Barito Selatan Tahun 2017)
4. Interelasi Komunikasi Lembaga Penyelenggara Pemilu Daerah dalam Upaya Mereduksi Angka Golput (Studi Kasus Interelasi Komunikasi antar-KPU NTT, Bawaslu NTT, dan Media Lokal pada Pilkada Provinsi NTT Tahun 2018)
5. Ketidakcermatan KPUD dalam Proses Verifikasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Implikasinya terhadap Hasil Pemilukada (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Boven Digoel, Sabu Raijua, Yalimo, Kepulauan Talaud, dan Kota Tebing Tinggi)
6. Konstitusionalitas Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013
7. Laporan Mini Riset dan Laporan Magang: Analisis Peran Asisten Deputi Bidang Politik dalam Negeri, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet dalam Melakukan Monitoring Evaluasi Pilkada Serentak 2017
8. Mengurai Kerawanan Pemilu Kota Makassar: Studi Pelaksanaan Pilkada Serentak Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024
9. Pengawasan Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Relawan Kotak Kosong Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017)
10. Pengolahan Arsip Hasil Penghitungan Suara Berbasis Aplikasi Situng Pindai guna Peningkatan Transparansi Pilkada Tahun 2017 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
11. Penyelenggara Pemilu dan Kekerasan Kampanye (Studi tentang Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mencegah Kekerasan Kampanye pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017)
12. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Mendorong Pemilu Inklusif (Studi Kasus: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015)
13. Peran Serta Perempuan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 (Studi Dampak Peran Serta Perempuan dalam PPK terhadap Hasil Pilkada Ngawi Tahun 2020)
14. Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada Tahun 2005
15. Pilkada dan Pandemi COVID-19: Peran KPU Kabupaten Sleman dalam Mendorong Pemilu Inklusif bagi Pasien COVID-19 (Studi Kasus: Tiga Fasilitas Kesehatan Darurat COVID-19 Kabupaten Sleman)
16. Pilkada di Tengah Pandemi, Apakah Efektif? (Analisis Koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sosialisasi dan Pendidikan kepada Pemilih), Studi Kasus: Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta
17. Politik Kelembagaan KPU: Dinamika Relasi Kuasa Komisioner dan Sekretariat KPU dalam Pilkada 2015
18. Politisasi dalam Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc (Kajian Pola Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS di Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Pilkada 2015)
19. Rekrutmen KPPS di Masa Pandemi COVID-19: Identifikasi Masalah dan Solusinya (Studi pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020)
20. Relasi Badan Penyelenggara Pemilu dalam Kerangka Kerja Kelembagaan (Institutional Work) (Studi Relasi antara KPU Kota Semarang dengan Panwas Kota Semarang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2015)
21. Strategi Sosialisasi Politik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020)
22. Street-Level Bureaucracy Pengawas Pemilu (Studi Kasus Praktik Perekrutan, Pengelolaan, dan Kinerja Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 di Desa Tengahan, Bantul)
23. Transparansi dan Partisipasi Hasil Pilkada melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara KPU (Studi pada Pilkada Kota Salatiga Tahun 2017)

Pilpres

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) dalam Upaya Menanggulangi Berita Hoaks Pemilu di Media Sosial pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI))
2. Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam Menjamin Hak Pilih Mahasiswa Pendatang pada Pemilu Presiden 2014
3. Persepsi Penyelenggara Pemilu terhadap Faktor Penyebab Suara Tidak Sah (Studi Kasus: Surat Suara Tidak Sah pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta)
4. Posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Isi Siaran Berkaitan dengan Penggunaan Frekuensi Publik pada Pilpres 2014 (Studi Kasus terhadap Nota Kesepahaman antara KPI dan Bawaslu tentang Kerja Sama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum)

Pemilu Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

1. Manajemen Pemilu: Mempersiapkan Panitia Pemilihan yang Lebih Mandiri, Kompeten, dan Berintegritas (Studi PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Temanggung Pemilu Legislatif Tahun 2014)
2. Manajemen Sumber Daya Manusia Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-DIY pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014
3. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Sleman sebagai Tindakan Represif terhadap Pelanggaran Aturan Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Pemilu Umum dan Serentak

1. Analisis Aspek Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus Kebocoran Data Pemilih Tetap pada Pemilu 2014)
2. Analisis Bentuk dan Implikasi Pelampauan Kewenangan pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Penilaian Putusan Lembaga Yudisial
3. Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu dan PTUN Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Penetapan PKPI sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019)
4. Analisis Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menilai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
6. Dari Orang Partai sampai KPU Karier: Studi Dinamika Keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilu di Indonesia Pasca Orde Baru
7. Dinamika Penguatan Jaringan Lembaga Pengawas Pemilu: Studi Kasus Penguatan Jaringan Nahdlatul Ulama dalam Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 2019
8. Fasilitasi Kelompok Penyelenggara Pemilu terhadap Pemilih Disabilitas (Studi KPPS dalam Mewujudkan Pemilu yang Aksesibel bagi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di KPU Kabupaten Kulon Progo)
9. Hubungan Media (Media Relations) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman selama Tahapan Pemilu 2014
10. Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2004 dan 2009
11. Kepemimpinan Keamanan Siber dalam Menjaga Data Pemilih Pemilu (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Sidalih oleh KPU RI)
12. Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta Periode Tahun 2018-2023 dalam Memutus Sengketa Proses Pemilu sebagai Upaya Memenuhi Keadilan Pemilu
13. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasca Pemilu 2019 (Studi tentang KPU Kabupaten Purworejo)
14. Kontestasi Nilai Publicness antara Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Organisasi Independen dalam Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus: Komunitas Bijak Memilih)
15. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh (Studi atas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
16. Manajemen Risiko Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework
17. Menuju Demokrasi Inklusif: Peran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Mempersiapkan Aksesibilitas dan Mendorong Hak Pilih Difabel di Pemilu Serentak 2019
18. Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat: Mendesain Kembali Keterbukaan Informasi dan Data Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu yang Transparan (Studi Kasus KPU Kabupaten Bantul)
19. Penyusutan Arsip Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
20. Peran Humas Pemerintah pada Pemilu (Studi Kasus pada Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU DIY dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Pemilu Tahun 2019)
21. Perlindungan Hak Pilih pada Pemilu 2024: Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Yogyakarta
22. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
23. Politik Hukum Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
24. Politik Penyelenggaraan Pemilu: Marginalisasi Politik Panwaslu di Kabupaten Banyumas
25. Sosialisasi Pemilu untuk Pemilih Pemula oleh KPU Provinsi Sumatera Barat
26. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu
27. Strategi KPU Kabupaten Sleman untuk Memaksimalkan Partisipasi Pemilih Generasi Z dan Dampaknya dalam Pemilu 2024
28. Strategi Lembaga Penyelenggara, Aparat Negara, dan Peserta Pemilu dalam Manajemen Konflik Pemilu Bentrok Simpatisan Organisasi Sayap Partai (OSP) PDI-P dan PPP Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024
29. Tata Kelola Pemilu di Daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Karo, Sumatera Utara)
30. Tinjauan Kritis Program Pendidikan Pemilih KPU Kota Yogyakarta sebagai Upaya Penguatan Partisipasi Generasi Muda pada Pemilu 2024
31. Wayang dalam Sosialisasi Pemilu, Studi Kasus: Peran Pertunjukan Wayang Cenk Blonk dalam Sosialisasi Pemilu bersama KPU Kota Denpasar

Daftar Pemilih, Hak Pilih, dan Pemilu Inklusif

Pilkada

1. Desa Adat dan Pilkada di Bali (Desain Electoral yang Inklusif untuk Masyarakat Kesepekang dalam Masyarakat Desa Adat Bayung Gede, Kintamani, Bangli pada Pilkada Bangli Tahun 2015)
2. Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilukada (Studi Proses, Identifikasi Masalah, dan Penyebabnya)
3. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Mendorong Pemilu Inklusif (Studi Kasus: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015)
4. Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada Tahun 2005
5. Pilkada dan Pandemi COVID-19: Peran KPU Kabupaten Sleman dalam Mendorong Pemilu Inklusif bagi Pasien COVID-19 (Studi Kasus: Tiga Fasilitas Kesehatan Darurat COVID-19 Kabupaten Sleman)
6. Pilkada di Tengah Wabah COVID-19: Inklusivitas dan Tantangan Pemilih Difabel
7. Sistem Pendaftaran Pemilih untuk Menjamin Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus: Pilkada Serentak 2015 dan 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pilpres

1. Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam Menjamin Hak Pilih Mahasiswa Pendatang pada Pemilu Presiden 2014

Pemilu Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

1. Studi tentang Upaya Sosialisasi Pemilu oleh Relawan Demokrasi pada Penyandang Tunagrahita dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Yogyakarta

Pemilu Umum dan Serentak

1. Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik (Studi tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
2. Analisis Aspek Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus Kebocoran Data Pemilih Tetap pada Pemilu 2014)
3. Analisis Mekanisme dan Relasi antar-Aktor dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2019 di Kota Yogyakarta
4. Data, Teknologi Informasi, dan Pemilu: Kebijakan “Sidalih” dalam Mewujudkan Daftar Pemilih yang Inklusif, Akurat, dan Mutakhir
5. Efektivitas Layanan Pengecekan Data Pemilih Berbasis Online dalam Penyusunan Daftar Pemilih yang Akurat dan Berkualitas pada Pemilu 2019
6. Fasilitasi Kelompok Penyelenggara Pemilu terhadap Pemilih Disabilitas (Studi KPPS dalam Mewujudkan Pemilu yang Aksesibel bagi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di KPU Kabupaten Kulon Progo)
7. Kepemimpinan Keamanan Siber dalam Menjaga Data Pemilih Pemilu (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Sidalih oleh KPU RI)
8. Kolaborasi dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan, Studi Kasus: Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019
9. Menuju Demokrasi Inklusif: Peran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Mempersiapkan Aksesibilitas dan Mendorong Hak Pilih Difabel di Pemilu Serentak 2019
10. Menyelamatkan Hak Pilih Orang yang Sakit (Redesain Penjaminan Hak Pilih untuk Pasien Rumah Sakit sebagai Upaya untuk Mencapai Pemilu yang Inklusif)
11. Pemilu Inklusif di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman Yogyakarta pada Pemilu 2019
12. Penjaminan Hak Pilih Disabilitas Mental pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih (Studi Pemilih Disabilitas Mental di Kabupaten Sleman pada Pemilu 2019)
13. Penjaminan Hak Pilih Warga Negara di Luar Negeri: Kajian Instrumentasi Pemilu
14. Peran Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (CIQAL) dalam Memperjuangkan Hak Politik Difabel di DIY pada Pemilu Serentak 2019
15. Perlindungan Hak Pilih pada Pemilu 2024: Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Yogyakarta

Hukum, Regulasi, dan Sistem Pemilu

Pilkada

1. Analisis Komunikasi Kebijakan RUU Pilkada 2024: Narasi Level Meso dan Level Mikro dalam Kerangka NPF (Narrative Policy Framework)
2. Dinamika Putusan Pemungutan Suara Ulang oleh Mahkamah Konstitusi pada Pilkada Serentak Tahun 2020
3. Evaluasi Penjatuhan Sanksi Pembatalan Calon yang Mengakibatkan Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal (Studi Kasus Pilkada Kota Makassar Tahun 2018)
4. Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017
5. Kekosongan Hukum terkait Tindak Pidana Relawan Kotak Kosong dalam Pilkada di Kabupaten Sragen
6. Ketidakcermatan KPUD dalam Proses Verifikasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Implikasinya terhadap Hasil Pemilukada (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, Boven Digoel, Sabu Raijua, Yalimo, Kepulauan Talaud, dan Kota Tebing Tinggi)
7. Konstitusionalitas Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013
8. Manipulasi Pemilu dalam Proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015
9. Orang Asli Papua sebagai Syarat Menjadi Kepala Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Dampaknya terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pemilukada 2010 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua)
10. Pengisian Jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat pada Masa Transisi Pra Pilkada Serentak Nasional 2024 dan Implikasinya terhadap Demokrasi
11. Perluasan Kualifikasi Pihak dalam Regulasi Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil di MK pada Pilkada dengan Calon Tunggal
12. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengesampingkan Putusan Terdahulu dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kedudukan Pilkada dan Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada)
13. Representasi Meme Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Media Sosial (Sebuah Analisis Semiotika pada Kasus Kontra RUU Pilkada 2014 di Twitter melalui Tagar #ShameOnYouSBY)
14. Sentralisasi Hak Veto: Pengaruh Ketua Umum Partai Golkar dan NasDem terhadap Stabilitas Jadwal Pilkada 2024
15. Tunda Pilkada: Apakah Advokasi Digital Berhasil Mempengaruhi Proses Pembuatan Kebijakan?
16. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak

Pilpres

1. Kekuasaan Presiden dalam Masa Transisi Antarwaktu Pemilu di Indonesia
2. Paradoks Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial sebagai Politik Hukum di Negara Republik Indonesia
3. Rekonseptualisasi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Pemilu Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

1. Implikasi Penggunaan Metode Sainte Laguë Murni terhadap Perolehan Kursi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Studi Penerapan Sainte Laguë Murni di Lima Daerah Pemilihan pada Pemilu 2019)
2. Penataan Daerah Pemilihan Pemilu (Studi atas Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul)
3. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Sleman sebagai Tindakan Represif terhadap Pelanggaran Aturan Kampanye Pemilu Legislatif 2014

Pemilu Umum dan Serentak

1. Analisis Bentuk dan Implikasi Pelampauan Kewenangan pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Penilaian Putusan Lembaga Yudisial
2. Analisis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu dan PTUN Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Penetapan PKPI sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019)
3. Analisis Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menilai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
5. Dinamika Pergeseran Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Model Keserentakan Pemilu
6. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 terhadap Penyederhanaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014
7. Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta Periode Tahun 2018-2023 dalam Memutus Sengketa Proses Pemilu sebagai Upaya Memenuhi Keadilan Pemilu
8. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh (Studi atas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
9. Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Pemilu di Pengadilan
10. Penentuan Norma yang Berlaku antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemilu dalam Perkara Penerimaan Hasil Tindak Pidana untuk Pendanaan Kampanye Pemilu
11. Pengaturan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Noken dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pluralist Constitution
12. Pengaturan Sistem Zipper sebagai Upaya Meningkatkan Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu di Indonesia
13. Pergeseran Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi tentang Keserentakan Pemilu
14. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
15. Politik Hukum Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
16. Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi 1999–2014: Analisis Kritis dalam Perspektif Demokrasi Joseph A. Schumpeter

Teknologi Informasi, Data, dan Arsip Pemilu

Pilkada

1. Analisis Sentimen dan Deteksi Buzzer dalam Prediksi Pilkada DKI Jakarta 2017
2. Identifikasi Buzzer Politik Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024: Analisis Big Data
3. Mewujudkan Literasi Pemilih melalui Teknologi Informasi Pencalonan (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Silon dalam Pencalonan Pilkada 2020)
4. Pengembangan WebGIS untuk Pemantauan Secara Langsung Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pilkada Kota Cimahi Tahun 2024
5. Pengolahan Arsip Hasil Penghitungan Suara Berbasis Aplikasi Situng Pindai guna Peningkatan Transparansi Pilkada Tahun 2017 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
6. Transparansi dan Partisipasi Hasil Pilkada melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara KPU (Studi pada Pilkada Kota Salatiga Tahun 2017)

Pilpres

1. Analisis Spasial Perolehan Suara Pilpres Tahun 2024 dengan Metode Geographically Weighted Regression, Studi Kasus Daerah Khusus Jakarta
2. Deepfake dalam Pilpres Indonesia Tahun 2024 (Analisis Visual Framing Deepfake Partai Golkar dan Partai Gerindra dalam Kampanye Pilpres Indonesia Tahun 2024)
3. Perbandingan Penggunaan Deteksi Buzzer pada Perhitungan Prediksi Hasil Pilpres 2019 dengan Analisis Sentimen

Pemilu Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

1. Visualisasi Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemilu Umum dan Serentak

1. Analisis Aspek Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus Kebocoran Data Pemilih Tetap pada Pemilu 2014)
2. Data, Teknologi Informasi, dan Pemilu: Kebijakan “Sidalih” dalam Mewujudkan Daftar Pemilih yang Inklusif, Akurat, dan Mutakhir
3. Efektivitas Kawal Pemilu sebagai Alternatif Baru Mekanisme Demokrasi
4. Efektivitas Layanan Pengecekan Data Pemilih Berbasis Online dalam Penyusunan Daftar Pemilih yang Akurat dan Berkualitas pada Pemilu 2019
5. Kepemimpinan Keamanan Siber dalam Menjaga Data Pemilih Pemilu (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Sidalih oleh KPU RI)
6. Komputasi Evolusioner untuk Memprediksi Elektabilitas Partai Politik pada Pemilu 2014 di Indonesia
7. Mewujudkan Transparansi Hasil Pemilu melalui Teknologi Informasi (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Pemilu di Indonesia)
8. Pembuatan Peta Hasil Pemilu pada Pemilu Tahun 2004, 2009, dan 2014 di Kabupaten Kulon Progo
9. Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat: Mendesain Kembali Keterbukaan Informasi dan Data Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu yang Transparan (Studi Kasus KPU Kabupaten Bantul)
10. Pengembangan Pemilu Elektronik dengan RFID Card Berbasis Database Server sebagai Pengganti Sistem Pencoblosan Konvensional
11. Penyusutan Arsip Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
12. Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Kombinasi Metode Profile Matching dan TOPSIS untuk Membantu Masyarakat dalam Menentukan Pilihan Partai Politik pada Pemilu 2024
13. Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019)

Pilkada dan Pemilu di Masa Pandemi COVID-19

Semua judul di kelompok ini membahas Pilkada Serentak 2020.

Pilkada

1. Analisis Model Demokrasi Online pada Pilkada Klaten 2020 di Tengah Pandemi COVID-19
2. Fasilitasi Sosialisasi Pemilu pada Pemilih Perempuan oleh KPU Kabupaten Bantul pada Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 untuk Mempertahankan dan Mencapai Target Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi COVID-19
3. Kuasa Uang di Tengah Pandemi (Studi Pengaruh Politik Uang terhadap Perilaku Memilih pada Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2020)
4. Manajemen Krisis Pilkada Serentak di Tengah Pandemi (Studi Kasus: Pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020)
5. Partisipasi Politik pada Masa Pandemi COVID-19: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di Kota Balikpapan
6. Pilkada dan Pandemi COVID-19: Peran KPU Kabupaten Sleman dalam Mendorong Pemilu Inklusif bagi Pasien COVID-19 (Studi Kasus: Tiga Fasilitas Kesehatan Darurat COVID-19 Kabupaten Sleman)
7. Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19: Implementasi Kebijakan Fasilitasi Kampanye Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sleman
8. Pilkada di Tengah Pandemi, Apakah Efektif? (Analisis Koordinasi Internal Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sosialisasi dan Pendidikan kepada Pemilih), Studi Kasus: Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Pilkada di Tengah Wabah COVID-19: Inklusivitas dan Tantangan Pemilih Difabel
10. Rekrutmen KPPS di Masa Pandemi COVID-19: Identifikasi Masalah dan Solusinya (Studi pada Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2020)
11. Strategi Kampanye Jaringan Kotak Kosong melalui Pendekatan Political Marketing pada Pilkada Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19
12. Strategi Pemenangan Kepala Daerah di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Mukti Agung Wibowo-Mansur Hidayat pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Pemalang)
13. Strategi Sosialisasi Politik Penyelenggara Pemilu pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020)

Seluruh kelompok topik penelitian pemilu dapat Anda lihat sekaligus di katalog judul tesis pemilu per topik.

Kualitas penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh perilaku peserta dan pemilihnya. Karena itu, Anda juga dapat membaca daftar judul tesis tentang kandidat, partai politik, dan strategi pemenangan serta judul tesis tentang perilaku pemilih dan partisipasi politik.

Bagi yang tertarik meneliti pengawasan kampanye di media sosial dan penanganan hoaks, tersedia judul tesis pemilu bertema media dan komunikasi politik.

Persoalan politik uang dan pendanaan kampanye yang kerap ditangani pengawas pemilu dibahas dalam judul tesis politik uang, politik identitas, dan masyarakat sipil.

Sementara itu, kajian tentang konflik pemilu dan beban anggaran pilkada dapat dilihat pada judul tesis dampak pemilu terhadap ekonomi dan demokrasi lokal.

Penutup

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.