Daftar 172 Judul Tesis Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM)

Halaman ini memuat 172 judul tesis hukum ketenagakerjaan, dikelompokkan ke dalam enam bidang. Hukum ketenagakerjaan adalah bidang yang paling sering berubah pengaturannya — Undang-Undang Cipta Kerja mengubah banyak ketentuan pokok, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan, sampai pesangon. Daftar ini berguna untuk memetakan bidang yang sudah padat sekaligus menemukan celah yang masih terbuka.

Sebaran Judul Berdasarkan Bidang

Cara membaca sebaran ini. Bidang perjanjian kerja dan alih daya mendominasi dengan 71 judul — hampir dua perlima dari keseluruhan. Ini masuk akal, karena justru di sanalah perubahan pengaturan paling banyak terjadi.

Sebaliknya, Pengupahan dan Waktu Kerja hanya 15 judul dan Pekerja Migran serta Kelompok Rentan hanya 16 judul. Keduanya adalah celah paling terbuka — padahal persoalan upah minimum, kerja lembur, dan perlindungan pekerja migran justru paling sering muncul dalam praktik.

Peringatan Penting: Undang-Undang Cipta Kerja Mengubah Banyak Ketentuan

Bagian ini perlu Anda perhatikan sungguh-sungguh sebelum memilih judul.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di antaranya:

• Batas waktu dan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu
• Ketentuan alih daya dan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan
• Formula upah minimum dan struktur skala upah
• Perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja
• Ketentuan waktu kerja dan lembur

Artinya banyak judul dalam daftar ini merujuk pasal yang sudah berubah atau dicabut.

Bila Anda mengambil judul dari daftar ini, periksa dua hal:

• Apakah pasal yang dirujuk masih berlaku
• Apakah rumusannya berubah setelah Undang-Undang Cipta Kerja

Justru di sinilah peluangnya. Penelitian yang membandingkan pengaturan sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja adalah sudut yang sangat aktual — dan masih terbuka luas, terutama pada bidang pengupahan yang dalam daftar ini hanya berisi 15 judul.

Cara menelusuri status keberlakuan peraturan dibahas di artikel penelitian hukum normatif.

Cara Memakai Daftar Ini

Empat Syarat Judul yang Layak Diteliti

Spesifik. Sebutkan permasalahan hukumnya, jenis pekerja atau perusahaan, dan konteksnya.

Dapat ditelusuri. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibanding perkara perdata umum. Pastikan ketersediaannya sejak awal.

Terjangkau. Penelitian normatif tidak memerlukan izin lapangan. Bila ingin mewawancarai pekerja, pengusaha, atau mediator, siapkan izin sejak awal.

Ada celahnya. Perhatikan sebaran di atas — bidang pengupahan dan pekerja rentan masih sangat lapang.

Lima Cara Memodifikasi Judul

1. Kaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hampir semua judul lama dapat ditinjau ulang berdasarkan pengaturan baru.
2. Ganti sektor usaha. Persoalan alih daya di sektor manufaktur berbeda dari sektor jasa atau pertambangan.
3. Ganti jenis pekerja. Kajian tentang pekerja tetap dapat dialihkan ke pekerja kontrak, harian lepas, atau mitra pengemudi daring.
4. Ganti pendekatan. Dari pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan kasus atau komparatif antarnegara.
5. Angkat isu baru. Hubungan kerja dalam ekonomi digital, kerja jarak jauh, dan perlindungan pekerja platform masih sangat sedikit diteliti.

Menentukan Metode Penelitian

Penelitian hukum ketenagakerjaan sering memakai pendekatan normatif-empiris, karena persoalannya menyangkut pelaksanaan aturan di tempat kerja — bukan sekadar rumusan pasalnya.

Wawancara dengan pekerja, pengusaha, pengurus serikat, atau mediator hubungan industrial biasanya memperkaya analisis secara nyata. Namun bila Anda mengumpulkan data primer, metodenya menjadi normatif-empiris dan harus dinyatakan demikian di Bab III.

Perbedaan keduanya dibahas di artikel metode penelitian hukum normatif dan empiris.

Langkah Setelah Judul Disetujui

1. Tentukan jenis penelitian dan pendekatannya, lalu nyatakan di Bab III
2. Kumpulkan bahan hukum primer — Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, peraturan pelaksana, dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial
3. Periksa status keberlakuan tiap ketentuan, karena bidang ini paling sering berubah
4. Susun catatan kaki dengan benar — panduannya di artikel perbedaan Ibid, op. cit, dan loc. cit

Daftar 172 Judul Berdasarkan Bidang

Perjanjian Kerja, Alih Daya, dan Hubungan Kerja (71 judul)

• ANALISIS AKIBAT HUKUM HOLDING BUMN JASA SURVEI TERHADAP ASPEK KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN ANGGOTA HOLDING
• ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PELINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA
• ANALISIS KOMPARATIF MODEL REGULASI INDONESIA TENTANG KEMITRAAN YANG MENYERUPAI HUBUNGAN KERJA DALAM EKONOMI GIG DENGAN MODEL REGULASI DI CALIFORNIA DAN MEKSIKO
• Analisis Mengenai Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Buruh
• ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA WARALABA (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ESQUE T22 GEJAYAN)
• ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERADA DALAM PENGGUNAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI PULAU NIPA
• ANALISIS YURIDIS MENGENAI KESESUAIAN KONTRAK KERJA ANTARA ATLET ESPORT DAN PENGUSAHA BIDANG ESPORT DI JAKARTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
• ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ALIH DAYA JASA KEAMANAN TERHADAP PEKERJA ATAS PEMBERHENTIAN SEPIHAK OLEH PENGGUNA JASA (USER) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ( studi Kasus pada PT. Dua Raja Balohan di Bekasi)
• Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Jaminan Hari Tua Pekerja/Buruh yang Diberhentikan Sebelum Memasuki Usia Pensiun 56 (lima puluh enam) Tahun
• Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Tim)
• Antinomi Hukum Pengaturan Alih Teknologi Dalam Undang-Undang Paten dan Penanaman Modal Pasca Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
• ASAS KEADILAN TERHADAP HAK & KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) SEMENTARA SAMESTA SENTRALAND CENGKARENG
• Dari Kerentanan ke Kerja Layak: Telaah Pengaturan Buruh Outsourcing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
• EFEKTIVITAS RUANG LAKTASI BAGI PEKERJA PABRIK DI PT BUSANA REMAJA AGRACIPTA TERKAIT PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 82 TAHUN 2012 T
• Financial Close Sebagai Syarat Berlakunya Jaminan Pemerintah Pusat Atas Perjanjian Kerja Sama Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah Terpadu Ramah Lingkungan
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS (HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS – ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) DALAM RANGKA PENURUNAN KASUS HIVAIDS PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL TIDAK LANGSUNG
• IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA USAHA MIKRO DI BANTUL
• Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
• Kebijakan Formulasi Mengenai Penggelapan Dalam Jabatan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Klaster Ketenagakerjaan
• Kedudukan Dan Pelindungan Hukum Pekerja Sebagai Host Live Streaming Pada Social Commerce TikTok Shop Alisa Batik Solo
• KEDUDUKAN PENGUSAHA DAN PEKERJA PASCA LAHIRNYA BAB IV KETENAGAKERJAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
• Kepastian Hukum Atas Hak Buruh Yang Belum Dibayarkan Dalam Kepailitan dan Pkpu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
• KEWAJIBAN MISTER BURGER CORPORATION CABANG YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19
• NEGOSIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Kasus: Pelebaran Jalan Cawas – Kalisogo Kabupaten Klaten)
• PELAKSANAAN PEKERJAAN ALIH DAYA JASA LAINNYA DI BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI D.I YOGYAKARTA (BBGP D.I.Y)
• PELINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE PT. X
• Pelindungan Hak Cipta Ciptaan Pekerja Kreatif Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence
• Pelindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Karyawan Sebagai Inventor Yang Invensinya Didaftarkan Paten Oleh Perusahaan (Studi Pendaftaran Paten atas Invensi Karyawan dalam Kegiatan Pusri Inovation Awards [Srinova] oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)
• PELINDUNGAN HUKUM ATAS JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PERUSAHAAN ALIH DAYA PT. BORNEO MURA PERKASA DI KABUPATEN MURUNG RAYA
• Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN (PP) (STUDI KASUS PADA PT. X DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN)
• Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Wahana Prima Kusuma Yang Tidak Dicatatkan Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
• PELINDUNGAN HUKUM PERALIHAN PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT X MENJADI TENAGA ALIH DAYA PADA PT Y DITINJAU DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
• Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Taman Wisata Jogja Di Kabupaten Sleman
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI PT X PASCA AKUISISI PT A (STUDI KASUS: PENERAPAN TENAGA KASIR ALIH DAYA DI UNIT PELAYANAN CABANG)
• PEMBARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA DITETAPKANNYA PERPPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
• PEMBERIAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) X PROYEK KEMAYORAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
• PENAATAN HUKUM DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH PERUSAHAAN REAL ESTAT: KAJIAN YURIDIS NORMATIF PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
• PENERAPAN PELINDUNGAN HUKUM ATAS STATUS KETENAGAKERJAAN PEKERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) OUTSOURCING DI PT BIMA ADIKARYA PERSADA
• Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 PK/PID.SUS/2022 Atas Kasus Karyawan Bank Swadesi)
• PENERAPAN SISTEM OUTSOURCING DAN KEADILAN BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN ALIH DAYA MENURUT PUTUSAN MK NOMOR 27/PUU-IX/2011 DAN UU CIPTA KERJA
• PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
• Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Untuk Membuat dan Memperbaharui Peraturan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta
• PENGAWASAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA
• Pengesampingan Ganti Rugi Atas Pengakhiran Perjanjian Kerja Pada PKWT PT Q
• PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA : PERBEDAAN KEDUDUKAN ANTARA PERJANJIAN KERJA, PERJANJIAN PEMAGANGAN DAN PERJANJIAN KEMITRAAN SERTA PELINDUNGANNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA INDONESIA DI KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA TIONGKOK BERDASARKAN KONVENSI MIGRAN 1990
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT DI MALL “X” YANG DIPERPANJANG KONTRAK KERJANYA MELALUI PEMBUATAN KONTRAK KERJA BARU DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG DIKENDALIKAN DAN DIMILIKI OLEH PENGUSAHA YANG SAMA
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE ATAS DASAR PERJANJIAN KEMITRAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENSIUNAN PEKERJA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PEMENUHAN HAK MANFAAT PENSIUN AKIBAT ADANYA RESTRUKTURISASI DAN PENGALIHAN KEWAJIBAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI BARU (NEW CO) YANG AKAN DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON) TERHADAP PEKERJA PADA SEKTOR USAHA RITEL TERKAIT KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM SITUASI PANDEMI GLOBAL COVID-19
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PADA PLASMA KERAJINAN BULU MATA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PENGEPUL DI DESA KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK AWAK BUAH KAPAL ATAS PERJANJIAN KERJA LAUT YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTU DI PT XYZ
• Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Konvensional dan Bank Digital Yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi Dan Afiliasinya
• POLARISASI IDEOLOGI PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA)
• PRAKTIK PELANGGARAN JENIS PEKERJAAN DAN PENGHINDARAN BATASAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MELALUI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT XYZ)
• Rasio Legis dan Kepastian Hukum Dari Pengaturan Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
• SIMPLIFIKASI PERATURAN MEMULAI USAHA DI INDONESIA PASKA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DIBANDINGKAN DENGAN PENGATURAN UNTUK MEMULAI USAHA DI SINGAPURA
• Telaah Kritis Keterlibatan Pemerhati Lingkungan dalam Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
• TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PEKERJA DAN PERUSAHAAN MELALUI SECONDMENT AGREEMENT DI PT X DAN PT Y BERDASARKAN PERATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
• TINJAUAN HUKUM E-CONTRACT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
• TINJAUAN HUKUM PENGALIHAN DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA PEKERJA/BURUH DALAM PRAKTIK OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN NORMA-NORMA HUKUM PERJANJIAN
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Change Order Kontrak Kerja Konstruksi Terintegrasi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Lapangan Gas XYZ)
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN BATAS WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
• TINJAUAN NORMATIF PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SUB DISTRIBUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 226/PDT.G/2019/PN BRT)
• TINJAUAN PENGATURAN JENIS PEKERJAAN OUTSOURCING PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PUTUSAN MK NOMOR 168/PUU-XXI/2023
• TINJAUAN TERHADAP MASA PERCOBAAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) YANG MELEBIHI KETENTUAN PASAL 60 UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus: PT “X)
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SYARAT BERBADAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA OUTSOURCING DITINJAU DARI UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN STATUS PEKERJA DARI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI P.T. P

Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon (18 judul)

• Analisis Kesesuaian Pengaturan dan Pelaksanaan tentang Prosedur Layanan Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Undang-Undang
• Analisis Penerapan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Terkait Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Karena Terkualifikasi Perbuatan Pidana
• ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN ALASAN DAN HAK AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• ASAS KEADILAN BAGI PEKERJA / BURUH TERKAIT TINDAK KECURANGAN YANG BERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP). (STUDI KASUS DI PT. ABCD)
• KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN COVID-19
• Pelindungan Hak Atas Pesangon bagi Pekerja C.V. Noku Anugrah Semesta Yogyakarta yang Diputus Hubungan Kerja dengan alasan Covid 19 Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• Pelindungan Hukum Atas Kompensasi Bagi Pekerja Pkwt Di Pt X Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
• PELINDUNGAN PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI UNTUK MENCEGAH KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA
• PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI KASUS PADA PT. KINO INDONESIA, TBK)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) (STUDI KASUS PT. OSAGA MAS UTAMA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKTOR PERHOTELAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
• PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH TURUNANNYA
• STUDI KASUS ANALISIS PENERAPAN PEMBERIAN UANG PESANGON DALAM PROGRAM PENSIUN DINI YANG DILAKUKAN SECARA BACKDATED OLEH PT.XYZ DI WILAYAH JAKARTA TIMUR DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN PADA KONDISI KEUANGAN MERUGI
• TINJAUAN PELINDUNGAN BAGI PEKERJA TERHADAP PERUBAHAN ALASAN MENDESAK PASCA PASAL 52 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
• TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. MTS di Kabupaten Bogor)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI P.T. ‘X’ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MELAKUKAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pengupahan dan Waktu Kerja (15 judul)

• Analisis Hukum Terhadap Pelindungan Pengupahan Pada Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dan Pemilik Usaha Konveksi Rumahan Tas Di Kota Bekasi
• ANALISIS HUKUM TERHADAP STRUKTUR DAN SKALA UPAH YANG BERKEADILAN DAN PROPORSIONAL DI PT XYZ PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023
• Analisis Indeks Tertentu Sebagai Variabel Penentuan Upah Minimum Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
• ASAS KEADILAN BAGI PEKERJA/BURUH TERKAIT PENGUPAHAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) STUDI KASUS DI PT. X
• IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. KEP. 275/MEN/1989 DAN NO. POL KEP/04/V/1989 TERHADAP KETENTUAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR BAGI SATUAN PENGAMANAN DI PT X
• IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KONSEP KEPAILITAN DALAM PERUSAHAAN UMK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2021
• KEWAJIBAN PERUSAHAAN ALIH DAYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH ATAS UPAH AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN
• Pekerja yang Mengalami Pemotongan Upah Diakibatkan Pelemahan Ekonomi (Studi Kasus PT XYZ di Surabaya)
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PELAPORAN UPAH YANG DIDAFTARKAN KE BPJS OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. XYZ)
• PERANAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENEGAKKAN NORMA UPAH MINIMUM PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA USAHA MIKRO DI COFFEE SHOP X DENPASAR
• Perlindungan Hukum Terhadap Upah Mitra Aplikasi Grabbike Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia
• Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Didahulukan” Pada Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Yang Tertunggak Dalam Kedudukannya Sebagai Kreditur Yang Memiliki Hak Istimewa
• Tinjauan Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Dalam Kebijakan Upah Satuan Hasil Untuk Jabatan Manajer pada PT. X dan PT. Z di Jakarta
• URGENSI PELINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA GIG ECONOMY SEKTOR TRANSPORTASI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Serikat Pekerja dan Penyelesaian Perselisihan (30 judul)

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANJURAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA DENGAN PUK SP LEM SPSI PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG
• Budaya Patrimonial sebagai Hambatan Efektivitas Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Kota Yogyakarta
• Efektivitas Peran Mediator Terhadap Batas Waktu Penyelesaian Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Nomor 654/-082.74)
• IMPLEMENTASI TALENT MOBILITY ANTAR PERUSAHAAN DALAM KELOMPOK DARI SUDUT PANDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL KURUNG BUKA STUDI KASUS PT HUTAMA KARYA KURUNG BUKA PERSERO KURUNG TUTUP KURUNG TUTUP
• KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK MELALUI PESAN SINGKAT WHATSAPP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 380/PDT.SUS-PHI/2021/PN.JKT.PST TANGGAL 5 JANUARI 2022)
• Keberadaan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia
• Kebijakan Demosi Terhadap Pekerja PT Bank Syaraiah Mandiri (Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI BIDANG KONSTRUKSI PADA PT WASKITA BETON PRECAST TBK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• MOGOK KERJA TENAGA MEDIS: PROBLEMATIKA PADA NORMA DAN PILIHAN MODEL PENGATURANNYA
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS-PHI/2022/PN.MDO)
• Pelindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk)
• PENGATURAN TERKAIT PENSIUN DAN PEMBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG SUDAH PENSIUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 214K/PDT.SUS-PHI/2019)
• PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERKAIT PERSELISIHAN HAK ANTARA PEMBERI KERJA, PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DAN TENAGA KERJA JASA PENUNJANG DI PT PERTAMINA (PERSERO) (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 96/PDT.SUS-PHI/2019-PN.PLG)
• PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ANTARA ASEAN FOUNDATION DENGAN PEKERJA LOKAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 143/PDT.SUS-PHI/ 2016/PN.JKT.PST)
• Peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta dalam mereduksi perselisihan hubungan industrial terkait ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta
• PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA YANG DI-PHK MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 102 PK/PDT.SUS-PHI/2015)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA TERKAIT UPAH PROSES TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SELAMA PROSES PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 243 K/PDT.SUS-PHI/2014
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK PEKERJA PADA KASUS PEMBATALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGADILAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 284/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg Jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 812 K/Pdt.Sus-PHI/2022
• TINJAUAN ATAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERKAIT UPAH KERJA LEMBUR SOPIR ANGKUTAN JARAK JAUH PADA SEKTOR USAHA RITEL (STUDI KASUS PADA PT. X CABANG PURWAKARTA)
• Tinjauan Mogok Kerja yang Dilakukan oleh Pekerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pabrik Teh 2 Tang Adiwerna Kabupaten Tegal)
• Tinjauan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Melebihi Ketentuan Batas Waktu (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk)
• TINJAUAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PENOLAKAN MUTASI BERBEDA PERUSAHAAN DALAM SATU KONSORSIUM (Studi Kasus Dalam Putusan No. 77/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg)
• TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PASAR TENAGA KERJA FLEKSIBEL TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
• TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG TELAH MENCAPAI USIA PENSIUN NORMAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36K/PDT.SUS-PHI/2018)
• TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PEKERJA/BURUH YANG MENOLAK MUTASI SECARA LISAN AKIBAT RESTRUKTURISASI DI PT HOLCIM INDONESIA TBK. (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 226/PDT.SUS/PHI/2018/PN.BDG
• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MANTAN DIREKSI YANG HUBUNGAN KERJANYA SEBAGAI PEKERJA BELUM DIAKHIRI OLEH PEMBERI KERJA DALAM GUGATAN PHK DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DANA PENSIUN DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA PERATURAN DANA PENSIUN DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 56/Pdt.G/2011/PN Sby)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PARA PEKERJA OLEH PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN ALASAN EFISIENSI SEBAGAIMANA PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI HUKUM KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PUTUSAN NO.170/PDT.SUS.PHI/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KEPADA PEKERJA (PKWT) AKIBAT TIDAK MEMENUHI TARGET PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 186/PDT.SUS-PHI/2019/PN.JKT.PST)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Proses dalam Putusan Perkara Hubungan Industrial Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk

Keselamatan Kerja dan Jaminan Sosial (22 judul)

• ANALISIS DAMPAK HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN TERKAIT PEMBAYARAN HAK PENSIUN DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA PERJANJIAN KERJA BERSAMA DENGAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)
• ANALISIS PENGATURAN MEKANISME CUT LOSS DAN UNREALIZED LOSS SEBAGAI BUSINESS JUDGMENT RULE PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
• Analisis Yuridis Perjanjian Baku Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan
• IUS CONSTITUENDUM: PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL PEKERJA SEBAGAI BAGIAN DARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA
• KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
• KEBERADAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS HOTEL X V. SERIKAT PEKERJA HOTEL X)
• Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)
• KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI KLINIK SOSROMIHARJO
• Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Hak Pekerja Outsourcing Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
• Optimalisasi Fleksibilitas dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Gig untuk Mencapai Kerja Layak dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
• PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS KOTA PALEMBANG
• PELIBATAN JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
• PELINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PEKERJA MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PEMBERI KERJA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 18/PDT.G/2021/PN TBT)
• Pelindungan Hukum Terhadap Pengupahan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Para Pekerja Outsourcing Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
• PELINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI WARTAWAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
• PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PERAWAT DI RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU KABUPATEN MAHAKAM ULU
• PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPEGAWAIAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• PERJANJIAN PISAH HARTA YANG DIKAITKAN DENGAN AHLI WARIS PENERIMA MANFAAT JHT DAN JKM SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 DAN 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PERAWAT DI RSUD KOTA YOGYAKARTA
• PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA SURVEILANS DI PUSKESMAS DALAM MASA PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Studi Kasus di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman)
• RELEVANSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN HAK JAMINAN PENSIUN
• TINJAUAN TERKAIT NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN KEPESERTAAN PELAKU USAHA UNTUK JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pekerja Migran, Anak, dan Kelompok Rentan (16 judul)

• ANALISIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) UNTUK PEMBANGUNAN SMELTER DI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA YANG TERMASUK DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL
• Kebijakan Hukum Pidana Terkait Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dari Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
• Kebijakan Kriminalisasi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga
• KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS TULI PADA PERUSAHAAN SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA MELALUI RATIFIKASI KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) NOMOR 189 TAHUN 2011
• PELINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL TERHADAP AKSES JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta)
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DAN PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI KEDAI KOPI (Studi Kasus Di Kedai Kopi X Sleman)
• PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENYANDANG DISABILITAS LAKI-LAKI DALAM LINGKUP KETENAGAKERJAAN FORMAL (STUDI KASUS PENGALAMAN DAN PANDANGAN BEBERAPA PENYANDANG DISABILITAS LAKI-LAKI)
• Penerapan United Nation Guiding Principles On Business And Human Rights (UNGPs) Dalam Melindungi Hak Pekerja Perempuan Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia
• Peran dan Tantangan Indonesia Menangani Eksploitasi Warga Negara Indonesia Pekerja Migran Non Prosedural pada Perusahaan Online Scam di Kamboja
• Peranan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam Pelindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Tidak Berdokumen di Sabah, Malaysia
• PERIJINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAUT PERIKANAN INDONESIA DI KAPAL BERBENDERA ASING BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN TENTANG KETENAGAKERJAAN INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA)
• PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bolehkah memakai judul dari daftar ini apa adanya? Sebagai titik awal boleh, tetapi wajib diperiksa apakah pasal yang dirujuk masih berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja.

Bidang mana yang paling mudah dikerjakan? Pemutusan hubungan kerja, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perkara PHK paling banyak tersedia.

Bidang mana yang celahnya paling terbuka? Pengupahan dan Waktu Kerja (15 judul) serta Pekerja Migran dan Kelompok Rentan (16 judul).

Apa beda Pengadilan Hubungan Industrial dan pengadilan biasa? Pengadilan Hubungan Industrial menangani perselisihan antara pekerja dan pengusaha, dan berada di lingkungan peradilan umum. Sebelum masuk ke pengadilan, perselisihan wajib melalui perundingan bipartit dan mediasi terlebih dahulu.

Apakah penelitian ini harus normatif-empiris? Tidak harus, tetapi bidang ini lebih terbuka bagi pendekatan empiris dibanding bidang hukum lain, karena objeknya adalah pelaksanaan aturan di tempat kerja.

Penutup

Hukum ketenagakerjaan adalah bidang yang bergerak paling cepat. Setiap perubahan aturan langsung berdampak pada jutaan hubungan kerja, dan setiap putusan Pengadilan Hubungan Industrial membentuk tafsir baru.

Yang menarik dari daftar ini adalah ketimpangannya: penelitian banyak berpusat pada perjanjian kerja dan alih daya, sementara pengupahan justru sedikit digarap — padahal upah adalah persoalan yang paling sering dipersengketakan.

Contoh judul bidang hukum lain tersedia di daftar judul tesis Ilmu Hukum UGM, yang memuat seluruh peminatan.

Bila Anda memerlukan pendampingan menyusun Bab III atau menentukan pendekatan penelitian, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.