HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com

Judul Disertasi Kebijakan Publik dan Administrasi UGM

Kebijakan publik menentukan bagaimana anggaran dipakai, layanan diberikan, dan masalah masyarakat ditangani. Ketika kebijakan dirancang tanpa dasar riset yang kuat, akibatnya bisa dirasakan jutaan orang. Disertasi di bidang kebijakan dan administrasi membantu pemerintah dan lembaga publik memahami apa yang berhasil, apa yang gagal, dan mengapa. Rumpun ini adalah bagian dari kumpulan judul disertasi UGM.

Pengelompokan Judul

Judul dalam rumpun ini berasal dari tujuh program studi S3:

  1. S3 Studi Kebijakan (63 judul), meliputi inovasi dan transformasi digital organisasi publik, kepemimpinan, kebijakan pendidikan, kinerja BUMN dan kementerian, penanganan pandemi Covid-19, serta pembangunan desa.
  2. S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (42 judul), meliputi inovasi kebijakan daerah, kepemimpinan pemerintahan, pembangunan Papua, perhutanan sosial, penanganan konflik, serta pelayanan publik.
  3. S3 Manajemen dan Kebijakan Publik (17 judul), meliputi desentralisasi, birokrasi, korupsi, pengambilan keputusan, serta kebijakan impor dan pertanahan.
  4. S3 Ilmu Administrasi Negara (15 judul), meliputi tata kelola kolaboratif, perumusan dan implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan publik.
  5. S3 Ilmu Administrasi Publik (13 judul), meliputi kontestasi aktor kebijakan, tata kelola kawasan, sertifikasi sawit berkelanjutan (ISPO), penganggaran, dan otonomi daerah.
  6. S3 Ketahanan Nasional (12 judul), meliputi ketahanan pangan rumah tangga, ketahanan wilayah, sengketa batas, serta jalur pelayaran dan kawasan laut strategis.
  7. S3 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (1 judul), tentang pengasuhan anak alternatif dan deinstitusionalisasi lembaga.

 

S3 Studi Kebijakan (63 judul), meliputi inovasi dan transformasi digital organisasi publik, kepemimpinan, kebijakan pendidikan, kinerja BUMN dan kementerian, penanganan pandemi Covid-19, serta pembangunan desa.

  1. Analisis Determinan Inovasi Kebijakan untuk Menjaga Resiliensi Rantai Pasokan dalam Perspektif New Institutional Economics: Studi Kasus pada PT PLN (Persero)
  2. Analisis Determinan Kinerja TNI Dalam Menghadapi Ancaman Nir-Militer (Studi Sasus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus-19
  3. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Generasi Milenial Sebagai Intrapreneur : Studi Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta Di Indonesia
  4. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah Sub Urban di Kabupaten Kampar
  5. Analisis Keterkaitan Peringkat Perusahaan, Skema Kontrak, dan Waktu Konsesi Tersisa Terhadap Produktivitas Blok Migas, Studi pada Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia
  6. Babinsa sebagai Tentara Garis Depan dalam Implementasi Kebijakan COVID-19
  7. Dampak Kebijakan Moratorium Perizinan dan Larangan Transshipment Usaha Perikanan Tangkap Terhadap Kinerja Industri dan Keberlanjutan Perikanan di Kota Bitung
  8. Dampak Penerapan Sistem Pembelajaran Online Terhadap Perilaku dan Efikasi Diri Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
  9. DIMENSI EKONOMI KELEMBAGAAN DAN SPASIAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAMBANGAN TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2004-2013
  10. Dimensi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pertahanan Kogabwilhan III
  11. Dinamika Followership dan Political Partisanship Muhammadiyah dalam Merespons Kebijakan Covid-19 di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat.
  12. Evaluasi atas Keefektifan State-Owned Holding Company (SOH) dalam Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Sektor Tambang di Indonesia
  13. Faktor-faktor Penentu dan Proyeksi Model Professional Military Education Perwira TNI AU dalam Pembangunan dan Pengembangan Kekuatan Matra Udara
  14. Formulasi Faktor Prediktor Keterikatan Kerja Dengan Kerangka Model JD-R Pada Sektor Publik (BUMN) Di Indonesia
  15. Hubungan antara Kelas Sosial, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Lokasi Wilayah Tempat Tinggal dengan Mobilitas Antargenerasi di Indonesia
  16. Hubungan Kelembagaan Antara Kementerian Pertahanan dengan Tentara Nasional Indonesia dalam Membangun Kekuatan Pokok Minimal TNI
  17. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) sebagai inovasi pembiayaan syariah untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia
  18. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG PENDIDIKAN DASAR: Respon Organisasi Dalam Menghadapi Kompleksitas
  19. Inovasi Kebijakan dalam Transformasi Ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)
  20. Inovasi Kebijakan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu
  21. Inovasi Kebijakan KB Krama Bali dalam Tekanan Multi-dimensional: Fertilitas, Budaya, dan Politik Identitas
  22. Inovasi Kebijakan Pendidikan dan Proses Difusi Inovasi di Kabupaten Murung Raya: Kolaborasi Pendekatan Top-Down melalui Kebijakan dan Bottom-Up melalui Inovasi Akar Rumput
  23. Inovasi Kebijakan Transportasi Multimoda Angkutan Barang dalam Perspektif Ekonomi Biaya Transaksi di Pelabuhan Makassar dan Hinterland
  24. Inovasi Kemitraan Waralaba Pasif dalam Pengembangan Jaringan Toko (Studi Eksploratif pada TOMIRA di Kulonprogo)
  25. Inovasi Politik : Digitalisasi Demokrasi dalam Implementasi E-voting Pada Pilkades di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan
  26. INOVASI SOSIAL ‘LASAMBA’ PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  27. Inovasi untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna Aplikasi JMO Mobile pada Pekerja Migran Asal Jawa Timur
  28. Intuitive Coaching dalam Pengembangan Kompetensi Pengambilan Keputusan dan Kualitas Keputusan
  29. KOLABORASI ANTARA TNI DENGAN STAKEHOLDERS LAIN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS PANDEMI COVID-19
  30. Konfigurasi Relasional Political Will dan Advokasi Dalam Legalisasi Hutan Adat (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)
  31. Mekanisme Pembelajaran Organisasional Dalam Hubungan Manajemen Talenta dan Kompetensi Kepemimpinan Digital: Peran Organisasi Pembelajar dan Faktor Kegagalan Kepemimpinan (Persepsi Karyawan BUMN)
  32. Millenial Followers: Dinamika Kontestasi Muhammadiyah dan NU Pasca Reformasi Studi Kasus: Pembatalan Lokasi Pengajian Harlah NU ke-94 tahun 2020 di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta
  33. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN KEBERDAYAAN PETERNAK AYAM PETELUR: Studi Kasus Komunitas Petenak Ayam Petelur di Jawa Timur dan Jawa Tengah
  34. PEMBANGUNAN MODEL “INTAN” (INTEGRATED NETWORK FOR MARITIME SAFETY GOVERNANCE): PENINGKATAN KESELAMATAN PELAYARAN MELALUI TRANSFORMASI SDM, PENGAWASAN KEBIJAKAN, DAN INTEGRASI DATA
  35. Pembaruan Kebijakan Strategis Perusahaan pada Transformasi Digital: Kasus Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia 2025
  36. Pemberdayaan Pemuda Desa Melalui Program Pemuda Mandiri Membangun Desa: Kepemimpinan dan Kerja Sama Sosial di DIY (Studi Kasus tahun 2017)
  37. Penerapan Pemerintahan Cergas (Agile Government) di Unit Kerja dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Konvensional (Kasus: Jakarta Smart City dan Jabar Digital Service)
  38. Pengaruh Authentic Leadership terhadap Perilaku Kerja Inovatif Karyawan Dimoderatori oleh Budaya Organisasi (Studi pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero))
  39. Pengaruh Dukungan Organisasional Persepsian dan Modal Psikologis terhadap Keterikatan Kerja dengan Penerimaan terhadap Perubahan sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Penerapan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia)
  40. Pengaruh Kecerdasan Budaya Pemimpin Militer terhadap KInerja Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Komando Resor Militer 161 Nusa Tenggara Timur
  41. Pengaruh Persepsi Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kepribadian Hexaco Terhadap Kedisiplinan Prajurit Generasi Milenial TNI AD (Studi Kasus Pada Level Pimpinan Di Batalion Tempur Dan Bantuan Tempur)
  42. Pengaruh Stimulus yang Diterima Komponen Cadangan Warga Negara terhadap Sikap dan Perilaku untuk Menghadapi Ancaman Keselamatan Bangsa dan Persatuan Negara dengan Time Perspective sebagai Moderator (Studi pada Program Pembentukan Komcad T.A. 2021 Kemhan RI)
  43. Pentahapan Transformasi Digital Sektor Publik di Indonesia (Studi Kasus: Pemerintah Kota Surabaya)
  44. Peran Inkubator Bisnis di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Social Entrepreneurship dalam Perspektif Agile Governance
  45. Peran Kapabilitas Dinamik Terhadap Inovasi Dan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Badan Layanan Umum Pendidikan dan Kesehatan)
  46. Peran Kepemimpinan Inovatif Dalam Pengelolaan Anggaran Desa : Studi Kasus di Desa Panggungharjo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
  47. Peran Model Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Pengembangan Kampung Tematik dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Kota Banjarbaru
  48. Peran Transfer Rumah Tangga Orang Tua terhadap Perilaku Transfer Rumah Tangga Anak
  49. Percepatan Pembangunan Kawasan Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Kampar
  50. Perilaku Beyond Compliance dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
  51. PERILAKU KEWARGANEGARAAAN ORGANISASIONAL BINTARA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
  52. Politik dan Kebijakan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia: Efektivitas OJK sebagai Lembaga Pengawas Independen di Industri Keuangan
  53. Redesain Jaringan Tata Kelola Kebijakan Terintegrasi Dalam Collaborative Decision Making Guna Peningkatan Kualitas Layanan Penerbangan Dengan Pendekatan Soft Systems Methodology Based Multi Method
  54. Redesain Tata Kelola Kolaborasi Kebijakan Taksi Berbasis Aplikasi di Indonesia
  55. Rekrutmen Afirmasi Sebagai Strategi Pertahanan Nasional dan Peningkatan Kinerja Organisasi TNI AD (Studi Rekrutmen Afirmasi Prajurit Tamtama Asli Suku Dayak Kalimantan)
  56. Spektrum Konfiguratif Inovasi Pendidikan Pesantren: Tipologi, Mekanisme dan Transformasi Pendidikan Islam
  57. Strategi Kebijakan Bank untuk Nasabah KUR Mikro Tanpa Jaminan Tambahan pada Bank BUMN (BRI, Mandiri, BNI) di Yogyakarta
  58. Strategi Manajemen Aset Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Vokasi Kementerian Perhubungan : Analisis Perspektif Kepemimpinan
  59. Studi Self-Leadership Babinsa Sebagai Agen Street-Level Bureaucracy dalam Penanggulangan Stunting (Studi Kasus di Borobudur Kabupaten Magelang)
  60. Studi Tata Kelola Pemerintahan Di Aceh Pasca Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki Tahun 2005
  61. Tinjauan Socio-Religiopreneurship Muhammadiyah Terhadap Pendirian dan Pengelolaan Lembaga Usaha Muhammadiyah dalam Perspektif Komunikasi Organisasi
  62. TRANSFER INOVASI PEMBUKAAN LAHAN GAMBUT TANPA BAKAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  63. UTILITAS HIDROGRAFI PADA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DELIMITASI BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI LAUT SULAWESI: PENDEKATAN ANALISIS TIGA MODEL GRAHAM T. ALLISON

S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (42 judul), meliputi inovasi kebijakan daerah, kepemimpinan pemerintahan, pembangunan Papua, perhutanan sosial, penanganan konflik, serta pelayanan publik.

  1. ANALISIS DAMPAK STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN RISIKO PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA
  2. ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK DI DKI JAKARTA
  3. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN STRATEGIS DI INDONESIA
  4. Analisis Model Kepemimpinan Transformasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Pada Operasi Militer Selain Perang (Tinjauan Kritis Terhadap Motivasi Pelayanan Publik Kepuasan Kerja Dan Kinerja Prajurit)
  5. Dampak Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Jalan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Penduduk Kawasan Perdesaan (Studi Kasus di Kawasan Perdesaan Mairasi, Kabupaten Kaimana, Papua Barat)
  6. DEMOGRAFI RELASIONAL (RELATIONAL DEMOGRAPHY) DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Kasus : Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau
  7. Efektivitas Inovasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Singapura, Studi Kasus Smart Embassy KBRI Singapura
  8. Evaluasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Serta Dampaknya terhadap Sektor-Sektor Strategis dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia
  9. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA: PENDEKATAN MODEL REGRESI DATA PANEL DINAMIS
  10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DENGAN PENDEKATAN HIBRIDA DI KABUPATEN SUPIORI, PROVINSI PAPUA PERIODE 2011-2016
  11. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Bomberay di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
  12. INOVASI DIGITAL PADA PENGEMBANGAN PROFESI GURU DI INDONESIA (Pengaruh pembelajaran berbasis web dan pembelajaran tatap muka terhadap capaian nilai uji kompetensi guru serta kemampuannya dalam menjembatani kesenjangan digital pada guru di Indonesia)
  13. INOVASI IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP): PERAN KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA SEKOLAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SEKOLAH
  14. INOVASI KEBIJAKAN ECO-MARINE TOURISM (KASUS BANGSRING UNDERWATER di BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR)
  15. Inovasi Sosial dalam Skema Perhutanan Sosial di KPH Yogyakarta
  16. Integrasi Teknologi Informasi Ke Dalam Kebijakan Penanganan Lansia di Kota Yogyakarta
  17. KEBIJAKAN ADAPTIF PENGUATAN MODAL UMKM: STUDI KASUS DI UPT PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL KABUPATEN SLEMAN
  18. KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA: ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, SERTA PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
  19. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Kota Yogyakarta Melalui Simulasi Pengembangan Model Dinamis
  20. Kebijakan Perdagangan Bebas dan Penanaman Modal Asing Berorientasi Ekspor (Studi Komparatif di Indonesia, Vietnam dan Thailand)
  21. Kelindan Noise dan Voice menjadi Choice: Komunikasi Sains dalam Implementasi Kebijakan Berbasis Bukti Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia
  22. KEMAMPUAN ADAPTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT PERIODE TAHUN 1997 – 2017
  23. KEPEMIMPINAN KOLABORATIF DALAM OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BENCANA GEMPABUMI
  24. Keunggulan Kompetitif Nasional: Ekosistem Kewirausahaan dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor Manufaktur di Indonesia
  25. Konflik dan Inovasi Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark di Bidang Pariwisata (Studi di Kabupaten Gunungkidul, D. I. Yogyakarta)
  26. KONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN LAYANAN HIPNOTERAPI BERBASIS PRAKTIK LAPANGAN DAN PENERIMAAN MASYARAKAT
  27. Kontestasi Gender dalam Konflik Kekerasan dan Perdamaian (Studi Reintegrasi Kombatan Perempuan Gerakan Aceh Merdeka Inong Balee)
  28. Legitimasi, Kepemimpinan dan Inovasi : Analisis Penggunaan Instrumen Agama Dalam Kebijakan Daerah
  29. MODEL PENGAWASAN KEPALA DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA PADA PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK: KASUS UPIK KOTA YOGYAKARTA DI SEKTOR PENDIDIKAN
  30. Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dalam Sistem Hubungan Industrial: Kasus Kebijakan Outsourcing Pada Industri Perbankan di Indonesia
  31. PERANAN JEJARING DAN KOGNISI SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN ORGANISASIONAL DAN KESIAPAN ORGANISASIONAL UNTUK BERUBAH PADA USAHA KECIL MENENGAH INDONESIA: KONSEKUENSI EKONOMI-POLITIS BAGI REGULATOR DAN LKM
  32. Perkembangan Home Care Berbasis Komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta
  33. PERUBAHAN KEBIJAKAN PASCA SUKSESI KEPEMIMPINAN: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Banjir di DKI Jakarta Tahun 2017-2020
  34. PRAKTEK POLITIK PORK BARREL, PROSES KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN UNTUK KETERPILIHAN KEMBALI PETAHANA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 DPRD DIY
  35. PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENGATASI KEMATIAN IBU HAMIL DI WILAYAH TERPENCIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
  36. Relasi Kuasa dan Akses Masyarakat Desa Hutan dalam Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
  37. Strategi Coping Pelaku Tambang Udang dalam Merespon Kebijakan Penataan Pemanfaatan Tanah Kasultanan untuk Tambak Udang di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
  38. STRATEGI PEMANGKU KEPENTINGAN MENYIKAPI INOVASI DISRUPTIF STUDI KASUS TRANSPORTASI ONLINE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  39. Studi Ekonomi Kelembagaan Baru dan Kepemimpinan: Studi Kasus Kebijakan Penyelamatan Perbankan pada Saat Krisis Moneter 1997/1998
  40. STUDI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT: KASUS KABUPATEN SORONG
  41. TRANSFORMASI PEMBANGUNAN WILAYAH YOGYAKARTA: ANALISIS EKONOMI SPASIAL BACKWASH-SPREAD EFFECTS
  42. Utilisasi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Kasus Kelompok Usaha Mikro Perempuan di Kabupaten Bogor Jawa Barat

S3 Manajemen dan Kebijakan Publik (17 judul), meliputi desentralisasi, birokrasi, korupsi, pengambilan keputusan, serta kebijakan impor dan pertanahan.

  1. (ID) Model Kepatuhan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pendekatan Perilaku: Peran Saluran-saluran Motivasi melalui Internalisasi Moral Pajak / (EN) A Behavioural Model of Individual Income Tax Compliance: The Role of Motivational Channels through the Internalisation of Tax Morale
  2. DIMENSI BUDAYA GRID-GROUP TERHADAP IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)
  3. Dinamika Penanggulangan Kemiskinan dalam Pusaran Politik Kekerabatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
  4. Dinamika Praktik Rent Seeking Dalam Kebijakan Perdagangan Lintas Batas (Studi Terhadap Impor Gula Tahun 2011-2018 Di Jalur Formal Entikong-Tebedu, Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia)
  5. DINAMIKA RELASI PEJABAT POLITIK DAN BIROKRASI TINGKAT LOKAL PADA ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI (STUDI KASUS DI KOTA TEGAL)
  6. Kartel Impor Komoditas Pangan Dalam Setting Kelembagaan : Kasus Impor Daging Sapi dan Bawang Putih di Indonesia
  7. KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KESENJANGAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
  8. Kepemimpinan Kepala Desa untuk Transparansi dalam Upaya Mencegah Korupsi (Studi Kasus pada Lima Desa di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo)
  9. korupsi berkelanjutan (perpetual corruption) pada era desentralisasi (studi korupsi sebagai pertautan desentralisasi dan masyarakat prismatik pada aras lokal Lombok NTB).
  10. MITIGASI RISIKO PELAYANAN PUBLIK Analisa Pelaksanaan Tata Kelola Mitigasi Risiko Pelayanan Publik Bandara Yogyakarta International Airport
  11. Model Kepemimpinan Pada Inovasi Sektor Publik (Studi Kasus Inovasi PendekarKu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Kulon Progo dan Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting di UPT Puskesmas Gedangsari II Kabupaten Gunungkidul)
  12. Pengambilan Keputusan Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta
  13. PENGELOLAAN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMENT) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA SITUASI KRISIS: STUDI PERINTAH PENYELAMATAN DIRI TSUNAMI DI PADANG
  14. Peran Birokrat Level Bawah Kebijakan reforma Agraria: Studi tentang Dominasi Negara dalam Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
  15. Perubahan Relasi Gender dan Respons Negara Dalam Kebijakan Perlindungan Buruh Perempuan Pada Masyarakat Industri Baru Di Kabupaten Purbalingga
  16. POLA PROMOSI JABATAN BIROKRASI DI KABUPATEN ENDE, KABUPATEN SUMBA TIMUR DAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN : KOMBINASI PENDEKATAN LEGAL FORMAL DAN PENDEKATAN KULTURAL
  17. Public Service Bargains: Interaksi, Perilaku Dan Kekuasaan Studi Kasus Penentuan Kebijakan Anggaran Di Kota Magelang

S3 Ilmu Administrasi Negara (15 judul), meliputi tata kelola kolaboratif, perumusan dan implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan publik.

  1. Analisis Atribut, Aspek Determinan dan Strategi Policy Entrepreneur dalam Proses Formulasi Kebijakan (Studi pada Kebijakan Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat)
  2. Determinan Kunci High Performance Organization dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Peran Kepemimpinan Publik, Budaya Organisasi, dan Manajemen Strategis
  3. Dimensi relasional dalam proses transmisi deliberatif dan pemberdayaan dalam proses perumusan kebijakan
  4. Dinamika Hubungan kekuasaan Antaraktor dalam Jejaring Kebijakan pada Tahap Respons Bencana
  5. Dinamika Kolaborasi Stakeholder dalam Pembangunan Desa Wisata di Indonesia (Studi pada Empat Desa di Kabupaten Purworejo)
  6. Dinamika Tata Kelola Pemerintahan Digital Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia Tahun 2022-2025 (Studi antar-sistem (Intersystemic) dan Interoperabilitas (Interoperability) Pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Kementerian Komunikasi dan Digital)
  7. Efektivitas Lembaga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari Perspektif Adaptive Governance: Analisis Komparatif Pengendalian Inflasi Daerah Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Barat dan Sumatra Utara
  8. Interregional Demonstration effect Sebagai Penyebab Kebocoran Ekonomi di Sektor Perdagangan Bahan Makanan di Papua
  9. KELEMBAGAAN INFORMAL : PRESTISE, KEWAJIBAN SOSIAL, DAN JERATAN HUTANG DALAM DINAMIKA PERDAGANGAN MANUSIA (Studi pada tradisi Kedde/ Pangandi di pulau Sumba, NTT)
  10. Manajemen Pemangku Kepentingan dalam Proses Kebijakan Sosial Perusahaan (Studi Kasus Keberlanjutan Program CSR di PT Badak LNG dan PT Semen Indonesia Pabrik Tuban
  11. PERAN MEKANISME ORGANISASI DALAM MEMENGARUHI MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERILAKU EKSTRA-PERAN
  12. Rasionalitas Proses Transfer Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Semarang
  13. Tata Kelola Diaspora Indonesia di Jerman: Analisis Kebijakan, Respons, dan Mobilisasi High Skill Diaspora dalam Pembangunan Nasional
  14. Tata Kelola Pendidikan Dalam Siklus Manajemen Dan Kontribusinya Terhadap Capaian Hasil Pendidikan: Studi Kasus Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
  15. Transformasi organisasi menuju inklusivitas: studi terhadap lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) bank wakaf mikro (BWM) di Indonesia

S3 Ilmu Administrasi Publik (13 judul), meliputi kontestasi aktor kebijakan, tata kelola kawasan, sertifikasi sawit berkelanjutan (ISPO), penganggaran, dan otonomi daerah.

  1. ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD AKIBAT TERJADINYA POLICY GRIDLOCK (Studi Kasus Penyebab dan Penyelesaian Keterlambatan Pembahasan dan Penetapan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014-2019)
  2. ANALISIS RASIONALISASI PERILAKU FRAUD DI INDONESIA (Penelitian Perilaku Fraud Mantan Pegawai Pajak)
  3. Arah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia: Ancaman terhadap Otonomi Daerah
  4. DINAMIKA RELASI INDEPENDENSI DENGAN KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI: Studi Kasus di Komisi Informasi Pusat Tahun 2010-2017
  5. Fragmentasi Kebijakan dalam Tata Kelola Kawasan Borobudur: Dinamika dan Faktor-Faktor Penyebab
  6. Kehendak Untuk mengendalikan: Munculnya Rezim Praktik Pengendalian Berbasis Kesadaran Di Birokrasi Modern
  7. Kontestasi Para Aktor Dalam Pelaksanaan Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
  8. Model Pengelolaan Risiko Collaborative Governance Berbasis Perspektif Institutional Collective Action : Studi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Pekalongan Tahun 2012-2020
  9. Pengaruh Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Ekspor Di Indonesia
  10. Pengaruh Stimulus Fiskal Terhadap Pemulihan Ekonomi Negra (Studi Komparatif Indonesia dan Jepang)
  11. PROSES DELIBERATIF DAN RELASI PRINCIPAL-AGENT DALAM KEBIJAKAN ZONASI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
  12. REFORMA AGRARIA: Incompatibility antara Kebijakan Teknokrasi dengan Artikulasi Kepentingan Rakyat
  13. RELEVANSI DESENTRALISASI ADMINISTRASI TATA KELOLA PERBATASAN NEGARA (Sinergitas Pertahanan Keamanan, Ekonomi dan Sosial Budaya Pada Perbatasan Daerah Enclave Oecusse-Timor Leste Dengan Nusa Tenggara Timur – Indonesia)

S3 Ketahanan Nasional (12 judul), meliputi ketahanan pangan rumah tangga, ketahanan wilayah, sengketa batas, serta jalur pelayaran dan kawasan laut strategis.

  1. Dampak Perilaku Generasi Z Menghasilkan Sampah Makanan (Food Waste) Berbasis Komoditas Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul
  2. Efektivitas Undang-Undang Pemerintah Aceh Dalam Pembangunan Daerah Menuju Terwujudnya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara
  3. Evaluasi Formatif Program Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas: Perspektif Penilaian Masyarakat dalam Kerangka Cadangan Logistik Strategis dan Ketahanan Pangan Wilayah
  4. Ketahanan Pribadi Generasi Y Dan Z Pasca Bencana Gempa Dalam Membangun Ekonomi Mandiri Dan Implikasi Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga
  5. KETAHANAN SOSIAL STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA DI KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH (Studi Pada Peran Pemilik Bangunan, Pemerintah, dan Non Pemerintah)
  6. Model Pemberdayaan Masyarakat desa Mandiri Pangan Berbasis Pemangku Kepentingan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Wilayah (Di Wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon)
  7. Model Penyelesaian Sengketa Batas Darat Indonesia – Timor Leste Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Unresolved Segment Noel Besi – Citrana)
  8. Peranan Galeri Nasional Indonesia Dalam Mengembangkan Nasionalisme Untuk Meningkatkan Ketahanan Budaya
  9. Perlindungan Lahan Pertanian Dataran Tinggi Dari Degradasi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani (Studi Pada Proyek UPLAND di Kabupaten Magelang)
  10. Potensi Dampak Penetapan Jalur Pelayaran Pantai (Inshore Traffic Zone) Terhadap Ketahanan Wilayah Laut Di Selat Sunda
  11. Respons rumah tangga miskin terhadap banjir rob dan implikasinya kepada ketahanan wilayah (studi di pesisir Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)
  12. Sengketa Batas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik dan Implikasinya Terhadap Administrasi Perbatasan, Pengelolaan Kawasan serta Ketahanan Wilayah

S3 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (1 judul), tentang pengasuhan anak alternatif dan deinstitusionalisasi lembaga.

  • Deinstitusionalisasi dan Isomorfisme Institutional dalam Sistem Pengasuhan Alternatif: Studi tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berbasis Negara, Masyarakat, dan Agama di Indonesia

 

Penutup

Disertasi kebijakan publik UGM banyak mengambil kasus nyata dari daerah, kementerian, dan BUMN, sehingga temuannya dekat dengan praktik pemerintahan. Calon doktor bisa memilih sudut inovasi, kepemimpinan, atau tata kelola. Topik yang berdekatan ada di judul disertasi politik dan sosiologi UGM dan judul disertasi hukum UGM. Rumpun lainnya tersedia di halaman induk judul disertasi UGM.

error: