Judul Disertasi Ilmu Hukum UGM

Hukum yang baik harus mengikuti perubahan masyarakat, ekonomi, dan teknologi. Banyak aturan di Indonesia yang tumpang tindih, belum memberi keadilan, atau tertinggal dari praktik baru seperti layanan keuangan digital. Disertasi ilmu hukum berperan menawarkan rumusan aturan yang lebih adil dan dapat diterapkan, sekaligus menguji putusan dan praktik penegakan hukum. Rumpun ini adalah bagian dari kumpulan judul disertasi UGM.

Pengelompokan Judul

Semua judul dalam rumpun ini berasal dari S3 Ilmu Hukum (97 judul). Topiknya terbagi ke dalam beberapa kelompok besar:

1. Hukum pidana dan korupsi, meliputi reformulasi aturan pidana, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, dan penegakan hukum.
2. Hukum bisnis, persaingan usaha, dan keuangan, meliputi persaingan usaha, perbankan dan pembiayaan, layanan pendanaan berbasis teknologi, perlindungan konsumen, dan jaminan internasional.
3. Hukum tata negara dan administrasi, meliputi pengaturan kewenangan, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan pembentukan undang-undang.
4. Hukum agraria, lingkungan, dan sumber daya alam, meliputi pertanahan, kawasan hutan, dan pemanfaatan sumber daya genetik.
5. Hukum adat, keluarga, dan hak asasi, meliputi masyarakat hukum adat, hukum perkawinan, kebebasan beragama, dan hak penyandang disabilitas.
6. Hukum ketenagakerjaan dan hukum internasional, meliputi upah minimum, prinsip WTO, dan norma internasional dalam hukum nasional.
7. Peradilan dan penyelesaian sengketa, meliputi putusan pengadilan, ganti kerugian, dan akses keadilan.

1. ASAS CONTRA LEGEM DALAM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN DI INDONESIA (ANALISIS FILOSOFIS PUTUSAN PERDATA BIDANG HUKUM KELUARGA)
2. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEDUDUKAN SEIMBANG DALAM AKTA PARA PIHAK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
3. ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
4. ASEAN Competition Law Sebagai Ius Constituendum Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Lintas Negara Di Kawasan ASEAN
5. Aspek Keadilan Dalam Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Internasional Atas Pesawat Udara Pada Implementasi Irrevocable De-Registration And Export Request Authorization (IDERA) Dan Dampaknya Terhadap Industri Penerbangan Indonesia
6. ASPEK KONSTITUSIONAL JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
7. Bantuan Timbal Balik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berkewarganegaraan Indonesia yang Melarikan Diri ke Luar Negeri
8. BERLAKUNYA ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK-KONTRAK BERDIMENSI PUBLIK DI INDONESIA
9. DAMPAK DEMONOPOLISASI PT.KAI (PERSERO) DAN PT.PELINDO (PERSERO) TERHADAP PERSAINGAN USAHA JASA PERKERETAAPIAN DAN JASA KEPELABUHANAN
10. Desentralisasi Asimetris dan Pembentukan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
11. Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)
12. DISKURSUS PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA
13. Eksistensi Ketentuan Pidana Dalam Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Bagi Bayi
14. EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SALAH SATU PELAKU USAHA DALAM ERA PERSAINGAN USAHA
15. EKSISTENSI NILAI BUDAYA SIRI’ NA PACCE TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ASAS LEGALITAS PADA MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR
16. Fenomena Calon Tunggal Yang Didukung Mayoritas Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Ganti Kerugian yang Layak dan Adil dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
18. Harmonisasi Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia
19. HARMONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA
20. HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK
21. IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus : Sektor Pertambangan Batubara)
22. IMPLIKASI TERHADAP RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERORISM 2005 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME NUKLIR DI INDONESIA
23. Implikasi Yuridis Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Harta Bersama Terdaftar Atas Nama Suami Atau Isteri Dikaitkan Dengan Pemenuhan Nilai Keadilan Terhadap Pasangan Kawin
24. Ius Constituendum Pengaturan Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Guna Meningkatkan Perlindungan Bagi Pemberi Dana
25. KAJIAN BIOETIKA DAN YURIDIS MENGENAI SEL PUNCA (STEM CELL) MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA
26. KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KEPATUHAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
27. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DICANTUMKANNYA BENTUK HARTA DALAM PERKAWINAN PADA PERJANJIAN KREDIT DAN PERJANJIAN PENJAMINANNYA MENURUT HUKUM DI INDONESIA
28. Kebijakan Selektif Dan Limitatif Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek Sebagai Pemenuhan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia
29. Kedudukan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum di Indonesia sebagai Landasan Reformulasi Hukum Acara Persaingan Usaha untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
30. Kekuasaan Presiden Dalam Masa Transisi Antar Waktu Pemilu Di Indonesia
31. KESESUAIAN OPERASIONALISASI EQUITABLE SHARING OF FINANCIAL BENEFITS AND OTHER ECONOMIC BENEFITS DALAM PEMANFAATAN AREA DENGAN PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND UNCLOS 1982
32. Kewenangan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik
33. KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEADAAN BAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
34. KONSTRUKSI HUKUM PELINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA MELALUI DANA PELINDUNGAN PEMODAL (STUDI KOMPARATIF: MALAYSIA, JEPANG, DAN HONG KONG)
35. KORPORATISASI BUMN DALAM BENTUK PERSERO (Transformasi Kerta Masa Sebagai Konsep BUMN Ke Depan)
36. Model Ombudsman Sebagai Penguatan Akses Keadilan Konsumen di Indonesia
37. NILAI KEADILAN GANTI KERUGIAN PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
38. NILAI KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM KEHUTANAN
39. NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NIAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
40. NORMA RESPONSIBILITY TO PROTECT DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA (Kajian atas Nilai, Hukum dan Praktek)
41. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BERDASARKAN KETENTUAN THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
42. PELIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
43. PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Kasus: Pengembangan Kawasan Penyangga Pariwisata Jalur Bedah Menoreh)
44. Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pada Industri Bulu Mata Palsu Dengan Plasma Di Purbalingga
45. Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas
46. PENATAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA
47. Penataan Kembali Kewenangan Otoritas Di Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia
48. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terkait Penerapan Ketentuan Tying Agreement Pada Kegiatan Bancassurance
49. PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI YANG NEGATIF TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERKARA KORUPSI
50. PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB ATAS UTANG BEA MASUK DARI IMPORTIR KEPADA PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
51. PENGARUH PERUBAHAN KETENTUAN UMUM TENTANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP NEGARA DALAM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI
52. Pengaturan Pemeriksaan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih
53. PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL RAWA AOPAWATUMOHAI TERKAIT KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MORONENE HUKAEA LAEA DAN KELESTARIAN SUMBER DAYA HUTAN
54. PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH OLEH INSTANSI PEMERINTAH (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia)
55. PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
56. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
57. PENJABARAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58. Penyelesaian Konflik Norma Dalam Pengaturan Kerugian Akibat Risiko Bisnis Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero Menurut Undang-Undang Keuangan Negara
59. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Fungsi Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain Di Kota Balikpapan
60. PERANAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT PROTOKOL NAGOYA DALAM PENCEGAHAN BIOPIRACY DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
61. PERENCANAAN RUANG TERBUKA PUBLIK DALAM PERSPEKTIF PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA YOGYAKARTA
62. Pergeseran Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
63. PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PENGATURAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA
64. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KHUSUS BERKENAAN FUNGSI REPRODUKSI BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
65. Pertanggungjawaban Hingga Pada Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Indonesia
66. Perubahan Hukum Adat yang Mengatur Pemanfaatan Hutan Adat di Kabupaten Kampar sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
67. PERUMUSAN PERBUATAN PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET BERDASARKAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL
68. Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Melalui Pranata Adat Dan Pranata Hukum Formil
69. POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
70. PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION DAN IMPLIKASINYA BAGI KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
71. Proses Pembuatan Norma Hukum Adat Larangan Menambang Marmer dan Pembatasan Pengambilan Akar Angin (Usnea barbata) di Masyarakat Hukum Adat Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
72. Prospek Pengaturan Dan Parameter Ganti Kerugian Immateriil Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum
73. PROSPEK PENGATURAN RAHASIA BANK KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA
74. PROSPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA
75. Redesain Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
76. REFORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI
77. REFORMULASI PEMANFAATAN HUTAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEBIJAKAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Di Provinsi Riau)
78. Reformulasi Pengaturan Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Perkara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia
79. Reformulasi Pertanggunggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
80. REKONSEPTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI ASAS EGALITER DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA
81. REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
82. REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER (CYBERBULLYING) TERHADAP ANAK
83. Rekonstruksi Pengaturan Pembelian Suara (Vote Buying) dari TIndak Pidana Pemilihan Umum menjadi Tindak Pidana Korupsi
84. RELEVANSI PRINSIP RIGHT TO ECONOMIC SELF DETERMINATION TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT)
85. Religious Freedom and the Indonesian Constitution: A Case Study of the Blasphemy Law, Marriage Law, and Civil Administrative Law
86. Revitalisasi Nilai-Nilai Hukum Adat Tobelo Terhadap Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Restorative Justice di Kabupaten Halmahera Utara
87. RUANG BAWAH TANAH DAN PROSPEK PENGATURANNYA (KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN NASIONAL)
88. Sistem Komunalisasi dan Distribusi Pemanfaatan Tanah Pekulen (Studi di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)
89. SISTEM REKRUTMEN ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA (Kerangka Konseptual Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan)
90. SITA UMUM YANG DI ATASNYA TERDAPAT SITA PIDANA
91. Subak Dalam Perpektif Hukum Penataan Ruang Daerah Bali
92. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING PADA BIDANG AKOMODASI PARIWISATA DI PROVINSI BALI
93. TINJAUAN HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DILIHAT DARI SISTEM HUKUM ACARA INDONESIA
94. TOLOK UKUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA)
95. UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN YANG DELIMITASI MARITIMNYA BELUM DITETAPKAN (Studi Kasus Timor Leste – Indonesia)
96. URGENSI KESESUAIAN PENGATURAN KARTEL DAN PENANGANAN PERKARA KARTEL DI INDONESIA DENGAN PEDOMAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DI KAWASAN REGIONAL ASEAN TAHUN 2010 (THE ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY 2010)
97. Yurisdiksi Pengadilan Indonesia dalam Litigasi Perkara Perdata Internasional: Masalah Kewenangan Mengadili serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing

Penutup

Disertasi ilmu hukum UGM banyak berbentuk penelitian normatif yang menawarkan rumusan aturan baru (ius constituendum), dipadukan dengan studi kasus dan putusan. Isu yang terus berkembang seperti teknologi keuangan, lingkungan, dan hak kelompok rentan memberi ruang luas bagi judul baru. Topik yang berdekatan ada di judul disertasi kebijakan publik dan administrasi UGM dan judul disertasi politik dan sosiologi UGM. Rumpun lainnya tersedia di halaman induk judul disertasi UGM.