Judul Skripsi Akuntansi Sektor Publik dan Organisasi Nirlaba UGM

Uang publik berasal dari pajak, retribusi, dan sumbangan masyarakat, sehingga cara mengelolanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Skripsi akuntansi sektor publik meneliti bagaimana pemerintah daerah, desa, badan layanan umum, lembaga zakat, koperasi, dan organisasi nirlaba menyusun anggaran, mencatat, dan melaporkan penggunaan dana. Topik ini selalu relevan karena kebijakan publik terus berubah. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota memungut opsen pajak kendaraan bermotor berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pada tahun yang sama pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peluang Penelitian ke Depan

Beberapa celah yang masih terbuka untuk skripsi akuntansi sektor publik:

1. Akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis. Program ini dimulai 6 Januari 2025 di bawah Badan Gizi Nasional dengan alokasi anggaran 2025 sekitar Rp71 triliun, tetapi belum ada judul yang membahasnya. Pengelolaan dana di tingkat dapur pelaksana, pencatatan, dan pelaporannya adalah objek studi kasus yang sangat aktual.
2. Dampak opsen pajak pada keuangan daerah. Ada 20 judul tentang kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah, tetapi belum ada yang menguji dampak opsen PKB dan BBNKB pada kemandirian fiskal kabupaten/kota. Data realisasi APBD 2024 dan 2025 bisa dibandingkan.
3. Tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres 9 Tahun 2025 menargetkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan. Kesiapan pengurus menyusun laporan keuangan dan hubungan koperasi baru ini dengan BUMDes yang sudah ada belum diteliti. Daftar ini baru memuat 22 judul koperasi dan 20 judul dana desa serta BUMDes.
4. Akuntabilitas organisasi keagamaan dan filantropi. Ada 27 judul tentang organisasi nirlaba dan 20 judul tentang zakat dan wakaf. Penerapan ISAK 335 (sebelumnya ISAK 35) di masjid, yayasan, dan lembaga amil zakat, serta kaitannya dengan kepercayaan donatur, masih bisa digali.
5. Pengadaan barang/jasa dan kerja sama pemerintah-badan usaha. Hanya 7 judul membahas pengadaan dan KPBU. Efektivitas e-katalog dan risiko fraud pengadaan layak diteliti bersama rumpun fraud.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah (32 judul) berakar pada gagasan new public management (Hood, 1991), sehingga skripsi bisa menguji apakah indikator kinerja benar-benar dipakai untuk mengambil keputusan.

Pengelompokan Judul

Judul dalam artikel ini dibagi ke dalam 12 sub-topik. Satu judul bisa muncul di lebih dari satu sub-topik.

1. Kinerja dan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, tentang rasio kemandirian, efektivitas, dan kondisi keuangan daerah.
2. Penganggaran Sektor Publik (APBD, Penyerapan Anggaran, SiLPA), tentang penyusunan, penyerapan, dan sisa anggaran.
3. Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, tentang opini BPK dan kualitas laporan keuangan pemerintah.
4. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, tentang SAKIP, indikator kinerja, dan balanced scorecard sektor publik.
5. Dana Desa, Keuangan Desa, dan BUMDes, tentang pengelolaan dana desa dan badan usaha milik desa.
6. Belanja Publik dan Pembangunan Daerah, tentang pengaruh belanja daerah pada pembangunan manusia dan ekonomi.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan KPBU, tentang proses pengadaan dan kerja sama pemerintah-badan usaha.
8. BUMD, BLUD, dan Badan Layanan Publik, tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan BUMD.
9. Sistem Informasi dan Transparansi Keuangan Pemerintah, tentang e-government, aplikasi keuangan daerah, dan transparansi.
10. Organisasi Nirlaba dan Akuntabilitasnya, tentang pelaporan keuangan yayasan, masjid, dan organisasi kemasyarakatan.
11. Zakat, Wakaf, dan Lembaga Filantropi Islam, tentang akuntabilitas lembaga zakat dan pengelolaan wakaf.
12. Koperasi dan Tata Kelola Koperasi, tentang tata kelola, pelaporan, dan kinerja koperasi.

Kinerja dan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, tentang rasio kemandirian, efektivitas, dan kondisi keuangan daerah.

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan selama Adanya Pandemi Covid-19
2. Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Masa Pandemi COVID-19
3. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 – 2021
4. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 – 2020
5. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Eks-Keresidenan Madiun Tahun 2017-2021
6. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Tahun 2017-2021
7. Analisis Pengaruh Dana Pusat terhadap Perkembangan Investasi Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2014
8. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah terhadap Tingkat Pembangunan Masyarakat
9. Analisis Penyebab Saldo Kas yang Berlebihan pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)
10. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah antara Periode Jabatan Pertama dan Kedua Kepala Daerah Petahana Dua Periode
11. Evaluasi Pelaksanaan E-Retribusi Pasar dan Efektivitas, Efisiensi, serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta
12. Pengaruh Jumlah Penduduk, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Investasi Industri Mikro Kecil terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Periode 2010-2017
13. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021
14. Pengaruh Kinerja Layanan dan Kinerja Keuangan terhadap Kemandirian Keuangan: Studi Kuantitatif pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Periode 2022–2023
15. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Keserasian Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Intervening
16. Pengaruh Total Pendapatan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018
17. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat
18. Pengelolaan Saldo Kas Optimal Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
19. Respons Pembiayaan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia (Analisis Fenomena Flypaper Effect)
20. Studi Penelitian Rasio Lancar Optimal pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda

Penganggaran Sektor Publik (APBD, Penyerapan Anggaran, SiLPA), tentang penyusunan, penyerapan, dan sisa anggaran.

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang Berlebihan di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (Studi Komparatif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)
3. Analisis Identifikasi Faktor Institusional dan Fungsional yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo
4. Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja: Studi pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
5. Analisis Komposisi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2012-2016
6. Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
7. Analisis Pengaruh Perubahan Status UGM sebagai PTN BH pada Penyerapan Anggaran (Studi Kasus pada Fakultas Psikologi UGM)
8. Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman
9. Analisis Respon Kebijakan Penganggaran Pemerintah Daerah terhadap Pandemi COVID-19 di Indonesia
10. Determinan Revenue Forecast Errors dalam Ketidakpastian Lingkungan dan Dampaknya terhadap Efektivitas Anggaran
11. Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penganggaran Partisipatif di Indonesia: Studi Kasus Proses Penyusunan APBDES di Desa Purwobinangun
12. Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penganggaran Partisipatif: Studi Kasus Proses Penyusunan APBDES di Desa Bakurejo, Grabag, Purworejo
13. Identifikasi Faktor Penjelas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2015
14. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Organisasi Publik (Studi Kasus pada Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)
15. Penganggaran Hijau di Indonesia: Evaluasi Praktik Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2017–2020
16. Penganggaran Partisipatif dalam Perspektif Demokrasi: Studi Kasus Praktik Kekuasaan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
17. Penyebab dan Dampak Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta Periode 2008-2017)
18. Respons Kebijakan Penganggaran Jangka Pendek Pemerintah Pusat Indonesia dalam Mengatasi Pandemi COVID-19: Konsep Ketahanan Finansial
19. Respons Pembiayaan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia (Analisis Fenomena Flypaper Effect)
20. Studi Komparatif Efektivitas Penyerapan Dana BOSDA Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
21. Studi Kualitatif atas Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan di Kalurahan Sukoreno

Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah, tentang opini BPK dan kualitas laporan keuangan pemerintah.

1. Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Ekonomi Pemerintah Daerah
2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Opini Wajar dengan Pengecualian Berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
3. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang Berlebihan di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Jawa dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2017
5. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Papua Barat
6. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Maluku, Maluku Utara, dan Regional Sumatera Tahun 2017
7. Expectation Gap antara Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Auditor Pemerintah (Studi Kasus: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur)
8. Penerapan Akuntansi Dana di Organisasi Kepemerintahan Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tangerang)
9. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Kepala Daerah di Indonesia
10. Pengaruh Faktor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
11. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020)
12. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Pertanggungjelasan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
13. Pengaruh Reformasi Birokrasi dan Tingkat Inovasi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
14. Persepsi User atas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta)
15. Studi Efektivitas Penerapan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satker di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Telaah Standar Akuntansi Aset Bersejarah yang Berlaku pada Sektor Publik Indonesia

Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, tentang SAKIP, indikator kinerja, dan balanced scorecard sektor publik.

1. Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Masa Pandemi COVID-19
2. Analisis Penerapan Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman)
3. Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)
4. Audit Kepatuhan Laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah 2018 Studi Kasus pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari
5. Dinamika Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Pustaka
6. Eksplorasi Peluang Penerapan Metode Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Balanced Scorecard (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari)
7. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga)
8. Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Pengadaan
9. Evaluasi Kualitas Program KIP-K dari Perspektif Mahasiswa: Tinjauan Akuntabilitas dan Transparansi di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada
10. Evaluasi Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Tradisional di Kota Surakarta sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance
11. Evaluasi Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
12. Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul
13. Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
14. Evaluasi Perumusan Balanced Scorecard Kementerian Pertanian
15. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah:studi pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Sleman
16. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada Badan Kepegawaian Daerah di Yogyakarta
17. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
18. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Publik (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
19. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Publik (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
20. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Publik Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Sekolah (Studi pada SMA Negeri 5 Yogyakarta)
22. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
23. Kerangka Penerapan Balanced Scorecard dalam Penilaian Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo)
24. Pelembagaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappedalitbang Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
25. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Organisasi Publik (Studi Kasus pada Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)
26. Penerapan Balanced Scorecard dalam Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta)
27. Penerapan Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman)
28. Pengaruh Reformasi Birokrasi dan Tingkat Inovasi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
29. Pengaruh Tingkat Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta)
30. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis Kinerja Tahun 2022: Studi pada SMPN 24 Kota Surakarta
31. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara)
32. Strategi Manajemen Pengetahuan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Dana Desa, Keuangan Desa, dan BUMDes, tentang pengelolaan dana desa dan badan usaha milik desa.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Desa Sinduadi dan Desa Tlogoadi Kabupaten Sleman)
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul)
3. Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran dan Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2015)
4. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaporan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus)
5. Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Dana Desa (Kasus Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan)
6. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten
7. Analisis Fraud dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi di Kalurahan Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)
8. Analisis Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Semarang
9. Analisis Kelayakan Investasi untuk Menambah Produk Paket Wisata pada BUMDes Paisubatango
10. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Balige dan Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba)
11. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Katekan dengan Model Four Levers of Control
12. Eksplorasi Peluang Penerapan Metode Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Balanced Scorecard (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari)
13. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Soropadan
14. Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sleman
15. Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penganggaran Partisipatif di Indonesia: Studi Kasus Proses Penyusunan APBDES di Desa Purwobinangun
16. Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Penganggaran Partisipatif: Studi Kasus Proses Penyusunan APBDES di Desa Bakurejo, Grabag, Purworejo
17. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kedungampel Kecamatan Cawas Tahun 2019 Menggunakan Logic Model
18. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo)
19. Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Desa untuk Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa Berbasis SIDEK (Studi Kasus: Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DIY)
20. Studi Kualitatif atas Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan di Kalurahan Sukoreno

Belanja Publik dan Pembangunan Daerah, tentang pengaruh belanja daerah pada pembangunan manusia dan ekonomi.

1. Analisis Kelayakan Keuangan dan Sosial-Ekonomi Investasi Pemerintah, Studi Kasus: Revitalisasi Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta
2. Analisis Komposisi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2012-2016
3. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah terhadap Tingkat Pembangunan Masyarakat
4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah: Studi Data Panel pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015-2019
5. Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Guru Berkualifikasi terhadap Output Pendidikan di Indonesia
6. Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Umur Harapan Hidup saat Lahir sebelum dan selama Pandemi Covid-19 pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018-2021
7. Pengaruh Belanja Publik per Fungsi terhadap Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011-2019
8. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021
9. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Keserasian Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Intervening
10. Pengaruh Total Pendapatan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018
11. Penyebab dan Dampak Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta Periode 2008-2017)
12. Respons Pembiayaan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia (Analisis Fenomena Flypaper Effect)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan KPBU, tentang proses pengadaan dan kerja sama pemerintah-badan usaha.

1. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten
2. Efektivitas Skema KPBU pada Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat sebagai Alternatif Pembiayaan Pemerintah
3. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal atas Kegiatan Pengadaan (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul)
4. Evaluasi Implementasi E-Purchasing Menggunakan Pendekatan Framework COBIT 5 (Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada)
5. Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Yogyakarta Berdasarkan Prinsip Pengadaan
6. Evaluasi Pengendalian Internal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kerangka Pengendalian Internal COSO (Studi Kasus pada Dinas PUP ESDM DIY)
7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Potensi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah: Bukti Empiris Umkm Indonesia

BUMD, BLUD, dan Badan Layanan Publik, tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan BUMD.

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk Mengikuti Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus pada KPKNL Singkawang dan Studi Komparasi pada KPKNL Pontianak)
2. Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Magelang Menggunakan Metode Sustainability Balanced Scorecard
3. Evaluasi Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Evaluasi Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan BUMD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Evaluasi Penerapan Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Tengah
6. Evaluasi Penerapan Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Timur
7. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pelayanan Pengurusan Piutang Negara di Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta)
8. Pengaruh Kinerja Layanan dan Kinerja Keuangan terhadap Kemandirian Keuangan: Studi Kuantitatif pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Periode 2022–2023
9. Pengaruh Retaliasi, Loyalitas, dan Komitmen Profesional terhadap Niat Individu Melakukan Whistleblowing (Studi pada BUMD Kabupaten Temanggung)

Sistem Informasi dan Transparansi Keuangan Pemerintah, tentang e-government, aplikasi keuangan daerah, dan transparansi.

1. Analisis Adopsi Sistem Pembayaran dengan ID billing oleh Unit Kerja di Universitas Gadjah Mada dengan Integrasi TAM (Technology Acceptance Model) dan TRI (Technology Readiness Index)
2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pengguna Riau Elektronik Sistem Aset Manajemen (RESAM) Menggunakan Model End-User Computing Satisfaction (EUCS)
3. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Perilaku untuk Menggunakan Kembali Aplikasi Samsat Online Nasional dengan Pendekatan UTAUT
4. Analisis Hubungan antara Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Efisiensi Pemerintah Daerah
5. Analisis Implementasi Computer Assisted Audit Technique (CAAT) untuk Tahap Pre-Audit dan Post-Audit pada Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Daerah Studi Kasus pada Inspektorat DIY
6. Analisis Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Semarang
7. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Balige dan Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba)
8. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Jawa dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2017
9. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Papua Barat
10. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Maluku, Maluku Utara, dan Regional Sumatera Tahun 2017
11. Eksplorasi Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)
12. Evaluasi Implementasi Tapping Box sebagai Sistem Pengawasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta
13. Evaluasi Pelaksanaan E-Retribusi Pasar dan Efektivitas, Efisiensi, serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta
14. Evaluasi Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Tradisional di Kota Surakarta sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance
15. Mengeksplorasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketidakefektifan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kota Singkawang)
16. Pengaruh Ketersediaan E-audit, Audit Fee, dan Pelatihan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak
17. Persepsi Faktor Kunci Sukses Penerapan E-Audit di Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

Organisasi Nirlaba dan Akuntabilitasnya, tentang pelaporan keuangan yayasan, masjid, dan organisasi kemasyarakatan.

1. Akuntabilitas Organisasi Nirlaba: Studi pada Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama (SATUNAMA)
2. Akuntabilitas Organisasi Nonlaba (Kasus pada Dua Yayasan Sosial di Yogyakarta)
3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kurban: Studi Kasus pada Masjid Mujahidin Tangkisan Pos
4. Analisis Akuntabilitas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Entitas Pengelola Wakaf di Pekalongan)
5. Analisis Akuntabilitas pada Organisasi Nirlaba Sektor Ketiga (Studi Kasus pada Perkumpulan Ruang Belajar Aqil)
6. Analisis Akuntabilitas Penerima Manfaat pada Nonprofit Organization (NPO) Islam melalui Media Sosial (Studi Komparasi pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa)
7. Analisis dan Perhitungan SROI Beasiswa Sang Surya (Angkatan 1-2) Lazismu DIY
8. Analisis Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Tempat Ibadah dan Penggalangan Dana di Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan Berdonasi Mahasiswa pada Crowdfunding Amal
10. Analisis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Kemanusiaan (Studi Kasus pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap)
11. Analisis Modal Intelektual pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) di Indonesia (Studi pada Kitabisa.com Periode 2013-2016)
12. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2018)
13. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Siklus Penerimaan Kas di Lembaga Swadaya Masyarakat: Studi Kasus pada KEMITRAAN (Partnership)
14. Analisis Pengukuran Kinerja pada Social Enterprise di Indonesia (Studi Kasus pada PT Greeneration Indonesia, Kerjabilitas, dan House of Lawe)
15. Analisis Potensi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112: Akuntansi Wakaf Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
16. Dampak Metrik Kinerja Fakultas terhadap Perkembangan Organisasi Mahasiswa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
17. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal pada Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM)
18. Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Siklus Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Baitulmal Munzalan Indonesia
19. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Organisasi Musik Nirlaba (Studi Kasus pada Gadjah Mada Chamber Orchestra)
20. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Organisasi Nonprofit (Studi pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta)
21. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Siklus Persediaan di Amal Usaha Kedai Organisasi Kemasyarakatan XYZ
22. Evaluasi Struktur Pengendalian Internal pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus AIESEC di Universitas Gadjah Mada)
23. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Auditor Internal Organisasi Nirlaba dalam Menggunakan Continuous Auditing
24. Pengaruh Akuntabilitas Lembaga Filantropi Islam dan Religiusitas terhadap Intensi Berdonasi: Studi Eksperimental
25. Pengaruh Institution-Based Trust dan Kualitas Informasi dalam Membangun Kepercayaan terhadap Penggalang Dana dan Intensi Donasi pada Platform Donation-Based Crowdfunding “Kitabisa”
26. Pengaruh Persepsi atas Transparansi Finansial terhadap Intensi untuk Berdonasi Komunitas Pemuda Gereja X melalui Extended Theory of Planned Behavior
27. Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis SIDEK (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari)

Zakat, Wakaf, dan Lembaga Filantropi Islam, tentang akuntabilitas lembaga zakat dan pengelolaan wakaf.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kurban: Studi Kasus pada Masjid Mujahidin Tangkisan Pos
2. Analisis Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia melalui Media Sosial
3. Analisis Akuntabilitas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Entitas Pengelola Wakaf di Pekalongan)
4. Analisis Akuntabilitas Penerima Manfaat pada Nonprofit Organization (NPO) Islam melalui Media Sosial (Studi Komparasi pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa)
5. Analisis dan Perhitungan SROI Beasiswa Sang Surya (Angkatan 1-2) Lazismu DIY
6. Analisis Efisiensi 8 Lembaga Amil Zakat Nasional dengan Metode Stochastic Frontier Analysis 2014-2018
7. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 112 Akuntansi Wakaf Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Analisis Pengaruh Persentase Rasio Penyaluran Dana Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah selama Masa Pandemi COVID-19
9. Analisis Potensi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112: Akuntansi Wakaf Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
10. Analisis Tingkat Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat Nasional
11. Analisis Tingkat Kesiapan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesiapan Lembaga Nazhir Wakaf dalam Pengimplementasian PSAK 112 (Akuntansi Wakaf)
12. Desain Sistem Informasi Akuntansi Berkomputer Berdasarkan PSAK 112: Akuntansi Wakaf
13. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal pada LAZIS Syuhada Yogyakarta
14. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi
15. Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Siklus Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Baitulmal Munzalan Indonesia
16. Korelasi Kinerja Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi dengan Profil Kemiskinan Provinsi Periode 2020-2024
17. Penerapan PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Mewujudkan Good Zakat Governance: Studi Kasus pada BAZNAS Sleman dan BAZNAS Kota Yogyakarta
18. Pengaruh Akuntabilitas Lembaga Filantropi Islam dan Religiusitas terhadap Intensi Berdonasi: Studi Eksperimental
19. Pengujian Intensi Nazir untuk Mengadopsi Aplikasi Sistem Akuntansi Wakaf Uang Tunai (SAWUT): Ekstensi Model UTAUT2
20. Peran Strategi Fundraising pada Kinerja Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta)

Koperasi dan Tata Kelola Koperasi, tentang tata kelola, pelaporan, dan kinerja koperasi.

1. Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Kesejahteraan Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Yogyakarta (Studi Kasus: KSU Syariah BMT Bina Ummah Yogyakarta)
2. Cooperative Governance: Evaluasi Implementasi Tata Kelola Koperasi pada Koperasi Karyawan Listrik Negara, Purwokerto, Jawa Tengah
3. Cooperative Governance: Evaluasi Penerapan Tata Kelola Koperasi Kredit pada KSP CU Dharma Prima Kita, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Cooperative Governance: Evaluasi Penerapan Tata Kelola Koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KP-RI) Bangun Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Cooperative Governance: Evaluasi Penerapan Tata Kelola Koperasi pada Koperasi Unit Desa Tani Makmur, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Cooperative Governance: Evaluasi Penerapan Tata Kelola Koperasi pada Primer Koperasi Kepolisian Resor Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Cooperative Governance: Evaluasi Penerapan Tata Kelola Koperasi Simpan Pinjam pada Kospin Jasa, Pekalongan, Jawa Tengah
8. Cooperative Governance: Evaluasi Penerapan Tata Kelola pada Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Cooperative Governance: Evaluasi Tata Kelola pada BMT Bina Ihsanul Fikri
10. Cooperative Governance: Evaluasi Tata Kelola pada Koperasi Simpan Pinjam CU Sandya Swadaya
11. Evaluasi Anggaran sebagai Alat Perencanaan, Pengendalian, dan Dasar Pemberian Insentif pada Warparpostel Koperasi Kopma UGM
12. Evaluasi Efektifitas Penerapan Balanced Scorecard sebagai Rerangka Perencanaan Strategik dan Penilaian Kinerja Koperasi “Kopma UGM”
13. Evaluasi Penerapan Manajemen Kompensasi sebagai Bagian dari Proses Pengendalian Manajemen (Studi Kasus pada Koperasi Kopma UGM)
14. Evaluasi Pengendalian Internal atas Persediaan pada Perusahaan Retail (Studi Kasus: Koperasi Sakinah)
15. Evaluasi Pengendalian Internal atas Persediaan: Studi Kasus pada Swalayan “Kopma UGM”
16. Evaluasi Pengendalian Internal Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Anugerah
17. Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Kepegawaian dan Penggajian Karyawan Berbasis COSO ICIF 2013: Studi pada Koperasi “Kopma UGM” Yogyakarta
18. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Kas Berbasis COSO ICIF 2013: Studi Kasus Koperasi Petik Kopma UGM Petik
19. Evaluasi Transaksi Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Berdasarkan Fiqih Mazhab Syafi’i Studi Kasus di KSU Mikat Al Khidmah
20. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengelolaan Koperasi Mahasiswa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Good Cooperative Governance: Evaluasi Tata Kelola Koperasi pada Koperasi Serba Usaha Karyawan PT Sarihusada Generasi Mahardhika
22. Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan terhadap Struktur Modal Koperasi Susu (Studi Empiris pada Koperasi Susu Global Menurut International Co-Operative Alliance)

Penutup

Akuntansi sektor publik cocok bagi mahasiswa yang ingin penelitiannya berdampak langsung bagi masyarakat. Data laporan keuangan pemerintah daerah tersedia di situs BPK dan DJPK, sedangkan data desa, koperasi, dan lembaga nirlaba bisa diperoleh melalui studi kasus. Topik ini juga bisa dipadukan dengan pengendalian internal, pajak daerah, atau objek penelitian seperti rumah sakit dan BUMN. Untuk jenjang S2, lihat judul tesis akuntansi sektor publik UGM. Rumpun lain bisa dilihat di halaman induk judul skripsi akuntansi UGM.

Bila Anda memerlukan pendampingan menentukan instrumen atau menyusun kerangka konsep, layanan bimbingan penulisan IDTESIS siap membantu.