HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Jember (Unej)

  1. Prinsip Kepastian Hukum Mengenai Uang Titipan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
  2. Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Perspektif Diberlakukannya Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan
  3. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Akibat Perjanjian Dengan Klausul Pembatasan
  4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  5. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Kemiskinan Nelayan Kawasan Pantai Muncar Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
  6. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy And Procurement Of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds As An Effort To Prevent Corruption)
  7. Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia
  8. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif
  9. Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris
  10. Aktualisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Rpjp Nasional)
  11. Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum
  12. Asas Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Akad Murabahah
  13. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Karya Cipta Budaya Nasional Yang Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat
  14. Makna Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris
  15. Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank
  16. Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2fm) Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (Kube))
  17. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Autentik
  18. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Dasar Kuasa Mutlak
  19. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Modal terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Pembukaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit secara Lisa

 

 

 

 

 

Prinsip Kepastian Hukum Mengenai Uang Titipan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Intisari

Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya disini Kejaksaan Negeri Jember, sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara belum sesuai dengan prinsip kepastian hukum, hal ini dikarenakan pada dasarnya ketentuan peraturan yang digunakan sebagai dasar oleh penyidik ataupun penuntut umum di dalam memerintahkan tersangka atau terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang untuk dititipkan kepada kejaksaan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya Surat Edaran (SE) dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dimaksud yaitu Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penuntutan/persidangan yang dijadikan sebagai dasar bagi pihak kejaksaan untuk memerintahkan atau dapat pula dikatakan menerima uang titipan dari pihak tersangka atau terdakwa, bukanlah dasar yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hal ini dikarenakan apabila dihubungkan dengan susunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka surat edaran tersebut bukanlah termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan. Adapun formulasi yang dibutuhkan atas pelaksanaan pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara di masa yang akan datang yaitu dapat diterapkan langkah berupa melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun peraturan perundangundangan lainnya, melalui langkah berupa memasukkan aturan pasal tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang khusus mengatur tentang kewenangan jaksa ataupun penuntut umum dalam memerintahkan tersangka atau terdakwa untuk menyerahkan uang titipan kepada penyidik ataupun penuntut umum yang diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan dari tersangka atau terdakwa itu sendiri.

Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Perspektif Diberlakukannya Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan

Intisari

Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan, apabila dihubungkan dengan prinsip lex specialis derogat legi generalis, maka perluasan dimaksud bertentangan dengan prinsip tersebut. Hal ini dikarenakan kedua undang-undang tersebut sama-sama merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila kedua undang-undang tersebut disandingkan, maka tidak ada kekhususan undang-undang yang satu terhadap undang-undang yang lain. Adanya ketentuan pasal 14 pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai dapat diterapkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap setiap pelanggaran/tindak pidana yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu, dengan syarat di dalam undang-undang tertentu tersebut telah terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, ternyata juga belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana perbankan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak terdapat pasal yang mengatur secara tegas ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan sendirinya, dengan tidak adanya pasal yang khusus mengatur ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 tersebut, maka terhadap setiap tindak pidana perbankan yang terjadi, ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, adanya formulasi yang tepat di dalam mengatur ketentuan tindak pidana perbankan di masa yang akan datang mutlak diperlukan dalam rangka untuk untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada dan supaya ke depannya konflik norma tidak timbul lagi. Ini dikarenakan dari adanya perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana perbankan atau dengan kata lain adanya penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana perbankan, sebagaimana contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, ternyata hal ini dapat memunculkan konflik norma.

Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Akibat Perjanjian Dengan Klausul Pembatasan

Intisari

Transaksi elektronik (e-commerce) menciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (paperless) dan para pihak yang melakukan transaksi dapat tidak bertemu langsung (face to face), sehingga dapat dikatakan e-commerce menjadi penggerak baru di bidang teknologi yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah, praktis, serta menghendaki kualitas yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buku III BW/KUHPerdata adalah produk hukum yang dikeluarkan pemerintah sebagai dasar hukum yang dapat digunakan dalam bertransaksi melalui media elektronik (e-commerce).

Hasil Penelitian

Hubungan antar para pihaknya didasarkan pada perjanjian baku online yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Keabsahan perjanjian baku ini tidak dipermasalahkan lagi, namun yang perlu dipermasalahkan adalah kewajaran klausul yang biasanya berat sebelah yaitu banyak memuat hak-hak pelaku usaha serta kewajiban konsumen. Tesis ini menekankan masalah pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen akibat klausul pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian baku, dan tidak jarang banyak memuat hak-hak pelaku usaha, bahkan mengalihkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungannya. Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah mengkaji dan menganalisa kekuatan mengikat perjanjian melalui media elektronik (e-contract) dengan klausul pembatasan tanggung jawab dalam hukum perjanjian Indonesia; yang kedua , untuk mengetahui dan meneliti tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik; dan ketiga, mengetahui tanggung jawab pelaku usaha akibat wanprestasi dalam kontrak elektronik jika dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability). Metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan asas hukum. Berdasarkan hasil telaah terhadap bahan hukum yang ada, di ambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama , Perjanjian melalui media elektronik dengan klausul pembatasan tanggung jawab mempunyai kekuatan mengikat dalam hukum perjanjian Indonesia. Hal ini karena sifat dari transaksi elektronik ini salah satunya adalah tidak adanya tatap muka diantara para pihaknya, maka adanya konsensus yang berarti persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dalam perjanjian sesuai Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, mengakibatkan perjanjian melalui media elektronik tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Kedua yaitu : Kerugian konsumen akibat klausul pembatasan tanggung jawab dalam transaksi elektronik yaitu dalam hal pelaku usaha membatasi tanggung jawab atas kerugian konsumen atau bahkan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum tertentu yang menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dapat digunakan untuk menganalisis pihak yang harus bertanggung jawab serta menentukan besarnya ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pihak yang menimbulkan kerugian akibat klausula pembatasan dalam kontrak elektronik. Sehingga pelaku usaha (merchant) dalam kontrak elektronik dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap timbulnya kerugian konsumen e-commerce. Ketiga : Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat diterapkan dalam transaksi elektronik untuk menentukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati (Pasal 1244 BW) maupun kerugian akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Berdasarkan prinsip tersebut maka pelaku usaha yang menimbulkan kerugian konsumen dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan pemberian kompensasi atau ganti rugi pada pihak konsumen untuk tercapainya kembali kesetaraan hak dan kewajiban para pihak. Hal tersebut masuk pada ranah keadilan korektif (remedial) yaitu berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan akibat pelanggaran kesepakatan, akan dikoreksi, dihilangkan dan berusaha membangun kembali kesetaraan. Sebagai saran dari tesis ini, yang pertama bahwa pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik mulai dari membuat perjanjian baku online dengan memperhatikan larangan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dalam menjual produk barang/jasanya; maupun pada saat barang yang dibeli konsumen dikirimkan. Konsumen juga wajib beritikad baik dalam melakukan pembayaran sehingga hak dan kewajiban masingmasing dapat terwujud dengan baik tanpa ada hambatan. Kedua ; Pelaku usaha dalam perjanjian baku online yang dibuatnya harus mencantumkan pilihan hukum yang digunakan jika terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian konsumen. Yang terakhir , Perlu dilakukan harmonisasi hukum antar negara bagi pelaksanaan transaksi elektronik untuk menentukan kebijakan dan tindakan dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan transaksi elektronik.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Intisari

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi banyak terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa. sebagai contoh 1) kasus korupsi tahun anggaran 2010 pada dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Flores timur. sebesar dan kasus korupsi Pengadaan Benih kopi (SE) Pada Direktorat Tanpahgar Ditjen Perkebunan Kementan R.I. TA 2012. Di 12 Propinsi seluas 4.600 Ha., sehingga Penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang penyabab tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE dan bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulanginya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normative (legal research) yaitu hukum sebagai norma, baik sebagai ius constituendum ataupun ius constitutum termasuk juga norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penyedia barang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun. 2010 dan perubahannya, belum ada kepastian hukum sehingga sering terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi somatic embryogenesis yang merupakan barang khusus hasil tekhnologi tingkat tinggi satu-satunya di Indonesia, selain itu tindak pidana korupsi yang bersangkutan juga disebabkan karena ada Penyalagunaan wewenang dari pejabat pemerintahan pada pengadaan bibit kopi SE berupa perbuatan pejabat yang menyimpang dari peraturan – peraturan yang berlaku, sebagian birokrasi yang tidak lagi mengindahkan beberapa prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagaimana yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga pengadaan bibit kopi SE tidak berjalan seperti yang diharapkan, oleh karena itu harus ada perbaikan dari semua lembaga baik lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Saran ditujukan kepada Pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya Pejabat Pengadaan/Pegawai Negeri untuk tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya, memperhatikan peraturan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari tindak pidana korupsi dan kepada pembuat peraturan agar lebih peka terhadap situasi yang berkembang dalam dunia teknologi serta diharapkan untuk metode penyedia barang dalam pengadaan bibit kopi SE tahun anggaran yang akan datang sudah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Kemiskinan Nelayan Kawasan Pantai Muncar Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Intisari

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang komplek dan multidimesial. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pola kemiskinan masyarakat nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola kemiskinan nelayan kawasan pantai muncar di Kecamatan Muncar. Bentuk penelitian kuantitatif deskriptif dan explanatory serta data yang diperoleh dari data primer dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan metode simple random sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Variabel terikat (kemiskinan nelayan) dan variabel bebas faktor-faktor yang terdiri dari Tingkat Pendidikan (X1), Tingkat Kinerja (X2), Sumber Daya Alam (X3), Lapangan Pekerjaan (X4), Modal Kerja (X5) dan Jumlah Beban Keluarga (X6).

Hasil Penelitian

Hasil studi menunjukan bahwa Pola kemiskinan subsistensi menunjukkan nelayan berpenghasilan >Rp.1.500.000/ bulan, jam kerja >12 jam/ hari, bentuk rumah angkring/ papan mencapai 35,63% serta 16.10% dari 6 pola. Pola perlindungan menunjukkan lingkungan kumuh dan tempat tinggal sewa mencapai 19% dan 33.13% serta 17.37% dari 6 pola. Pola pemahaman menunjukkan nelayan yang tamat SD dan hanya memiliki ketrampilan nelayan mencapai 21.17% serta 16.85% dari 6 pola. Pola partisipasi menunjukkan nelayan bekerja sebagai pencuci perahu dan tidak ikut organisai masyarakat mencapai 22.75% serta 14.86% dari 6 pola. Pola identitas menunjukkan nelayan tidak bermitra, kurang bersosial dan memiliki sifat tertutup mencapai 39.33% serta 15.57% dari 6 pola. Pola kebebasan menunjukkan nelayan yang terpaksa dan menggangap berbahaya mencapai 8% serta 19.25% dari 6 pola. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan terdiri dari Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh 09,01% menggambarkan nelayan berpendidikan sampai SLTP. Faktor lain berpengarug signifikan seperti Tingkat Kinerja 24,50% menggambarkan nelayan semangat bekerja sesuai kemampuan. Sumber Daya Alam 49,49% menggambarkan hasil tangkap ikan cukup. Lapangan Pekerjaan berpengaruh paling dominan 86,82% menggambarkan tersedia pekerjaan sebagai buruh nelayan atau pabrik ikan. Modal Kerja -21,32% menggambarkan nelayan bermodalkan sendiri. Jumlah Beban Keluarga 73,00% menggambarkan tanggungan keluarga sebanyak 1-6 orang. Sedangkan penelitian terdahulu faktorfaktor yang mempengaruhi pola kemiskinan dilihat dari kehidupan individu, kultur, struktur sosial, lahan pertanian yang sempit, kesenjangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan modal kerja yang kecil, serta pengangguran tinggi.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy And Procurement Of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds As An Effort To Prevent Corruption)

Intisari

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi banyak terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa. sebagai contoh 1) kasus korupsi tahun anggaran 2010 pada dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Flores timur. sebesar dan kasus korupsi Pengadaan Benih kopi (SE) Pada Direktorat Tanpahgar Ditjen Perkebunan Kementan R.I. TA 2012. Di 12 Propinsi seluas 4.600 Ha., sehingga Penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang penyabab tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi SE dan bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulanginya.

Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normative (legal research) yaitu hukum sebagai norma, baik sebagai ius constituendum ataupun ius constitutum termasuk juga norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penyedia barang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun. 2010 dan perubahannya, belum ada kepastian hukum sehingga sering terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit kopi somatic embryogenesis yang merupakan barang khusus hasil tekhnologi tingkat tinggi satu-satunya di Indonesia, selain itu tindak pidana korupsi yang bersangkutan juga disebabkan karena ada Penyalagunaan wewenang dari pejabat pemerintahan pada pengadaan bibit kopi SE berupa perbuatan pejabat yang menyimpang dari peraturan – peraturan yang berlaku, sebagian birokrasi yang tidak lagi mengindahkan beberapa prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sebagaimana yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga pengadaan bibit kopi SE tidak berjalan seperti yang diharapkan, oleh karena itu harus ada perbaikan dari semua lembaga baik lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Saran ditujukan kepada Pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya Pejabat Pengadaan/Pegawai Negeri untuk tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya, memperhatikan peraturan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari tindak pidana korupsi dan kepada pembuat peraturan agar lebih peka terhadap situasi yang berkembang dalam dunia teknologi serta diharapkan untuk metode penyedia barang dalam pengadaan bibit kopi SE tahun anggaran yang akan datang sudah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia

Intisari

Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB tersebut ada dua pilihan yang dapat ditempuh Indonesia, yaitu menyerahkan permasalahan ini pada Mahkamah Internasional (merupakan organ utama peradilan PBB yang berkedudukan di Peace Palace, Den Haag) atau mengadili sendiri di dalam negeri. Berbagai macam tekanan dan ancaman memperkuat kecurigaan bahwa pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional memang sarat dengan muatan politis. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap objektivitas sistem peradilan Internasional yang ada pada lembaga pengadilan yang dibentuk di bawah naungan PBB.

Hasil Penelitian

Untuk menghindari diadilinya pelaku pelanggaran HAM ditingkat internasional, kemudian Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 (UU HAM 1999) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU PHAM 2000) untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, khususnya penyikapan mengenai resolusi 1264 PBB. UU HAM 1999 merupakan undang-undang yang merupakan landasan hukum untuk melindungi HAM baik HAM di bidang ekonomi, sosial maupun HAM bidang politik. Sedangkan UU PHAM 2000 merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi penegakan HAM terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lahirnya UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 lebih banyak karena pertimbangan politis. Masih jauh dari niatan penegakan supremasi hukum yang sebenar-benarnya. Undang-undang ini lahir terlalu tergesa-gesa, mengingat begitu kerasnya tekanan dunia internasional atas pelanggaran HAM berat di Timor Timur, bahkan Komisi HAM PBB pada waktu itu mendesak dibentuknya tim internasional pencari fakta atas kerusuhan Timor Timur. Pemerintah sangat kewalahan menghadapi tekanan Internasional tersebut. UU PHAM 2000 dibentuk dengan tujuan membentuk Pengadilan HAM (PHAM) yang bertugas memelihara dan mempertahankan perlindungan HAM di Indonesia dan merupakan lembaga peradilan satu-satunya untuk memeriksa dan memutus kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang ini juga meletakkan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya undang-undang ini (tanggal 23 Nopember 2000) atau di masa lampau dengan mekanisme melalui PHAM Ad Hoc, sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM setelah undang-undang ini diberlakukan, melalui mekanisme PHAM permanen. Polemik penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau berdasarkan undang-undang ini terletak pada prosedurnya di mana pembentukan PHAM Ad Hoc harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kepada Pemerintah dengan sekaligus menetapkan untuk kasus yang terjadi dimana (locus delicti) dan untuk waktu kejadian yang mana (tempus delicti). Pertimbangan penetapan PHAM Ad Hoc melalui prosedur politik tersebut ialah bahwa, pemberlakuan hukum untuk masa lampau bertentangan dengan asas universal yaitu Non-Retroactivity Principle (asas legalitas) dan pemberlakuan berlaku surut tersebut memerlukan dukungan politis dari DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia di tingkat Pusat. Namun keikutsertaan lembaga tersebut bukan untuk menetapkan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran HAM berat akan tetapi untuk menetapkan pembentukan PHAM Ad Hoc untuk locus delicti tertentu dan tempus delicti tertentu. Penerapan asas retroaktif bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ”…hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” dan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Salah satu konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana. Ketentuan UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 yang mengatur mengenai asas retroaktif tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 UU HAM 1999 dan Pasal 43 UU PHAM 2000. Sehubungan dengan itu, penelitian mengenai penerapan asas retroaktif dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 bertujuan untuk mengetahui dasar diterapkannya asas retroaktif dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 serta menganalisa asas retroaktif tersebut yang dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia penerapan asas retroaktif tidak diperkenankan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 28I ayat (1), tetapi sampai saat ini asas retroaktif bisa diterapkan dengan mengacu pada UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000. Penuangan asas retroaktif dalam penjelasan pasal 4 UU HAM 1999 yang bertentangan dengan dengan materi muatan dalam pasal 4 UU HAM 1999 juga tidak sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan penjelasan pasal 4 UU HAM 1999 merupakan dasar diaturnya pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus-kasus yang terjadi sebelum lahirnya UU PHAM 2000, hal ini tertuang dalam pasal 43 UU PHAM 2000. Jadi selain bertentangan dengan UUD 1945 penerapan asas retroaktif dalam UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 tidaklah sesuai dengan tekhnik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 10 Tahun 2004. Untuk itu penerapan Asas retroaktif pada UU HAM 1999 dan UU PHAM 2000 hendaknya segera direvisi oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi (membentuk undang-undang) yaitu DPR bersama Presiden.

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif

Intisari

Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran sejarah, pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada Tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi dimaknai sebagai kumpulan gagasan-gagasan, Ide-Ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmen untuk melaksanakannya

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut Pancasila merupakan dasar negara. Merongrong Pancasila berarti merongrong consensus dasar segenap bangsa dan Negara Indonesia yang beraneka ragam itu dan bertekad membangun masyarakat bersama kearah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi maupun dasar negara, sebenarnya merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ultimate, definitf dan final Pengakuan secara yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni Tahun 1945 dan bersumber dari pidato Presiden Soekarno telah dinyatakan dalam surat keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Keppres Nomor 24 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo, pada pokoknya berisikan penetapan yaitu: Menetapkan tanggal 1 Juni Tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila, tanggal 1 juni merupakan hari libur Nasional, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Sementara dalam bagian konsiderans Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni Tahun 1945 yang di sampaikan dalam pidato Soekarno,

Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris

Intisari

Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terdapat ketidakjelasan norma yang lingkup cakupannya lebih luas sebagaimana pengesahan kecocokan fotokopi yang dilakukan oleh pejabat publik yang lingkupnya hanya sebatas pengesahan fotokopi terhadap surat atau dokumen yang dikeluarkannya. Ketidakjelasan nama sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut UUJN akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut maka dari segi pengertian Yuridish akan menjadi suatu perangkat hukum yang menimbulkan multitafsir. Dengan demikian pengesahan kecocokan fotokopi oleh notaris sesuai dengan surat aslinya seharusnya dapat memberikan kejelasan pemahaman tentang bagaimana cara pencocokan dan surat apa saja yang bisa dilakukan pengesahan pencocokan oleh notaris.

Aktualisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Rpjp Nasional)

Intisari

Pasca reformasi pada tahun 1998 menimbulkan perubahan dari segala struktur yang ada di Indonesia seperti perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan ini terjadi setelah adanya amademen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum

Intisari

Dewasa ini perbuatan melakan hukum sering ditemukan dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam pembuatan akta notaris terdapat pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut dan tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak. Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuat oleh notaris yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum dan bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain apakah notaris dapat dituntut pertanggungjawaban atas akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya, apakah akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya dapat menyebabkan batalnya akta waris tersebut dan bagaimana status hukum harta waris yang telah dialihkan setelah adanya akta waris yang cacat hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini yaitu (1) Pertanggungjawaban Notaris atas akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaiknya adalah notaris dikenai Sanksi berdasarkan pasal 16 Pasal (11), (12) dan (13) UUJN. Menurut Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut dikarenakan bahwa notaris yang bersangkutan sudah dianggap lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. (2) Akta waris yang dibuat tanpa melibatkan salah satu ahli waris karena alasan tidak cakap hukum yang pada kenyataannya terbukti sebaliknya ditinjau dari keabsahan akta waris adalah batal demi hukum. Jika akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan palsu, maka status kepastian hukum atas akta tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Diperlukan adanya pengajuan gugatan perdata ke pengadilan terlebih dahulu dari para pihak yang merasa dirugikan untuk membatalakan status akta. Putusan pengadilan yang menentukan status hukum terhadap akta dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (3) Status hukum harta waris yang telah dialihkan setelah adanya akta waris yang cacat hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dikarenakan akta waris yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahkan termasuk dalam kategori melawan hukum karena berdasarkan keterangan palsu.

Asas Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Akad Murabahah

Intisari

Penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktivitas transaksi keuangan antar umat didasarkan pada aturan-aturan syariah sudah cukup lama diperjuangkan oleh umat islam di indonesiadan diharapkan eksis dalam pembangunan ekonomi. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian pembiayaan di perbankan syariah pada umumnya menggunakan perjanjian akad murabahhah, mudharabah dan musyarakah. Diantara ketiga akad tersebut, akad murabahah merupakan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah secara nasional mencapai 59,70 % dari jumlah pembiayaan. Keunggulan pembiayaan ini bahwa nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya, disamping pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Dalam pembiayaan murabahah juga menggunakan unsur dhomman bagi pihak yang mengajukan pembiayaan, meskipun secara teori tidak diperlukan dhomman karena ketentuan awal bank syariah menggunakan sistem kepercayaan. Dalam praktiknya dilapangan terdapat beberapa kasus pada nasabah perbankan syariah yang tidak dapat melunasi hutang, sedangkan proses lelang atas jaminan hak tanggungan terkesan sulit dilakukan bahkan pokok perkara dipengadilan menyatakan tidakan lelang merupakan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain mengenai Asas perlindungan hukum terhadap Bank Syariah sebagai Pemberi Pembiayaan dalam penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan pada akad pembiayaan murabahah, Akibat hukum terhadap objek hak tanggungan saat mitra penerima atau nasabah pembiayaan murabahah melakukan wanprestasi dan Konstruksi Hukum Kedepan Mengenai Pengaturan Penggunaan Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Agar Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Sebagai Pemberi Pembiayaan.

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyususnan tesis ini yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach ), dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, tersier dan bahan non hokum Kesimpulan dari tesis ini yaitu Asas perlindungan hukum terhadap Bank Syariah sebagai Pemberi Pembiayaan dalam penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan pada Akad pembiayaan murabahah didasari pada Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwasanya jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Dalam kelayakan penyaluran dana, perbankan syariah berpedoman pada Pasal 23 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu; “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”. Akibat hukum terhadap objek Hak Tanggungan saat mitra penerima pembiayaan atau nasabah murabahah melakukan wanpretasi adalah Bank Syariah sebagai pemberi pembiayaan pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan secara paksa dengan bantuan Pengadilan Agama, yakni dengan cara menjual melalui pelelangan umum. Disamping itu Bank Syariah dapat juga melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan melalaui Kantor Pelayanan Kas Negara Dan Lelang (KPKNL) dengan cara mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kas Negara Dan Lelang (KPKNL). Eksekusi terhadap barang jaminan tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam menangani pembiayaan macet, sebelumnya Bank Syariah telah melakukan beberapa upaya pendekatata (persuasif) sesuai dengan kaidah dan konsep syariat islam. Sedangkan Konstruksi kedepan mengenai pengaturan penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan dalam Akad pembiayaan murabahah agar memberikan perlindungan hukum terhadap bank syariah sebagai pemberi pembiayaan adalah membuat pengaturan mengenai penggunaan lembaga jaminan hak tanggungan untuk menjamin hutang penerima pembiayaan/nasabah pada perbankkan syariah secara tegas, konsiten dan komprehensif, karena selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur khusus untuk itu, atau perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang baru lebih berkonsep pada prinsip islam, dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, dalam hal ini Perbankan Syariah sebagai pemberi pembiayaan dan masyarakat yang menjadi penerima pembiayaan. Saran dari tesis ini yaitu diharapkan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan eksekusi yang merupakan terobosan dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan penting pula eksekusi dibuat suatu cabang Ilmu Hukum Eksekusi tersendiri, karena selama ini hukum eksekusi yang ada merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata. Ada beberapa hal yang perlu dipertegas dan diperjelas mengenai pasal?pasal yang berkaitan dengan eksekusi Hak Tanggungan, agar dalam pelaksanaannya tidak salah tafsir bagi pihak pihak yang berkaitan dalam proses eksekusi tersebut sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan mudah dan pasti dan diharapkan dengan biaya yang rendah dan waktu yang singkat. Diharapkan agar pemerintah segera menyusun Undang-Undang Jaminan Bank Syariah untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Bank Syariah maupun Nasabah. Disamping itu pula agar kedepannya juga bisa memberikan aturan tentang hukum kepailitan, hukum lelang yang berlandaskan syariah pada opersional Bank Syariah di Indonesia, karena Tidak dapat dipungkiri bahwasanya beberapa ketentuan dalam Bank Syariah sampai saat ini tidak bisa terlepas dari ketentuan perbankan pada umumnya

Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Karya Cipta Budaya Nasional Yang Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat

Intisari

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum karya cipta budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat, yang berujung pada kesimpulan, antara lain dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum ialah dikareanakan para pencipta suatu karya cipta memerlukan kepastian dan perlindungan hukum sebagai sarana yang dapat melindungi hak-hak yang terdapat pada karya cipta yang telah mereka hasilkan. Hak-hak tersebut bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan lebih jauh, ada hak-hak yang berkaitan dengan masalah moral, yakni hak-hak terkait kekuasaan pencipta suatu karya cipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan yang telah di hasilkan. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa masih lemah, dalam artian kurang spesifik dalam mengatur ketentuanketentuan dalam hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. upayaupaya negara dalam hal memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral perlu terus digalakkan, sehingga tercipta suatu kondisi dimana perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta budaya nasional benarbenar bisa dikatan bisa memberikan proteksi penuh dari pelanggaran-pelanggaran yang mugkin terjadi.

Makna Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris

Intisari

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf (a) menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal ini menyebabkan kekaburan norma mengenai dalam hal apa kepailitan diberlakukan kepada seorang Notaris karena dalam Penjelasan Pasal 12 huruf (a) UU Jabatan Notaris hanya mengatakan cukup jelas. Kepailitan adalah lembaga penyelesaian sengketa utang piutang. Syarat utama pernyataan pailit adalah adanya debitor yang memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan memiliki sedikitnya dua orang kreditor. Sedangkan Notaris adalah sebuah jabatan yang diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dimana dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian yang melahirkan hubungan hukum debitor dan kreditor sebagaimana syarat kepailitan. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan menganalisa makna penyataan pailit sebagai alasan pemberhentian tidak hormat terhadap notaris, mengetahui dan menganalisa kepailitan terhadap jabatan Notaris, menganalisa dan menemukan konsepsi kedepan tentang pemberhentian Notaris dengan alasan dinyatakan pailit. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier/non hukum. Kesimpulan dari dari tesis ini adalah makna kepailitan Notaris dalam Pasal 12 huruf (a) UU Jabatan Notaris terdapat ketidakjelasan norma mengenai dalam kapasitas apa seorang Notaris dinyatakan pailit sebagai alasan pemberhentian tidak hormat. Sedangkan Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum debitor dan kreditor. Dengan adanya ketidakjelasan norma tersebut, menyebabkan multi tafsir mengenai penerapan kepailitan terhadap Notaris. Hubungan hukum debitor dan kreditor yang didasari adanya perjanjian kontraktual antara Notaris dengan pihak lain ini yang melahirkan hubungan hukum debitor dan kreditor sehingga Notaris dapat dikonstruksi sebagai debitor dalam kepailitan, hubungan ini terjadi dalam kapasitas Notaris sebagai orang pribadi yang tidak dalam kapasitasnya menjalankan wewenangnya sebagai Notaris. Syarat utama kepailitan diantaranya adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang yang jatuh tempo adalah jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan sedangkan utang. dapat ditagih adalah utang yang mengalami percepatan penagihannya berdasarkan perjanjian. Oleh karenanya, utang dalam perkara kepailitan seharusnya adalah utang yang lahir karena perjanjian. Dalam hal Notaris dinyatakan pailit sebagai orang pribadi yang tidak terikat kewajiban dan larangan jabatan, maka UU Jabatan Notaris tidak mengikat terhadap Notaris tersebut. Sedangkan tuntutan ganti kerugian, bunga dan biaya yang disebabkan oleh kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 84 UU Jabatan Notaris, diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Umum dengan berpijak pada Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan berdasarkan onrechtmatigedaad tidak dapat diselesaikan melalui permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, tuntutan terhadap Notaris lahir dari hubungan hukum perikatan karena undang-undang. UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memisahkan antara jabatan dengan orang yang menjalankan jabatan tersebut. Hal ini berdasarkan konstruksi bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari suatu penggajian atas suatu jabatan, honorarium,uang pensiun adalah harta kekayaan yang harus dipisahkan dari boedel pailit sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dipailitkan karena, pertama, Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, kedua, jabatan Notaris bukan bidang perniagaan. Terhadap Pasal 12 huruf (a) UU Jabatan Notaris yang mengabaikan asas keadilan terhadap Notaris, maka seyogyanya pasal tersebut dihapus. Notaris yang dinyatakan pailit sepatutunya diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses kepailitan tersebut berlangsung dan belum diakhiri atau belum mendapat rehabilitasi dari Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus permohonan pailit Notaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yakni, diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk dapat menghapuskan Pasal 12 huruf (a) UU Jabatan Notaris agar tercipta kepastian hukum serta keadilan bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Seharusnya, Notaris yang dinyatakan pailit diberhentikan sementara dari jabatannya selama masa kepailitan itu berlangsung sehingga apabila kepailitan tersebut telah dinyatakan berakhir dan Notaris yang bersangkutan telah memperoleh rehabilitasi maka Notaris tersebut dapat menjalankan kembali jabatannya sebagaimana sebelum terjadi kepailitan.

Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Intisari

Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan bagi semua pihak yang akan terikat pada perjanjian itu, salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang cepat adalah dengan mempersiapkan lebih dahulu naskah perjanjian yang akan digunakan untuk kegiatan transaksional. Pembakuan perjanjian kredit bagi para pengusaha merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien, praktis, cepat, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan pada satu pilihan menerima atau menolak (take it or leave it). Perjanjian baku adalah suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaan, setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak yang lain. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan memahami perjanjian kredit perbankan antara kreditur dan debitur terhadap prinsip-prinsip keseimbangan, mengetahui dan memahami klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan terhadap prinsip-prinsip keseimbangan, dan pengaturan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan yang mencerminkan prinsip keseimbangan dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank selaku pengguna jasa perbankan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari tesis ini bahwa perjanjian kredit perbankan kurang mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dapat mencapai keadilan dan mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang, sering kali dijumpai klausulaklausula yang timpang karena perjanjian-perjanjian kredit dengan pencantuman klausula baku yang lebih banyak mengatur kewajiban-kewajiban debitur daripada secara seimbang mengatur juga kewajiban-kewajiban bank. Prinsip kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian memberikan kontribusi terhadap posisi dominan kreditur dalam menentukan materi suatu perjanjian kredit perbankan. Klausula baku dalam kredit perbankan cenderung memposisikan kreditur lebih dominan dibandingkan posisi debitur, untuk itu dapat dikatakan bahwa klausula baku yang diperjanjikan oleh perbankan belum mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan. Hal ini dikarenakan tidak ada posisi tawar untuk salah satu pihak xiv dalam perjanjian kredit. Penyusunan kontrak untuk memberikan dasar hukum bagi para kontraktan yang dibuat dalam bingkai atau rambu-rambu aturan main setiap transaksi bisnis sebagai batu uji untuk mengukur eksistensi kontrak yang bersangkutan untuk mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Perjanjian-perjanjian kredit bank banyak mengandung klausula-klausula yang memberatkan debitur, yakni memuat klausula-klausula yang tidak wajar dan tidak adil, dengan menyalahgunakan keadaan debitur. Hal demikian terjadi karena secara ekonomis dan psikologis kedudukan bank sangat kuat dan tidak seimbang dengan debitur pada saat penandatanganan pemberian kredit. Posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak perlu diintervensi otoritas tertentu (Pemerintah) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah apabila terjadi bargaining position yang tidak seimbang. Pembaharuan hukum dan pembentukan hukum harus melihat ke depan untuk memprediksi kemungkinankemungkinan yang terjadi pada waktu akan datang seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat. Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai standarisasi dalam perjanjian kredit perbankan sebagai panduan dalam melakukan transaksi perjanjian kredit untuk mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Pada perjanjian kredit perbankan dapat dilihat masih adanya posisi yang lebih dominan dari salah satu pihak. Pada awal pembuatan kontrak posisi bank sangat kuat. Seharusnya sejak awal sampai akhir posisi para pihak harus dibuat dalam bingkai aturan main secara proporsional dan berimbang, baik dalam hal hak maupun kewajiban para pihak. Saran bagi pelaku usaha perbankan seharusnya mengindahkan atau menyesuaikan ketentuan Pasal 18 UUPK. Pengaturan prinsip keseimbangan sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian sejalan dengan adanya prinsip keseimbangan yang terdapat dalam UUPK yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Sementara bagi calon debitur sebelum menandatangani isi perjanjian kredit perbankan sebaiknya mempelajari isi perjanjian dan bila perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada seorang konsultan hukum yang menguasai bidang perbankan. Dan perlu mengoptimalkan peran dan fungsi OJK maupun BPSK dalam melakukan pengawasan pemberlakuan perjanjian baku di sektor perbankan. Terkait itu pula perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai standarisasi dalam perjanjian kredit perbankan sebagai panduan dalam melakukan transaksi perjanjian kredit perbankan untuk mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang dalam hal perjanjian baku yang dilakukan oleh perbankan. Kata Kunci: Prinsip Keseimbangan, Perjanjian, Kredit Perbankan, Debitur, dan Perlindungan Hukum.

Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu secara umum pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Balung Kabupaten Jember yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai pelaksana program bisa dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dari bisa diatasinya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember selaku pelaksana dan penanggung jawab program KUBE dalam mengawal pelaksanaan program ini. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya jumlah bantuan dana yang diperuntukkan untuk penerima bantuan program KUBE, proses penyuluhan keterampilan berusaha kepada masyarakat penerima bantuan KUBE yang dilakukan oleh pihak dinas sosial berkesinambungan, proses pendampingan sebagai salah satu instrument penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dari setiap kelompok penerima bantuan cukup efektif, hal ini tampak dari adanya pendampingan khusus dari setiap kecamatan untuk program KUBE.

Efektivitas Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2fm) Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Kelompok Usaha Bersama (Kube))

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris bahkan adanya dugaan dalam akta tersebut terdapat keterangan palsu. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik, mengkaji dasar Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pertanggungjawaban notaris dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan memberikan bentuk perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pertimbangan hakim (ratio decidendi). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Autentik

Prinsip Peralihan Hak Atas Tanah Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli hak atas tanah harus memenuhi prinsip syarat materiil yang tertuju pada subyek dan obyek yang akan diperjual belikan. Pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan berwenang untuk menjual hak atas tanah dan prinsip syarat formil yaitu meliputi formalitas transaksi jual beli tersebut. Formalitas tersebut meliputi akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli serta pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, proses jual beli tanah hanya dapat dilakukan atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, artinya obyek tanah yang disahkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, pembeli dapat mengetahui bahwa penjual adalah orang atau pihak yang berhak dan sah menurut hukum untuk menjual.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Dasar Kuasa Mutlak

Pada perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis kasus yang terjadi Junaidi dengan Sukamto Handoko yang pada awalnya adalah tentang kerjasama dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit seluas ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pada kerjasama tersebut, perjanjian kerjasama hanya terjadi secara lisan saja. Pada bulan Februari 2011, Junaidi telah mengeluarkan modal sebesar ± Rp409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Modal yang telah dikeluarkan Junaidi sudah banyak, Junaidi pun meminta kepada Sukamto Handoko agar kesepakatan secara lisan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang mana draftnya telah Junaidi siapkan dan berikan kepada Sukamto Handoko untuk dikoreksi.. Hal ini juga dimaksudkan menjadi Legal Problem apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 3 (tiga) yaitu : Pertama, Apakah Perjanjian kerjasama secara lisan mempunyai kekuatan mengikat para pihak Kedua, Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik modal dalam perjanjian kerjasama dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit secara lisan yang dapat memberikan kepastian hukum. Ketiga, Bagaimana dasar ratio decidendi putusan hakim perjajian kerjasama pemilik modal yang dilakukan secara lisan. Metode pada penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang, pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui memahami dan menguraikan perjanjian kerjasama dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit secara lisan telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, untuk mengetahui memahami dan menguraikan perjanjian kerjasama secara lisan mempunyai kekuatan mengikat para pihak, untuk mengetahui memahami dan menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik modal dalam perjanjian kerjasama dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit secara lisan yang dapat memberikan kepastian hukum Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Kekuatan hukum mengikatnya perjanjian kerjasama secara lisan terhadap para pihak juga harus melihat pada moral antara indvidu dan asas kepercayaan serta kejujuran antar pihak dalam melakukan perbuatn hukum, perjanjian lisan tersebut diakui keberadaannya atau eksistensinya oleh Penggugat maupun Tergugat namun ada ketidak sesuaian poin-poin atau isi dari perjanjian tersebut, karena pihak Tergugat menyangkal isi perjanjian sebagaimana Penggugat sampaikan di sidang pengadilan. Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik modal dalam perjanjian kerjasama dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit secara lisan adalah dengan mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang tentunya harus didukung oleh bukti yang kuat atas apa yang didalilkan dalam gugatan. Sangat jelas bahwa perjanjian lisan merupakan kesepakatan tidak tertulis antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, antara kedua belah pihak tidak tercipta adanya “kesepakatan” yang merupakan syarat sahnya perjanjian karena masing-masing pihak telah mengabaikan hal-hal yang menjadi kewajiban. Dan sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat. Ketiga, Perjanjian lisan mempunyai konsekwensi kekuatan hukum yang mengikat yang diikuti perlindungan hukum bagi para bagi para pihak tentunya kepada syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPer. Demikian halnya dengan perjanjian lisan juga mempunyai konsekwensi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bahkan dapat menjadi batal demi hukum manakala perjanjian lisan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian maupun tidak adanya kesesuaian atau kesepakatan terhadap isi perjanjian yang disangkal oleh salah satu pihak. Berdasarkan dari hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain ; Pertama, Hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian dan melihat moral serta asas kepercayaan serta kejujuran antar individu, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. Demikian halnya dengan perjanjian lisan. Kedua. Hendaknya pihak penggugat dapat mempersiapkan bukti-bukti yang baik dan kuat sehingga dapat menguatkan gugatannya di pengadilan. Demikian halnya dengan tergugat dapat mempersiapkan bukti-bukti di persidangan untuk menyangkal gugatan di persidangan untuk membuktikan ia tidak bersalah melakukan wanprestasi.Oleh karena itu, pemahaman hak dan kewajiban serta pelaksanaannya dengan baik dan benar akan membawa keseimbangan perjanjian bagi kedua belah pihak. Ketiga, Hendaknya pada semua masyarakat agar terlebih berhati – hati dalam melakukan perbuatan hukum, akan baiknya dituangkan dalam bentuk tulisan dan lebih berfikir lagi dalam melakukan kesepakatan secara lisan.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by