Contoh Judul Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Jember (Unej) per Bidang

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember (Unej) menghasilkan tesis dengan ciri yang mudah dikenali. Banyak judulnya diawali kata “Prinsip” atau “Asas”, dan sebagian besar memakai penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Halaman ini mengelompokkan 17 contoh judul tesis ilmu hukum Unej ke dalam empat bidang. Setiap judul disertai ringkasan singkat isu hukum dan pendekatannya.

Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi

1. Prinsip Kepastian Hukum mengenai Uang Titipan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Menguji dasar hukum penerimaan uang titipan oleh kejaksaan, yang selama ini bersandar pada surat edaran, bukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
2. Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Perspektif Diberlakukannya Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana Perbankan. Membahas konflik norma ketika dua undang-undang khusus sama-sama dapat diterapkan pada satu perbuatan. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.
3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Menelaah celah aturan pengadaan barang khusus berteknologi tinggi yang membuka peluang korupsi.
4. Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dan bentuk perlindungan hukum bagi notaris ketika keterangan para pihak ternyata palsu.

Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia

5. Penerapan Asas Retroaktif dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. Menguji ketegangan antara asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat dan larangan berlaku surut dalam Pasal 28I UUD 1945.
6. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara dalam Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif. Menelaah sejauh mana nilai Pancasila tercermin dalam pembentukan UU Pemilu.
7. Aktualisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Mengkaji peran DPD pasca-amandemen UUD 1945 dalam legislasi yang menyangkut daerah.

Kenotariatan dan Agraria

8. Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi oleh Notaris. Membahas kekaburan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Jabatan Notaris tentang dokumen apa saja yang boleh disahkan.
9. Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris karena Alasan Tidak Cakap Hukum. Menguji keabsahan akta, tanggung jawab notaris, dan status harta waris yang telanjur dialihkan.
10. Makna Kepailitan sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris. Mengkritisi Pasal 12 huruf a UU Jabatan Notaris dan mengusulkan pemberhentian sementara sebagai pengganti pemberhentian tidak hormat. Memakai pendekatan perbandingan.
11. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah dengan Dasar Kuasa Mutlak. Menelaah syarat materiil dan formil peralihan hak atas tanah dalam PPJB.

Hukum Perdata, Bisnis, Perbankan, dan Kekayaan Intelektual

12. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik akibat Perjanjian dengan Klausul Pembatasan. Mengkaji kekuatan mengikat kontrak elektronik baku dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE.
13. Asas Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah dengan Akad Murabahah. Membahas penggunaan hak tanggungan dalam akad murabahah dan eksekusinya ketika nasabah wanprestasi.
14. Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank. Menilai klausula baku perjanjian kredit yang cenderung memberatkan debitur.
15. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Modal terhadap Perjanjian Kerja Sama dalam Pembukaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit secara Lisan. Menguji kekuatan mengikat perjanjian lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dengan analisis pertimbangan hakim.
16. Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Karya Cipta Budaya Nasional yang Sudah Menjadi Milik Publik. Menelaah kelemahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui.

Pola dan Peluang Penelitian Lanjutan

Dari daftar ini terlihat tiga pola. Isu hukum dirumuskan sebagai persoalan asas atau prinsip. Penelitian normatif mendominasi. Banyak tesis diakhiri usulan pengaturan di masa depan (ius constituendum). Beberapa judul bisa diperbarui karena aturannya sudah berubah:

• Kajian pengadaan barang dan jasa kini perlu merujuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
• Kajian kontrak elektronik kini dapat dikaitkan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• Kajian tindak pidana perlu memperhatikan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Panduan menyusun proposalnya ada di artikel proposal penelitian hukum.

Katalog Judul Tesis Hukum yang Lebih Lengkap

• Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum UGM, dengan 1.575 judul per bidang
• Daftar Judul Tesis Hukum Unissula per Bidang Kajian, termasuk rumpun tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi
• Daftar Judul Tesis Magister Kenotariatan UGM per Topik
• Daftar Judul Tesis Hukum Tata Negara UGM per Subtopik
• Daftar Judul Skripsi dan Tesis Hukum Perdata, Agraria, dan Kenotariatan
• Daftar Judul Skripsi dan Tesis Kekayaan Intelektual, Teknologi, dan Industri Kreatif

Jika Anda sedang menyusun tesis hukum dan butuh teman diskusi, lihat layanan jasa pembuatan tesis hukum.