- Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Melalui Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang
- Aspek Yuridis Perolehan Kadaver Untuk Keperluan Pendidikan Di Bidang Ilmu Kedokteran
- Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Broiler) Pada Program Kemitraan Usaha
- Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E – Commerce Di Indonesia
- Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Lelang Dengan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)
- Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di Pt Bank Haga Cabang Semarang
- Perjanjian Antarabangsa Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Domestik: Kajian Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Folklore Di Indonesia
- Kedudukan Hak Cipta Terhadap Diskursus Prismatik Pancasila
- Pengaruh Debt To Equity Ratio, Insider Ownership, Size Dan Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2007)
- Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika
- Penegakkan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tidak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/ 2012/Pn.Pp)
- Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bpr Di Wilayah Kerja Bi Semarang)
- Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
- Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara
- Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia
- Proses Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Demak
- Analisis Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sumber Air Panas Alam Cagar Alam Guci Kabupaten Tegal
- Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara
Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Melalui Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang
Intisari
Dalam rangka menciptakan situasi berlalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan Kepolisian lalu lintas yang bersifat preventif edukatif berupa penjagaan, patroli dan pengaturan lalu lintas pada jam – jam tertentu serta kegiatan penindakan represif berupa penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi pengendara kendaraan bermotor agar tidak melanggar peraturan lalu lintas di jalan.Untuk lebih memfokuskan lagi tentang tilang maka penulis meneliti lebih jauh mengenai “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Melalui Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di wilayah Hukum Kabupaten Semarang”.
Pendekatan Penelitian
Adapun permasalahan dalam tesis ini pertama bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana melalui tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang saat ini kedua bagaimana proses penegakan hukum pidana melalui tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang akan datang.Sedangkan untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan dan proses penegakan hukum melalui tilang di Kabupaten Semarang di masa sekarang dan yang akan datang.
Metode Penelitian
Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan pedekatan yuridis empiris. Sedangkan data diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara analitis dan deskriptif. Tilang merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang memiliki sanksi pidana dimana didalam pelaksanaannya saat ini di wilayah hukum Kabupaten Semarang sangatlah jauh dari harapan untuk membuat tertib dan teraturnya lalu lintas di Kabupaten Semarang. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pelanggaran yang di tilang sangatlah banyak, namun putusan denda tilang yang dikenakan sangatlah kecil. Dimana hal tersebut sangatlah ironis jika akan menciptakan suatu efek jera bagi para pelanggar lalu lintas. Proses penegakan hukum pidana melalui tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang akan datang yaitu dengan mengharuskan semua pelanggar lalu lintas untuk ikut dan hadir dalam sidang di Pengadilan, menambah hari sidang, dan menerapkan penjatuhan denda maksimal atau paling tidak mendekati maksimal bagi setiap jenis pelanggaran lalu lintas jalan serta menggunakan model penegakan hukum melalui tilang dengan memanfaatkan tehnologi yang berkembang yaitu electronic traffic law enforcement (E-TLE).
Aspek Yuridis Perolehan Kadaver Untuk Keperluan Pendidikan Di Bidang Ilmu Kedokteran
Intisari
Dalam dunia pendidikan kedokteran, mayat sangat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan untuk keperluan mahasiswa kedokteran dalam mempelajari tubuh manusia. Mayat yang digunakan untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran ini sering juga disebut kadaver. Perolehan kadaver itu sangat menarik untuk dibahas dari aspek keperdataannya, yaitu bagaimanakah cara-cara memperoleh kadaver itu dari segi perdata, siapakah pemilik dari kadaver tersebut, apa aspek yuridis dari perolehan kadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit? Hal ini dikarenakan di Indonesia belum terdapat perundangundangan yang mengatur spesifik mengenai hal ini, juga tidak terdapat bahan pustaka yang membahas masalah ini secara konkret, dengan demikian hal ini perlu diadakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran senyatanya untuk kemudian dapat dianalisa melalui aspek keperdataan. Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu implementasi bekerjanya hukum dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari survei lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Semula diharapkan data primer akan diperoleh dari seluruh fakultas kedokteran di Kota Semarang, akan tetapi mendapat kendala perizinan, sehingga data tentang perolehan kadaver hanya di dapat dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Sedangkan data yang diperoleh kemudian akan dianalisis memakai metode analisa data kualitatif, yaitu penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan efektif, serta sistematis.
Hasil Penelitian
Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dapat diperoleh melalui cara pemilikan (toeeigening) dan penyerahan (levering). Toe-eigening terjadi saat kadaver yang diperoleh diterlantarkan oleh eigenaar-nya. Sedang levering terjadi saat ahli waris dari kadaver yang bersangkutan selaku eigenaar-nya menyerahkan kadaver tersebut ke fakultas kedokteran. Bahwa secara aspek keperdataan perolehan kadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (PP no.18/1981), karena untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit. Pasal 5 PP no.18/1981 ini sesungguhnya tidak bersifat melarang. Larangan justru berasal dari Pasal 17 PP no.18/1981 dimana jual beli mayat manusia dilarang. Lebih lanjut, meski tidak dengan dasar titel perjanjian jual beli sekalipun, penggantian biaya formalin atau apapun namanya tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila terdapat perjanjian sebagaimana dimaksud di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Broiler) Pada Program Kemitraan Usaha
Intisari
Dalam rangka pengembangan usaha kecil di bidang ternak ayam broiler, maka pemerintah melalui peraturannya mewajibkan perusahaan peternakan untuk melakukan kemitraan dengan petani ternak ayam ras. Peraturan kemitraan ini selain menjadi landasan hukum dalam melakukan kerjasama usaha, juga melindungi petani ternak, hanya saja dalam implementasi dan aplikasinya masih menghadapi beberapa permasalahan untuk dapat berhasil balk. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebabnya antara lain posisi plasma (petani ternak) yang masih lemah, adanya dominasi inti (perusahan peternakan) terhadap plasma, disamping itu peran pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Kota Semarang masih minim sekali.
Hasil Penelitian
Hal ini semua mengakibatkan kurang terlindunginya plasma baik dalam perjanjian kemitraan, dalam pelaksanaan perjanjian, maupun dalam penyelesaian sengketa. Kesemuanya itu terjadi dalam tahap pra produksi, proses produksi, dan pasca produksi, sebagai akibatnya plasma mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik dalam penetapan harga, sanksi maupun resiko. Ditinjau dari hukum perjanjian, kedudukan antara inti dan plasma tidak seimbang, dimana inti lebih kuat dibanding plasma, sedangkan hubungan hukum yang terjadi dapat dikategorikan sebagai hubungan jual bell secara khusus, kekhususan itu terletalc pada : (1) syarat, (2) peralihan kedudulcan hukum, (3) peralihan halt mink. Dengan demikian dapat ciisimpulkan bahwa kurangnya perlindungan hukum terhadap plasma dapat diatasi dengan peningkatan kesetaraan diantara pelaku kemitraan dan peningkatan peran pemerintah.
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Intisari
Korupsi yang terjadi di indonesia belakangan ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat secara luas. Kebijakan legislasi dalam penanganan korupsi diperlukan guna memberantas tindak pidana korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kaitannya dengan beban pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi dilakukan terhadap suap menerima gratifikasi dan harta benda yang belum didakwakan. Penulisan hukum ini disusun berdasarkan metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatis, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma – dogma.
Pendekatan Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumenter. Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 18; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , terdapat dalam Pasal 37; dan dalam Ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E – Commerce Di Indonesia
Intisari
Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet.Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan bagi para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha karena Akses ke pasar global secara langsung dan banyak pilihan yang didapat dengan mudah, di sisi lain menimbulkan kejahatan baru karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini dan kedua bagaimanakah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e-commerce yang akan datang. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Serta ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.
Hasil Penelitian
Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini belum tercantumnya secara jelas dan terpadu dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Akan tetapi, terdapat ketentuan dalam KUHP dan dalam perundang-undangan di luar KUHP yang dapat diterapkan terhadap transaksi e-commerce. Kebijakan formulasi perlindungan hukum pidana dalam transaksi e-commerce yang akan datang adalah Konsep KUHP 2008 namun kebijakan formulasi ini dirasa masih kurang karena tidak mengatur secara khusus terhadap tindak pidana transaksi e-commerce. Oleh karena itu, menurut penulis Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi terhadap transaksi e-commerce seyogyanya adanya hubungan dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa dikatakan cyberlaw Indonesia dengan undang-undang induk yaitu KUHP dan undang-undang khusus lainnya maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan transaksi e-commerce.
Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Lelang Dengan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)
Intisari
Dalam penulisan ini membahas mengenai masalah eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penanggulangan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada bahwa eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan dapat dilakukan parate eksekusi melalui balai lelang swasta atau dapat eksekusi berdasarkan title eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor balai lelang swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang.
Hasil Penelitian
Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Peradilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah karna adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang mencoba menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga.
Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT Bank Haga Cabang Semarang
Intisari
Analisis kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan, maupun restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada Debitur. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C’s yaitu : Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital), Penilaian terhadap agunan (Collateral), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy). Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.
Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Penggunaan 5C’s dalam setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Di PT. Bank Haga Cabang Semarang penilaian terhadap permohonan Kredit dimulai dengan meneliti proposal dan berkas permohonan kredit dari calon debitur, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman, selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit yang menggunakan analisis 5 C’s, Sebelum diputuskannya permohonan kredit diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan kredit, kemudian melalui tahap Wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Namun dalam pelaksanaanyan dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5 C’s dalam analisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena kondisi ekonomi, manajemen Bank dan keadaan Politik dari Negara.
Perjanjian Antarabangsa Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Domestik: Kajian Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Folklore Di Indonesia
Intisari
Salah satu masalah penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual saat ini adalah menentukan sejauh mana perlindungan atas kekayaan intelektual asli yang biasa dikenal sebagai cerita rakyat atau ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional dilakukan oleh masing-masing negara. Konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang menyebabkan masalah besar. Pernyataan Masalah dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana Hukum Indonesia melindungi hak kekayaan intelektual asli dan sampai tingkat mana Hukum Internasional telah dimasukkan ke dalam hukum domestik Indonesia.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penekanan pada penelitian deskriptif. Data dan diperoleh dengan melakukan penelitian perpustakaan dan melalui studi kasus. Dengan menggunakan metode ini, suatu pemeriksaan yang dibuat mengenai nasib cerita rakyat di Indonesia dan penggabungan hukum internasional ke dalam hukum domestik Indonesia.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa properti dalam bentuk cerita rakyat adalah nilai-nilai tradisional Indonesia dalam tatanan kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi dan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kedua, sistem Hukum Internasional yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari cerita rakyat masih belum memuaskan karena cenderung melindungi kepentingan negara-negara maju. Ketiga upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta untuk cerita rakyat dengan menegakkan hukum didasarkan pada UU No. 22 tahun 2002 tentang hak cipta di Indonesia. Keempat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual folklor di masa depan tidak akan tercapai karena ia bertabrakan dengan karakter dalam folklor, kebanyakan anonim, komunal (kolektif), tidak mengandung elemen baru (kebaruan), tidak ada tertulis atau didokumentasikan dan selamanya milik untuk umum sementara dalam sistem HKI membutuhkan sebaliknya. Untuk mendorong penelitian lebih lanjut tentang bagaimana negara-negara berkembang dapat melindungi hak kekayaan intelektual nasional mereka yang berkaitan dengan cerita rakyat.
Kedudukan Hak Cipta Terhadap Diskursus Prismatik Pancasila
Intisari
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila. Sejak diratifikasinya Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak cipta melalui metode harmonisasi total, terjadi keadaan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat bertentangan dengan Pancasila. Pada dasarnya pertentangan tersebut didasarkan adanya paham Idividualisme dan Kolektivisme diantara keduanya,dimana merupakan dua hal yang saling bertentangan. Tetapi hal ini menjadi berbeda ketika dilihat dari perspektif Prismatik Pancasila. Prismatik Pancasila merupakan teori yang memadukan nilai-nilai baik dari hal-hal yang saling bertentangan. Melihat hal tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian dimana merupakan pokok pembahasan penulisan pada tesis ini yaitu mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Aktualisasi Hak Moral serta Kedudukan Hak Cipta terhadap Prismatik Pancasila.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, dengan pendekatan Hermeneutika, dan menggunakan proses analisis data dengan meliputi proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah bahan-bahan terartikulasi, maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan hermeneutika mendalam (deep hermeneutics).
Hasil Penelitian
Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini menunjukkan bahwa undang-undang Hak Cipta dalam perkembangannya di Indonesia lebih banyak berorientasi terhadap ukuran-ukuran ekonomi, sedangkan aktualitas hak moral didapatkan mengenai pengaturan norma hak moral sepanjang Undang-undang Hak Cipta ada, masih sangat minimal dibandingkan pengaturan aspek ekonomi. Kedudukan Hak cipta terhadap konsep prismatik Pancasila memberikan pandangan, bahwa hak cipta dalam beberapa hal didalam substansi nya berjalan harmonis dengan Pancasila, meskipun terdapat perbedaan Filosofi antara TRIPs Agreement yang menjadi dasar adanya hak cipta dengan Pancasila. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi seperti memperjelas mengenai elemen hak cipta yang meliputi Hak Ekonomi dan Hak Moral dengan kedudukannya yang proporsional dan setara,Melakukan penguatan dibidang Hak Moral dengan berbasis kebudayaan yang ada di Indonesia, menggunakan Metode modifikasi harmonisasi total dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila.
Pengaruh Debt To Equity Ratio, Insider Ownership, Size Dan Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2007)
Intisari
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variable Debt to Equity Ratio (DER), Insider Ownership, Size and Investment Opportunity Set (IOS) terhadap kebijakan Dividen dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dan membagikan sahamnya pada pemegang saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh rasio-rasio keuangan perusahaan Debt to Equity Ratio (DER), Insider Ownership, Size and Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama periode 2005-2007.
Pendekatan Penelitian
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria (1) perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta; (2) perusahaan yang selalu menyajikan laporan keuangan per Desember 2005 – 2007; and (3) perusahaan yang secara kontinyu membagikan dividen per Desember 2005 – 2007. Data diperoleh berdasarkan publikasi Indonesia Capital Market Directory (ICMD 2008). Diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan dari 151 perusahaan yang terdaftar di BEJ. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level of siginificane 0,05 atau 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Hasil Penelitian
Dari analisis ditunjukkan bahwa variabel DER dan Ln IOS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap DPR perusahaan selama periode 2005-2007 period pada level signifikan kurang dari 5%, sementara variable Ln Insider dan Size dan Ownership secara parsial tidak signifikan terhadap DPR. Sedangkan secara bersamasama DER, Ln Insider, Size, Ln IOS terbukti signifikan berpengaruh teradap DPR di BEJ pada level kurang dari 5%. Kemampuan prediksi dari keempat variable terhadap DPR sebesar 43,3% sebagaimana ditunjukan oleh besarnya adjusted R square sebesar 43,3% sedangkan sisanya 56,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Intisari
Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur Diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH). Diversi wajib dilakukan di setiap proses peradilan pidana anak oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan untuk mengkaji ataupun menganalisis kebijakan Diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta untuk merumuskan konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Diversi di tingkat Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah Metode Yuridis Normatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan dokumen yang memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini menjelaskan Konsep Diversi diwujudkan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai diversi bagi ABH di dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor : SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversi dalam menyelesaikan masalah ABH. Maka SOP Diversi tingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk. Perlu dibentuk peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan tatacara pelaksanaan Diversi di setiap tingkatan, terutama di tingkat penuntutan. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga-lembaga sesuai amanat UU SPPA untuk pelaksanaan program Diversi. Perlu diatur mengenai pengawasan diversi yang lebih ketat dalam tiap tahapan penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika
Intisari
Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Adanya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara dari pada tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Dengan meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika khususnya pecandu yang menjerat anak di bawah umur membuat mereka harus berurusan dengan proses peradilan yang panjang. Sanksi pidana dijadikan sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Sanksi pidana harusnya menjadi suatu (ultimum remedium) obat terakhir apabila sarana lain dirasa tidak mampu menanggulangi. Anak yang terjerat kasus hukum terutama disebabkan penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya adalah pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak pecandu narkotika. Selain itu asas ultimum remedium menjadi sangat penting karena pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara ini memiliki payung hukum dalam melindungi anak penyalahgunaan narkotika dan mengetahui optimalisasi penerapan asas ultimum remedium terhadap pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif analitis.
Pendekatan Penelitian
Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan baik secara hukum maupun teori yang dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang konkrit.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan itu meliputi upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penerapan asas ultimum remedium terhadap anak menjadi upaya terakhir dengan adanya ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk dilakukan upaya diversi sebelum dilakukan upaya peradilan dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non- custodial.
Penegakkan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tidak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/ 2012/Pn.Pp)
Intisari
Terdapat perbedaan antara ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara selama 10 tahun dengan putusan hakim yaitu pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari. Perbedaan antara ketentuan undang-undang dengan putusan hakim, merupakan permasalahan dalam penegakkan hukum. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP? 2)
Pendekatan Penelitian
Bagaimana pembuktian tindak pidana perjudian terhadap pelaku perjudian oleh hakim dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP? Menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi literatur/pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil Penelitian
Kesimpulan penelitian : 1) Penegakkan hukum dalam Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP telah telah tercapai dengan diterapkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal tersebut diterapkan pada pelaku tindak pidana perjudian. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dilaksanakan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP, hakim telah mempidana pelaku dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegakkan hukum dengan tahapan-tahapan penegakkan hukum merupakan upaya untuk menjamin putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP berkepastian secara hukum. 2) Pembuktian tindak pidana perjudian terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh hakim dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP dilakukan dengan menggunakan sistem pembuktian bedasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana secara negatif. Proses pembuktian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan dari JPU, mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, analisa yuridis terhadap Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. Hakim kemudian mengadili terdakwa Giman telah sah melakukan tindak pidana karena terdapat lebih dari 2 alat bukti yang sah mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tedakwa. Berdasarkan hal itu, hakim meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bpr Di Wilayah Kerja Bi Semarang)
Intisari
Credit merupakan komponen asset terbesar sekaligus merupakan sumber risiko bagi BPR. Disamping itu juga, kredit yang disalurkan mempunyai peranan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemampuan menyalurkan kredit oleh BPR dipengaruhi berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dan sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank di dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga.
Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini kemampuan penyaluran kredit dilihat dari sisi internal karena lebih dapat dikontrol dibanding sisi eksternak Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan bulanan BPR mulai bulan September 2002 sampailAgustus 2003, penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu tingkat suku bunga BPR, tingkat kecukupan modal BPR, jumlah simpanan masYarakat dan jumlah kredit non lancar, terhadap variabel dependen, yaitu penyalluran kredit di wilayah kerja BI Semarang. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.
Hasil Penelitian
Temuan empiris inenunjuldcan bahwa secara parsial maupun simultan tingkat suku bunga BPR, tingkat kecukupan modal BPR, jumlah simpanan masyarakat dan jumlah kredit non lancar, berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Oleh karena itu, implikasi manajerial difokuskan pada keempat variabel tersebut, misalnya menawarkan tingkat burtga yang kompetitif, dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit. Implikasi teoritis, yang menunjukkan konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu, seta keterbatasan penelitian ini diuraikan juga pada bagian terakhir dalam penelitian ini.
Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
Intisari
Persoalan yang menonjol berkaitan dengan aturan pelaksanaan pidana hingga saat ini adalah Indonesia belum memiliki satu aturan yang bersifat komprehensif mengatur pelaksanaan pidana. Selama ini bahasan mengenai pembaharuan hukum pidana cenderung terfokus hanya pada bidang hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Sedangkan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana hampir tidak pernah mendapatkan tempat. Untuk itu diperlukan pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai hukum pelaksanaan pidana. Permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan hukum pelaksanaan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan hukum pelaksanaan pidana saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pelaksanaan pidana yang akan datang.
Pendektan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan.
Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pelaksanaan pidana masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga dalam rangka reorientasi dan reformulasi hukum pelaksanaan pidana untuk masa yang akan datang, seyogyanya ide kodifikasi pelaksanaan pidana menjadi latar belakang pemikiran bagi kebijakan legislatif demi menunjang pelaksanaan sistem pemidanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Di Kabupaten Jepara
Intisari
Mayoritas warga Kabupaten Jepara berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang masih menyandang kemiskinan, kurang perhatian Pemerintah dan kurang dilindungi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jepara dan apa kendala serta upaya penyelesaiannya.
Hasil Penelitian
Adapun hasilnya yaitu pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif karena masih baru dan Kabupaten Jepara sendiri belum pernah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Sampai saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan masih berpedoman pada Undang-Undang Perikanan, ditunjukkan dengan melakukan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), program Kelompok Budi Daya Ikan, Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Mereka juga memberikan bantuan berupa beras, pelampung, mesin kapal, dll. Memberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan seperti magang, dll. Sejumlah kendala juga dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan seperti ketergantungan masyarakat dengan tengkulak, kurangnya dana, dll. Hal inilah harus diupayakan dengan segera membentuk suatu Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia
Intisari
Secara garis besar pengaturan HAM di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Bab X A Pasal 28 A – 28 J Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan hak LGBT sebagai warga negara, diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dapat dicermati pada Pancasila, Konstitusi, dan peraruran perundang-undangan lainnya. Hak LGBT sebagaimana warga negara lainnya mempunyai kebebasan dalam penafsirannya akan tetapi diberikan pula kewajiban untuk mentaati sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.
Proses Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Demak
Intisari
Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang termasuk kejahatan transnasional, pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggrebekan, serta pemberian hukuman. Ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”. Bagaimana proses pemidanaan dalam perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Demak, Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Demak dilihat dari sudut Strafmaat (berat ringannya pidana), Strafsoort (Jenis pidana), dan Strafmodus (Cara pelaksanaan pidana).
Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan hukum ini digunakan penelitian hukum dengan metode pedekatan yuridis-sosiologis, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Sampel diambil dari beberapa lokasi penelitian, jumlah sampel yang diambil sebanyak 5 (Lima) orang, dengan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), pengumpulan data dari para responden tersebut melalui metode wawancara langsung bebas terpimpin yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Proses pemidanaan perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Demak apabila dilihat dari tahap Fungsionalisasi/ tahap penegakan hukum pidana adalah masuk kedalam tahap aplikasi, yang hanya dibatasi pada penerapan aturan pidana dalam proses persidangan di pengadilan saja, yaitu proses penerapan aturan/ sanksi pidana (pemidanaan) oleh hakim terhadap pelaku (terdakwa) tindak pidana Narkotika. Bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Demak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 158/ Pid.Sus.B/ 2014/ PN.Dmk, tanggal 27 Januari 2015, selalu memperhatikan sudut Strafmaat (berat ringannya pidana) yang berhubungan langsung dengan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Strafsoort (jenis-jenis pidana) yang berhubungan dengan jenis pidana yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu jenis pidana penjara dan denda, dan Strafmodus (Cara melaksanakan pidana) berhubungan dengan lembaga pelaksana putusan pengadilan khususnya eksekusi. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memunculkan kendala pada sudut Strafmodus berkaitan dengan cara melaksanakan putusan pengadilan tersebut dari lembaga pelaksana putusan pengadilan yaitu Kejaksaan, oleh karena disebabkan adanya masalah yuridis dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Strafmodus tersebut.
Analisis Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sumber Air Panas Alam Cagar Alam Guci Kabupaten Tegal
Intisari
Di dalam Cagar Alam (CA) Guci telah terjadi kegiatan pemanfaatan sumber air panas alam oleh pemerintah daerah dan masyarakat, padahal kegiatan pemanfaatan di dalam di cagar alam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor implementasi kebijakan dan solusi dari kegiatan pemanfaatan sumber air panas alam tersebut.
Pendekatan Penelitian
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi partisipasi pasif, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan narasumber menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu data dikumpulkan, direduksi, disajikan, dan kemudian dibuat kesimpulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemanfaatan sumber air panas alam di CA Guci adalah karakteristik kebijakan dan karakteristik lingkungan kebijakan. Karakteristik kebijakan terdiri dari kejelasan dan kesesuaian kebijakan. Kebijakan di bidang kehutanan telah sangat jelas dan sinkron mengatur tentang cagar alam dan kegiatan di dalamnya. Kegiatan pemanfaatan sumber air panas alam di dalam CA Guci yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, tidak sesuai dengan peraturan perundangan di bidang kehutanan. Karakteristik lingkungan kebijakan yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemanfaatan sumber air panas alam CA Guci adalah kondisi lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, karakteristik lembaga, komunikasi, komitmen implementor, dan dukungan publik terhadap kebijakan. CA Guci yang memiliki potensi mata air panas alami telah berkembang menjadi obyek wisata andalan bagi masyarakat dan pemerintah daerah sejak tahun 1980-an. Permasalahan terkait eksistensi sebagian kawasan CA Guci yang telah mengalami perubahan menjadi kawasaan wisata yang hingga saat ini belum terselesaikan, selain disebabkan karena dinamika perubahan kelembagaan kehutanan yang sangat dinamis yang mempengaruhi sistem kerja dalam pengelolaan CA Guci, juga disebabkan karena komunikasi dan komitmen antar instansi dan masyarakat belum berjalan optimal.
Hasil Penelitian
Proses usulan perubahan sebagian kawasan CA Guci menjadi kawasan Taman Wisata Alam, tengah berlangsung hingga saat ini. Solusi dalam permasalahan ini adalah penyelesaian proses evaluasi fungsi kawasan, penyelesaian yuridis proses tukar guling kawasan, kajian ulang terhadap legalitas kebijakan dan teknis operasional kegiatan pemanfaatan sumber air panas alam oleh kelompok masyarakat, dan pengintensifan sosialisasi/penyuluhan antar instansi maupun antara instansi dengan masyarakat
Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara
Intisari
Keselamatan pada kegiatan pengangkutan udara menyangkut jiwa seorangpenumpang dan terhadap bagasi atau barang yang mereka bawa.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang adil atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara dan bagaimanakah putusan pengadilan tentang sengketa hilangnya bagasi penumpang menurut teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hilangnya bagasi pada pengangkutan udara dirasa belum cukup adil bagi para penumpang, terutama terlihat pada isi perjanjian pengangkutan dan besar ganti kerugian. Putusan hakim pengadilan mengenai tanggung jawab pengangkut udara yang dibahas dalam tesis ini telah sesuai dengan teori keadilan milik John Rawls “Justice as Fairness”, yaitu keadilan yang paling fair atau yang paling jujur yang harus dijadikan sebagai pedoman.
Leave a Reply