HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Psikologi: Aspek Hkm Prlindngn Konsumen dlm Usaha Air Minum Depot (Amd)

Judul Tesis : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Usaha Air Minum Depot (Amd) Isi Ulang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

 

Latar Belakang

Seiring dengan semakin menjamurnya usaha AMD isi ulang, maka timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas AMD isi ulang. Banyak media cetak yang mengangkat masalah kualitas AMD isi ulang yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi, misalnya “Mewaspadai Depot Air Minum Isi Ulang”. Permasalahn mengenai AMD isi ulang ini terkait erat dengan perlindungan konsumen karena masyarakat sebagai konsumen merupakan pihak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi AMD isi ulang adalah permasalahan yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan konsumen.

Dilihat dari undang- undang Nomor 8 tahun 1999 maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, serta hak- hak yang dimiliki oleh konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencatuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha AMD isi ulang.

 

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kendala yang dihadapi konsumen terhadap adanya usaha AMD isi ulang?
  2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen ditinjau dari undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dalam kaitannya dengan usaha AMD isi ulang?
  3. Bagaimana peranan pemerintah dalm rangka pengawasan terhadap munculnya usaha AMD isi ulang?

Landasan Teori

Hukum Perlindungan Konsumen

Kedudukan konsumen berada pada posisi yang lebih bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha inilah yang menyebabkan pentingnya suatu perlindungan konsumen ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen berada pada posisi yang seimbang dengan kedudukan pelaku usaha.

 

Sejarah Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen, telah diatur dalam resolusi PBB Nomor 39/248 tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi perlindungan konsumen dari bahaya – bahaya terhadap kesehatan dan keamanan

Promosi dan perlindungan kepentingan social ekonomi konsumen, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi, pendidikan konsumen, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif, dan kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

 

Pengertian dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen

Batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas- asas dan kaidah- kaidah yang mengatur dan melindungi dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Metode Penelitian

Dalam perkembangan saat ini, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi ulang, antara lain mengenai rendahnya kualitas air minum yang dihasilkan. Informasi yang tidak benar pada label botol gallon produk AMD isi ulang yang dihasilkan juga telah menyesatkan dan mengelabui konsumen. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha AMD isi ulang telah melanggar ketentuan undang- undang perlindungan konsumen dan juga beberapa peraturan lainnya. Peran serta pemerintah sebagai badan pengawas sangatlah dibutuhkan, agar usaha AMD isi ulang yang bermunculan saat ini memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

 

Kesimpulan

  1. Konsumen sebagai pihak yang umumnya berkedudukan lebih lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha, sering kali memiliki beberapa permasalahan.
  2. Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap usaha AMD isi ulang ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 69 tentang label dan iklan pangan dapat dilihat pada beberapa pasal yang mengatur tentang keberadaan pelaku usaha AMD isi ulang, antara lain tentang larangan pemakaian label yang tidak sesuai dengan isinya (isi harus sesuai dengan keterangan yang tertera pada label)
  3. Peran pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap munculnya usaha ADM isi ulang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait dengan usaha AMD isi ulang seperti keputusan menteri kesehatan, kepmenkes nomer 507/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat- syarat dan pengawasan kualitas air minum, keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republic Indonesia nomor 705/MPP/kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industry air minum dalam kemasan dan perdagangannya. Kedua, dengan melakukan penyuluhan dan edukasi bagi konsumen tentang pentingnya produk AMD isi ulang yang memenuhi syarat dan standart kesehatan serta layak dan aman untuk dikonsumsi. Ketiga, membuat perda tentang perizinan AMD isi ulang agar dinas kota sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan, sesuai dengan kepmenkes nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, memiliki senjata untuk menangani kasus yang berkaitan dengan usaha AMD isi ulang.

Contoh Tesis Psikologi

  1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Usaha Air Minum Depot (Amd) Isi Ulang Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  2. Coping Stres Suami yang memiliki Istri Skizofrenia.
  3. Coping Stress pada Primary Caregiver Penderita Penyakit Alzheime.
  4. Gambaran Citra Tubuh Pada Remaja Yang Obesitas.
  5. Gambaran Coping Stres pada Wilayatul Hisbah yang Ditempatkan di Desa.

 

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

Leave a Reply