HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Kebijakan Obligasi: Kebijakan Obligasi Rekap trhdp Kinerja Perbankan

Judul Tesis : Dampak Kebijakan Obligasi Rekap terhadap Kinerja Perbankan dan Anggaran Negara

 

A. Latar Belakang

Keberadaan industri perbankan nasional sebenarnya sudah tamat saat badai tsunami moneter menerjang Indonesia akibat efek penularan krisis nilai tukar Bath Thailand Bulan Juli 1997. Langkah BI mengubah kebijakan sistem kurs mengambang terkendali (managed floating exchange rate) menjadi sistem kurs mengambang bebas (free floating exchange rate) pada 14 Agustus 1997 menjadi kunci pembuka terjadinya gelombang krisis yang menyebabkan bangkrutnya puluhan bank dan luluh lantaknya perekonomian Indonesia. Perubahan ini sebenarnya mengikuti Jamaica Agreement yang dilakukan Dana Moneter Internasional (International Monetary fund- IMF) pada tahun 1976. Dilepasnya nilai tukar Rupiah ini bukan karena kebijakan yang terbaik dan dipilih, akan tetapi merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Hal tersebut disebabkan karena rentan dan lemahnya tingkat cadangan devisa Indonesia sehingga Bank Indonesia sama sekali tidak berdaya dalam menghadapi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah (Suta dan Musa, 2004, p.9; Tambunan, 1998, p.152).

Akibat perubahan sistem kurs tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika justru semakin sulit dikendalikan karena menjadi lahan permainan para spekulan di pasar finansial. Respons BI menerapkan rezim suku bunga tinggi untuk mengendalikan rupiah justru berakibat fatal terhadap sektor perbankan, karena kredit berbunga tinggi yang disalurkan bank kepada para debitur mendadak terhenti pengembaliannya alias menjadi kredit macet. Kondisi ini berdampak langsung terhadap cepatnya metamorfosis krisis kepercayaan terhadap rupiah menjadi krisis perbankan.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah kinerja bank-bank rekap, termasuk kinerja yang berhubungan dengan fungsi intermediasi?
  2. Bagaimana perkembangan APBN sepanjang periode 2001-2009, terutama terkait alokasi dana dan keberpihakan pemerintah untuk membiayai pospos strategis?
  3. Bagaimana dampak keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tentang kebijakan obligasi rekap terhadap kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat?

 

C. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Para ahli memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai latar belakang mereka. Salah satu definisi diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefiniskan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakaan publik diberikan oleh Thomas R.Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri (Winarno, 2007, p.17).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Apa yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan syarat dari norma diatas, dapat dilihat dari sudut pandang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asasasas umum pemerintahan yang baik dapat dikategorikan dalam 13 (tiga belas) asas. Yaitu (Purbopranoto, 1981):

  1. Asas kepastian hukum (principle of legal security);
  2. Asas keseimbangan (principle of proportionality);
  3. Asas kesamaan (principle of equality);
  4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness);
  5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);
  6. Asas tidak mencampur adukan kewenangan (principle of non misuse of competence);
  7. Asas permainan yang layak (principle of fair play);
  8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibiton of arbitrariness);
  9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
  10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annuled decision);
  11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of lfe);
  12. Asas kebijaksanaan (Sapientia); dan
  13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Implementasi Kebijaksanaan

Dalam memahami implementasi, kebanyakan orang menerjemahkannya sebagai penerapan atau pelaksanaan. Soalnya bukan pada istilah. Yang terpenting adalah isinya, walaupun antara isi dengan judulnya secara normatif mestinya memang mempunyai hubungan yang relevan (Wahab, 1990). Dalam pandangannya, persoalan implementasi kebijaksanaan menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dan suatu kebijaksanaan. Apa yang dimaksud di sini mungkin berupa keuntungan atau kerugian. Sebab suatu keputusan tidak mungkin menguntungkan semua lapisan. Keputusan atau kebijaksanaan publik selalu bermuka ganda, memberi keuntungan sekaligus menimbulkan kerugian.

 

D. Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Artinya tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengna cara Studi Kepustakaan dan Data Sekunder.

 

E. Kesimpulan

  1. Upaya pemerintah menyehatkan industri perbankan dan perekonomian nasional melalui kebijakan obligasi rekap terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Kebijakan tersebut hanya menghasilkan bank yang autis atau asyik dengan masalahnya sendiri. Ini terlihat dari rendahnya LDR yang mencerminkan sikap kurang pedulinya bank dalam menjalankan tugasnya menyalurkan kredit dan membantu peningkatan usaha masyarakat sesuai UU Perbankan. Bank asyik mengejar keuntungan semata dengan menghimpun dana masyarakat untuk kemudian ditanamkan dalam instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta mengambil tingkat margin (keuntungan) yang tinggi dari para nasabahnya. Lambannya ekspansi kredit perbankan terkait dengan kurang siapnya debitur yang mau meminjam dana bank. Kelambanan ekspansi kredit ini membuat perbankan tidak mampu berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
  2. Kebijakan obligasi rekap perbankan menambah tingkat kerentanan perekonomian Indonesia, karena kebijakan tersebut telah membuat terciptanya utang dalam negeri dalam skala besar sehingga menjerumuskan ekonomi Indonesia masuk dalam perangkap utang generasi kedua (debt trap), setelah sebelumnya terperangkap dalam utang luar negeri. Ini terbukti dari porsi pembayaran utang yang mencapai rata-rata diatas 50 persen dari total pengeluaran APBN sepanjang 2001-2010. Dengan adanya kebijakan penundaan pembayaran utang, maka beban utang ini akan terus berlangsung sampai tahun 2040.
  3. Kebijakan Obligasi Rekap tidak memiliki kontribusi sama sekali terhadap meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Prosesi kebijakan rekap mulai dari tingkat kebijakan, organisasi, operasional sampai tingkat output dan outcome sama sekali tidak memperhitungkan benefitnya bagi masyarakat. Yang diuntungkan dari kebijakan obligasi rekap adalah para pemilik bank-bank rekap, oknum pejabat pengambil kebijakan yang memiliki maksud-maksud tertentu dengan tidak transparannya proses penghitungan biaya obligasi rekap. Pihak lainnya yang juga diuntungkan adalah para investor asing yang membeli saham bank obligasi rekap lewat proses divestasi.Yang dirugikan dari kebijakan obligasi rekap adalah masyarakat luas. Karena dari sisi outcome, pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok obligasi rekap tiap tahunnya dan kemudian bunga serta pokok obligasi ini secara piramida pertanggung jawabannya akan dibayar oleh masyarakat luas melalui pajak.Kerugian yang ditimbulkan secara makro dari kebijakan rekap adalah surplus perekonomian dari sektor fiskal dan moneter terserap ke luar negeri.

 

Contoh Tesis Kebijakan Obligasi

  1. Dampak Kebijakan Obligasi Rekap terhadap Kinerja Perbankan dan Anggaran Negara

Leave a Reply