HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Tesis Administrasi Negara: Pidana Pimpinan Perusahaan yg Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Judul Tesis: Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan PN. Medan No Reg. 2675/Pid.B./2004/PN.Mdn)

 

A. Latar Belakang

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan- persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang dipahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana Undang-undang ketenagalistrikan mengatur tentang pencurian listrik?
  2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pimpinan perusahaan yang melakukan tindak pidana pencurian listrik ditinjau dari undang-undang ketenagalistrikan?

 

C. Landasan Teori Tesis

Pengertian Korporasi

Menurut Pasal 1 butir 1 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yagn terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. Korporasi tidak lain merupakan suatu badan yang dibentuk sebagai kebutuhan untuk menjalankan suatu kegiatan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang alamiah (manusia). Korporasi (badan hukum) ini oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Sampai saat ini masih ada masalah penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagau subjek tindak pidana.

 

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

 

E. Kesimpulan

  1. Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur pencurian listrik sebagai tindakan yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 dan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009.
  2. Undang-undang ketenagalistrikan tidak menyebutkan secara jelas adanya pertanggungjawaban dari perseorangan maupun korporasi dalam ketentuan pidananya. Penerapannya di lapangan bergantung dari interpretasi hakim untuk menilai siapa yang harus bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian listrik, baik yang dilakukan oleh perseorangan, telebih-lebih yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau korporasi.

 

Contoh Tesis Administrasi Negara

  1. Perkawinan Antarbangsa (Studi Kasus Perkawinan Campur Antara Orang Batak dengan Wisatawan Asing di Samosir)
  2. Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan yang Melalukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau dari UU Ketenagalistrikan
  3. Perubahan Adat Perkawinan pada Masyarakat Pakpak Kelasen
  4. Prosedur Permohonan Pengurusan NPWP Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan
  5. Rabab (Studi Deskriptif Mengenai Perubahan Kesenian Tradisional Rabab di Daerah Muaralabuh, Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumbar)

 

Leave a Reply