Gambaran dari Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit UKM
Konsep KUR
Skema KUR sejatinya hanya menjadi salah satu konsep pengembangan kapasitas usaha mikro dan menengah oleh pemerintah. Hal ini didasari permasalahan klasik yang sering dihadapi di antaranya: beberapa persyaratan agunan tambahan yang menyebabkan sektor UMKM menjadi tidak bankable atau justru kegiatan usaha dari UMKM tersebut tidak feasible sehingga creditworthiness UMKM tidak dipercaya oleh perbankan. Untuk menjawab permasalahan agunan tersebut, pemerintah kemudian membuat kebijakan skema kredit program penjaminan, contohnya KUR. Sementara untuk permasalahan UMKM yang usahanya tidak feasible, pemerintah membuat kebijakan skema kredit subsidi bunga.
Skema penjaminan, pada dasarnya merupakan suatu pembagian risiko (risk sharing) antara pihak penjamin dan perbankan. Idealnya, skema penjaminan dapat berjalan dengan baik apabila skema ini diterapkan kepada debitor yang baik (creditworthiness) dan memiliki potensi usaha yang memadai tetapi terkendala oleh masalah agunan. Sayangnya, pola seperti ini di masa lalu memiliki catatan negatif mengingat adanya persepsi pelaku usaha tidak perlu lagi menyelesaikan kewajibannya karena sudah dijamin oleh pemerintah, dalam kasus Kredit Usaha Tani (KUT) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
Dengan skema penjaminan ini, pemerintah selaku penjamin melakukan pembayaran premi (imbal jasa) atas kredit yang disalurkan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan jaminan atas nama debitor UMKM yang memperoleh pembiayaan/kredit perbankan, melalui lembaga penjaminan kredit seperti melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo ataupun lembaga penjaminan kredit lainnya. Mekanisme perhitungan besaran premi (imbal jasa) dilakukan atas dasar realisasi (atau baki debet/outstanding, tergantung atas kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan penjaminan) dan besaran persentase tarif premi yang ditetapkan sesuai porsi penjaminan yang ditanggung oleh pemerintah).
Sebaliknya, dalam skema kredit subsidi bunga, ditujukan untuk UMKM yang secara persyaratan agunan sudah memenuhi kriteria (tidak butuh biaya besar dengan waktu relatif singkat), namun terkendala pada kelayakan usaha (feasibility) sehingga perbankan terkesan membatasi akses pembiayaan terutama jika usaha memiliki risiko atau potensi gagal bayar cukup besar. Persoalan utama terletak pada gap antara pendapatan yang diterima UMK dengan tingkat suku bunga perbankan yang berlaku untuk usaha tersebut.
Untuk itulah pemerintah melalui kebijakan skema kredit subsidi bunga berusaha memberikan fasilitas sehingga kegiatan usaha UMKM dapat bertahan sekaligus memperoleh manfaat. Dalam hal ini, pemerintah menanggung selisih tingkat suku bunga komersial yang berlaku untuk kegiatan usaha sejenis dan tingkat bunga yang menjadi beban UMKM. Porsi tingkat bunga bagian pemerintah besarannya ditentukan dengan memperhatikan perkembangan dan potensi kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas subsidi bunga, contoh: KKP-E, KPEN RP, KPP NAD Nias, KUPS, S-SRG.
Terlepas dari pengalaman masa lalu yang sedikit buruk, upaya pemerintah untuk mengevaluasi ketepatan KUR seyogianya wajib kita dukung bersama. Hal ini terkait erat dengan misi menjadikan APBN sebagai instrumen yang kredibel dan terpercaya di Indonesia. Ketika nantinya APBN mampu menjaga kredibilitasnya maka di situlah masyarakat akan merasakan dampak optimal kehadiran negara secara seutuhnya.
Manfaat KUR
Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Total penyaluran KUR tahun 2007-2014 sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 20.344.639. Berdasarkan workshop evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skemanya.
Hasil evaluasi melalui kajian oleh pihak terkait KUR seperti Bank Dunia dan TNP2K tersebut menjadi salah satu dasar dalam upaya perbaikan program KUR antara lain dengan meningkatkan penyalurannya kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai multiplier effect yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan KUR
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2015, “Tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sebesar Rp.20 triliun” menjadi salah satu target IKU Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22,75 triliun (113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN. Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI dengan penyaluran sebesar Rp.16,2 triliun.
Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik. Capaian kinerja ini merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dengan para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Output yang dihasilkan membawa outcome yang positif khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada Tahun 2015 mencapai 1.003.553 juta UMKM.
Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit UKM
Regulasi terkait Relaksasi KUR
Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa Regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain:
- Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu : penambahan sektor yang dibiayai ; perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi untuk tanaman keras; penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.
- Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementerian teknis, Pemda dan TNP2K.
Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM
Kebijakan penyaluran kredit kepada UMKM tercatat sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas dari kebijakan tersebut menggunakan institusi perbankan sebagai pihak yang ditunjuk untuk aktif membiayai UMKM. Walaupun lembaga pembiayaan lain seperti koperasi, modal ventura dan BPR juga seringkali dimanfaatkan jasanya untuk mengembangkan sektor UMKM, namun proporsinya belum terlalu besar. Hampir 80% pembiayaan UMKM dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementrian Perdagangan, 2013)
Kewajiban Penyaluran Kredit kepada UMKM
Pada tahun 2012, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14 yang mengatur mengenai kewajiban penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM. Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi PBI No. 17 tahun 2015. Poin penting dari peraturan tersebut adalah bank umum diwajibkan untuk menyalurkan 20% dari total kredit yang diberikan kepada UMKM, dimana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015, minimal 5% dari total kredit yang diberikan, tahun 2016 minimal 10%, tahun 2017 minimal 15%, tahun 2018 dan seterusnya minimal 20% dari total pembiayaan. Dimana kualitas kredit yang diberikan harus tetap dalam kategori terjaga.
Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit UKM
Contoh Tesis 1 : Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM oleh Perbankan
Pada tahun 2016 penelitian ini meyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan PBI No. 14 yang mengatur mengenai kewajiban penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM. Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi PBI No. 17 tahun 2015. Berdasarkan peraturan tersebut pada tahun 2018, bank umum wajib menyalurkan 20% dari total kreditnya kepada UMKM dengan kualitas kredit yang terjaga. Diharapkan dengan adanya peraturan ini pemberian kredit kepada UMKM meningkat selanjutnya kebutuhan kredit oleh UMKM dapat terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini melihat apakah ada kenaikan pertumbuhan kredit kepada UMKM oleh perbankan setelah peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan analisis data menggunakan metode non parametric, Mann Whitney U Test, untuk membandingkan rata-rata antara dua populasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kebijakan tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kredit kepada UMKM.
Contoh Tesis 2 : Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Sangiasseri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
Pada tahun 2016 penelitian ini menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program KUR sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah. Salah satu upaya yang dilakukan pihak BRI untuk memperkenalkan KUR yaitu dengan bekerjasama dengan dinas koperasi dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pemanfaatan pembiayaan KUR, serta mendorong para pengurus koperasi dan pengelola usaha untuk memanfaatkan fasilitas KUR. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program KUR yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program KUR, debitur membagi kreditnya dengan orang lain, banyak nasabah atau UKM yang salah mengartikan bahwa Kredit Usaha Rakyat ini bebas untuk siapa saja, padahal haruslah UKM yang memiliki usaha minimal 6 bulan berjalan, serta keterlambatan pengembalian/pelunasan kredit. Adapun dampak KUR dalam meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah yaitu masyarakat sangat terbantu dan usaha yang dijalankan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil dan menengah.
Contoh Tesis 3 : Implementasi Kebijakan Penyaluran Kredit dalam Mengatasi Kredit Bermasalah (PT. Permodalan Siak Kabupaten Siak Sri Inderapura)
Penelitian dilakukan pada PT. Permodalan Siak di jalan Pangeran No. 12 Siak Sri Inderapura. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kredit kebijakan dalam menangani pinjaman prolem. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara membuat populasi dari 95 responden. Sumber data data primer dan data sekunder. Pengumpulan data teknik dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sedangkan teknik sampling purposive sampling. Metode analisis menggunakan variabel tunggal, yang menggunakan skala likert untuk mengukur nilai masing-masing barang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian kredit itu termasuk kredit persyaratan, jaminan pinjaman, implementasi kode etik. Pelanggan menilai implementasi kebijakan telah efektif. Namun, penerapan aplikasi pinjaman prosedur, manajemen kredit bermasalah dan perkiraan kredit masih dianggap efektif. Untuk hindari calon pelanggan kredit krisis yang memiliki jaminan penjualan gizi. Itu hanya melakukan langkah-langkah inisial untuk menghindari kemacetan dan ketidakmampuan membayar cicilan pinjaman.
Contoh Tesis 4 : Evaluasi Penyaluran Kredit Mikro dan Kecil dari Bank Umum di Indonesia
Berdasarkan hasil studi Uchida, Udell dan Watanabe (2007) dikatakan bahwa bank kecil di Jepang memiliki keunggulan komparatif yaitu strategi penyaluran kredit kepada Small Medium Enterprises (SMEs) yang didasarkan pada relationship lending yaitu kedekatan hubungan yang lebih kuat antara bank dengan debiturnya bila dibandingkan dengan bank besar. Pengukuran relationship lending dilakukan dengan menggunakan variabel: (i) kedekatan hubungan, (ii) kedekatan lokasi, (iii) frekuensi pertemuan bank dengan debiturnya, dan (iv) eksklusifitas bank. Selanjutnya keunggulan komparatif bank dengan keempat pengukurannya tersebut dilakukan analisis terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di Indonesia. Hasilnya dapat dibuktikan bahwa bank dan koperasi di Indonesia juga menerapkan pendekatan relationship lending dengan debiturnya dalam penyaluran kredit mikro dan kecil.
Contoh Tesis 5 : Evaluasi Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan, Koperasi (UMKMK)
Tulisan ini akan membidik berbagai fonemena kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang menjadi program pemerintah dalam menggerakan sektor riil. Mekanisme penyaluran KUR oleh bank penyalur, ternyata di lapangan masih ditemui suku bunga yang masih tingggi dan jatuh tempo yang dipatok maksimal 3 tahun. Dari realitas temuan penelitian tersebut maka dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan bank penyalur untuk lebih mempromosikan program KUR, pihak bank penyalur tentunya harus mampu menekan suku bunga, karena ini adalah program dari pemerintah. Konsekuensi dari penurunan suku bunga adalah laba (fee based income) dari bank penyalur yang menurun. Oleh karena itu dibutuhkan kordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait agar kebijakan KUR ini mampu memberikan (value added) nilai tambah ekonomi bagi Indonesia.
Contoh Tesis 6 : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Dana Bergulir Badan Layanan Umum Daerah di Kota Kendari
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan dana bergulir BLUD di kota Kendari telah dilaksanakan yaitu dengan menerapkan pola atau struktur birokrasi yang mengedepankan koordinasi untuk bekerjasama dalam mencegah tumpang tindih pelayanan. Implementasi program bantuan dana bergulir dilaksanakan pula sesuai petunjuk teknis yang ada, serta telah dilakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran guna memberikan pemahaman mengenai program bantuan dana bergulir tersebut.
Contoh Tesis 7 : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan, ROA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan sedangkan DPK dan NPL memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan. Spread tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan.
Contoh Tesis 8 : Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang akan diteliti dengan analisis kualitatif.
Pelaksanaan pemberian kredit diawali dengan permohonan kredit yang akan dianalisis oleh bank dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Cabang Baturaja yaitu pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit yang hasilnya akan menjadi dasar bagi bank untuk menyetujui atau menolak. Hambatan yang terjadi adalah timbulnya kredit macet yang dapat diselesaikan dengan rescheduling, reconditioning, restructuring dan penyitaan jaminan oleh bank.
Contoh Tesis 9 : Implementasi Program Bantuan Pemberian Kredit dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja Pedagang Sayur
Implementasi program bantuan pemberian kredit dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan bantuan kredit yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, menganalisis produktivitas kerja pedagang sayur di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sangat penting bagi para pelaku UMKM dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah. Pemerintah sangat mendukung dengan memudahkan regulasi atau aturan bagi pelaku UMKM dalam memproses akses permodalan. Dengan adanya evaluasi setelah dilakukannya program pemberian kredit, maka pelaku UMKM akan lebih mengetahui bagaimana membuat manajemen keuangan sederhana, cara memasarkan dan pengemasan produk. Bantuan kredit usaha secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik, dan berdampak dengan peningkatan modal usaha, dan peningkatan produktivitas kerja yang juga sudah mendapatkan hasil yang baik. Dengan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap program bantuan pemberian kredit. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi program bantuan pemberian kredit oleh Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas kerja ketiga pedagang sayur di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
Contoh Tesis 10 : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Penyebaran Bunga, dan Return On Assets (ROA) untuk distribusi kredit UKM di bank komersial. Penelitian ini menggunakan Komersial Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini datang dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan masing-masing Bank Umum. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum yang terdaftar ke Bahasa Indonesia Bursa Efek selama periode 2009 hingga 2013. Jumlah populasi adalah 32 komersil bank. Setelah melewati metode purposive sampling, jumlah bank yang memenuhi kriteria sampel menjadi 11 bank komersial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple analisis regresi dan kemudian digunakan uji asumsi klasik dan menggunakan uji hipotesis yang mencakup F- statistik, T-statistik dan penentuan koefisien (R2). Hasil dari penelitian ini adalah variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi kredit UKM, variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi Kredit UKM dan variabel DPK dan NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap distribusi Kredit SME. Variabel spread bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap distribusi Kredit SME.
Leave a Reply