HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Teori Lengkap tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Fungsi ekologis  dari  RTH

Keberadaan RTH di kawasan perkotaan menjadi sangat penting dilihat  dari  fungsi  ekologis  dari  RTH  itu sendiri, diantaranya yaitu:

  1. Pengadaan RTH  di  kawasan  area  vital perkotaan    menjadikannya  bagian  dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
  2. RTH menjadi   pengatur   iklim   mikro sehingga  sistem  sirkulasi  udara  dan  air secara alami dapat berjalan lancar;
  3. RTH mampu menjadi produsen oksigen, penyerap  air  hujan,  penyedia habitat satwa, penahan angin;d.RTH  menjadi  penyerap  polutan  tanah, air serta udara.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

 

 

Teori Lengkap tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

NO. KEGIATAN. TARGET KINERJA Pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau. Planter Box Jl. Raya Jakarta – Bogor. Pembangunan Taman Air Mancur Gerbang Kantor Bupati Bogor Tahap II. Penataan Rumah Dinas Wakil bupati. Penataan Taman Masjid Baitul Faizin. Penataan Taman Stadion Mini. Penataan Taman Situ Cikaret. Penataan Taman Simpang Tiga Gadog. Penataan Taman Simpang Kemang. Penataan Taman Simpang Ciawi. Penataan Taman Jl. Sentul – Kandang Roda. Penataan Taman Jl. Mayor Oking. Penataan Taman di Kec. Cileungsi. Pembuatan Green House/Pembibitan di Posko Taman. Penataan Taman KNPI. Penataan Taman PKK. Penataan Taman Perempatan PDAM.

 

 

 

 

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

  1. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
  2. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
  3. area pengembangan keanekaragaman hayati;
  4. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
  5. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
  6. tempat pemakaman umum;
  7. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
  8. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
  9. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
  10. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
  11. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan pembangunan RTH pada prinsipnya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kota.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Permendagri RTHKP, tujuan penataan RTHKP adalah:

  1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
  2. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
  3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Adapun manfaat dari ruang terbuka hijau antara lain :

 

RTH memiliki fungsi ekologi

RTH merupakan ‘paru-paru’ kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO2), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan.

 

RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi.

Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya.

 

RTH memiliki fungsi estetis.

Kehadiran RTH memperindah pemukiman, komplek perumahan, perkantoran, sekolah, mall, dan lain-lain. Bayangkan suasana kantor yang ‘kering’, sekolah yang panas, perumahan yang gersang, mall yang hanya dipenuhi tembok dan tanaman artifisial. Bandingkan dengan kantor, sekolah, perumahan, dan mall yang menghijau. Bukan saja hati dan perasaan jadi adem. Kepala pun bisa diajak berpikir lebih jernih dan kreatif.

 

RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi

RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya.

 

RTH memenuhi fungsi pendidikan.

RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Kalau anak-anak juga dilibatkan dalam pengelolaan RTH,mereka juga akan mendapat pelajaran soft skill yang penting dan mungkin tak bisa didapatkan di bangku sekolah: belajar berorganisasi dan menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ini bekal yang penting bagi mereka sebagai generasi penerus di masa depan, jadi mengapa sekarang?

RTH juga punya fungsi ekonomis

Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan. Apabila ditata dengan baik, RTH bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

 

Pentingnya Rumah Terbuka Hijau

Lebih lanjut dalam makalah Lokakarya IPB dijelaskan, dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu:

  1. Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan ditentukan secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu:

(a) Kapasitas atau daya dukung alami wilayah;

(b) Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pelayanan lainnya);

(c) Arah dan tujuan pembangunan kota. RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan RTH privat. Dalam suatu wilayah perkotaan maka RTH publik harus berukuran sama atau lebih luas dari RTH luas minimal , dan RTH privat merupakan RTH pendukung dan penambah nilai rasio terutama dalam meningkatkan nilai dan kualitas lingkungan dan kultural kota.

  1. Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH.
  2. Struktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi).
  3. Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

Peran Rumah Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau(RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

  1. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
  2. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
  3. area pengembangan keanekaragaman hayati;
  4. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
  5. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
  6. tempat pemakaman umum;
  7. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
  8. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
  9. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
  10. area mitigasi/evakuasi bencana;
  11. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

 

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

 

Peningkatan penggunaan area dapat menyebabkan penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau. Selain itu, penurunan ruang terbuka hijau juga disebabkan oleh penilaian bahwa green open ruang adalah area cadangan dan tidak ekonomis. Untuk menutupi semakin sedikit area ruang terbuka hijau, bisa dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ruang terbuka hijau pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan green private ruang terbuka di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan “Lima Sepatah” adalah Kebijakan Akurasi, Akurasi Implementasi, Akurasi Target, Akurasi dan Proses Lingkungan Ketepatan. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui dukungan dan faktor-faktor penghambat yang terlibat dalam proses implementasi ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan, Semarang Kota dengan mengamati di: Komunikasi, Sumber Daya, dan Otorisasi Tanda Tangan.

Hasil menyimpulkan bahwa implementasi ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Pedurungan belum belum optimal; ini menunjukkan bahwa ada orang yang tidak tahu tentang penerapan green private ruang terbuka belum. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi ruang terbuka hijau privat di Indonesia Kecamatan Pedurungan adalah komunikasi yang belum optimal, dan sumber daya yang tidak belum setara, terutama sumber daya manusia pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masih pasti. Itu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan adalah tentang komitmen pemerintah dan tanggung jawab untuk meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan ruang terbuka hijau privat di Indonesia Kecamatan Pedurungan. Rekomendasi dari hasil penelitian adalah:

  • Untuk meningkatkan ruang terbuka hijau privat secara langsung, agar orang-orang tahu tentang kebijakan tersebut;
  • Sosialisasi dapat dilakukan dengan metode yang menarik;
  • meningkatkan sumber daya manusia.

 

Contoh Tesis 2 : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karanganyar

 

Implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan kebijakan. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) sangat diperlukan sebagai pencegah banjir, menciptakan iklim mikro, mengurangi polusi udara, penyedia habitat satwa, tempat rekreasi, serta objek pendidikan dan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum terkait pengelolaan RTH dan mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan pengelolaan RTH dengan implementasi pengelolaan RTH di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen kebijakan pengelolaan RTH di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang didukung wawancara mendalam dengan pihak pengelola dan cek lapangan. Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi landasan hukum terkait pengelolaan RTH adalah policy analysis, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi pengelolaan RTH digunakan matriks yang akan mempermudah dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Karanganyar adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 9 Tahun 2012, Peraturan Bupati Karanganyar No. 465.A Tahun 2006, dan Peraturan Bupati Karanganyar No. 33 Tahun 2012. Terdapat kesenjangan antara kebijakan dengan implementasinya yaitu pada aspek perencanaan dan pelaksanaan. Target luasan RTH belum dapat dipenuhi sesuai dengan perencanaan yang dibuat, sedangkan pada aspek pelaksanaan penerapan ketentuan penyediaan RTH publik dan privat belum dapat diterapkan seluruhnya di lapangan.

 

Contoh Tesis 3 : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota. Hal ini menjadi menarik karena setiap kota memiliki keterbatasan dalam memenuhi ketentuan ini; salah satunya adalah Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2011, ketersediaan RTH di Banjarbaru sekitar 612,10 hektar atau hanya 1,65 persen dari panjang kota. Di sisi lain, RTH juga penting sebagai antisipasi tingginya permintaan dari reformasi tanah dan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota, karena 12.998,3 hektar atau 30 persen dari luas Kota Banjarbaru telah berubah menjadi pemukiman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membahas proses implementasi kebijakan RTH dan faktor-faktor yang memengaruhi melibatkan organisasi pemerintah sebagai pelaksana dan pengembang perumahan sebagai objek kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai tindakan ketidaktaatan dilakukan oleh pengembang terhadap kebijakan RTH, misalnya pengembang tidak menyediakan area untuk RTH, perbedaan bentuk dari RTH, perubahan penggunaan RTH, dan tidak tersedianya RTH. Beberapa alasan yang mendasari ketidaktaatan ini adalah faktor tidak mematuhi hukum selektif; ekonomi; dan kepentingan pribadi atau organisasi. Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas struktur birokrasi; sumber daya; komunikasi; dan disposisi.

 

Contoh Tesis 4 : Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perumahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman

Perubahan pemanfaatan lahan menjadi perumahan yang tidak terkendali di Kelurahan Condongcatur dapat mengancam pelestarian sumberdaya air di Kabupaten Sleman dengan adanya konflik meningkatnya ruang terbangun versus berkurangnya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena kelurahan tersebut berada di kawasan yang berpotensi menjadi Kawasan Resapan Air di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran sejauh mana penyediaan RTH di perumahan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyediaan RTH oleh pengembang perumahan di kawasan perkotaan khususnya di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan metode gabungan kuantitatif-kualitatif menggunakan Stratified Proportional Random Sampling. Hasilnya prosentase penyediaan RTH di setiap sampel perumahan ? 25% sehingga implementasi kebijakan penyediaan RTH oleh pengembang Tidak Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya hukuman atau sanksi terhadap ketidakpatuhan pengembang karena dalam dalam peraturan belum dicantumkan sanksi yang jelas. Peraturan itu sebaiknya dikaji ulang dan dilengkapi dengan tata cara implementasi serta sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Kata kunci : implementasi kebijakan, penyediaan RTH, pengembangan perumahan, pelestarian sumberdaya air

 

Contoh Tesis 5 : Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang dan dampaknya pada perkembangan Kota Malang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian diambil sebanyak 40 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah table frekuensi yang dihasilkan dari sumber data yang diambil dengan menggunakan prosentase sesuai dengan indikator yang dievaluasi.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang terbuka hijau kota Malang masih kurang sesuai terhadap penggunaan, kebutuhan, pengelompokan, pengelolaan, dan pengembangannya. Implikasi dari penelitiannya diperlukan perhatian serius dan kerjasama yang baik untuk memathui ketentuan dan peraturan yang terkait dengan RTH. Perlu dilakukan sebuah pemeliharaan dan pelestarian terhadap keberadaan RTH dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

 

Contoh Tesis 6 : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

 

Kemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan terus mendorong meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan untuk pemukiman dan sarana perekonomian, seperti sarana transportasi, industri, pusat perbelanjaan dan lainnya. Salah satu solusi untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan perkotaan yang sudah padat yaitu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari segi ketersediaan RTH di kota Manado, keberadaan RTH tersebar di 11 kecamatan dengan beragam jenis berupa ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau buatan seperti; taman, jalur hijau jalan, median jalan, pulau jalan, dan taman dinding. dalam rangka merespon kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, Pemerintah kota Manado yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya untuk tetap mengelola dan memelihara RTH publik yang telah tersedia agar tetap terjaga dan tidak di komersialisasikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif induktif. Yang menjadi hasil penelitian yaitu, implementasi kebijakn RTH. implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaanya. Namun dari segi sumberdaya manusianya yaitu Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidakberimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di kota Manado.

 

Contoh Tesis 7 : Evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau: Studi Kasus pelaksanaankebijakan ruang terbuka hijau pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum maksimal, karena tidak ada peningkatan yang berarti luas RTH. Sampai saat ini, luas RTH Provinsi DKI Jakarta sekitar 9%, dan masih jauh dari rencana pencapaian kebutuhan RTH yang ditargetkan dalam RTRW 2010, yaitu 13,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Kondisi sumber daya manusia yang ada masih minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Koordinasi yang terjalin masih bersifat formalitas dan belum ada tindak lanjut kebijakan hingga tataran kegiatan nyata yang terpadu antar stakeholder. Anggaran juga masih terbatas peran elit masih menunjukkan arogansinya, sehingga lebih berpihak untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Untuk masalah struktur organisasi secara umum sudah mendukung, antara lain ditunjukkan dengan adanya prosedur operasional yang standar. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta antara lain keterbatasan peralatan operasional lapangan, pembibitan, lambatnya pengembangan ruang terbuka hijau, menurunnya kualitas lingkungan, alih fungsi taman, menurunnya kedisiplinan masyarakat, kebutuhan ruang gerak sosial masyarakat, peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan substansial.

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak mendukung pelaksanan kebijakan. Mengenai masalah sumber daya manusia, mulai sekarang harus sudah direncanakan rekrutmen yang disertai dengan perencanaan yang matang dan mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan. Koordinasi antar stakelholder harus lebih diintensifkan sehingga dapat terbangun sinergi dan komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan harus ditindaklanjuti dengan program-program nyata. Anggaran yang masih terbatas harus diusahakan secara proaktif melalui penggalangan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak memberikan peluang kepada para elit untuk mempengaruhi pelaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

 

Contoh Tesis 8 : Implementasi Kebijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Taman Kota sebagai RTH di Kota Tangerang. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Informan yang terlibat dalam penelitian ini ialah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang (DCKPR), dan informan lain yang berkaitan.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan taman kota sebagai RTH, belum sepenuhnya berjalan optimal. Karena keterbatasan lahan dan anggaran dalam pengelolaan RTH menjadi penghambat dalam meningkatkan pengembangan taman kota, diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, serta peran swasta dan masyarakat yang masih kurang untuk ikut turut serta dalam pemeliharaan RTH. Maka saran yang dapat diberikan ialah meningkatkan peran swasta untuk ikut lebih aktif dalam pengelolaan RTH, melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan di Kota Tangerang dalam pemeliharaan RTH disamping keterbatasan SDM yang dihadapi, dan menambah media sosialisasi ke masyarakat agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga dan memelihara taman kota dan RTH.

 

Contoh Tesis 9 : Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadan Kebakaran Kecamatan Nunukan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan

 

Tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam upaya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. C. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah mengatasi hambatan yang dialami dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.

Metode dan pendekataan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang digunakan secara deskriptif . Penelitian dilakukan di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Nunukan, aktivis lingkungan, dan warga masyarakat .

Hasil penelitian mengenai Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten dalam pemeliharaan RTH antara lain Perda Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan RTH dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH. Proses kebijakan pemeliharaan RTH itu ada tataran formulatif dan implementatif. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam upaya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Nunukan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemeliharaan RTH di Kabupaten Nunukan ini yaitu; (1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia dilihat dari kualitas dan kuantitas, (2) Keterbatasan sumber dana atau anggaran, (3) Sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman Pemadam kebakaran, untuk memelihara RTH di Kabupaten Nunukan, (4) Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk peduli dan memelihara lingkungan

 

Contoh Tesis 10 :  Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap kot harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Jakarta Selatan merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki luasan RTH yang masih kurang. Persentase luas RTH Jakarta Selatan yang dimiliki saat ini baru sebesar 5% dari luasan wilayahnya. Penelitian ini membahas mengenai “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 5% dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya sebuah keinginan politik dari pemerintah, perlu adanya suatu kajian oleh pemerintah untuk menjadikan Jakarta hanya sebagai pusat pemerintahan saja, dan adanya pengawasan yang lebih ketat dengan pemberlakuan sanksi yang tegas.

 

 

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?