Teori Lengkap mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Pengertian Pariwisata

Pada Dasarnya Pariwisata Sangat Mengandalkan Adanya Keunikan, Kekhasan, Kelokalan, Dan Keaslian Alam Dan Budaya Yang Tumbuh Dalam Masyarakat. Melihat Pada Pengertian Dalam Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Menyatakan Bahwa Pariwisata Adalah Berbagai Macam Kegiatan Wisata Dan Didukung Berbagai Fasilitas Serta Layanan Yang Disediakan Oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah. Hal Ini Serupa Dengan Norval Menyatakan Bahwa Pariwisata Atau Tourism Adalah Keseluruhan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Masuk, Tinggal, Dan Pergerakan Penduduk Asing Di Dalam Atau Di Luar Suatu Negara, Kota Atau Wilayah Tertentu (Muljadi A.J, 2010).

 

Jenis-Jenis Wisata

Kegiatan berwisata memiliki berbagai jenis wisata yang ditawarkan agar dapat dinikmati oleh wisatawan, hal tersebut ditujukan sebagai upaya dalam meningkatkan ketertarikan untuk mengunjungi daerah yang memiliki lebih dari satu objek daya tarik wisata. Jenis-jenis wisata berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jika pada tahap awal perkembangan pariwisata, jenis wisata yang disukai adalah wisata bahari, wisata olahraga dan berbagai jenis wisata untuk kesenangan, maka kemudian lahir jenis-jenis wisata lain. Berikut ini akan dipaparkan beberapa jenis wisata39 yang umumnya dikembangkan oleh beberapa daerah:

1. Wisata Konvensi, adalah wisata dengan memiliki tujuan atau kepentingan tertentu seperti mengikuti symposium, sidang, konfrensi dan sebagainya.
2. Wisata Komersial, adalah wisata dengan tujuan bisnis atau persoalan dagang dalam kegiatan ekspor-impor, pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
3. Wisata Olahraga, adalah kegiatan wisata yang dilakukan dalam rangka mengikuti dan menyaksikan acara olahraga. Baik sebagai atlit maupun sebagai pengunjung (supporter).
4. Wisata Bahari, adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan area laut sebagai tempat rekreasi.
5. Wisata Alam, adalah kegiatan wisata yang memiliki obyek daya tarik wisata berupa pemandangan alam baik yang terjadi secara alami maupun yang telah terfasilitasi oleh pihak pengelola wisata tersebut.
6. Wisata Sejarah, adalah kegiatan wisata yang memiliki obyek daya tarik wisata yang memiliki sejarah atau ciri khas.
7. Wisata Religi, adalah kegiatan wisata yang berkaitan erat dengan religi atau keagamaan yang dianut manusia.
8. Wisata Rekreasi, adalah kegiatan wisata yang dengan obyek daya tarik wisata artifisial (buatan) yang menyediakan wahana-wahana, replika atau miniatur.
9. Wisata Kesehatan, yaitu perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmasni dan rohani.
10. Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hisup seorang dengan jalan mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, kebudayaan dan seni mereka.
11. Wisata Industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seorang rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
12. Wisata Bulan Madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan merpati, pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

Pengembangan Pariwisata

Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal sebagai bentuk dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Teori pengembangan pariwisata yang akan dijelaskan berikut ini merupakan perspektif berfikir peneliti dalam mengangkat tema penelitian. Teori yang digunakan akan menjabarkan bagaimana pariwisata sebagai penunjang perekonomian di Kota Batu dengan mengandalkan sektor agrowisata (pertanian) yang nantinya bertujuan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

 

Teori-teori dari Gambar Model Teori Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Strategi Pengembangan Pariwisata

Strategi pengembangan pariwisata adalah langkah-langkah atau rencana yang dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan. Cara yang dilakukan dapat berupah melakukan perbaikan terhadap infratruktur yang ada, baik itu secara fisik maupun nonfisik. Sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata.

Yoeti (2005) menyatakan bahwa dalam perencanaan strategis suatu daerah tujuan wisata dilakukan analisis lingkungan dan analisis sumber daya. Tujuan analisis ini tidak lain adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi sumber daya utama, terutama mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut.

Perkembangan Penggunaan Lahan Untuk kegiatan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) serta mampu memberikan multiplier effect bagi berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait, seperti pertanian ( bunga, buah, perikanan ), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Sehingga melalui berkembangnya sektor ini, diharapkan pendapatan ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata dapat meningkat.

 

 

 

 

Rencana pengembangan Pada Kawasan Pariwisata

Kawasan wisata adalah kawasan dengan fungsi utama kegiatan pariwisata dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Pengembangan kawasan ini harus melihat potensi yang dimiliki dan mcnjadi daya tarik konsumen wisata. Kriteriakriteria yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Panorama keindahan alam, potensi pertanian dan kekayaan alam yang khas dan menarik.
2. Kekayaan budaya, tradisi dan adat istiadat yang bemilai tinggi dan diminati wisatawan.
3. Peninggalan budaya dan peninggalan lain yang bernilai sejarah.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

 

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara)

 

Pada penelitian tahun 2015 menyatakan bahwa Pantai Kumo adalah salah satu pantai tersibuk di Halmahera Utara, pantai Kumo juga salah satu gugusan pulau kepulauan di depan kota Tobelo yang dapat dicapai ± 5 menit dengan perahu bermotor. Pulau Kumo terletak tepat di depan kota Tobelo dengan pantai yang dinaungi pepohonan dan pasir putih yang indah dan lautnya jernih, kuat dan kuat dan cocok untuk kegiatan seperti snorkeling, berperahu dan lain-lain, pilihan para turis lokal karena pemandangannya yang indah akses dekat dari kota Tobelo. Sayangnya, semua keuntungan dari wisata pantai Kumo belum terjamah dan dikelola dengan baik, sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan yang serius oleh pembuat kebijakan dan pelaksana sama.

 

Penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi, detailnya bisa ditarik bahwa teknik analisis data yang dilakukan adalah setelah data terkumpul, kemudian data selanjutnya akan digabungkan, dilukiskan dalam bentuk narasi kalimat dengan memberikan interpretasi atau interpretasi berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel objek penelitian atau responden yang ada yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara belum bisa dijelajahi dan mengelola objek wisata pantai Kumo dengan baik karena mereka mengatakan ada berbagai faktor yang menghambat pembuat kebijakan dan pelaksana dalam menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata di pulau itu dari Kumo.

 

Contoh Tesis 2 :  Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan terkait pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala dan staff Bidang Pengembangan Destisansi Obyek Wisata, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Kepala Karang Taruna Desa Maron, Pengelola Obyek Wisata, Pengunjung Obyek Wisata. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih untuk pemeriksaan keabsahan data.Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum tercapainya ke empat kelompok variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu: (1) Sumber daya anggaran dan prasarana yang belum memadahi, (2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, (3) Belum adanya komitmen yang kuat dari keseluruhan pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata. Meskipun beberapa indikator belum terpenuhi, masih terdapat satu indikator yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu: Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dalam upaya pengembambangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

 

Contoh Tesis 3 : Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

 

 

Pada tahun 2016 menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengembangan Wisata Kebijakan di Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Peneliti menggunakan teori Edward III sebagai patokan untuk implementasi kebijakan. Lima informan diambil sebagai mencicipi. Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data adalah dilakukan dengan wawancara, observasi, catatan lapangan, sebuah dokumen dokumenter. Analisis data termasuk analisis domain. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa keseluruhan Pelaksanaan Pariwisata Pengembangan di Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur birokrasi, tidak berjalan optimal.

 

Contoh Tesis 4 : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis

 

Implementasi kebijakan pemerintah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bengkalis dalam pengembangan wisata bahari, ada beberapa kebijakan yang sedang kurang efektif dan efisien sehingga pantai Selatbaru Tidak dikenal luas di luar kondisi masyarakat dan infrastruktur di Selatbaru Turki sangat minim. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata pengembangan pariwisata bahari Restra telah ditetapkan berdasarkan matriks empat kawasan.perumusan pokok bahasan penelitian ini adalah bagaimana implementasi program pengembangan pantai Bengkalis Selatbaru, jadi tujuan ini studi adalah untuk menentukan bagaimana pengembangan wisata bahari yang dilakukan oleh Departemen Pariwisata.

 

Penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dilakukan dengan mengilustrasikan dan menggambarkan dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Bengkalis di PT bidang pengembangan wisata bahari yang optimal belum mampu menggali potensi dan mengelola selabaru pesisir sehingga tidak ada retribusi yang dihasilkan oleh pantai Selatbaru dalam pendapatan yang diperhitungkan Bengkalis.

Contoh Tesis 5 : Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara)

 

Penelitian pada tahunm 2016 menyatakan bahwa Pantai Kumo adalah salah satu pantai tersibuk di Halmahera Utara, pantai Knumo juga salah satu gugusan pulau kepulauan di depan kota Tobelo yang dapat dicapai ± 5 menit dengan perahu bermotor. Pulau Kumo terletak tepat di depan kota Tobelo dengan pantai yang dinaungi pepohonan dan pasir putih yang indah dan lautnya jernih, kuat dan kuat dan cocok untuk kegiatan seperti snorkeling, berperahu dan lain-lain, pilihan para turis lokal karena pemandangannya yang indah akses dekat dari kota Tobelo. Sayangnya, semua keuntungan dari wisata pantai Kumo belum terjamah dan dikelola dengan baik, sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan yang serius oleh pembuat kebijakan dan pelaksana sama. Penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi, detailnya bisa ditarik bahwa teknik analisis data yang dilakukan adalah setelah data terkumpul, kemudian data selanjutnya akan digabungkan, dilukiskan dalam bentuk narasi kalimat dengan memberikan interpretasi atau interpretasi berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel objek penelitian atau responden yang ada yang ada.

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara belum bisa dijelajahi dan mengelola objek wisata pantai Kumo dengan baik karena mereka mengatakan ada berbagai faktor yang menghambat pembuat kebijakan dan pelaksana dalam menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata di pulau itu dari Kumo.

 

Contoh Tesis 6 : Studi Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata di Kota Semarang (Studi Kasus Taman Margasatwa Wonosari Kota Semarang)

Kota Semarang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar jika dapat dikelola dengan baik akan dapat member keuntungan bagi Pemerintah Kota Semarang juga pelaku bisnis berserta masyarakat sendiri. Ironisnya, dalam pengelolaan dan pengembangan dari kawasan pariwisata tersebut terkesan tidak sungguh-sungguh. Dapat dilihat dari tempat-tempat wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang tidak terawat dan terurus, serta fasilitas yang ada tidak mampu menjadikan tempat wisata tersebut menarik

pengunjung untuk datang dan menikmati even-even yang telah ditawarkan oleh pengelola.

Hal ini dapat dilihat pada naik turunnya jumlah pengunjung yang berwisata ke Taman Margasatwa (Bonbin Semarang) Pada Tahun 2009 wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung berjumlah 231.593 orang, dan Pada Tahun 2010 terjadi penurunan jumlah pengunjung hanya 168.678 orang. Maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwiasata di Kota Semarang (Taman Margasatwa), serta Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan Taman Margasatwa di Kota Semarang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemntasi kebijakan yang diambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pengelolaan dan

pengembangan Taman Margasatwa Kota Semarang dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar obyek wisata tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara berstruktur dan kuesioner dimana data yang diperoleh dijabarkan dan dianalisis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Kota Semarang khususnya Taman Margasatwa dan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar obyek wisata.

Implementasi kebijakan yang berjalan saat ini secara umum telah berjalan cukup baik dengan dilakukannya proyek revitalisasi di Taman Margasatwa, dengan dilaksanakannya berbagai program sektor pariwisata secara efektif di sisi lain tetap timbul adanya hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang telah disusun yaitu: Permasalahan di bidang SDM, yaitu kurangnya sumber daya manusia pendukung yang potensial, kurangnya anggaran, yaitu kurangnya alokasi dana subsidi dari pemerintah daerah untuk operasionalisasi dan pengembangan Kepariwisataan, permasalahan dibidang teknologi, yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan identifikasi dan investarisasi data yang diperlukan untuk pengembangan dan pengelolaan Kepariwisataan padahal sampai saat ini sektor Pariwisata cukup besar dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan keberadaan Taman Margasatwa bagi masyarakat Kota Semarang kurang memberikan dampak yang signifikan bahkan sebagian besar beranggapan bahwa keberdaannya tidak memberikan dampak apa-apa bagi perekonomian mereka tetapi bagi masyarakat sekitar obyek wisata keberadaan Taman Margasatwa sangat dirasakan dampaknya bagi perekonomian mereka.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pariwisata Kota Semarang maka perlu adanya upaya-upaya dari seluruh pihak yang terkait secara kongkrit. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah: Peningkatan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pihak yang terkait untuk menyusun perancangan kebijakan yang lebih berkompeten, peningkatan kualitas SDM pendukung untuk melaksanakan operasionalisasi Kepariwisataan, adanya keterlibatan masyarakat secara umum untuk lebih “merasa memiliki” sehingga diharapkan masyarakat memberikan masukan dan bantuan yang konstruktif terhadap peningkatan Kepariwisataan di Kota Semarang.

 

Contoh Tesis 7 : Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor

 

Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn karena hasil atau kinerja kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar dan sasaran tertentu; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakter birokrasi pelaksana; sikap pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan unit analisis yaitu implementors (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sampel diambil secara purposif sebanyak 18 orang pejabat struktural) dan sasaran kebijakan (pengelola tempat-tempat wisata dengan sampel pengelola pribadi, instansi pusat/daerah, perusahaan, dan masyarakat/yayasan). Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor selama ini menghadapi masalah pokok yaitu: keterbatasan SDM kepariwisataan, baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya akses jalan dan jaringan transportasi, menuju destinasi wisata sehingga berpengaruh terhadap kinerja sektor kepariwisataan; koordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penilaian rataan terbobot untuk variabel implementasi kebijakan berdasarkan model Van Meter dan Van Horn sebesar 3,37 (dalam skala 5) dan termasuk kategori “cukup baik”. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan baik, maka implementasi kebijakan ke depan harus fokus pada upaya perbaikan yaitu peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas), ketersediaan dan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dari dan menuju destinasi wisata, serta perumusan mekanisme kooordinasi lintas-instansi dan lintas-pelaku dari pihak-pihak terkait dalam pembangunan bidang kepariwisataan.

 

Contoh Tesis 8 : Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Banggai Kepulauan

 

Salah satu sektor potensial dan penting di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sektor pariwisata bahari. Potensial karena kabupaten ini memiliki berbagai obyek wisata bahari yang baik dan penting karena wilayah administratif kabupaten ini 70% lebih adalah laut. Di sisi lain, wilayah daratnya sudah mengalami eksploitasi berlebih. Pariwisata bahari adalah alternatif usaha berbasis jasa yang dapat mengurangi tekanan pada lingkungan sekaligus bertujuan untuk merevitalisasi budaya bahari. Faktanya, data BPS menunjukan bahwa pada tahun 2015 jumlah wisatawan di Banggai Kepulauan bekurang. Selain itu, salah satu laporan pemerintah menerangkan bahwa pengembangan potensi pariwisata di Banggai Kepulauan belum dimaksimalkan. Penelitian ini hadir untuk mengetahui apakah fenomena berkurangnya jumlah wisatawan dan pengembangan potensi pariwisata yang belum dimaksimalkan itu juga menunjukkan belum optimalnya kinerja implementasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Banggai Kepulauan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam fenomena implementasi. Data-data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terlibat yang mewakili pihak pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi obyek wisata dan perkantoran. Sedangkan studi dokumen dilakukan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata bahari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Banggai Kepulauan masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari masih kurangnya responsivitas pelaksana kebijakan, sebagian program yang kurang menyentuh kebutuhan di lapangan, dan pengalokasian anggaran program yang tidak efisien. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan tersebut di atas adalah masih kurangnya komitmen implementor, anggaran yang masih minim, kurangnya dukungan aktor yang terlibat, kompetensi SDM yang belum memadai, dan dukungan pemerintah daerah yang masih kurang atau dengan kata lain, pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Banggai Kepulauan belum menjadi salah satu alternatif pembangunan.

 

Contoh Tesis 9 : Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Tengah (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah)

 

Pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah berlangsung setidaknya pada satu dekade terakhir ini. Pembangunan pariwisata dilaksanakan mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, dan Perda Provinsi Kalteng No. 2 Tahun 2013 tentang Ripparprov. Keberadaan Ripparprov sangat dibutuhkan guna memperjelas arah kebijakan pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah. Sebelum Ripparprov terbentuk pembangunan pariwisata Kalteng terkesan jalan ditempat dan berlangsung sporadis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif sebagai bahan utama kajian. Data dikumpulkan melalui teknis wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Komunikasi, pola komunikasi kebijakan berlangsung secara formal kedinasan dari atasan ke bawahan. 2) Sumber daya, SDM dan anggaran tersedia dalam jumlah terbatas dan didukung oleh payung hukum yang jelas. 3) Struktur Birokrasi, telah didukung oleh SOP khususnya dalam pembangunan pemasaran, untuk pembangunan destinasi masih belum tersedia. 4) Disposisi, pengangkatan birokrat menjadi kewenangan Kepala Daerah, insentif hanya diberikan kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata. Tidak tersedia insentif bagi implementor kebijakan (birokrat).

 

 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sungguh beruntun dikaruniai dengan keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dan budaya itu jika dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di negeri ini.Namun sayangnya, hingga saat ini potensi tersebut belum mampu dikembangkan dengan optimal. Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walapun potensi pariwisata mereka tidaklah sekaya yang dimiliki Indonesia, namun mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang dihasilkan negara tersebut dari sektor pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan di masing-masing negara, baik Singapura, Malaysia maupun Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kebijakan publik pada tingkat kebijakan tertinggi (level policy) dan tingkat organisasi (organizational level) terhadap bagaimana usaha pemerintah masing-masing negara dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata baik pengembangan produk dan pemasaran pariwisatanya.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masing-masing pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik khususnya di sektor pariwisata termasuk partisipasi masyarakat didalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan responden yang dipilih dari kalangan pakar dan praktisi yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup dalam terhadap masalah kebijakan pariwisata di negara-negara tersebut di atas.