Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

ABSTRAK

Pengembangan UMKM diharapkan dapat berfungsi sebagai akar topang dalam pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan usaha-usaha yang ditujukan untuk pengembangan UMKM. Kota Surakarta yang memiliki potensi UMKM yang bagus baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya, berusaha untuk mengembangkan sektor UMKM daerahnya. Lembaga yang diberi wewenang dalam pengembangan UMKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dalam upaya pengembangan UMKM diperlukan suatu strategi yang tepat yang didasarkan pada kondisi di daerahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dan mengetahui faktor apa saja yang medukung dan menghambat dalam pengembangan sektor UMKM.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Manajemen oleh T. Hani Handoko, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial oleh John M. Bryson, Manajemen Strategik oleh Hadari Nawawi, dan lainlain.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung, dan pencatatan dokumen. Pengambilan sample menggunakan purposive sampling yang bisa juga berkembang menjadi snowball sampling. Untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi data, sedangkan dalam penarikan kesimpulan digunakan teknik analisis interaktif.

Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta hanya menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatankegiatan yaitu Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM, dan Fasilitasi Pengembangan UMKM. Faktor yang mendukung adalah tersedianya dana atau anggaran yang memadai, jalinan kerjasama dengan para stakeholders, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai. Faktor yang menghambat adalah rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh SDM UMKM yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan strategi pengembangan tersebut. Rekomendasi yang diajukan penulis untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam hal pengembangan UMKM adalah dengan ditambahnya kegiatan pelatihan penumbuhan jiwa kewirausahaan serta lebih memperbanyak kegiatan pameran agar produk yang dihasilkan dapat lebih dikenal oleh masyarakat.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan masingmasing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilaksanakan dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya UndangUndang tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut adalah adanya upaya pemberdayaan dan peningkatan perekonomian daerah melalui perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pengaruh dari UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah pada terbentuknya daerahdaerah otonom. Di mana dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah otonom berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan kata lain, pemerintahan di Indonesia bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri.

Akibat lain dari pemberian hak otonom tersebut adalah adanya perubahan pada pendekatan pembangunan. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat Top Down dan sentralistis, tetapi lebih mengutamakan peran serta masyarakat (Bottom Up) dan desentralisasi, seiring dengan meningkatnya partisipasi dan tingginya gairah kehidupan demokrasi di masyarakat. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDRB cukup signifikan. Kota Surakarta sebagai salah satu dari daerah otonom memiliki jumlah penduduk yang besar. Perkembangan prosentase tingkat pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Dari data di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta dari tahun ke tahun sangat signifikan perubahannya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Surakarta tersebut, maka semakin bertambah pula jumlah angkatan kerja yang tersedia. Menurut catatan Biro Pusat Statistik Kota Surakarta, dengan adanya jumlah penduduk yang semakin bertambah tersebut, Kota Surakarta menyediakan jumlah angkatan kerja dengan yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di kota Surakarta tersedia angkatan kerja sebesar 44,85 % dari jumlah penduduk. Dengan jumlah angkatan kerja yang sedemikian besar, tentu saja tidak semuanya dapat tertampung pada lapangan pekerjaan yang tersedia, seperti pertanian, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel&restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasajasa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu usaha perluasan kesempatan kerja oleh Pemerintah Kota Surakarta. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu alternatif bagi penyerapan angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan usaha. Oleh karena itu, pengembangan sektor UMKM perlu dilakukan dalam rangka untuk menciptakan lapangan usaha yang baru.