HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Skripsi Hukum Pidana: Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi oleh BPKP sbg Keterangan Ahli

Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi oleh  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli terhadap  Penanganan  Tindak Pidana Korupsi  (Studi Kasus Korupsi Pimpinan DPRD Kota Surakarta)

 

A. Latar Belakang

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila masalah hukum ditempatkan pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara. Di negara Indonesia hukum dijadikan suatu aturan, kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban masingmasing.

Proses penegakan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan proses pembangunan negara, karena pembangunan negara disamping dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Untuk itu diperlukan penegakan hukum. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah korupsi. Karena tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Evi Hartanti, 2006: 1).

 

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimana penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003?
  2. Bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003?

 

C. Tinjauan Pustaka Skripsi

Sejarah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Pengertian Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area – area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan (Indra Pastian, 2007: 49).

Pengertian Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menangani (Departemen Pendidikan Nasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia.2001. Jakarta:Balai Pustaka)

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif.

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara kualitatif.

Didalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer / primary data) dan dari buku pustaka (data sekunder / secondary data).

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian langsung di lapangan.

 

E. Kesimpulan

  1. Proses penyusunan audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 meliputi:
  1. Adanya permintaan dari Penyidik kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap perkara korupsi,
  2. Dikeluarkan surat tugas dari Kepala BPKP
  3. Dibentuk Tim untuk melakukan audit sebagaimana yang diminta oleh Penyidik
  4. Pelaksanaan audit dengan cara melakukan pengujian terhadap bukti – bukti yang berkaitan dengan perkara yang diajukan untuk diaudit.
    1. Kekuatan pembuktian kesaksian ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 mempengaruhi keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 119/PID.B/2005/PN. SKA pada tanggal 22 Agustus 2005.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Pria
  2. Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
  3. Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) terhadap Terdakwa Marthen Renouw
  4. Pelaksanaan Program ”Zero Street Crime” Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan
  5. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan

 

Leave a Reply