HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Skripsi Hukum: Peran Dewan Pengawas Syariah trhdp Pengawasan Aspek Syariah di BMT

Judul Skripsi : Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

 

A. Latar Belakang

Pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam SK ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah. Sebagaimana tugas DPS dalam perbankan, tugas DPS Koperasi jasa syariah juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bias diterapkan.

KepMen tersebut ternyata belum juga mampu mengatasi permasalahan hukum BMT. Hal ini karena bagi BMT yang belum berbadan hukum ada kemungkinan tidak ada DPSnya, sebab belum ada payung hukum yang dapat mengikat BMT yang tidak berbadan hukum koperasi harus memiliki DPS, sehingga bisa mengkibatkan lemahnya pengawasan aspek syariah yang seharusnya diterapkan dan dipatuhi. Permasalahan lainnya, meski sama-sama menjalankan fungsi intermediasi dan masa pertumbuhan yang berbarengan, namun produk yang ditawarkan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) lebih inovatif dan variatif dibanding bank syariah. Sebagian besar pengembangan produk BMT belum tersentuh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

 

B. Rumusan Masalah Skripsi

  1. Bagaimanakah peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil ( BMT) Safinah Klaten?
  2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten?
  3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten dan Solusi yang telah diupayakan?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Tentang Ekonomi Islam

Definisi mengenai ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah al Arabi, yaitu: ” Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur’an dan As Sunnah, dan merupakan pembangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa” (Muhammad Abdullah al Arabi dalam Gemala Dewi, 2004: 33).

Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil, berasal dari kata baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal artinya rumah harta, yaitu tempat penitipan dan penyaluran dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS), wakaf, dan sumbangan social kemanusiaan. Baitul tamwil artinya rumah, yaitu tempat pengembangan bisnis, pengembangan usaha, balai usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha mikro melalui kegiatan simpan pinjam sistem bagi hasil (Amin Aziz, 2007).

Pengertian Pengawasan Syariah

Pengawasan oleh suatu badan yang berwenang adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah yang berdasar teori yang ada bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang berada diatasnya, agar tidak terjadi sebuah kontrak wewenang antara dua atau lebih badan pengawas dengan badan yang diawasi dimana badan yang mengawasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diawasi (Ir. Sujamto, 1987).

 

D. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris.

Penelitian ini bersifat deskriptif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Maal Wa Tamwil Safinah Klaten yang beralamat di Jalan Pramuka No. 60 Klaten 57411 telpon (0272) 327701 Fax. (0272) 324369.

Jenis penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber penelitian ini merupakan sumber data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

  1. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan mikro syariah, menjadi faktor penting untuk terpeliharanya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Namun karena permasalahan dasar hukum BMT yang tidak jelas mengatur peran DPS, maka peran penting ini tergantung dari tiap BMT memahami dan meletakkan peran DPS di BMT nya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan syariah ini tergantung kepada independesinya di dalam membuat suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan.

  1. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Aspek Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT ) Safinah Klaten Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka BMT wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:
  2. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BMT;
  3. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT;
  4. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif;
  5. DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.

 

Contoh Skripsi Hukum

  1. Pelaksanaan Perjanjian Beli Sewa Barang Elektronik pada P.T. Adira Quantum Multi Finance Divisi Non Otomotif Solo
  2. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syaraiah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safina Kalten
  3. Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 521pbi2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah I Bank Tabungan Negara
  4. Pelaksanaan Ijin Poligami Berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Erkawinan Dan Kompilasi
  5. Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya

 

Incoming search terms:

Leave a Reply