Skripsi Hukum: Pelaksanaan Penggajian PNS di Pemerintah Kota Surakarta

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surakarta (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PP No.9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil)

A. Latar Belakang

Dalam bidang administrasi publik, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan gaji pegawai negeri sipil di daerahnya. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi di bidang Administrasi Pengelolaan Gaji PNS, maka pemerintah pusat telah menyerahkan Administrasi Pengelolaan Gaji PNS kepada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota. Masalah gaji merupakan hal yang sensitif dan mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu masalah gaji memerlukan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada Bagian Kepegawaian sebagai sumber data maupun pada Bagian Keuangan yang merupakan unit dalam menangani Administrsi Pengelolaan Gaji PNS. Seperti yang kita ketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mana mereka ini merupakan pelaksana pemerintah yang bekerja sesuai dengan bidang masingmasing berdasar suatu peraturan yang telah ditetapkan, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan terdiri atas berbagai jabatan, yang meliputi : jabatan struktural, jabatan fungsional, serta jabatan/pejabat negara tertentu. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penggajian Pegawai Negeri Sipil di daerahnya. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penggajian PNS tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PP No.9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegewai Negeri Sipil)

B. Perumusan Masalah Skripsi

1. Bagaimana pelaksanaan penggajian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surakarta?
2. Apakah hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan penggajian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surakarta dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Landasan Teori

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (central government), melainkan juga oleh kesatuankesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (zelftanding), bersifat otonomi (Bagir Manan, 2000:7).

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat penting dan menentukan, karena pegawai negeri sipil adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, serta sebagai pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, menurut penelitian M. Zikri Ks di Sumatera Selatan menunjukan bahwa mentalitas pejabat memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan berhasil tidaknya pemerintah menjalankan tugasnya (M. Zikri. Ks, 1970:45).

Pengertian Gaji Pegawai

Menurut Hadi Poerwono, memberikan definisi gaji sebagai berikut: Gaji ialah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Hadi Poerwono, 1983:186)

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris.

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Tenik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi di lapangan yang meliputi observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Kemudian teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif dengan model interaktif.

E. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan penggajian Pegawai Negeri Sipil di pemerintah Kota Surakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997.
2. Hambatan–hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian gaji Pegawai Negeri Sipil antara lain:
   1. Pengiriman SPP biasanya terlambat dari waktu yang telah ditentukan, sehingga jangka waktu penyelesaian pembayaran gaji juga terlambat dari waktu yang ditentukan. Keterlambatan tersebut biasanya dikarenakan data yang diajukan dari Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja Daerah yang bersangkutan kurang lengkap sehinggga oleh bagian keuangan data tersebut harus dikembalikan untuk dilengkapi.
   2. Sering terjadinya pergantian bendahara sehingga mengakibatkan kesalahapahaman mengenai aturan gaji.

Contoh Skripsi Hukum

1. Prinsip Kehati-Hati dalam Penerbitan Sertipikat Hak Asasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupeten Sukoharjo
2. Proses Pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berdasar Peraturan Daerah Kota Surakarta
3. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidanan Perzinahan oleh Hakin Pengadilan Negeri Surakarta
4. Pelaksanaan Pengajian Pegwai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surakarta
5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Secara Sporadik pada Tanah yang Belum Bersertifikat