Proposal Penelitian Hukum: Isi, Susunan, dan Contoh Rumusannya

Proposal penelitian hukum adalah rencana tertulis yang menjelaskan isu hukum apa yang akan diteliti, mengapa isu itu penting, dan bagaimana cara menjawabnya. Bagi pembimbing dan penguji, proposal adalah bukti bahwa mahasiswa sudah memahami masalahnya sebelum meneliti. Proposal hukum berbeda dari proposal bidang lain. Pusatnya bukan variabel atau hipotesis, melainkan norma dan argumen.

Susunan Proposal Menurut Para Ahli

Belum ada satu susunan baku. Isi proposal bergantung pada kampus, jenis penelitian, dan tujuan penyusunannya. Berikut perbandingan susunan menurut empat ahli:

• Sukandarrumidi : Judul; latar belakang; tujuan; tinjauan pustaka; landasan teori; hipotesis; cara penelitian; tenaga peneliti; biaya; pustaka
• Sunaryati Hartono : Latar belakang; identifikasi masalah; maksud dan tujuan; kegunaan; kerangka pemikiran dan hipotesis (bila ada); metode; jadwal; personalia; struktur tim; lokasi; anggaran
• Soerjono Soekanto : Pendahuluan; tujuan; ulasan bahan bacaan; kerangka teoretis dan konsepsional; hipotesis; metodologi; kegunaan teoretis dan praktis; biaya
• Rianto Adi : Judul; lembaga dan pimpinan proyek; latar belakang; masalah; tujuan; kerangka teoretis; tinjauan literatur; metode dan desain; jadwal; anggaran; kepustakaan

Unsur jadwal, personalia, dan anggaran biasanya hanya muncul pada proposal hibah penelitian, tidak pada proposal tesis.

Proposal Normatif dan Empiris: Apa Bedanya?

Fajar dan Achmad (2010) membahas perbedaan kedua jenis ini secara rinci, termasuk konsekuensinya pada setiap bab. Penjelasan lebih lengkap tentang jenis normatif ada di artikel penelitian hukum normatif.

Isi Proposal Penelitian Hukum dan Cara Menulisnya

1. Judul. Judul merangkum isu hukum, objek, dan bila perlu lokasi atau putusan yang dikaji. Judul yang baik menunjukkan apa yang diuji, bukan sekadar topik. Bandingkan “Tinjauan Yuridis Kontrak Elektronik” dengan “Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab dalam Kontrak Elektronik menurut UU Perlindungan Konsumen”. Judul kedua langsung memperlihatkan isunya.

2. Latar belakang. Bagian ini menguraikan mengapa isu itu layak diteliti. Mulailah dari das sollen (apa yang seharusnya menurut norma), lalu das sein (apa yang terjadi), kemudian tunjukkan di mana letak masalah hukumnya. Marzuki (2017) menekankan bahwa penelitian hukum berangkat dari isu hukum, bukan sekadar peristiwa.

3. Rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis sebagai pertanyaan yang bisa dijawab dengan argumen hukum. Umumnya dua atau tiga pertanyaan, dari yang bersifat analitis menuju yang preskriptif. Contoh:

• Bagaimana kedudukan hukum klausula pembatasan tanggung jawab dalam kontrak elektronik?
• Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat klausula tersebut?
• Bagaimana pengaturan yang ideal untuk melindungi konsumen di masa mendatang?

4. Tujuan dan manfaat. Tujuan menjawab rumusan masalah satu per satu. Manfaat dibagi menjadi manfaat teoretis (bagi ilmu hukum) dan praktis (bagi pembentuk undang-undang, hakim, atau praktisi).

5. Keaslian penelitian. Bagian ini sering dituntut pada tesis dan disertasi hukum. Sajikan tabel tiga sampai lima penelitian terdahulu yang paling dekat, berisi judul, rumusan masalah, temuan, dan perbedaannya dengan penelitian Anda. Tabel ini sekaligus menunjukkan kebaruan.

6. Kerangka teori dan kerangka konseptual. Kerangka teori pada tesis hukum di Indonesia lazim disusun berjenjang. Grand theory menjadi payung (misalnya teori negara hukum atau teori keadilan), middle-range theory menjembatani (misalnya teori perlindungan hukum), dan applied theory dipakai langsung untuk menganalisis (misalnya teori tanggung jawab hukum). Kerangka konseptual menjelaskan arti istilah kunci yang dipakai, supaya tidak ditafsirkan berbeda.

7. Metode penelitian. Bagian ini memuat lima unsur:

• Jenis penelitian: normatif, empiris, atau gabungan.
• Pendekatan: Marzuki (2017) menyebut lima pendekatan, yaitu perundang-undangan, kasus, historis, perbandingan, dan konseptual. Pilih dua atau tiga yang paling sesuai, lalu jelaskan alasannya.
• Sumber bahan hukum: Soekanto dan Mamudji membaginya menjadi bahan hukum primer (peraturan dan putusan), sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Penelitian empiris menambahkan data lapangan.
• Teknik pengumpulan: studi kepustakaan untuk penelitian normatif; wawancara, kuesioner, dan observasi untuk penelitian empiris.
• Teknik analisis: penelitian normatif memakai analisis preskriptif dengan penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, historis, teleologis) dan penalaran deduktif. Penelitian empiris memakai analisis kualitatif atau statistik.

8. Sistematika penulisan. Gambaran singkat isi setiap bab tesis. Pada penelitian normatif, bab pembahasan biasanya disusun mengikuti urutan rumusan masalah.

9. Daftar pustaka. Pisahkan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Peraturan diurutkan menurut hierarki, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Kesalahan yang Sering Muncul

• Latar belakang berisi kronologi kasus, tetapi tidak menunjukkan masalah normanya.
• Rumusan masalah bersifat deskriptif (“bagaimana pelaksanaan…”) pada penelitian normatif.
• Teori dikutip panjang tanpa dijelaskan kaitannya dengan rumusan masalah.
• Peraturan yang dikutip sudah dicabut atau diubah. Ini sering terjadi pada topik pidana sejak KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku 2 Januari 2026.

Contoh Judul dan Proposal untuk Inspirasi

• Contoh proposal penelitian hukum: pemusnahan barang sitaan narkotika
• Contoh proposal penelitian hukum: proses penyidikan perkara pidana
• Daftar Judul Tesis Ilmu Hukum UGM, dengan 1.575 judul per bidang
• Daftar Judul Tesis Hukum Unissula per Bidang Kajian
• Daftar Judul Tesis Hukum Pidana UGM per Subtopik dan Hukum Perdata UGM per Subtopik

Jika Anda butuh teman diskusi untuk merumuskan isu hukum dan menyusun proposal, lihat layanan jasa pembuatan tesis hukum.

Referensi

• Adi, R. (2004). Metodologi penelitian sosial dan hukum. Granit.
• Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
• Hartono, C. F. G. S. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni.
• Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.
• Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
• Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
• Soekanto, S., & Mamudji, S. Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
• Sukandarrumidi. Metodologi penelitian: Petunjuk praktis untuk peneliti pemula. Gadjah Mada University Press.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.