HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Perkembangan Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik  Perkembangan Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik

Teori Administrasi Publik~ Dalam kesempatan yang telah lalu, IDtesis telah memberikan wawasan mengenai pengertian ilmu administrasi dll, pada kesempatan kali ini akan kembali memberikan wawasan mengenai perkembangan dari administrasi publik sendiri. Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik, memiliki sifat eklektik dan multidisipliner.

Dengan sifatnya yang multidisipliner tersebut bangunan teori administrasi publik sangat dipengaruhi oleh konsep, metodologi dan pendekatan dari disiplin ilmu yang lain seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, manajemen, psikologi, antropologi dan lain-lain. Beberapa makna penting berkenaan dengan hakikat administrasi publik, yaitu:

  1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif;
  2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik;
  3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah;
  4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi iaoverlapping dengan administrasi swasta;
  5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public good dan services;
  6. Bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis.

Sebagai ilmu, administrasi publik tidaklah statis.  Ia selalu ditantang oleh perubahan-perubahan zamannya.  Untuk melihat perkembangan ilmu administrasi publik, bisa dilihat dari perkembangan teori yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan di awal, IDtesis  yang merupakan Jasa Pembuatan Jasa Pembuatan Disertasi, Tesis, Skripsi akan memberikan anda wawasan yang lebih spesifik mengenai perkembangan teori administrasi publik. Banyak perkembangan teori administrasi publik yang dipelopori oleh banyak ahli, adapun perkembangan teori administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli, meliputi :

1. Teori Birokrasi Weber

Teori Weber sering disebut juga sebagai tipe ideal birokrasi.  Menurut Weber, tipe ideal birokrasi ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional (Thoha, 2007).  Weber mengemukakan beberapa konsepsi tentang tipe ideal birokrasi, yaitu:

  • Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
  • Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi,
  • Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkhis yang disertai dengan rincian hak-hak control dan pengaduan (complaint).
  • Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal.
  • Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi.
  • Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.
  • Adminstrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern.
  • Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil  banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik (Albrow, 2005).

2. Hawthorne Study

Dalam Hawthorne Study Elton Mayo melakukan penelitian di Western Electronic Company (1924-1927, 1930). Mayo dalam penelitiannya berusaha mencari korelasi antara pengaruh intensitas penerangan pada produktivitas kerja.  Hipotesisnya, intensitas cahaya akan mempengaruhi produktivitas kerja.  Ternyata hipotesis tersebut tidak terbukti.  Intensitas pencahayaan tidak selamanya menentukan produktivitas.  Kesimpulan yang didapatkan Mayo dari penelitiannya adalah:

  • Organisasi adalah sistem sosial disamping sistem teknis-ekonomis.
  • Individu dimotivasi faktor sosial dan psikologis, disamping motif ekonomi.
  • Kelompok kerja informal adalah unit yang perlu mendapat perhatian.
  • Pola kepemimpinan berdasarkan struktur formal kedudukan – perlu pertimbangan faktor psikososial; lebih demokratis.
  • Kepuasan kerja sangat berkaitan erat dengan produktivitas.
  • Saluran komunikasi yg efektif hendaknya dikembangkan dalam berbagai level dalam hirarki.
  • Manajemen membutuhkan skill sosial yg efektif, disamping skill teknis.
  • Para anggota organisasi digerakkan oleh terpenuhinya kebutuhan sosio-psikologis.

3. Teori Motivasi Abraham Maslow

Menurut Maslow manusia memiliki tingkat-tingkat kebutuhan yang selalu berusaha ingin dicapai.  Tingkat kebutuhan tersebut yaitu:

  1. Kebutuhan fisik (makan, pakaian, tempat tinggal).
  2. Kebutuhan akan kemanan.
  3. Kebutuhan sosial (berkumpul dan bergaul).
  4. Kebutuhan pengembangan diri (berkembang dan berkarya).
  5. Kebutuhan aktualisasi diri (berbeda dengan manusia lain).

4.  New Public Administration (Administrasi Negara Baru)

Administrasi negara baru merupakan sebuah gerakan fiolosofis dimana proporsi moral merupakan prinsip utama.  Konsekuensinya, gerakan ini akan berlawanan dengan setiap model proses administrasi yang berusaha mengutamakan aspek teknis daripada nilai.  Beberapa karakteristik administrasi negara baru:

  • berorientasi pada “klien”
  • pola administrasi multilevel
  • berorientasi filosofis
  • paham kemanusiaan
  • konseptualisasi
  • emosi, intuisi dan irasionalitas
  • orientasi kebijakan
  • ketidakefisienan
  • non hierarkhi
  • segi eksternal organisasi
  • moralitas
  • keberagaman

Perubahan peran administrasi publik akan selalu seiring dengan dinamika masyarakat dimana sistem administrasi negara itu berada. Frederickson (1983), efektifitas, rasionalitas dan produktivitas, tetapi yang lebih penting adalah administrasi negara harus menciptakan keadilan sosial, berdasarkan kebutuhan pada semua lapisan masyarakat.Hal ini berarti administrasi negara berusaha untuk merubah kebijakan-kebijakan maupun struktur-struktur yang secara sistematis merintangi terciptanya keadilan sosial.

Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani (a spirit of public services), dan menjadi mitra masyarakat (partner of society); yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat Esman dalam Moestopadidjaja (1997).

Hal ini memerlukan perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik (code of ethical conducts) yang didasarkan pada dukungan lingkungan (enabling strategy) yang diterjamahkan dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah.

Di samping itu, dalam pelaksanaan kode etik tersebut, aparatur dan sistem manajemen publik harus bersikap terbuka, transparan dan accountable, untuk mendorong para pemimpin dan seluruh sumber daya manusia aparatur menjadi berwibawa, bersih dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan dalam membangun yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani, bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk segelintir orang.

Dengan demikian makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara yang harus melayani publik harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara. Partisipasi masyarakat harus diikutsertakan dalam proses menghasilkan public good atau services dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan dan bukan semata-mata dilayani. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat (empowering rather than serving), kepercayaan masyarakat harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi harus ditingkatkan.

Demikian artikel yang berisi tentang penjabaran perkembangan teori administrasi publik, serta hakikat administrasi publik. Semoga dapat bermanfaat. Artikel Yang Terkait : 

Incoming search terms:

Leave a Reply