HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Penyelidikan Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi

Judul : Pelaksanaan Penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber Glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut serta cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Negara. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, perautan perundangundangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan telah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Nomor 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial. Dengan demikian hal tersebut telah mencerminkan adanya perlindungan dan perlakuan yang sesuai HAM terhadap pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Pengadaan kapal ikan fiber glass tersebut tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004 yaitu dalam pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seharusnya diadakan melalui lelang umum atau tender namun pada kenyataannya dilakukan penunjukkan langsung yang berdasarkan Surat Bupati Nomor 027/1867/umum tanggal 24 September 2004 Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut adalah hambatan dalam aspek yuridis yaitu modus operandi yang dilakukan pelaku cangih dan juga berlindung dibalik Undang-Undang, hambatan yuridis juga banyak ditemukan dalam KUHAP.

Disamping itu juga terdapat hambatan dalam Aspek Non Yuridis, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kepemimpinan, faktor terbatasnya alokasi dana. Cara-cara untuk mengatasi hambatan dalam aspek yuridis yaitu menempatkan KUHAP sebagai lex generalis dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional. Sedangkan untuk mengatasi hambatan dalam aspek non yuridis yaitu dengan Pola Recruitmen karyawam yang ada harus transparan, sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan. Serta pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada di lingkungan Kejaksaan.

photo AntiKorupsi_.jpg Penyelidikan Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi, upaya inilah yang disebut dangan pembangunan. Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional yang mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan dengan tujuan untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Dilihat dari pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mamberdayakan potensi idiologi, politik, hukum, sosial budaya,sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk menciptakan kondisi dinamis. Untuk dapat dilaksanakannya pembangunan nasional maka pemerintah harus pula mencapai tujuan nasional serta dalam rangka menjamin kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nagara kesatuan Republik Indonesia serta kemerdekaannya, setiap negara (terutama dalam hal ini Negara Kesatuan  Republik Indonesia) melaksanakan politik nasional yang tidak terbatas pada batas wilayah negaranya sendiri, tetapi sering meluas ke wilayah di luar negaranya, demikian pula halnya dengan negara-negara tetangga.Dengan demikian terjadinya interaksi antar negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing, dimana kepentingan nasional setiap negara sering tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kepentingan negara lain.

Dalam melaksanakan pembangunan banyak faktor-faktor penghambat, salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Menurut M.Mc. Mullan yang dikutip dalam bukunya Martiman Prodjohamidjojo, seorang pejabat dikatakan “Korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ini selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:9)

Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers dalam bukunya Evi Hartanti, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, financial manipulations and deliction injurious on the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).

Selanjutnya ia menjelaskan the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). (Evi Hartanti , 2006 , 9)

Korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat kompleks, ia telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi, yaitu sampai pada Presiden. Demikian pula halnya pada semua lapisan masyarakat. Pendek kata korupsi telah “mensistem” negeri ini telah mengakar bahkan dengan meminjam istilah Bill Dalton pengarang buku Indonesia Hand Book yang dilarang beredar di Indonesia telah menjadi cara hidup kita sehari-hari. Semua institusi, termasuk yang dibentuk untuk menghambat korupsi itu juga melakukan praktik yang sama pula. Sehingga sangat sulit menemukan badan serta anggota dari instansi pemerintahan yang terbebas dari cengkraman korupsi.

Korupsi itu sudah seperti candu yang memabukkan, tidak saja bagi para birokrat di pemerintahan tetapi di semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah malah mengakui bahwa setidak-tidaknya 50 persen dari GNP (Gross National Product) tiap tahun lenyap akibat pungutan oleh lembagalembaga pemerintahan. Kemudian sekitar 30 persen dana pembangunan baik yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun bantuan luar negeri sirna oleh kegiatan korupsi. (Darlis Darwis, 1999 Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan betapa kompleksnya pengertian dan ruang lingkup pengertian tindak pidana korupsi. Hal demikian ini berpengaruh terhadap upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi melalui proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu dalam proses penyelidikan, maka dibentuk badan intelejen di setiap negara, yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Disamping itu, dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain. Ketahanan nasional adalah agar terciptanya kondisi dinamis dari suatu bangsa yang akan memiliki ketangguhan, keuletan, daya tahan dan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Disinilah arti pentingnya kegiatan intelejen dalam hal ini salah satunya oleh intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa.

Disamping itu intelijen juga selalu dihadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar-samar atau penuh tekateki, untuk itu intelijen selalu bekerja dengan penuh rahasia, sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya. (Jaksa Agung Muda Intelijen,2006 : 8).

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam  hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi.

Dalam hal operasi penyelidikan tersebut dilakukan oleh bidang intelijen Kejaksaan,maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaahan bidang intelijen Kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta guna dilakukan penyidikan. Berdasarkan uraian diatas oleh karena itu dalam hal ini telah terjadi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai laporan pengaduan dari LSM dengan Nomor 110/PIJ/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) nomor 523/015/KPL/KAN/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 serta tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 tahun 2004 yang seharusnya diadakan melalui lelang umum namun pada kenyataannya berdasarkan Surat Bupati yaitu Surat nomor :027/1867/umum tertanggal 24 September 2004 perihal penunjukan langsung.

Atas dasar hal tersebut keluar surat perintah tugas dari Kajari Negara dan surat dari Kejati Bali tentang pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen Kejaksaan atas dugaan korupsi yang dilaporkan oleh LSM tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul : “PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA”.

Penyelidikan Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi

Jasa Pembuatan

 

Incoming search terms:

Leave a Reply