HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Jamkesmas terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan

Judul Skripsi : Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Jamkesmas terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009

 

A. Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkemas) adalah orang miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Askes sosial (Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keabsahan Peserta (SKP), Penderita tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan dari kepala desa atau surat keterangan lain yang sah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan tidak dihitung/ gratis. Tidak termasuk Jamkesmas adalah masyarakat mampu dengan kunjungan umum/ bayar, Askes wajib (PNS/TNI/POLRI/ Veteran) dan sejenisnya yang dibiayai perseorangan atau yayasan yang masih mampu membayar/ klaim beban pembiayaan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong untuk meneliti dan lebih mencermati tentang penelitian dengan judul ” Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Jamkesmas Terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009”.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Apakah ada pengaruh PDRB, jumlah penduduk, jumlah Jamkesmas terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007- 2009?
  2. Faktor apakah yang dominan antara PDRB, jumlah penduduk, jumlah Jamkesmas yang berpengaruh terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009?

 

C. Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal 1 Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya “lagu” yang berkumandang di seluruh provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia adalah sentralisasi (baca : kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro, 1995). Satu nusa, satu bangsa diterjemahkan dalam satu perencanaan dan satu komando pembangunan, keseragaman. Akibatnya para birokrat di daerah sudah terlanjur biasa menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas. Setralisasi birokrasi maupun konsentrasi geografis aktifitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan modal menjadi keniscayaan. Tak pelak, pembangunan pun bias kekawasan barat Indonesia, khususnya Jawa dan daerah Metropolitan (Kuncoro,2002).

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta untuk mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Sragen maka perlu diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan kesehatan masyarakat serta meningkatan pendapatan daerah maka perlu dengan adanya pengaturan pemungutan retribusi di Puskesmas. Pemungutan retribusi bisa dilaksanakan dengan tertib maka perlu diatur pelayanan kesehatan pada rumah sakit dan Puskesmas dengan peraturan daerah.

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Adhb) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (region). Nilai tambah   merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

 

Jaminian Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

 

D. Metode Penelitian Skripsi

Koefisien determinasi ganda diperoleh sebesar sebesar 0,563, menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan vareasi variabel dependen sebesar 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% dijelaskan oleh vareasi variabel lain diluar model penelitian ini.

 

E. Kesimpulan

Analisis secara simultan pengujian penelitian menunjukkan bahwa PDRB jumlah penduduk dan jumlah jamkesmas mempengaruhi retribusi pelayanan kesehatan. Secara individu pengujian terhadap hipotesis penelitian menunjukkan bahwa :

1. Variabel PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap retribusi pelayanan kesehatan. Setiap PDRB naik 1 % maka retribusi pelayanan kesehatan akan bertambah sebesar 0,642 %. Berusaha meningkatkan produk domestik dari sektor pertanian, Tabama, peternakan, perkebunan, perikanan, idustri, listrik, perdagangan, bangunan, lembaga keuangan, pengankutan, jasa-jasa dan lainnya.

 

2. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap retribusi pelayanan kesehatan. Setiap jumlah penduduk bertambah 1 % maka retribusi pelayanan kesehatan akan bertambah sebesar 2,234 %. Perlu adanya pengaturan pertumbuhan penduduk melalui program-program keluarga berencana agar tidak terjadi peledakan jumlah penduduk.

 

3. Variabel jumlah jamkesmas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan terhadap retribusi pelayanan kesehatan. Setiap jumlah jamkesmas bertambah atau berkurang maka retribusi pelayanan kesehatan tidak berubah. Perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tingginya jumlah jamkesmas maka akan menambah beban pemerintah.

 

4. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap retribusi pelayanan kesehatan adalah jumlah penduduk.

Incoming search terms:

Leave a Reply