HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Kesehatan beserta Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Kesehatan

Gambaran dari Implementasi Kebijakan Kesehatan

  1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan, dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam keseluruhanstruktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Didalam Implementasi kebijakan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai cara dalam mengimplementasikannya sebagaimanayang diungkapkan Mazmanian dan Sabatier (1983:61) dalam Agustino (2006:139)implementasi kebijakan adalah :

”Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai danberbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur prosesimplementasinya.”

 

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Kesehatan beserta Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Kesehatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yangkompleks dan rumit. Untuk dapat melukiskan kerumitan dalam proses implementasikebijakan tersebut dapat dilihat dari definisi implementasi kebijakan yang berbedadiungkapkan oleh Bardach dalam Agustino (2006:54) mengemukakan bahwaimplementasi kebijakan, sebagai : ” Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatanya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan sloganslogan yang kedengaranya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkanya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakanya dalam bentuk yang memuaskan orang”.

Kerangka lain mengatakan pendapat bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh kelompok pemerintah maupun swasta agar tujuan yang telah digariskan dapat tercapai sebagaimana diungkapkan oleh Metter dan Horn (1975) dalamAgustino (2006:139 ): ” Implementasi kebijakan ialah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahatau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telahdigariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep..

  1. Ciri-Ciri Kebijakan

Ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Setiap orang atau benda pasti mempunyai ciri tersendiri. Begitu juga dengan kebijakan yang mempunyai ciri tersendiri. Anderson dalam Zainal Abidin (2002:41) mengatakan ada beberapa hal yang menandakan ciri dari sebuah kebijakan, yaitu:

  1. Setiap kebijakan pasti ada tujuan, maksudnya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan membuatnya.
  2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi bekrkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
  3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah.
  4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
  5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk

memaksa masyarakat mematuhinya.

Teori-teori dari gambar model teori Implementasi Kebijakan Kesehatan

  1. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut James Andrson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

  • Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
  • Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah.
  • Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
  • Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
  • Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

 

  1. Konsep Pelayanan Publik

Pengertian publik dalam administrasi publik sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang akan diberikan. Artinya, sebelum kita memberikan pelayanan publik kita harus dapat membedakan publik itu sendiri. Frederickson (1997 : 47) membagi publik ke kedalam 5 (lima) prespektif:

 

Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Kesehatan beserta Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Kesehatan

 

 

 

 

 

 

  • Publik sebagai kelompok minat atau masyarakat secara luas yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
  • Publik sebagai pemilih rasional (public choise) yaitu masyarakat yang mempunyai minat tertentu dalam memenuhi kebutuhannya.
  • Publik seperti direpresentasikan yaitu publik yang bertindak sebagai perwakilan seperti legislatif
  • Publik sebagai pelanggan, individu sebagai pelanggan dan birokrat sebagai pelayan.
  • Publik sebagai citizen, yaitu publik yang terikat dengan asal bidang atau terpilih untuk dilayani.

 

Contoh Tesis yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Kesehatan

Contoh Tesis 1 : Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (JAMKESDA DAN SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar)

Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut khususnya di pemerintahan daerah kabupaten, namun masih saja ditemukan kelemahan di beberapa aspek kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin nonkuota (Jamkesda dan SPM) Kabupaten Blitar serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. fokus penelitian (1) Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM) Kabupaten Blitar berdasarkan model implementasi George Edward III, meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

 

Contoh Tesis 2 : Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersubsidi di Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi (Jamkesda) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi telah berjalan dengan baik, hal ini didasarkan pada skor rata-rata masing-masing variabel yakni: pengalaman, perasaan, kebutuhan. Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi didukung oleh beberapa faktor yaitu: 1) Sumber daya, 2) Disposisi, 3) Struktur birokrasi. Berdasarkan hasil regresi linear menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh sebesar 76,8% terhadap implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi.

 

Contoh Tesis 3 : Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Studi Terhadap PERDA Provinsi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo)

 

Program JAMKESTA merupakan program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk pemberian Jaminan Kesehatan Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengalisis implementasi program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo, serta faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Jamkesta di Kabupaten Gorontalo masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dilapangan yang mengabat pencapaian tujuan program, baik dalam hal sosialisasi program, pembiayaan kapitasi, serta prosedur pelayanan yang tidak jelas secara teknis pelaksanaan.

 

Contoh Tesis 4 : Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kota Tasikmalaya

 

Tenaga kerja mempunyai resiko sakit maupun kecelakaan pada waktu berangkat, bekerja, dan pulang bekerja. Kebijakan publik bidang keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan untuk memberdayakan pekerja dan melindungi pekerja,yang menjadi pernyataan masalah di kota tasikmalaya adalah belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkompilasi dan menyusun pemetaan tupoksi dinas terkait dengan kebijakan K3 di Pemkot Tasikmalaya, menganalisis kebutuhan perda di bidang K3,menyusun draf kebijakan K3, mengkompilasi hasil tanggapan untuk memperbaiki draf usulan kebijakan K3 serta menyampaikan usulan kebijakan K3 melalui diseminasi di jajaran pemerintah kota tasikmalaya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant, wawancara,dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah kabid sosbud, kabid ketenagakerjaan, kasi ketenagakerjaan, kabid P2PL serta kabid pengawasan, kabag kesra.

 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan pelaksanaan K3 di kota Tasikmalaya belum optimal untuk itu perlu dukungan berupa Peraturan daerah atau Surat Keputusan Walikota tentang kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun sampai saat ini pelaksanaan tugasnya baru berdasarkan tupoksi yang ada dalam dinas terkait dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpuilkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibutuhkan berupa kerjasama dari berbagai pihak melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan danpenyuluhan. Adapun kebutuhan yang sangat mendesak adalah tenaga fungsional yang menangani K3, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu sangat perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatur secara teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah berupa Peraturan Daerah ( Perda ) tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

 

Hal Lain yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pemerintah sebagai regulator dan sebagai agen pelayan publik, maka pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya agar berjalan dengan baik yang sesuai dengan kondisi serta menguntungkan semua pihak perlu dibuat suatu regulasi atau suatu kebijakan yang mengikat berupa Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota yang mengikat terhadap pelaksanaan Kesaelamatan dan Kesehatan Kerja.

Contoh Tesis 5 : Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sukamara

 

Pada tahun 2013 penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sukamara khususnya pada RSUD Sukamara secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009, tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan daerah kabupaten Sukamara dan Surat Perjanjian Kerja Sama tentang pemberian pelayanan bagi pasien Jamkesda yang telah disepakati antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi diperoleh beberapa faktor pendukung implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Sukamara yang menjadi faktor kendala adalah komunikasi dan sumber daya (sumber daya manusia).

 

Contoh Tesis 6 : Studi Implementasi Kebijakan Desa Siaga Aktif Sebagai Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Maternal di Desa Kertaharja, Kramat, Tegal 2015

 

Pada tahun 2015 penelitian ini menyatakan bahwa  Indonesia mengalami peningkatan AKI yang signifikan dari 228 (tahun 2007) menjadi 359 (tahun 2012) per 100.000 kelahiran hidup. Desa siaga sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desa siaga aktif sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan maternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi deskriptif. Narasumber dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah narasumber 4. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan kebenaran data menggunakan triangulasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan Desa siaga aktif Kertaharja telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan maternal, namun dalam pelaksanaannya pada halhal tertentu belum sesuai harapan. Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi adalah faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan desa siaga aktif di Kabupaten Tegal khususnya Desa Kertaharja.

 

Contoh Tesis 7 : Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang

Pada penelitian tahun 2013 menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan informan secara purposive sampling. Informan berjumlah 10 pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang dan 2 petugas instansi terkait pelaksanaan perda. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Dari enam (6) hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, terdapat tiga hal yang belum berjalan secara maksimal sehingga menghambat pelaksanaan implementasi perda ini. Tiga hal tersebut adalah sumber daya kebijakan yang belum sepenuhnya terpenuhi, komunikasi yang kurang lancar antar organisasi, dan badan pelaksana kebijakan yang belum berjalan dengan kuat. Saran bagi instansi terkait, memperbaiki komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan implementasi perda ini serta segera melakukan pemenuhan sumber daya yang berkaitan dengan perda (seperti gudang penyitaan garam).

 

Contoh Tesis 8 : Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyrakat Miskin di Puskesmas Cibeber Kota Cimahi

 

Pada tahun 2013 penelitian ini menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan yang baik dan benar adalah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Akan tetapi kenyataannya, masalah pembangunan kesehatan khususnya mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyrakat (Jamkesmas) masih menjadi persoalan besar di Kota Cimahi khususnya di lingkungan Puskesmas Cibeber. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tanpa menghiraukan aturanaturan yang telah ditetapkan, serta masih rendahnya komponen-komponen pendukung seperti aspek infrastruktur yang belum memadai karena secara tidak langsung berdampak pula pada tingkat kualitas pelayanan kesahatan di Puskesmas Cibeber Kota Cimahi. Atas dasar itulah yang melatarbelakangi penulis menyusun laporan tugas akhir skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi dalam implementasi kebijakan Jamkesmas yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas Cibeber Kota Cimahi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Puskesmas Cibeber Kota Cimahi, dengan sampel yang diambil sebanyak 19 orang. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori George C Edward III (1980) yang mengemukakan ada empat model yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif, karena merupakan metode yang digunakan untuk membuat suatu uraian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian menggabungkan antar variabel yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang di berikan oleh implementasi kebijakan (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas Cibeber Kota Cimahi sebesar 0,959 atau (95,9%), Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) terhadap variabel dependen yaitu peningkatan kualitas pelayanan sebesar 95,9% masuk dalam kriteria pengaruh yang sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dari implementasi kebijakan jamkesmas terhadap peningktan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Cibeber Kota cimahi.

 

Contoh Tesis 9 : Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat

 

Salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif adalah kesehatan, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau, terkendali dan bermutu. Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Kampung Baru Halmahera Barat. Masalah yang diteliti adalah sejauh mana sasaran dari program jaminan kesehatan gratis daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah yang diterapkan di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Ibu Selatan Halmahera Barat belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaanya, misalnya dari segi sumberdaya manusia yang masih belum memadai dibanding dengan luasnya wilayah kerja dari Puskesmas Kampung Baru itu Sendiri dan jumlah pasien yang setiap tahunnya meningkat, juga dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program dari Jamkesda.

 

Contoh Tesis 10 :  Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas ) di Kecamatan Banyumanik Semarang

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya salah satu kegiatan pemerintah yang berusaha untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Tujuan dari program Jamkesmas ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa daya tanggap dan sikap masyarakat terhadap implementasi program Jamkesmas di Kecamatan Banyumanik Semarang. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle dan Daniel A. Mazmanian dan Sabatier. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatori dengan sample sebanyak 44 responden. Pengujian hipotesis menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall dan Konkordasi Kendall.

 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara daya tanggap terhadap implementasi program Jamkesmas, pengaruh sikap masyarakat terhadap implementasi program Jamkesmas juga positif dan signifikan.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa daya tanggap dan sikap masyarakat mempunyai pengaruh terhadap implementasi program Jamkesmas di Kecamatan Banyumanik Semarang. Diketahui pula dari hasil penelitian bahwa implementasi program Jamkesmas masuk dalam kategori kurang berhasil, karena kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat miskin sebagai target group. Jadi rekomendasi untuk penelitian ini adalah: 1). Meningkatkan kinerja pelaksanaan program Jamkesmas 2). Meningkatkan frekuensi sosialisasi program Jamkesmas 3). Pengarahan berkelanjutan tentang program Jamkesmas.

 

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?