HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pembahasan Lengkap Teori E-Procurement menurut Para Ahli dan Contoh Tesis E-Procurement

Gambaran dari  e-Procurement

1. Pengertian e-Procurement

Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LKPP, 2016). Menurut LPSE Nasional, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (khususnya didalam institusi pemerintahan Indonesia) merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik selain akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, tentu secara tidak langsung juga akan mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

 

Pembahasan Lengkap Teori E-Procurement menurut Para Ahli dan Contoh Tesis E-Procurement

 

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Dukungan Teknologi Informasi ini dapat meningkatkan kapabilitas Governmet dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai efektifitas dan efisiensi.

Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan e-procurement secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.

2. Prinsip-prinsip Penerapan E-Procurement

Penerapan E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut adalah:

  • Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  • Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya;
  • Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  • Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  • Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
  • Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  • Akuntable, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keuntungan Penggunaan E-Procurement

Keuntungan penggunaan E-Procurement secara makro yaitu; terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan E-Procurement dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding dengan cara yang dilakukan dengan cara konvensional, dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional (Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati, 2007).

 

Pada saat ini, institusi pemerintahan dari berbagai sektor dan bagian daerah berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam menawarkan pelayanan bagi masyarakatnya, khususnya pelayanan secara lebih transparan dan terbuka. Sebagai contoh, pada tahun 2012 sudah diadakan pemberian penghargaan bagi penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / E-Procurement terbaik selama satu tahun terakhir. Salah satu kabupaten terbaik yang memenangkan penghargaan tersebut adalah LPSE dari Kabupaten Bekasi (LKPP, 2016). Walaupun LPSE Kabupaten Bekasi sendiri baru berjalan di tahun 2012, tetapi LPSE Kabupaten Bekasi sudah dapat menyabet dua penghargaan, masing-masing di posisi kedua dan ketiga. Posisi kedua diraih LPSE Kabupaten Bekasi dalam kategori Organization Transformation (LPSE yang memfasilitasi lelang terbanyak dengan akselerasi tertinggi), serta posisi ketiga dalam kategori User Support Performance (LPSE yang paling banyak memfasilitasi lelang namun eskalasi tiket ke LKPP paling sedikit).

 

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik di pemerintahan Kabupaten Bekasi salah satunya seperti e-tendering, yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah, proses audit secara online atau yang dikenal dengan istilah e-Audit, dan tata cara pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik atau e-Purchasing (LKPP, 2016).

 

Dengan adanya sistem e-procurement ini, maka kinerja institusi pemerintahan yang ada diharapkan akan meningkat, karena pembelian dibuat dengan memilih item-item yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga proses menjadi efektif dan efisien serta transparan. Hal tersebut yang sudah dipaparkan secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja proses operasional yang berada dalam lembaga tersebut. Kinerja yang baik, khususnya dalam bidang pengadaan akan mendukung proses berjalannya transparansi dan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dan kepercayaan yang dibutuhkan juga akan mempengaruhi proses penerapan aplikasi e-procurement dalam memberikan dampak kepada keikutsertaan e-marketplace didalamnya.

 

Teori-teori dari gambar model teori

1. Strategi atau Metode e-Procurement

Ada beberapa metode e-procurement

  • Membeli dari manufaktur, penjual grosir, maupun pengecer dari katalog- katalog mereka dan memungkinkan negosiasi
  • Membeli dari katalog yang terhubung dengan para penjual atau membeli di mal-mal industri.
  • Membeli dari katalog pembeli internal dimana perusahaan menyetujui katalog-katalog vendor mencakup kesepakatan harga. Pendekatan ini menggunakan pengimplementasian desktop purchasing, dimana mengizinkan requisitionuntuk memesansecara langsung dari vendor dengan melewati departemen procurement
  • Mengadakan penawaran tender dari sistem dimana suppliers bersaing dengan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk pembelian jumlah besar
  • Membeli dari situs pelelangan umum dimana organisasi berpatisipasi sebagai salah satu pembeli.
  • Bergabung dengan suatu group sistem pembelian dimana permintaan partisipan dikumpulkan, menciptakan jumlah besar. Kemudian group menegosiasikan harga atau menginisiasikan sebuah proses tender
  • Berkolaborasi dengan para supplier untuk berbagi informasi tentang penjualan dan persediaan untuk mengurangi persediaan dan stock-out dan mempertinggi ketepatan waktu pengiriman.

2. Manfaat E-Procurement

Manfaat adanya E-Procurement bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan E-Procurement, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi (Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati, 2007).

Secara umum manfaat yang didapat dari proses pengadaan barang dan jasa baik dengan cara konvensional dan e-Procurement dapat dilihat pada Tabel 1. Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Tujuan E-Procurement

Tujuan yang dicapai oleh Pemerintah  dengan mengimplementasikan program E-Procurement :

  • meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah
  • meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
  • memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa
  • menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat
  • menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa
  • menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa
  • menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

4. Fungsi e-procurement

Dengan E-Procurement ini diharapkan akan menjadi suatu proses yang akan mempermudah kinerja Panitia, Penyedia maupun Masyarakat pada umumnya, dan meminimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sehat seperti mengitimidasi Panita Pengadaan Barang/Jasa dan berkolusinya panitia dengan penyedia seperti yang sudah atau sering terjadi sebelumnya juga menghindarkan berkumpulnya peserta penyedia dari hal-hal yang tidak diinginkan.

  • Fungsi e-Procurement
    • Mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara lebih nyata
    • Penawaran yang masuk lebih banyak
    • Lebih aman (termasuk jaminan keamanan data)
    • Mengurangi benturan dan hambatan fisik
  • Fungsi e-Procurement bagi Panitia :
    • Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
    • Mempermudah proses administrasi
    • Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggungjawabkan proses pengadaan
    • Fungsi e-Procurement Bagi Penyedia :
    • Menciptakan persaingan usaha yang sehat
    • Memperluas peluang usaha yang sehat
    • Membuka kesempatan pelaku usaha
    • Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang
    • Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
  • Fungsi e-Procurement Bagi Masyarakat :
    • Memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan.

Saya mengambil contoh pemerintah kota Denpasar melakukan E-procurement, Tujuan yang dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan mengimplementasikan program E-Procurement :

  1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah
  2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
  3. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa
  4. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat
  5. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa
  6. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa
  7. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Contoh Tesis yang membahas tentang E-Procurement

Adapun contoh tesis yang membahas mengenai E-Procurement antara lan:

Contoh Tesis 1 : Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) Pada LPSE Kota Pekanbaru

Pada penelitian tahun 2017 menyatakan bahwa penelitian ini didasarkan pada fenomena masih sering terjadinya korupsi, praktek kolusi dan nepotisme (KKN) barang dan jasa oleh pemerintah. Sehingga eprocurement dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena melalui program e-procurement, pengadaan barang dan jasa bisa lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan bisnis yang adil kompetisi, Meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung pemantauan dan proses audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi real-time.

Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eprocurement) di LPSE Pekanbaru dan untuk menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keefektifan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di LPSE Pekanbaru. Konsep teori yang digunakan adalah efektivitas, yang diusulkan Mahmudi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penilaian data deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan kunci informan sebagai sumber informasi dan teknik tringulasi sebagai sumber dalam pengujian data keabsahan.

Hasil penelitian ini dengan menggunakan program e-procurement dalam pengadaan barang dan layanan dalam pemerintah kota Pekanbaru belum dilaksanakan secara efektif. Karena ini karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kesulitan teknis dan terbatas pendanaan. Yang semua faktor ini sangat mempengaruhi efektifitas pengadaan barang dan layanan secara elektronik (e-procurement) di LPSE Pekanbaru.

 

Contoh Tesis 2 : Penerapan E-Procurement di Kantor Upt Bpdas Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI

Pada penelitian tahun 2015 menyatakan bahwa Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam menunjang kinerja lembaga pemerintahan. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan lebih maksimal maka perlu dilakukan beberapa usaha. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yakni menerapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan diterapkannya E-Procurement ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan E- Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dari penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI.

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen yang diperoleh dari UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dengan komponen penilaian McDermont dapat dikatakan bahwa saat ini penerapan E-Procurement di kantor UPT BPDAS Jeneberang Walanae Kementerian Kehutanan RI secara umum sudah cukup baik. Namun masih perlu ditingkatkan lagi agar penerapan E-Procurement kedepannya lebih baik lagi. Hanya yang menjadi masalah utama adalah kualitas sumber daya manusia yang masih cukup kurang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

 

Contoh Tesis 3 : Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kualitas Laporan Pengadaan Barang (Studi Pada PT PLN (Persero) Jabar-Banten)

Pada tahun 2016 menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Eprocurement terhadap kualitas laporan pengadaan barang. Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Jabara-Banten. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 21 orang dan sampel ditentukan dengan teknik sensus. Metode penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 19.00.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-procurement pada PT.PLN (Persero) Jabar-Banten dapat dikatakan sudah sangat baik, sehingga laporan pengadaan barang pada perusahaan tersebut dapat dikatakan berkualitas. Hasil pengujian statistik menunjukkan penerapan E-procurement berpengaruh terhadap kualitas laporan pengadaan barang, dimana penerapan e-procurement memberikan pengaruh sebesar 40,8% terhadap kualitas laporan pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Bandung, sedangkan sisanya sebesar 59,2% merupakan faktor lain seperti e-leadership (komitmen dan dukungan penuh dari pemimpin).

 

Contoh Tesis 4 : Analisis Penerapan E-Procurement dalam Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT Inalum (Persero)

Pada tahun 2017 penelitian ini menyatakan bahwa Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan meneliti penerapan E-Procurement dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa. Penerapan E-Procurement muncul untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini dilakukan di PT Inalum (Persero) PLTA yang menerapkan sistem E-Procurement dalam pengadaannya sejak 12 Februari 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara. Jumlah informan penelitian dalam penelitian ini adalah 7 orang, dimana 2 orang sebagai informan kunci, 2 informan sebagai informan utama, dan 3 orang sebagai informan tambahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Procurement dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa di PT Inalum cukup efektif, namun masih memerlukan beberapa pembenahan agar mencapai tujuan secara maksimal. Selama penerapan E-Procurement, proses pengadaan barang dan jasa sudah mencapai dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mampu meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, namun sistem ini masih perlu pembenahan untuk berjalan lebih baik lagi.

 

Contoh Tesis 5:  Penerapan E-Procurement terhadap Penghematan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus pada Universitas Jember)

Pada penelitian tahun 2013 yang menyatakan bahwa E-Procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet). E-procurement dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan dengan sistem konvensional yang dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait pengadaan. E-procurement hadir dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki beberapa hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan perlunya untuk mengetahui bagaimana penerapan e-procurement pada tiap tahapannya serta bagaimana pengaruh penerapan e-procurement terhadap penghematan biaya pengadaan barang/jasa. Penelitian dilakukan pada Universitas Jember.

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data mengunakan survei lapangan dan penelitian lapangan dengan panitia pengadaan atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengadaan, khususnya e-procurement. Data dari hasil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskripsif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah penerapan e-procurement di Universitas Jember berpengaruh terhadap penghematan biaya pengadaan per paket sebesar Rp 7.190.000. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan penelitianpenelitian berikutnya tentang e-procurement.

 

Contoh Tesis 6:  Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)

Pada penelitian tahun 2013 menyatakan bahwa Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. Masalah utama yang menjadi bahasan dari skripsi ini adalah pengadaan barang/jasa melalui Sistem Elektronik yaitu e-Procurement di Kabupaten Malang. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana e-Procurement yang dilakukan oleh Kabupaten Malang khususnya Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa e-Procurement yang dilakukan oleh DPPKA khususnya Bidang Asset belum mencapai maksimal, hal ini didasarkan hasil penelitian di lapangan.

Penulis memberikan solusi terkait penerapan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang terdiri dari: Sosialisasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement),Perlu adanya peningkatan kerjasama untuk dari semua pihak dalam mekanisme dan proses pengawasan, monitoring serta evaluasi,penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang lebih memadai khususnyasebagai penunjang sistem e–Procurement.

 

Contoh Tesis 7:  Implementasi E-Procurement di Universitas Diponegoro

Pada penelitian tahun 2013 menyatakan bahwa Kasus korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan baru bernama e-procurement .E-procurement menganggapnya pemerintah mampu mengatasi masalah dalam pengadaan sebagai kasus korupsi, Diponegoro Universitas sebagai lembaga perguruan tinggi juga melaksanakan e-procurement dalam pengadaan kebutuhan barang dan jasa, tetapi dalam aplikasi menghadapi kendala dan membuat implementasi tidak optimal.

Masalah yang mendasari kekurangan sumber daya manusia, ketidaklengkapan pendukung fasilitas, serta kurangnya kesiapan kelompok sasaran adalah penyebab utama. Laporan ini ditulis dengan metodologi penelitian kualitatif dan deskripsi yang bertujuan untuk mengetahui keadaan pelaksanaan e-procurement dan mengetahui faktor-faktor dalam mendukung dan inhibitor eprocurement. Hasil penelitian ini jika dilihat dari efektifitas pelaksanaannya tidak Belum optimal karena masih rendahnya pemahaman kelompok sasaran dan faktor penghalang yaitu sumber daya dan struktur birokrasi dari kebijakan e-procurement aktor di Universitas Diponegoro.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas terkait untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara. Diinformasikan kepada kelompok sasaran tentang aktor pelaksana, lakukan perawatan pada perangkat lunak dan hardwere secara berkala, mengundang orang untuk menerapkan pengawasan, peningkatan infrastruktur, melakukan perekrutan staf serta memperbaiki jobdesk staf.

 

Contoh Tesis 8: Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)

Pada tahun 2013 penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. Masalah utama yang menjadi bahasan dari skripsi ini adalah pengadaan barang/jasa melalui Sistem Elektronik yaitu e-Procurement di Kabupaten Malang. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana e-Procurement yang dilakukan oleh Kabupaten Malang khususnya Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa e-Procurement yang dilakukan oleh DPPKA khususnya Bidang Asset belum mencapai maksimal, hal ini didasarkan hasil penelitian di lapangan. Penulis memberikan solusi terkait penerapan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang terdiri dari: Sosialisasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement),Perlu adanya peningkatan kerjasama untuk dari semua pihak dalam mekanisme dan proses pengawasan, monitoring serta evaluasi,penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang lebih memadai khususnyasebagai penunjang sistem e–Procurement.

 

Contoh Tesis 9:  Optimalisasi Pengembangan E-Procurement pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dengan Satu Sampul dan Sistem Gugur  (Konsep dan Desain Pengembangan sebagai Fungsi Kontrol) Studi Kasus di Kementerian Pekerjaan Umum.

Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, membutuhkan adanya sistem pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien. Secara khusus bagi dunia usaha jasa konstruksi bidang ke-PU-an, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dituntut memberi pelayanan yang transparan dan tidak berpihak, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

E-procurement atau proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet menjadi solusi yang tepat. E-procurement tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit panjang dan akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Untuk mengatasi masalah diatas penulis menggunakan media elektronik yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta fungsi kontrol sebagai upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global, walaupun sepenuhnya masih harus menunggu ditetapkannya Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik (Cyber Law) di Indonesia.

Dalam penerapan aplikasi secara online agar tersedianya landasan hukum nasional untuk menjamin unsur legalitas dokumen elektronik serta perlindungan hukum atas kerahasiaan dokumen yang dianggap perlu serta perlindungan atas hak cipta untuk integrasi sistem kepada pihak terkait, disamping tentu saja kondisi infrastruktur baik piranti lunak dan piranti kerasnya.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM bagi penyedia jasa dan pengguna jasa agar lebih memahami penerapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement), serta untuk mengurangi terjadinya KKN untuk lebih transparan bersaing sehat dan tidak berpihak sehingga mengurangi sanggahan, pengaduan, dan saran melalui kolom saran dan pengaduan di PU Net, di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

 

Contoh Tesis 10: Penerapan Sistem e-Procurement Dalam Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus : Badan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar)

Studi ini membahas secara menyeluruh tentang mekanisme pengadaan barang dan pelayanan di Pemerintah Kota Denpasar, dari koleksi penawar awal hingga pengumuman pemenang lelang di Kota Denpasar. Studi ini juga tidak luput membahas transparansi dan akuntabilitas implementasi sistem pengadaan elektronik di Kota Denpasar

Leave a Reply

×
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?