Pembahasan Lengkap Teori Analisis Stakeholder menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Analisis Stakeholder

Gambaran dari Analisis Stakeholder

1.Pengertian Stakeholder

Stakeholders dibagi    menjadi    3    kelompok  (Maryono  et  al.2005) dalam  penelitian  (Yosevita:25), antara lain:

Stakeholders primer

Stakeholder   primer   merupakan  stakeholder yang  terkena  dampak  secara  langsung  baik dampak  positif  maupun  dampak  negatif  dari  suatu    rencana    serta    mempunyai    kaitan kepentingan     langsung     dengan     kegiatan  tersebut.

Stakeholders yang  memiliki  pengaruh dan kepentingan  dikatakan sebagai  stakeholder primer   dan   harus   dilibatkan  penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

Stakeholders kunci

Stakeholder kunci    adalah    mereka    yang  memiliki    kewenangan    legal    dalam    hal  pengambilan  keputusan.  Di  dalam  penelitian  ini  stakeholders kunci  adalah  stakeholders yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  pengembangan  pariwisata  Kabupaten  Rembang.

Stakeholders sekunder atau pendukung

Stakeholders  pendukung  merupakan  stakeholder yang tidak  memiliki kepentingan  langsung    terhadap    suatu    rencana    tetapi  memiliki   kepedulian   yang besar   terhadap  proses  pengembangan.

Stakeholders 3 pendukung  menjadi  fasilitator  dalam  proses  pengembangan  suatu  kegiatan  dan  berpengaruh terhadap  pengambilan  keputusan.  Stakeholders pendukung  meliputi  para  investor  atau  pihak  swasta,  LSM,  dan  peneliti.

 

2. Peran Stakeholder

Menurut    Nugroho    (2014,    h.16-17)    dalam  penelitian  Ali  dkk,  stakeholder dalam  program  pembangunan  diklasifikasikan  berdasarkan  peranannya, antara lain:

1. Policy creator yaitu  stakeholder yang  berperan  sebagai  pengambil  keputusan  dan  penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu  stakeholder yang  berperan  mengkoordinasikan  stakeholder lain   yang terlibat.
3. Fasilitator yaitu stakeholder sebagai  fasilitator   yang   berperan   menfasilitasi   dan  mencukupi  apa  yang  dibutuhkan  kelompok
4. Implementer yaitu  stakeholder pelaksana  kebijakan    yang    di    dalamnya    termasuk  kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu  stakeholder yang  berperan  mempercepat   dan   memberikan   kontribusi  agar   suatu   program   dapat   berjalan   sesuai  sasaran   atau   bahkan   lebih   cepat   waktu

 

3. Tujuan analisis stakeholder

1. Untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program / proyek yang sedang berjalan.
2. Untuk mengidentifikasi kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk pengembangan kapasitasnya
3. Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat.

Analisis stakeholder ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program / proyek.  Hal-hal yang diungkap dari tools ini bisa memberikan informasi sangat penting seawal mungkin tentang :

1. siapa saja yang akan dipengaruhi oleh program / proyek baik positif ataupun negatif;
2. siapa saja yang mungkin memberikan pengaruh terhadap program / proyek baik positif ataupun negatif;
3. individu, kelompok, dan lembaga apa saja yang perlu dilibatkan dalam program / proyek serta bagaimana caranya; dan siapa saja yang perlu dibangun kapasitasnya agar turut berpartisipasi aktif di dalamnya.

 

Teori-Teori dari Gambar Model dari Analisis Stakeholder

1. Lakukan Assessment terhadap Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder ini

Untuk setiap kelompok stakeholder lakukan lakukan assessment terhadap:

1. Kekuasaan dan statusnya (politik, sosial, dan ekonomi)
2. Derajat / level lembaga / organisasinya
3. Penguasaan terhadap sumber-sumber daya yang strategis
4. Pengaruh-pengaruh informal (seperti hubungan-hubungan personal)
5. Relasi kekuasaan dengan stakeholder lainnya
6. Arti penting terhadap keberhasilan program / proyek

Terdapat dua hal penting di sini, yaitu stakeholder yang mempunyai pengaruh (influence) dan stakeholder yang sangat berkepentingan / mempunyai arti penting (importance).

 

2. Konsep Dasar Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan/peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap program/proyek yang akan dilaksanakan.  Analisis stakeholder atau disebut juga analisis peran, peran pihak-pihak yang terkait dalam  program DRR.

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah individu maupun organisasi yang secara umum dibedakan dalam 4 (empat) kelompok utama, yaitu: 1). Penerima manfaat/Kelompok Sasaran (KSM, anggota), 2). Pelaksana (Guswil, LSM pelaksana  program DRR, aktivis, Dinas, organisasi sosial, dll), 3). Pengambil keputusan (Kepala Desa, Camat, Bupati, Satkorlak, Satlak,  pemuka masyarakat, dll),  dan 4). Pendana (NGO /INGO, Pemerintah, dll)

Setiap stakeholder memiliki pengaruh dan kekuasaan, semakin besar pengaruh yang dimiliki seorang stakeholder, maka akan semakin penting untuk memperhitungkan keterlibatan mereka dalam proyek.  Oleh sebab itu dapat ditentukan stakeholder yang perlu dijadikan prioritas dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.

Analisis stakeholder merupakan suatu alat untuk:

• Memberikan gambaran mengenai semua lembaga, kelompok dan individu yang berkaitan atau berkepentingan dengan program
• Mengidentifikasi kepentingan pihak-pihak tersebut
• Menelaah konsekuensi dan implikasi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana program maupun kegiatan

 

3. Kategori Stakeholder

Disisi lain, Warsono dkk. (2009:31-36) mengategorikan stakeholder menjadi dua kelompok, yaitu:

Pemangku kepentingan pasar

Pemangku kepentingan pasar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomik dengan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan utama perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Pemangku kepentingan pasar seringkali juga disebut pemangku kepentinganprimer(primary stakeholder).

Kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang ditetapkan sebagai pemangku kepentingan pasar meliputi pemegang saham, kreditur, pemasok, pelanggan, karyawan, dan distributor /pedagang besar/pengecer.

 

Pemangku kepentingan non-pasar

Pemangku kepentingan non-pasar adalah orang-orang atau kelompokkelompok yang walaupun tidak terlibat dalam pertukaran ekonomik langsung dengan perusahaan, dipengaruhi oleh atau dapat memengaruhi tindakan perusahaan. Pemangku kepentingan non-pasar juga sering disebut dengan pemangku kepentingan sekunder (secondary stakeholder).

Kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dikategorikan sebagai pemangku kepentingan non-pasar, meliputi. komunitas, berbagai level pemerintahan, kelompok-kelompok aktivis, organisasi nonpemerintah, media, kelompok pendukung bisnis, dan masyarakat umum. Berdasarkan teori yang diungkapkan diatas, stakeholder berperan  penting dalam menentukan perusahaan mampu untuk going concern atau tidak. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya.

 

Contoh Tesis yang Membahas tentang Analisis Stakeholder

Adapun contoh tesis yang membahas mengenai analisis stakeholder antara lain:

Contoh tesis 1: Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Kota Cina, Medan

Pada tahun 2016 penelitian ini menyatakan bahwa Analisis stakeholders bertujuan untuk mengetahui potensi dan kebijakan pengelolaan konflik antarpemangku kepentingan di kawasan Kota Cina, Medan. Metode yang digunakan berupa mengklasifikasikan sejumlah isu yang terkait dengan pengelolaan tinggalan arkeologis di Kota Cina. Isu tersebut memberikan gambaran umum tentang potensi konflik yang terjadi di Kota Cina. Potensi konflik itu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan salah satu alat analisis konflik, yaitu analisis bawang bombay.

Hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan kebutuhan yang menjadi simpul konflik, yaitu penggunaan lahan. Pengelolaan konflik yang baik untuk jangka panjang dalam proses pengelolaan Kota Cina adalah dengan negosiasi. Negosiasi dapat berupa musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama yang mampu mengakomodasi para pemangku kepentingan. Kesepakatan tersebut terkait dengan pemberdayaan warga masyarakat di sekitar Kota Cina, khususnya para pemilik lahan, dalam mewujudkan sikap positif dan kesadaran mereka terhadap pelestarian sumber daya arkeologis di Kota Cina.

 

Contoh tesis 2: Identifikasi dan Pemetaan Stakeholder di Pangkalan Pendaratan Ikan Sodohoa Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 

Pada penelitian tahun 2017 menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder, mengetahui struktur berdasarkan jumlah stakeholder, memetakan stakeholder, dan menganalisis stakeholder yang paling berpengaruh dalam melakukan kegiatan jual beli dan non jual beli di UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey. Penentuan sampel menggunakan teknik sampel aksidental. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kriteria kekhasan PIL (Power Interest Legitimacy) dan analisis hubungan Diagram Venn.

Hasil penelitian stakeholder yang melakukan kegiatan di UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari baik internal maupun ekstrenal berjumlah 22 stakeholders dengan 6 (enam) kategori PIL yaitu (Pewer Interest Legitimacy), PL (Pewer Legitimasi), PI (Pewer Interest), P (Pewer), I (Interest), dan kategori lain-lain. Kategori PIL yang sangat perlu dilibatkan dalam semua kegiatan yang ada di UPTD PPI-TPI Sodohoa Kota Kendari antara lain kepala PPI, kepala pos pengawas PPI, perusahaan (CV. Alfaraya), kelompok nelayan, usaha penghancur es batu dan kios nelayan. Kategori PL adalah staf atau karyawan PPI, petugas parkir dan bengkel. Kategori PI adalah penjual ikan, usaha penggilingan daging, konsumen dan pemasok es batu. Kategori P adalah penyewa argo atau pengangkut, penjual golon, penjual es puding atau es cendol, dan penjual sayur. Kategori I adalah nelayan, pedagang ikan keliling dan becak. Serta kategori lain-lain adalah tukang ojek dan pemasok air bersih.

 

Contoh tesis 3: Analisis Untuk Penerapan Kebijakan: Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kepahiang

Latar Belakang: Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan program prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2006 Departemen Kesehatan memberikan alokasi anggaran terbesar untuk program KIA. Kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui implementasi strategi making pregnancy safer (MPS) dengan melakukan penajaman pada beberapa kegiatan yang dianggap cost effective. Kesinambungan program KIA sangat tergantung pada komitmen politik dan dukungan dari para stakeholder yang ada di daerah. Karenanya, melakukan analisis stakeholder menjadi penting untuk pengembangan kebijakan program KIA ke depan.

Tujuan Penelitian: Mengetahui bagaimana komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA di Kabupaten Kepahiang. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bersifat kualitatif dengan rancangan studi kasus. Unit analisis penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Cara pengambilan data dengan melakukan brainstorming, wawancara mendalam, laporan-laporan dan dokumen, dan pengamatan langsung.

Hasil: Komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA masih rendah, ini terbukti dengan minimnya alokasi anggaran program KIA. Meskipun pada dasarnya seluruh stakeholder setuju dan mendukung adanya program tersebut. Keterlibatan stakeholder lokal dalam proses perencanaan dan penganggaran program masih kurang. Koordinasi antara dinas kesehatan dengan stakeholder kunci dalam perencanaan dan penganggaran juga tidak berjalan dengan baik, sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman tentang program. Selain itu kualitas perencanaan kegiatan dinilai masih rendah, dan lemahnya advokasi dinas kesehatan.

Kesimpulan: Kecilnya alokasi anggaran untuk program KIA menunjukkan komitmen pemerintah daerah masih rendah. Permasalahan ini lebih banyak disebabkan karena kualitas perencanaan (desain) program yang kurang baik disamping peran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan masih kurang.

 

Contoh tesis 4: Analis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang 

Penelitian pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan lokaSalah satu bidang yang melakukan pariwisata kegiatan pembangunan desa Punjulharjo. Potensi desa Punjulharjo adalah Karang Jahe pantai yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pantai lainnya di Rembang, oleh karena itu pengembangan pariwisata melibatkan peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lokal masyarakat dan sektor swasta. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholder dalam mengembangkan pariwisata Karang Pantai Jahe, faktor yang menghambat peran stakeholder dalam upaya pengembangan pariwisata pantai Karang Jahe, dan merumuskan upaya untuk menyelesaikan faktor-faktor penghambat peran stakeholder dalam mengembangkan pariwisata pantai Karang Jahe di rembang d istrict. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasilnya menunjukkan bahwa pariwisata pengembangan Pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat lokal, dan pengusaha. Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, coor dinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata lebih banyak penekanan pada peran fasilitator dalam bentuk fisik. Faktor yang menghambat peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata Pantai Karang Jahe adalah li lahan yang ditanami, anggaran terbatas, manusia terbatas sumber daya, pola pikir, peraturan, kegiatan promosi, dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Upaya sedang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat, yaitu membuat kerjasama antara pengelola Pantai Karang Jahe dengan pemilik tanah, membangun kesadaran pariwisata melalui kelompok kepedulian pariwisata, dan memberdayakan warga desa untuk memanfaatkan limbah menjadi produk komersial, sanksi diatur di desa dalam hal pendirian usaha pariwisata, perbaikan Dinbudparp atau situs web yang terkait dengan atraksi kegiatan promosi Pantai Karang Jahe, juga sebagai kebutuhan untuk melakukan kerjasama yang mengikat antara dukungan pemangku kepentingan melalui memorandum kesepakatan kerja sama

 

Contoh tesis 5: Analisis Stakeholder dalam Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Zat Adiktif pada Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Kabupaten Jember

Pada penelitian tahun 2013 ini menyatkan bahwa Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan. Tembakau digunakan untuk keperluan merokok, mengunyah, hirup dan ekstraksi nikotin. Pemanfaatan tembakau di Indonesia untuk keperluan rokok dan industri rokok di Indonesia memiliki kebebasan yang hampir tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Penyumbangan cukai terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur dan mempunyai potensi dalam perkebunan tembakau hingga menghasilkan tembakau bernilai ekspor tinggi. Kaitannya dengan bidang kesehatan, zat kimia seperti nikotin merupakan zat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik yang terkandung dalam tembakau dapat menyebabkan berbagai macam penyakit hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu pemerintah dalam mengendalikan produk tembakau mengatur dalam peraturan pemerintah tentang zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan. Peraturan pemerintah ini menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda dari kelompok terkait dengan tembakau. Sehingga perlu dilakukan analisis stakeholder pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan produk tembakau bagi kesehatan. Analisis stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi individu-individu dan kelompok yang menaruh perhatian atau mereka yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku kebijakan serta mengkaji posisi dan kepentingan para pelaku kebijakan dalam peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 informan yang terdiri dari Pemerintah daerah Kabupaten Jember, produsen produk tembakau, petani tembakau, dewan perwakilan rakyat daerah Jember dan komisi urusan tembakau jember. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi data. Data yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau memiliki banyak stakeholder yang kepentingannya terpengaruhi oleh dampak peraturan pemerintah. Beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Jember adalah pemerintah daerah sebagai pelaksana peraturan pemerintah, produsen produk tembakau, petani tembakau, kelompok masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan petani tembakau, dan masyarakat yang tergabung dalam kualisi sehat. Posisi dan kepentingan stakeholder dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah ini yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak stakeholder yang kepentingannya dipengaruhi oleh dampak peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif.

 

Contoh tesis 6: Analisis Peran Stakeholders dalam Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karanganyar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja stakeholders yang terkait dan bagaimana peran yang mereka lakukan dalam melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Karanganyar. Dari peranan yang dilakukan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang terjadi beserta hambatan yang ada selama kolaborasi berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik analisis menggunakan analisis interaktif.

Pengukuran keberhasilan kolaborasi menggunakan delapan ukuran keberhasilan DeSeve (dalam Sudarmo, 2011), yaitu network structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, access to authority, distri butive accountability/responsibility, information sharing, dan access to resources.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Karanganyar terdapat lima instansi pemerintahan; BAPPEDA, BLH, DPU, DKP, DISTANBUNHUT dan dua organisasi masyarakat; Saka Kalpataru, Sekber Peduli Alam. Peranan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan sebagai stakeholders kunci, berpengaruh kuat dalam kelancaran kegiatan pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau (RTH). Organisasi masyarakat sebagai stakeholders penunjang yang menjadi perantara dalam proses pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau (RTH). Kolaborasi belum berhasil, karena komitmen mereka masih dianggap kurang karena partisipasi masyarakat yang harus mereka dapatkan dalam sosialisasi dan pembinaan belum kentara hasilnya serta target pemenuhan nilai terhadap ruang terbuka hijau (RTH) belum dicapai. Hambatan yang terjadi didalam kolaborasi ini di karenakan faktor budaya yang ada di masyarakat dan perbedaan kepentingan yang terjadi diantara stakeholders.

 

Contoh tesis 7: Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH)

Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH) mempunyai potensi sebagai sarana pembelajaran, pengembangan pengetahuan serta potensi wisata yang sangat besar, yang dimanfaatkan bagi masyarakat, peneliti, lembaga pemerintah dan pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengelolaan HPUH dengan menggunakan metode pengolahan data analisis stakeholder. Pengelolaan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH) melibatkan 11 pemangku kepentingan. Dikelompokkan menjadi lima yatu instansi pemerintah, kelompok masyarakat, lembaga Pendidikan, perseorangan dan masyarakat. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan HPUH berdasarkan kepentingan dan pengaruh terdiri dari: a) Key Player yaitu Fakultas Kehutanan Unhas, masyarakat, dan dosen; b) Subject yaitu mahasiswa; c) Context setter yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH, PSKL, dan BPTH) dan pengunjung; dan d) Crowd yaitu Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah (Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun), tokoh masyarakat dan LSM.

 

Contoh tesis 8: Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional Total E&P Indonesie

Artikel ini membahas mengenai penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional TOTAL E&P Indonesie. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2013 di TOTAL E&P Indonesie Balikpapan, dan juga di daerah Muara Jawa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Informan di dalam penelitian ini adalah informan dari perusahaan, dan juga informan yang menjadi stakeholder dari perusahaan TOTAL E&P Indonesie yang berhubungan dengan kegiatan Communtiy Development di kecamatan Muara Jawa yang merupakan daerah zona satu.

Data dikumpulkan melalui buku-buku teks, referensi yang ada hubungannya dengan penulisan ini, observasi, wawancara dan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa penerapan SRM+ memberikan kegunaan terhadap pengambilan keputusan dalam implementasi Community Development di kecamatan Muara Jawa. Hal ini terlihat pada adanya hasil konsultasi dari pemangku kepentingan dan juga dari pihak perusahaan tentang aspek mana saja di Community Development yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program – program perusahaan dengan melihat hasil survey yang dilakukan terhadap perusahaan melalui lokakarya dan teknik interview kepada stakeholder yang telah dipilih berdasarkan level kepentingan dari stakeholder dan level ekspektasi dari pemangku kepentingan sehingga perusahaan dapat mengetahui prioritas dari fokus Community Development yang dijalankan oleh TOTAL E&P Indonesie.

 

Contoh tesis 9: Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation)

Pada tahun 2015 penelitian ini menyatakan bahwa Kebijakan fiskal kehutanan saat ini masih didominasi oleh pengaturan hasil ekstraksi kayu sebagai dasar pembagian hasil penerimaan kehutanan dari pusat ke daerah. Untuk itu diperlukan pergeseran ke arah kebijakan fiskal hijau yang memposisikan manfaat hutan secara menyeluruh. Sebagai penyiapan kerangka kebijakan fiskal hijau diperlukan analisis pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, membuat kategori dan menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub nasional dalam perumusan kebijakan fiskal hijau menggunakan analisis pemangku kepentingan.

Dari hasil analisis diperoleh 18 pemangku kepentingan yang terdiri ataslima pemangku kepentingan kunci, tujuh pemangku kepentingan utama serta enam pemangku kepentingan pendukung. Berdasarkan kategori pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau yaitu sebagai key players, context setter, subject dan crowd maka perlu strategi untuk mengoptimalkan pengaturan pemangku kepentingan dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau yaitu melalui peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara subject dan key players yang memiliki tingkat kepentingan tinggi terhadap kebijakan fiskal hijau. Hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau dan praktek pengaturan kebijakan fiskal kehutanan saat ini.

 

Contoh tesis 10: Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan (Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management, South Sulawesi Province)

Para pihak (stakeholder) yang terkait dalam pengelolaan TN Babul memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam sehingga harus dapat dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan pengelolaan TN Babul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder dalam pengelolaan TN Babul, mendapatkan penjelasan tentang kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder dalam pengelolaan TN Babul, serta peran stakeholder dalam mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar TN Babul.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan TN Babul, Propinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada sejumlah informan kunci. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa stakeholder primer dalam pengelolaan TN Babul terdiri dari Balai TN Babul, Masyarakat sekitar TN Babul, PDAM Maros, Disparbud Maros, Lembaga Pengelola Air Desa. Sedangkan stakeholder sekunder terdiri dari Dishutbun Maros, Dinas Pertanian Maros, Pemerintah desa dan kecamatan, BP2KP Maros, BPN Maros, PNPM Mandiri, LSM, dan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian. Keberadaan stakeholder tersebut dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kawasan TN Babul. Peran yang dapat dilakukan oleh stakeholder dalam mengakomodir kepentingan masyarakat dapat berupa fungsi kontrol, bantuan fisik, bantuan teknis, dan dukungan penelitian. Pengelolaan kolaborasi dapat menjadi alternatif model pengelolaan TN Babul dalam mengakomodir kepentingan stakeholder yang beragam.

Incoming search terms:

• threadr9a