Pembahasan Lengkap Teori Analisis Dampak Kebijakan menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Analisis Dampak Kebijakan

Gambaran dari Analisis Dampak Kebijakan

Pengertian Kebijakan

Kebijakan  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  policy,  dan  secara  etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu  Polis artinya kota (city). Istilah  kebijakan juga sering disebut dengan kebijaksanaan (Wisdom), penggunaan  kata  wisdom  dianggap  tidak  tepat  oleh  berapa  pakar  karena  wisdom  memiliki makna tersendiri dalam bahasa  Indonesia. Menurut Syafaruddin  (2008:75) kebijakan disebut (policy)  berkenaan dengan gagasan pengaturan  organisasi   dan   merupakan   pola   formal   yang   sama-sama   diterima  pemerintah/lembaga  sehingga  dengan  hal  itu  mereka  berusaha  mengejar tujuannya.

Kebijakan  dapat dimaknai  pula  sebagai  rancangan  suatu  program,  ide   dan   juga   gagasan   yang   dilakukan   oleh   pihak   tertentu   untuk menyelesaikan suatu masalah (Ramdhani dan Ramdhani, 2017: 2).

Jenis-jenis Kebijakan

Umumnya terdapat 2 jenis kebijakan, yaitu kebijakan publik  (public  policy) dan  kebijakan  privat  (private  policy).

Kebijakan  publik  adalah  kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tertentu  yang  diimplementasikan  guna  memberikan  perubahan  lebih  baik  bagi  masayarakat  banyak.  Ada  beberapa  hal  pokok  yang  terkandung  dari  kebijakan  publik  ini,    (James  E).  Anderson,  yaitu:  kebijakan  publik  memiliki tujuan yang berawal dari sebuah persoalan/masalah, selanjutnya  kebijakan  publik  melibatkan  aksi  dari  pemerintah,  dan  kebijakan  publik  bisa  memiliki  makna  positif  jika  dijalan  oleh  pemerintah  dan  negatif  jika  dibiarkan saja oleh pemerintah.  Kebijakan   privat   biasanya   dibuat   oleh   suatu   lembaga   milik  perseorangan  atau  lembaga  swasta  milik  organisasi  tertentu  yang  hanya  mengikat pada masyarakat tertentu pula (Sutapa, 2008: 13).

Pentingnya kebijakan

Terdapat    beberapa    jenis    analisis    yang    digunakan    untuk  menganalisis suatu kebijakan, yaitu (Dunn, 2000: 117-124):

Analisis kebijakan prospektif

Analisis    kebijakan    prospektif    merupakan    analisa    suatu  kebijakan   yag   dibuat   oleh   pihak-pihak   tertentu   yang   titik   fokus  analisanya  adalah  pada  titik  konsekuensi-konsekuensi  sebelum  dan  sesudah  kebijakan  itu  dibuat.  Dengan  kata  lain  analisis  kebijakan  prospektif  mampu  menilai  bagaimana  suatu  kebijakan  memberikan  dampak  sebelum  dan  sesudah  adanya  kebijakan  tersebut.  Model  ini  biasanya disebut sebagai model prediktif.

Analisis kebijakan retrospektif

Analisis  kebijakan  retrospektif  adalah  analisis  kebijakan  yang titik pentingnya berada pada akibat-akibat dari suatu kebijakan setelah kebijakan   tersebut   ditetapkan   dan   diimplementasikan.   Analisa   ini biasanya  disebut sebagai analisa evaluatif.

Analisis kebijakan integratif

Analisis  kebijakan  integratif  adalah  bentuk  perpaduan  antara  analisis  kebijakan  prospektif  dan  analisis  kebijakan  retrospektif,  yaitu  analisis  kebijakan  dimulai  dari  agenda  pembuatannya  sampai  kepada kebijakan  diterapakan  dan  dievaluasi,  serta  dampak-dampak   yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan tersebut.

Teori-teori dari gambar model teori Analisis Dampak Kebijakan

Ciri-ciri Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan memiliki beberapa ciri, seperti yang dikemukakan oleh Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, bahwa ciri-ciri dari analisis kebijakan sebagai berikut :

1. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity)
2. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif.
3. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan.
4. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik (Widodo, 2007: 20-22)

Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan (Winarno, 2007). Sebagaimana pengertian evaluasi dampak kebijakan yang diungkapkan Dunn dalam Wibawa (1994: 5):

Dalam evaluasi dampak kebijakan membedakan konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu ouput dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan (Wibawa, 1994)

Dimensi Dampak Kebijakan

Dye dalam Winarno (2007: 232-235) juga mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Contoh Tesis yang membahas tentang Analisis Dampak Kebijakan

Contoh Tesis 1 : Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman

Pada penelitian 2013  Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran kondisi riil sosial ekonomi masyarakat di Makroman untuk menganalisis dampak kebijakan pertambangan batubara dan merekomendasikan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat. Amanat UUD 1945 pasal 33 menegaskan tentang penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekakayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi UU No. 4 tahun 2009, tentang Minerba sebagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam negara tidak berbanding lurus dengan amanat UUD 1945 tersebut. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas sehinga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan batubara berdampak positif terhadap perekonomian sebagaian kecil masyarakat di sekitar perusahaan yaitu memberikan peluang kerja dan peluang usaha seperti warung makan, warung sembako dan usaha kontarakan rumah. Tetapi di sisi lain, pertambangan batubara membawa dampak negatif yang besar. Konflik antara masyarakat dan perusahaan yang dipicu oleh banjir lumpur yang mengalir ke areal pertanian warga, mengakibatkan hasil pertanian menyusut. Sebagian besar lahan pertanian dialihfungsikan sebagai areal pertambangan mengakibatkan sebagaian masyarakat kehilangan lahan sebagai sumber kehidupan mereka antar generasi. Pertambangan tidak menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana yang terjadi Makroman.

Contoh Tesis 2 : Analisis Dampak Kebijakan Tunjangan Kinerja (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Negara)

Kebijakan   Tunjangan    Kinerja  diartikan    sebagai    fungsi dari   keberhasilan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  atas  dasar  kinerja  yang  telah  dicapai  oleh  seorang  pegawai.  Masalah  yang  terjadi  terkait  Kebijakan  Tunjangan  Kinerja  yaitu  belum  adanya  peraturan  teknis  dalam  pemberian  Tunjangan  Kinerja,  sehingga  besaran  Tunjangan  Kinerja  yang  diberikan  tiap  instansi  berbeda-beda  serta  belum  dipikirkannya  besaran  Tunjangan  Kinerja  rasional  saat  keuangan  negara  dalam  keadaan  tidak  stabil.  Masalah  pemberian Tunjangan  Kinerja di  BKN  adalah pemberian Tunjangan  Kinerja  yang  masih  berdasarkan  beban kerja dan  letak strategis  instansi,  besaran  nominal Tunjangan  Kinerja  yang  masih  belum  layak, pelayanan dan disiplin  yang  belum  baik karena tidak cakapnya  SDM yang ada serta kurangnya inovasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan  menganalisis  dampak  Tunjangan  Kinerja  terhadap  Prestasi  Kerja,  Budaya  Kerja  dan  Pemenuhan    Kebutuhan   Pegawai. Teknik   pengumpulan   data   dengan  penyebaran  kuesioner,  wawancara dan observasi , data diolah dan dianalisis secara kuantitatif.

Hasil  penelitian  menunjukan  dampak  yang  dirasakan  pegawai setelah  adanya  Kebijakan Tunjangan Kinerja. Dampak terhadap Prestasi Kerja secara umum baik dengan  persentase  70%,  hal  ini  terkait  dengan  meningkatnya  kualitas  kerja  dan  ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan  pekerjaan.

Dampak  terhadap  Budaya  Kerja  secara  umum  cukup dengan  persentase  71%,  hal  ini  terkait  dengan  membaiknya  prilaku  kerja  pegawai.  Dan  dampak terhadap Pemenuhan Kebutuhan pegawai secara umum cukup dengan persentase  (66.1%).  Namun dampak  ini belum sepenuhnya  positif karena  masih perlunya  beberapa  perbaikan  terkait  kuantitas  kerja  yang  dihasilkan  pegawai,  sikap  dalam  bekerja  pegawai  serta berbagai aspek lain dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Saran dari penelitian ini  adalah  perlu  adanya perubahan  terhadap  kriteria  tolok  ukur  perhitungan  pemberian  Tunjangan  Kinerja,  perbaikan  komunikasi  antar  pegawai  serta  dilakukannya  perbaikan  terhadap kelemahan dalam sistem pemberian Tunjangan Kinerja.

Contoh Tesis 3 :  Analisis Dampak Kebijakan Tunjangan Kinerja (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Negara)

Kebijakan   Tunjangan    Kinerja  diartikan    sebagai    fungsi dari   keberhasilan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  atas  dasar  kinerja  yang  telah  dicapai  oleh  seorang  pegawai.  Masalah  yang  terjadi  terkait  Kebijakan  Tunjangan  Kinerja  yaitu  belum  adanya  peraturan  teknis  dalam  pemberian  Tunjangan  Kinerja,  sehingga  besaran  Tunjangan  Kinerja  yang  diberikan  tiap  instansi  berbeda-beda  serta  belum  dipikirkannya  besaran  Tunjangan  Kinerja  rasional  saat  keuangan  negara  dalam  keadaan  tidak  stabil.  Masalah  pemberian Tunjangan  Kinerja di  BKN  adalah pemberian Tunjangan  Kinerja  yang  masih berdasarkan  beban kerja dan  letak strategis  instansi,  besaran  nominal Tunjangan  Kinerja  yang  masih  belum  layak, pelayanan dan disiplin  yang  belum  baik karena tidak cakapnya  SDM yang ada serta kurangnya inovasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis  dampak  Tunjangan  Kinerja  terhadap  Prestasi  Kerja,  Budaya  Kerja  dan  Pemenuhan    Kebutuhan   Pegawai. Teknik   pengumpulan   data   dengan  penyebaran  kuesioner,  wawancara dan observasi, data diolah dan dianalisis secara kuantitatif.

Hasil  penelitian  menunjukan  dampak  yang  dirasakan  pegawai setelah  adanya  Kebijakan Tunjangan Kinerja. Dampak terhadap Prestasi Kerja secara umum baik dengan  persentase  70%,  hal  ini  terkait  dengan  meningkatnya  kualitas  kerja  dan  ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan  pekerjaan.  Dampak  terhadap  Budaya  Kerja  secara  umum  cukup dengan  persentase  71%,  hal  ini  terkait  dengan  membaiknya  prilaku  kerja  pegawai.  Dan  dampak terhadap Pemenuhan Kebutuhan pegawai secara umum cukup dengan persentase  (66.1%).  Namun dampak  ini belum sepenuhnya  positif karena  masih perlunya  beberapa  perbaikan  terkait  kuantitas  kerja  yang  dihasilkan  pegawai,  sikap  dalam  bekerja  pegawai  serta berbagai aspek lain dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Saran dari penelitian ini  adalah  perlu  adanya

perubahan  terhadap  kriteria  tolok  ukur  perhitungan  pemberian  Tunjangan  Kinerja,  perbaikan  komunikasi  antar  pegawai  serta  dilakukannya  perbaikan  terhadap kelemahan dalam sistem pemberian Tunjangan Kinerja.

Contoh Tesis 4 :  Analisis Dampak Kebijakan Tunjangan Kinerja (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Negara)

Pada penelitiani tahun 2013 yang menyatakan bahwa Kebijakan Tunjangan Kinerja diartikan sebagai fungsi dari keberhasilan  pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. Masalah yang terjadi  terkait Kebijakan Tunjangan Kinerja yaitu belum adanya  peraturan teknis dalam pemberian Tunjangan Kinerja, sehingga besaran. Tunjangan Kinerja yang diberikan tiap instansi berbeda-beda serta belum dipikirkannya besaran Tunjangan Kinerja rasional saat keuangan negara dalam keadaan tidak stabil. Masalah pemberian Tunjangan Kinerja di BKN adalah pemberian Tunjangan Kinerja yang masih berdasarkan beban kerja dan letak strategis instansi, besaran nominal Tunjangan Kinerja yang masih belum layak, pelayanan dan disiplin yang belum baik karena tidak cakapnya SDM yang ada serta kurangnya inovasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Tunjangan Kinerja terhadap Prestasi Kerja, Budaya Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai. Teknik pengumpulan data dengan  penyebaran  kuesioner,  wawancara dan observasi, data diolah dan dianalisis secara kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukan dampak yang dirasakan pegawai setelah adanya. Kebijakan Tunjangan Kinerja. Dampak terhadap Prestasi Kerja secara umum baik dengan  persentase 70%, hal ini terkait dengan meningkatnya kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dampak terhadap Budaya Kerja secara umum cukup dengan persentase 71%, hal ini terkait dengan membaiknya prilaku kerja pegawai. Dan  dampak terhadap Pemenuhan Kebutuhan pegawai secara umum cukup dengan persentase  (66.1%). Namun dampak ini belum sepenuhnya positif karena masih perlunya beberapa  perbaikan terkait kuantitas kerja yang dihasilkan pegawai, sikap dalam bekerja pegawai  serta berbagai aspek lain dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya perubahan terhadap kriteria tolok ukur perhitungan pemberian  Tunjangan Kinerja, perbaikan komunikasi antar pegawai serta dilakukannya perbaikan  terhadap kelemahan dalam sistem pemberian Tunjangan Kinerja.

Contoh Tesis 5 : Analisis Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Pengembangan Organisasi (Studi Pengembangan Koperasi Pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung)

Pada penelitian tahun 2013 menyatakan pada bahwa Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya pengembangan organisasi koperasi pasar di bawah binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, yang diduga dikarenakan implementasi kebijakan perkoperasian belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Indikasi tersebut diantaranya adalah belum optimalnya sistem penghargaan kepada pengurus, pengawas, serta badan hukum koperasi pasar, serta adanya perilaku pimpinan dan anggota koperasi pasar yang merugikan aktivitas koperasi pasar itu sendiri.

Untuk itu peneliti tertarik menyusun tesis dengan judul Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Pengembangan Organisasi (Studi Pengembangan Koperasi Pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung). Implementasi kebijakan diukur melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Sedangkan pengembangan organisasi diukur melalui struktur organisasi, sistem penghargaan dan kepuasan kerja, perilaku pimpinan, dan karakteristik pekerjaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey, yaitu menjelaskan gejala yang timbul dalam suatu objek penelitian. Sedangkan anggota populasi dalam penelitian ini sebanyak 123 responden, yang terdiri dari pengurus dan pengawas koperasi pasar di bawah binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan path analysis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan dampak implementasi kebijakan terhadap pengembangan organisasi (Studi Pengembangan Koperasi Pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung) berpengaruh secara signifikan sebesar 65,12%. Secara parsial dampak implementasi kebijakan ditentukan oleh dimensi komunikasi sebesar 60,23%, sumberdaya sebesar 64,82%, dan struktur birokrasi sebesar 53,08% berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan organisasi (studi pengembangan koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung).

Pengaruh yang terbesar nilainya adalah dimensi sumberdaya. Sedangkan dimensi disposisi/sikap pelaksana tidak memberikan dampak yang siginifikan sebesar 35,49% terhadap pengembangan organisasi (studi pengembangan koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung), dengan sumbangan nilai terkecil diberikan oleh dimensi disposisi/sikap pelaksana. Untuk itu peneliti memberikan saran secara teoritis, hendaknya dilibatkan peran perguruan tinggi dalam perumusan pengembangan organisasi koperasi pasar serta secara praktis terkait dengan perilaku pengurus dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, sehingga perlu dibuat model pengembangan organisasi koperasi pasar yang melibatkan dua elemen tersebut.

Contoh Tesis 6 :  Dampak Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Premium di Sektor Angkutan Darat terhadap Perekonomian Indonesia

Pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana kebijakan pemerintah dalam membatasi konsumsi BBM premium di Sektor Angkutan Darat terutama untuk mobil pribadi pada tahun 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia, terutama dampak terhadap output, faktor produksi, sektor produksi, dan distribusi pendapatan rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008 sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Dan untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan multiplier analysis, Koefisien Gini, dekomposisi pengganda, dan structural path analysis (SPA).

Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa pembatasan konsumsi BBM premium di Sektor Angkutan Darat akan memberikan dampak pada penurunan peningkatan output, penurunan peningkatan pendapatan faktor produksi, penurunan peningkatan pendapatan sektor produksi, dan penurunan peningkatan pendapatan institusi rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan ini memberikan dampak pada membaiknya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Koefisien Gini yang lebih rendah ketika konsumsi BBM premium dibatasi daripada sebelum dibatasi.

Contoh Tesis 7 :  Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Pada tahun 2014 penelitian ini menyatakan bahwa Bawang merah merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Perdagangan bebas menuntut komoditas ini harus memiliki keunggulan komparatif agar dapat bersaing. Akan tetapi, masih terdapat kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pengembangan komoditas bawang merah seperti pengurangan kuota pupuk bersubsidi di daerah penelitian dan penghapusan tarif bawang merah impor. Kabupaten Brebes merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Namun, pengembangan komoditas ini masih belum optimal karena kebijakan yang kurang mendukung padahal produktivitas bawang merah nasional cenderung meningkat dari tahun 2009- 2012 (BPS, 2013).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana dampak kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usahatani bawang merah. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah dengan menggunakan Domestic Resources Cost (DRC), Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak kebijakan pemerintah berdampak negatif terhadap pengembangan komoditas bawang merah di daerah penelitian karena menurunkan pendapatan petani.

Contoh Tesis 8 : Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam pengaturan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilitator dalam memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya atau faktor-faktor produksi dan efektifitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan serta upaya peningkatan kesempatan kerja.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan fiskal yang dapat dilakukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil analisis dengan menggunakan Error Corection Model memberi gambaran bahwa kebijakan fiskal di Indonesia melalui penerimaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada jangka panjang penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki pengaruh signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Contoh Tesis 9 : Analisis Dampak Kebijakan dan Perkembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosio-Ekonomi Masyarakat Gili Trawangan

Saat ini pariwisata dihadapkan dengan tugas berat yaitu menjadi aktor utama dalam memberantas kemiskinan di tanah air. Isu pemberantasan kemiskinan melalui pariwisata harus segera diwujudkan dengan cara mengembangkan kawasan pariwisata potensial, sehingga dapat memberikan efek lipat ganda (trickle down effect) pada perekonomian masyarakat. Gili Trawangan menjadi contoh kawasan potensial yang bisa diandalkan untuk memberantas kemiskinan melalui pariwisata. Memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besar menjadikan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata primadona di NTB. Dari tahun ke tahun intensitas kunjungan wisatawan terus meningkat secara signifikan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Menggeliatnya aktivitas pariwisata di Gili Trawangan seharusnya menjadi alasan fundamental bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat perekonomian masyarakat agar cita-cita pemberantasan kemiskinan melalui pariwisata dapat terwujud.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan dan kegiatan pariwisata terhadap kehidupan sosio-ekonomi masyarakat Gili Trawangan.

Responden utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di Gili Trawangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah mix method (kualitatif dan kuantitatif). Data primer penelitian dikumpulkan dengan cara penyebaran angket/kuesioner dan wawancara kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang telah dilakukan, telah terbukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kebijakan pariwisata terhadap kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Koefisien regresi sebesar 0,430 mengindikasikan bahwa ketika terjadi kenaikan kebijakan pariwisata sebesar 1%, maka kehidupan sosio-ekonomi juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,430%. Hal ini berarti kebijakan pariwisata berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat Gili Trawangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan, telah terbukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan perkembangan pariwisata terhadap kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Koefisien regresi sebesar 0,356 mengindikasikan bahwa ketika terjadi peningkatan perkembangan pariwisata sebesar 1%, maka kehidupan sosio-ekonomi juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,356%. Hal ini berarti perkembangan pariwisata berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan sosio-ekonomi masyarakat Gili Trawangan. Kegiatan pariwisata memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memberikan perubahan-perubahan yang bersifat meluas dalam ekonomi. Kata kunci: dampak pariwisata, kehidupan sosio-ekonomi, gili trawangan.

Contoh Tesis 10 : Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Persaingan Perdagangan Jasa di Bidang Konstruksi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada penelitian tahun 2017 yang menyatakan bahwa Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif – analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang – undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran.Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik.

Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era MEA adalah lebih banyak dampak negatif terhadap perdagangan di sektor jasa konstruksi walaupun era MEA telah berlangsung selama setahun. Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.