Gambaran dari Pelaksanaan Program Kemitraan
Definisi Program Kemitraan
Program Kemitraan merupakan bagian dari PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). PKBL yaitu program kepedulian pemerintah melalui BUMN sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar perusahaan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera serta mandiri.
Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 (Kemensetneg, 1995) yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan ”. Menurut PER-09/MBU/07/2015 (2015)[20] Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL di luar beban pegawai dan Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan/atau bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Dana Program Kemitraan
Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :
- Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan
Dana pembinaan kemitraan yang di salurkan melalui program kemitraan di tujukan kepada mitra binaan yang telah dan masih terdaftar dalam program kemitraan. Dengan kata lain, dana ini hanya dapat di berikan kepada dan untuk kepentingan mitra binaan. Dana pembinaan kemitraan di salurkan melalui beberapa program yang di susun untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usahanya yaitu dengan hibah.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PEMAGANGAN.
- Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi/pengolahan.
- Meningkatkan pengendalian mutu produksi.
- Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi.
- Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.
PEMASARAN PRODUK MITRA BINAAN.
- Membantu penjualan produk mitra binaan.
- Membantu mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran.
Teori-teori dari Gambar Model Teori Pelaksanaan Program Kemitraan
Sasaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Sasaran dari dilaksanakannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini antara lain :
- Tercapainya pengelolaan dana program kemitraan dan bina lingkungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- Tercapainya penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan kepada usaha kecil secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pembinaan.
- Tercapainya penggunaan dana program kemitraan dan bina lingkungan kepada usaha kecil secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pembinaan.
- Berkembangnya usaha Mitra Binaan.
Unsur-unsur Kemitraan
Berkaitan dengan kemitraan yang telah disebutkan diatas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok dan merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu :
Kerjasama
Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinaan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kejajaran kedudukan atau memepunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra.
Antara pengusaha besar dan menengah dengan usaha kecil
Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya. Sehingga usaha kecil akan lebih berdaya atau tangguh disalam berusaha demi tercapainya kesajahteraan.
Pembinaan dan pengembangan
Pada dasarnya yang memebedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mangakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan manajemen produk.
Bentuk Program Kemitraan
- Pemberian pinjaman, yaitu:
- Pinjaman untuk modal kerja dan atau untuk pembelian barang- barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lai sebaginya yang darat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitrabinaan.
- Pinjaman khusus yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembinaan yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum satu tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan.
- Hibah dalam bentuk :
- Meningkatkan pengendalian mutu produksi
- Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi
- Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan
- Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk bantuan penjualan produk mitra binaan, mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran (showroom), pendidikan, pelatiahn dan pemagangan untuk mitra binaaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembinaan dan lembaga pendidikan atau pelatihan swasta profesional maupun perguruan tinggi. Jangka waktu atau masa pembinaan tersebut menjadi tangguh, mandiri, bankable (dapat diberi pinjaman).
Contoh Tesis yang membahas tentang Pelaksanaan Program Kemitraan
Contoh Tesis 1 : Program Kemitraan Bumn Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Cabang Purwokerto
Sebagai salah satu pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan ekonomi demokrasi di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara haruslah melaksanakan kegiatannya dengan profesional dan mengikuti perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Pemerintah mengeluarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan memperhatikan posisi strategis BUMN dalam perekonomian Indonesia guna mengoptimalkan peran BUMN agar menjadi lebih profesional. Namun dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik pihak swasta maupun pemerintah yang diwakili oleh BUMN haruslah memperhatikan aspek sosial. Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN lahirlah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagai pengaturan mengenai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dari BUMN.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang PKBL sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dari BUMN di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto sebagai unit operasional telah menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Contoh Tesis 2 : Pelaksanaan dan Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada Kampung Lawas Maspati Surabaya)
Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) studi kasus pada Kampung Lawas Maspati Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ada tiga tahapan yaitu reduksi data, menggabungkan data dan menjelaskan data. Hasil penelitian yaitu keuntungan setelah pajak perusahaan digunakan sebagai biaya penyaluran dana PKBL sebesar 20%. Banyak aktivitas PKBL telah dibuat sejak tahun 2003, telah memberikan dampak positif khususnya bagi warga untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang dinilai menyimpang dari pelaksanaan PKBL, seperti proses monitoring dengan kunjungan lapangan yang tidak dilakukan secara berkala dan intensif. Hal ini terjadi karena kurangnya staf PKBL yang harus melakukan monitoring pada seluruh mitra binaan. Serta ada beberapa pengusaha yang tidak merasakan adanya perubahan dalam hal pengelolaan keuangan karena merasa tidak terlalu penting melakukan pembukuan keuangan. Kebanyakan pengusaha hanya terfokus pada penambahan jumlah produksi, sementara kemauan untuk mengembangkan area pemasaran hasil produksinya masih kecil karena merasa cepat puas dengan hasil saat ini.
Contoh Tesis 3 : Implementasi dan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Stakeholders di Perusahaan Pertamina UPMS V SURABAYA
Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat adalah peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan etika. Pada mulanya tidak banyak perusahaan apalagi di Indonesia yang memperhatikan hal tersebut. Umumnya perusahaan masih berkutat pada aspek finansial atau aspek ekonomis untuk menunjukkan keberhasilannya, namun perusahaan-perusahaan seluruh dunia kini sudah memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan operasi bisnis mereka untuk mempertahankan diri terhadap tekanan sosial melalui pengembangan program Corporate Social Responsibility. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung tentang penerapan, pelaksanaan dan perkembangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan karyawan unit PKBL. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap informan, observasi data dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan dan perkembangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Menganalisa data dengan cara mereduksi, menyajikan dan menemukan pola atau keterikatan antara data-data yang diperoleh.
Berdasarkan hasil uji kredibilitas menunjukkan bahwa mulai dari penerapan, pelaksanaan hingga perkembangannya, Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) telah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri dan dokumen-dokumen terkait yang ada, meskipun masih terdapat kelemahan pada minimnya SDM, kurangnya pemantauan terhadap Mitra Binaan dan tingginya tingkat kemacetan pengembalian pinjaman.
Contoh Tesis 4 : Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN Terhadap Kesejahteraan UMKM: Pendekatan Corporate Responsibility (SR) (Studi Kasus PTPN VII)1)
Program Kemitraan dan Pembangunan Lingkungan adalah implementasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan Program kemitraan sangat menarik dari segi implementasi yang banyak tentang apakah tujuan dari penyediaan program CSR yang efektif dan sesuai target. Penelitian deskriptif dan eksplanatif dilakukan di mitra UKM membantu PTPN VII. Variabel independen yang digunakan adalah tujuan CSR (X1), CSR masalah (X2) dan program hubungan perusahaan (X3), sedangkan variabel dependen (Y) adalah kesejahteraan UMKM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan UMKM hanya menunjukkan korelasi dan signifikansi dari variabel masalah CSR. Sedangkan variabel tujuan CSR dan Program hubungan korporat tidak memiliki pengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa implementasi CSR yang dilakukan oleh PTPN VII lebih banyak berdasarkan aspek hukum atau tuntutan perundang-undangan dan isu-isu terkini mengenai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan (triple bottom line). Rekomendasi yang bisa dilakukan adalah menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk meningkatkan efek dari tujuan CSR dan melakukan proses keterlibatan pemangku kepentingan (dari dekat kerjasama dengan para pemangku kepentingan) dalam bentuk usulan progra bottom-up ke meningkatkan Program Hubungan Korporasi.
Contoh Tesis 5 : Pemberdayaan Masyarakat Program Kemitraan PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Tbk)
Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia. Berdasarkan data hasil sensus oleh Badan Pusat statistik(BPS) tahun 2010 menunjukkan total penduduk Indonesia adalah sebesar 237.641.326 juta pada tahun 2010 dan jika dibandingkan dengan data statistiK sebelumnya pada tahun 2000 sebesar 206.264.295 juta. Saat ini banyak bermunculan ide-ide pembangunan bahwa pemerintah seharusnya dapat menggunakan pendekatan bottom up dalam membuat program artinya program yang dibuat oleh pemerintah berbasiskan kebutuhan masyarakatnya, karena pada dasarnya masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan, masyarakat pun lebih tau tentang masalah dan solusi terhadap permasalahan mereka hanya saja masyarakat tidak memiliki daya untuk melakukan solusi tersebut akibat adanya ketidakberdayaan masyarakat baik berupa pengetahuan, minimnya kesempatan dan akses memperoleh informasi dalam mewujudkan aspirasi mereka. Sehingga, pemerintah pun mewajibkan perusahaan BUMN atau pun swasta untuk mewujudkan 3 pilar pembangunan Indonesia (triple tracks) dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran (pro-job) (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (propoor) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Menanggapi kewajiban tersebut, Kementrian BUMN membentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Peraturan Mentri BUMN No. PER -08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Tujuan utama dari program kemitraan adalah menciptakan keberdayaan masyarakat untuk berkuasa dan memiliki daya dalam mengembangkan komunitas mereka dan mereka berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Contoh Tesis 6 : Implementasi Penyaluran Kredit Modal Bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang
Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah telah mengarahkan segala potensi yang ada dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan produksi guna menggapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah melalui Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil menengah dan Program Bina Lingkungan. Hal ini didasarkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi usaha kecil menengah, dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui profil usaha mitra binaan PT Jasa Marga (Persero),Tbk, mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Kredit Modal Bergulir kepada usaha kecil menengah di Kota Semarang, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala pada penyaluran Kredit Modal Bergulir Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk Cabang Semarang kepada usaha kecil menengah, manfaat Program Kemitraan Kredit Modal Bergulir kepada usaha kecil menengah, serta efektivitas penyaluran kredit modal bergulir pada Program Kemitraan PT Jasa Marga (Persero),Tbk dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil menengah di Kota Semarang tahun 2009.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di lakukan di Kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dari hasil angket kepada pengusaha kecil dan menengah dan wawancara langsung dengan petugas PT Jasa Marga (Persero),Tbk bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan data sekunder yang diperoleh dari BPS serta berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian tentang CSR (Corporate Social Responsiblity). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, angket, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa mekanisme program penyaluran Kredit Modal Bergulir kepada usaha kecil menengah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program penyaluran Kredit Modal Bergulir terdapat dua kendala yaitu kendala teknis dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Modal Bergulir dan kendala dalam jangka waktu pencairan dana kepada pengusaha kecil dan menengah. Program penyaluran kredit telah dilaksanakan dengan berpedoman pada SK Direksi No. 230 /KPTS/2007, sasaran dari Program Kemitraan ini adalah Usaha Kecil Menengah (UKM), manfaat dari program ini dapat dirasakan baik dari pihak PT Jasa Marga (Persero),Tbk sebagai penyalur dana bantuan maupun dari pihak Usaha Kecil Menengah sebagai penerima dana bantuan, dana bantuan kredit modal bergulir kurang efektif kepada usaha kecil menengah untuk penjualan bersih rata – rata setiap bulan karena hanya mengalami kenaikan sebesar 65,93%.
Contoh Tesis 7 : Pelaksanaan Dan Pelaporan Aktivitas Program Kemitraan Bumn Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Pada PT Perkebunan Nusantara XI (PERSERO)
Berkembangnya pertumbuhan industri saat ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Untuk itu perusahaan mulai menerapkan tanggung jawab social perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dilaksanakan oleh perusahaan swasta, namun juga dilaksanakan oleh BUMN. Sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional, maka BUMN ikut berperan juga dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan pada BUMN disebut juga dengan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL). Peran sosial BUMN ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada dasarnya mengatur dua hal pokok : program kemitraan dan program bina lingkungan ( PKBL ). Dengan adanya peraturan tersebut, maka BUMN wajib melakukan tanggung jawab sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Objek penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang berlokasi di Jalan Merak No.1 Surabaya. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk pelaksanaan dan latar belakang PTPN XI melaksanakan PKBL serta cara pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan aktivitas Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN XI . Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan PKBL pada PTPN XI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang PKBL dan latar belakang PTPN XI melaksanakan PKBL adalah berkaitan dengan regulasi pemerintah dan visi misi perusahaan. Selain hal-hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa PTPN XI telah melaporkan pelaksanaan aktivitas PKBL dengan rinci dan transparan baik dalam pelaporan secara internal maupun eksternal (dalam website).
Contoh Tesis 8 : Analisis Dampak Program Kemitraan terhadap Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Barat
Program Kemitraan dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Barat Kalimantan termasuk pinjaman untuk membiayai program kerja dan pembelian barang modal (produksi aset tetap) seperti mesin dan peralatan produksi, peralatan dan lainnya alat bantu produksi yang dapat membantu meningkatkan produksi dan pemasaran produk UKM. Masalah sekarang adalah bagaimana dampak dari program kemitraan yang diterapkan PT. Layanan Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Barat dapat meningkatkan pemasaran produk UKM menjadi pengganti pasangan? “Jika dampak program kemitraan rendah, implementasi yang buruk dan akan menghambat proses memasarkan produk UKM yang menjadi pengganti. Sesuai dengan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Pemasaran Produk Program Kemitraan Melawan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di PT. Raharja jasa (Persero) Cabang Kalimantan Barat “. Dalam tulisan ini penulis menggunakan deskriptif metode karena penelitian dilakukan untuk menggambarkan kondisi karena didasarkan pada data diperoleh selama penelitian di kota Pontianak dengan mengambil sampel dari populasi quesioner baik sebagai alat pengumpulan data, maupun dengan mengambil objek penelitian pada semua Kecil Pemilik usaha menengah (UKM) sebagai mitra yang dibangun berdasarkan Kemitraan dan Program Pengembangan Lingkungan (PKBL) PT. Raharja Services Branch of West Kalimantan. Hasil dengan pendekatan deskriptif kualitatif menyatakan bahwa Dampak Program Kemitraan PT. Raharja services (Persero) Cabang Kalimantan Barat di atas jumlah turnover PT Mengikuti Program Kemitraan. Layanan Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Barat berisi 56,67% Pemilik UKM yang memiliki jumlah omset Rp. 1.000.001 – Rp. 5.000.000, -. Ini menunjukkan peningkatan jumlah UKM dengan Omzetnya sama dari sebelum program kemitraan yang hanya 46,67% sebayak. Dan Program Kemitraan Dampak PT. Raharja services (Persero) Cabang Kalimantan Barat pada pemasaran jaringan produk UKM. Sebanyak 64,70% dari pemilik UKM yang telah mengikuti Program Kemitraan mengatakan bahwa produk pemasaran jaringan yang mereka miliki sudah cukup baik itu bisa dikatakan program kemitraan PT. Raharja Services (Limited) berdampak pada meningkatkan jaringan pemasaran produk UKM.
Contoh Tesis 9 : Pengaruh Program Kemitraan oleh PTPN V terhadap Tingkat Pendapatan Petani Semangka di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan responden sebelum dan sesudah program, menganalisis penyebab tidak mengubah penggunaan sarana produksi semangka dan bagaimana hak dan kewajiban PTPN V dan responden. Metode yang digunakan adalah metode survey responden dengan teknik purposive sampling oleh jumlah total responden adalah 13 orang. Hasilnya menunjukkan rata-rata 1 hektar lahan petani dengan total biaya produksi pertanian semangka sebelum 32370.800 / tahun dan setelah 38280.800 / tahun peningkatan 15,44%, pendapatan kotor rata-rata yang dibangun sebelum Rp 49546.154 / tahun dengan tingkat produksi rata-rata 26.077 / tahun naik 5.80% menjadi 26.692 / tahun dan bersih penghasilan sebelum jumlah Rp.17.175.354 / tahun menjadi 28.449.969 / tahun (65,64%). Sebelum dan sesudah program, penggunaan alat produksi tetap sebagai responden sekitar kebutuhan tokka budidaya semangka yang disediakan oleh perjanjian berhak harga tokke. Namun, setelah bantuan, dibantu responden dapat memenuhi kebutuhan lahan semangka tanpa bantuan tokke jadi petani lebih mandiri. Hak dan kewajiban antara PTPN dan PT responden juga sudah berjalan dengan baik.
Contoh Tesis 10 : Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang)
Dimana kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berfokus pada penataan lingkungan melalui perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa / kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian (1) Pelaksanaan program kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) / Neighborhood Development Desa Sengguruh, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam program PLP – BK. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menjalankan tugasnya sebagai satuan Kerja yang memfasilitasi penyelenggaraan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK). Namun, dalam hal ini belum melaksanakan tugasnya untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Sengguruh dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belum maksimal dikarenakan adanya ketidaksamaan persepsi dalam perencanaan pembangunan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat.
Leave a Reply