HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pelaksanakan Rehabilitasi dan Penyaluran Kerja Penyandang Tuna Daksa

ABSTRAK

Penyandang cacat masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Dalam gegap gempitanya kehidupan dunia usaha penyandang cacat tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas memberdayakan penyandang cacat tubuh atau penyandang tuna daksa dengan melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran kerja dan bimbingan lanjut agar mereka dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara mandiri atau masuk dunia usaha.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang peranan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam melaksanakan rehabilitasi dan penyaluran kerja bagi penyandang tuna daksa. Selain itu penelitian ini untuk mendapatkan jawaban mengenai banyaknya penyandang tuna daksa yang tidak terserap dalam dunia usaha.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yang sifatnya menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Metode penarikan sampel dengan metode selektif yang sifatnya purposive sampling yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data-data dari informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya. Sumber data dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi, yang kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau keterangan lisan, observasi atau pengamatan langsung, dan dokumentasi yang berupa laporan dan buku-buku pedoman. Teknis analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif, modelnya saling terjalin dan interaktif. Validitas data dilakukan dengan cara triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dengan membandingkan data sejenis yang diperoleh dari sumber yang berlainan.

Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah berperan dalam melaksanakan rehabilitasi dan penyaluran kerja bagi penyandang tuna daksa. Namun demikian peran tersebut kurang optimal dengan adanya hambatan-hambatan yang belum teratasi dan jumlah penyandang cacat yang disalurkan kerja masih sering tidak mencapai target yang diharapkan.

Saran dari hasil penelitian yaitu lulusan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang berprestasi dalam bidang ketrampilan yang telah diikutinya dapat direkrut menjadi pegawai honorer untuk mengatasi kekurangan instruktur ketrampilan. Yang kedua perlu peremajaan dan penambahan alat penunjang ketrampilan untuk mengikuti kebutuhan pasar kerja dan memperlancar bimbingan ketrampilan. Juga meningkatkan kedisiplinan dan ketahanan penyandang cacat agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja. meningkatkan kedisiplinan dan ketahanan penyandang cacat agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembangunan nasional tersebut setiap anggota masyarakat Indonesia mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ( Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 ).

Manusia sebagai modal dasar pembangunan pada kenyataannya sering mengalami kendala, dalam hal ini ada sebagian masyarakat Indonesia yang mengalami cacat tubuh atau disebut juga penyandang tuna daksa. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pada Bab I mengatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Selanjutnya pada pasal 6 menyatakan setiap penyandang cacat berhak memperoleh semua pendidikan dalam semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang-jenjang pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajad kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, aksesbilitas dalam rangka kemandiriannya, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan, dan hak yang sama dalam menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial, terutama bagi penyandang cacat, anak dalam lingkungan keluarga, dan masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk membuat undang-undang yang obyektif untuk mengukur partisipasi penuh dan persamaan derajad para penyandang cacat. Indonesia telah telah melaksanakan anjuran PBB tersebut dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Manusia sebagai modal dasar pembangunan, dalam menjalankan fungsinya memerlukan keadaan yang sehat. Dalam hal ini istilah cacat dan sakit perlu dibedakan terlebih dahulu. Cacat merupakan kondisi kekurangan pada tubuh yang bersifat menetap, sedangkan sakit adalah kondisi gangguan pada tubuh yang bersifat sementara. Cacat dapat dibantu dengan rehabilitasi, sedangkan sakit dibantu dengan perawatan kesehatan. Selanjutnya masyarakat yang memiliki warga yang menderita cacat akan turut terganggu kehidupannya selama penyandang cacat belum berdiri sendiri dan selalu menggantungkan dirinya pada orang lain. Masyarakat jugakehilangan anggota masyarakat yang produktif baik dari penyandang cacat tersebut yang banyak mengalami hambatan, maupun orang lain yang ikut membantu dan mengurus penyandang cacat tersebut. Jadi dalam hal ini agar penyandang cacat tidak menjadi suatu beban, bahkan ikut berperan serta dalam pembangunan, diperlukan kemandirian untuk melakukan aktivitas sehari-hari, selain itu juga memiliki bakat serta kemampuan yang tidak terhalangi oleh kondisinya yang cacat.

Para penyandang cacat khususnya penyandang cacat tubuh atau penyandang tuna daksa dapat berperan serta dalam pembangunan. Para penyandang tuna daksa dapat menolong dirinya sendiri dan menghasilkan karya atau mengembangkan produktivitasnya dengan bekerja sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Dilihat dari aksesibilitas fisik maupun non fisiknya, para penyandang cacat di Indonesia selama ini belum mendapat kesempatan yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya masih meragukan dan belum mempercayai kemampuan para penyandang cacat untuk dilibatkan dalam berbagai aktivitas kehidupan dan penghidupan di negaranya.

Dalam kenyataannya para penyandang tuna daksa masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Dari sekitar 20 juta penyandang cacat yang ada di Indonesia tahun 2002, 80% tidak memiliki pekerjaan (dalam www.nakertrans.go.id). Kenyataan di atas paling tidak menggambarkan bagaimana kondisi yang dialami oleh para penyandang cacat di Indonesia. Dalam gegap gempitanya kehidupan dunia bisnis seringkali para penyandang cacat tidak mendapatkan perhatian yang cukup bahkan cenderung terlupakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penyandang Cacat yang mengatur kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan, namun pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kondisi demikian artinya para penyandang cacat tersebut terpaksa harus menggantungkan hidupnya dari bantuan keluarga atau pun institusi tertentu, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi produktivitas kerja secara nasional.

Ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun1997 bahwa setiap perusahaan baik pemerintah maupun swasta harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis, derajat dan tingkat kecacatannya, pendidikan dan ketrampilan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan seluruhnya. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa sedikitnya setiap 100 (seratus) pekerja di antaranya harus ada satu orang penyandang cacat yang memenuhi syarat kualifikasi pekerjaannya. Adapun kuota yang dimaksudkan adalah seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menakertrans No. 01.KP.01.15/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Menyikapi hal tersebut, tak dapat dipungkiri memang ada beberapa perusahaan atau lembaga yang memberikan tanggapan positif dengan segera melaksanakan aturan tersebut, namun masih banyak yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut karena sangsi yang tidak mengikat dan pemerintah tidak dapat lebih jauh mengintervensi perusahaan-perusahaan tersebut. Mengapa banyak penyandang cacat yang gagal memperoleh pekerjaan meski sudah diatur sedemikian rupa dalam perangkat perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Jawabannya adalah tidak lain bermula dari sikap si penyedia pekerjaan atau perusahaan. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia usaha/kerjasikaplah yang mendasari berbagai perilaku kerja. Dalam kenyataan sekarang ini masih banyak orang yang menganggap atau memberi stigma bahwa para penyandang cacat tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk memegang suatu jabatan, lebih banyak merepotkan dan menambah pengeluaran perusahaan (karena harus menyediakan akomodasi atau fasilitas khusus) jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak cacat.

Apalagi di tengah-tengah meningkatnya jumlah pengangguran akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sekarang ini, maka semakin sempit pula ruang bagi para pekerja penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pemenuhan hakbagi para penyandang cacat masih belum sepenuhnya terwujud, meskipun hak mereka telah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) 2005 di Istana Negara, Jakarta (Kompas, 8/12). Dalam hal ini Presiden meminta jajaran pejabat yang terkait untuk secara sungguh-sungguh melakukan bebagai hal untuk peningkatan kesejahteraan serta pemenuhan hak para penyandang cacat. Menteri Sosial yang memimpin Departemen Sosial Republik Indonesia diminta untuk memikirkan usaha meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi penyandang cacat.

Departemen Sosial Republik Indonesia memiliki lembaga-lembaga di bawahnya dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai bidang. Salah satu unit pelaksana teknis tersebut adalah Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta atau yang pada awal berdirinya tahun 1951 bernama Balai Pembangunan Penderita Cacat atau Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. Soeharso, merupakan Rehabilitasi Centrum pertama di Indonesia. Lembaga ini sebelum resmi berdiri tahun 1951 dirintis dengan percobaan-percobaan pembuatan kaki atau tangan tiruan (prothese) pada tahun 1946, yang diperuntukkan bagi para pejuang yang mengalami cacat akibat perang kemerdekaan.

Pada pertengahan tahun 1948 pembuatan prothese mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan biaya untuk memindahkan ruangan pembuatan prothese dari garasi ke Rumah Sakit Darurat. Sambil menunggu selesainya pembuatan prothese, kepada para penyandang cacat diberikan pelatihan berupa ketrampilan kerja.

Kemudian tahun 1954 Departemen Kesehatan menempatkan aparatnya untuk melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi medis dan Departemen Tenaga Kerja melaksanakan penyaluran kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Setelah mengalami pergantian nama beberapa kali, lembaga ini sekarang dikenal dengan nama Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso. BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas memberdayakan penyandang cacat tubuh atau penyandang tuna daksa dengan melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran kerja dan bimbingan lanjut kepada penyandang cacat tubuh atau tuna daksa agar mereka dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara layak. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang tuna daksa dan keberadaan instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, penulis akan mengangkat masalah tersebut di dalam skripsi ini untuk mengetahui peranan BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam melaksanakan rehabilitasi danpenyaluran kerja penyandang tuna daksa.

Untuk memesan judul-judul SKRIPSI / TESIS atau mencari judul-judul yang lain silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak 0852.2588.7747 (AS) atau BBM :5E1D5370
Incoming search terms:

Leave a Reply