HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya Dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo dan solusinya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari kalangan DPRD Kabupaten Sukoharjo dan kalangan profesi hukum dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan berupa dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan atau obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dipakai adalah menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa pelaksanaan fungsi Badan kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata tertib kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan mendasarkannya pada Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Terhadap kasus  pelanggaran, Badan Kehormatan mempunyai fungsi, kewenangan dan tugas untuk meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan sampai merekomendasikan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Tetapi eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD. Beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam pelaksanaan fungsi menegakkan Peraturan Tata Tertib dalam kaitannya dengan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan; 2) Sifat dasar anggota DPRD yang kurang baik; 3) Kurangnya peran dari masyarakat; 4) Belum adanya sanksi yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun solusi atas hambatan-hambatan tersebut, yaitu: 1) Pemberian dukungan penuh baik dukungan personal atau institusional dari luar Badan Kehormatan; 2) Penyeleksian yang lebih baik dalam penerimaan calon anggota DPRD; 3) Peningkatan peran dari masyarakat; 4) Perlu segera dibentuk peraturan yang jelas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah dan Undang-Undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah tentu dituntut dibentuknya satu struktur organisasi negara yang berfungsi sebagai satu sistem. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan uraian dari UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 1 ayat (2), jelaslah Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dan dinamakan demokrasi Pancasila karena sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta kepribadian bangsa yang bersumberkan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Karena menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka rakyat pun ikut melaksanakan pemerintahan yaitu dengan diwujudkan dengan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dalam Pemerintahan Pusat diwujudkan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 2, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah dan daerah yang relatif cukup besar maka tidak mungkin urusan pemerintahan dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan pada suatu tempat. Maka UUD 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. Hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) setelah Amandemen, yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal Menimbang: disebutkan, “bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (3) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, pertanggungjawaban dan manfaat Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Lembaga Legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka DPRD harus menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD. Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik DPRD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosopis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal – hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Untuk mengawasi dan mengamati anggota DPRD dalam melaksanakan kinerjanya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib atau belum maka DPRD membentuk dan menetapkan Badan Kehormatan yang juga merupakan alat kelengkapan DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas antara lain : mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota DPRD yang tujuannya adalah menjaga martabat, kredibilitas dan kehormatan Dewan. Selain itu, Badan Kehormatan juga mempunyai tugas untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik maupun Peraturan Tata Tertib Dewan. Tugas lain dari Badan Kehormatan adalah menyelidiki, memverifikasi dan mengambil keputusan atas pengaduan serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Dewan dan merekomendasikan untuk memberhentikan anggota Dewan sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu juga menyampaikan kepada Pimpinan Dewan berupa rehabilitasi nama baik, apabila memang tidak ada pelanggaran dari anggota Dewan. Sehingga dengan dibentuknya Badan Kehormatan, masalah-masalah terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD dapat diselesaikan. Berdasarkan latar balakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanakan fungsi Badan Kehormatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”

Incoming search terms:

Leave a Reply