Efekivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Unit Pelaksana Teknis LLK UKM

Efekivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri Tahun 2005

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat angkatan kerja di Wonogiri yang menjadi pengangguran. Tuntutan dunia kerja akan tenaga terampil mendorong pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja non formal untuk menambah ketrampilan dan keahlian mereka. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wonogiri berperan penting dalam menyediakan lembaga pelatihan kerja. Seiring dengan era otonomi daerah, Kabupaten Wonogiri mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) yang berada di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara lengkap pelaksanaan pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri Tahun 2005 khususnya kejuruan otomotif dan menjahit. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelatihan kerja yang dilaksanakan beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) yang berlokasi di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung data berupa tabel-tabel dan data yang diperoleh dari wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling dan snowball sampling..Sedangkan teknik analisa data menggunakan analisa interaktif dengan mendasarkan pada proses reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk memberikan jaminan bagi kemantapan kesimpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian, maka dilakukan uji validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan menjahit di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM) Wonogiri tahun 2005 dilihat dari hasil monitoringnya berjalan kurang efektif. Hal ini dapat terlihat dari hasil monitoring terhadap lulusan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan menjahit. Dari hasil penelitian, kurang dari 50% lulusannya dapat bekerja baik mandiri maupun swasta. Dari jumlah peserta pelatihan keseluruhan yang berjumlah 40 orang, baru 19 orang yang termonitor dan bekerja. Ada beberapa hal yang mendukung dan menghambat pelatihan kerja antara lain motivasi peserta, materi pelatihan, kemampuan peserta, fasilitas pelatihan dan pasar kerja.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada hakekatnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur materiil dan spiritual yang merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembangunan nasional diperlukan keselarasan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Kedua sumber daya tersebut digunakan secara bersama-sama dan saling melengkapi dalam upaya tercapainya pemerataan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan nasional memerlukan manusia yang potensial dan produktif. Kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan tidak saja ditentukan secara kuantitatif oleh jumlah penduduk dan angkatan kerja dari tahun ketahun, melainkan juga secara kualitatif ditentukan oleh tingkat kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan tingkat teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Jumlah penduduk yang melimpah merupakan aset penting dalam pembangunan nasional. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, namun hal tersebut bukan jaminan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan. Di satu sisi dengan jumlah penduduk yang besar akan menjadi sumber daya pelaksana pembangunan nasional. Masyarakat akan berperan sebagai tenaga kerja yang dapat melaksanakan pembangunan tersebut. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar dan selalu bertambah juga dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah tidak dapat mengatur jumlah penduduk yang besar menjadi input pembangunan, yaitu dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula jumlah angkatan kerja yang harus diikuti juga oleh perluasan lapangan kerja.

Persoalan mendasar dari semua aspek kependudukan adalah tidak tersedianya tenaga kerja terdidik dan terlatih. Dalam arti luas, kualitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah, sehingga menjadi penghalang bagi pelaksanaan pembangunan. Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang yang memiliki sumber daya tenaga kerja yang melimpah dan sebagian besar masih berkualitas rendah dilihat dari latar belakang pendidikan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga tahun 2003 sekitar 30,9 juta jiwa di Indonesia adalah angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan maksimal SLTP. Hal yang sering terjadi saat ini adalah banyaknya penduduk usia kerja yang tidak semuanya dapat memperoleh ketrampilan dan keahlian tertentu dari pendidikan formal. Banyak yang ingin melanjutkan sekolah tetapi tidak dapat karena tidak memiliki biaya. Dari permasalahan tersebut berakibat pada banyaknya pemuda yang tidak melanjutkan sekolah. Pada akhirnya mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan namun tidak semuanya dapat terserap dalam lapangan kerja. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketrampilan serta keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, penyiapan tenaga kerja terampil dan ahli melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang tepat dan terarah sangat diperlukan.

Tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja terampil mendorong pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja nonformal untuk menambah ketrampilan dan keahlian mereka. Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini diharapkan nantinya menjadi tenaga kerja yang siap pakai, dalam arti bisa langsung terjun ke lapangan kerja. Orientasi program pendidikan dan pelatihan kerja tersebut sangat diperlukan mengingat sebagian besar angkatan kerja di Indonesia masih bekerja pada sektor informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Selain itu mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dimana kebanyakan industri kecil dan rumah tangga berlokasi di daerah pedesaan dan masih sangat tradisional, proses produksinya masih secara manual dan pada umumnya tingkat pendidikan dari pemilik usaha dan pekerja relatif rendah. Dari hal tersebut terlihat bahwa sistem pendidikan dan pelatihan kerja sangat relevan memberikan kontribusi sebagai sarana pengembangan tenaga kerja.

Dengan kata lain, semakin tinggi relevansi program pendidikan dan pelatihan kerja dengan pasar kerja semakin besar kemungkinan program tersebut mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang dan pelatihan yang pernah diikuti mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis ketrampilan yang dimiliki adalah alat pengukur kemampuan teknisnya. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Program latihan kerja perlu diprioritaskan baik dalam rangka menghadapi era globalisasi dan persaingan dunia, maupun untuk mengatasi dampak krisis ekonomi mengurangi pengangguran. Dalam melaksanakan pelatihan kerja itu sendiri hendaknya diarahkan ke sektor-sektor lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga pelatihan kejuruaan yang diikuti akan membantu menjamin angkatan kerja dapat bekerja. Upaya pengembangan sumber tenaga kerja merupakan tanggung jawab bersama dari semua sektor terkait mencakup instansi pemerintah, swasta, industri serta organisasi profesi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai salah satu komponen yang bertanggungjawab mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, menempuh berbagai cara dan menetapkan berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta dalam salah satu kebijakannya yaitu mendirikan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah ( LLK UKM ). LLK UKM dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP. 88/MEN/1997 tanggal 20 Mei 1997 berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pelatihan tenaga kerja. LLK UKM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan secara teknis fungsional mendapat pembinaan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan danProduktivitas Tenaga Kerja.

Mengacu pada kebijakan tersebut diatas, seiring masuknya pada era otonomi daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UPTD LLK UKM). UPTD LLK UKM Wonogiri bertugas melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. UPTD LLK UKM Wonogiri menjadi salah satu solusi angkatan kerja untuk menerima pendidikan dan pelatihan kerja yang nantinya akan menjadi bekal bagi mereka untuk bekerja. UPTD LLK UKM Wonogiri sebagai lembaga pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta pelatihan dengan bekal ketrampilan dan keahlian yang tepat dengan pasar kerja bertugas untuk menyelenggarakan berbagai macam latihan ketrampilan dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Tujuannya adalah peserta pelatihan setelah lulus dari pelatihan dapat langsung bekerja baik swasta atau mendirikan usaha mandiri. Orientasi dari UPTD LLK UKM Wonogiri adalah bagaimana menghasilkan output berupa tenaga kerja yang yeng berkualitas, berkompeten dan produktif dalam persaingan pasar kerja. Dengan melihat kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang berkembang di Wonogiri, sistem dan metode penyelenggaraan di UPTD LLK UKM Wonogiri dikembangkan dalam empat variasi sebagai berikut :
1. Sistem Institusional
Sistem pelatihan yang konvensional dimana seluruh pelatihan diselenggarakan di UPTD LLK UKM Wonogiri.
2. Sistem Pelatihan Keliling ( Mobile Training )
Sistem pelatihan ini diselenggarakan berpindah-pindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain.
3. Sistem Pelatihan berproduksi
Sistem pelatihan ini bukan sekedar pelatihan saja, tetapi sekaligus harus menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual.
4. Sistem Pelatihan Teknisi
Sistem pelatihan teknisi merupakan kerja sama Tripartite antara UPTD LLK UKM, Perguruan Tinggi / Politeknik dan Industri. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat teknisi dengan sertifikasi sejajar Diploma.

Perkembangan UPTD LLK UKM Wonogiri sejak pendiriannya sampai sekarang telah berlangsung secara dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategisnya. Kejuruan yang diselenggarakan meliputi institusional (teknologi mekanik, pertanian, otomotif, tata niaga, kerajinan tangan, bangunan, dan listrik ), non institusional (las karbit, pertanian, prosessing, peternakan, sepeda motor, menjahit, ukir kayu, keramik, bordir dan sulam, bangunan meubel, bangunan batu, instalasi penerangan), serta swadana / prakerin (mesin perkakas/ bubut, las karbit, mobil bensin, mobil diesel, sepeda motor elektronika, prosessing, menjahit, instalasi penerangan, operator komputer, sekretaris kantor berbasis komputer). Diantara kejuruan-kejuruan yang ditawarkan, ada beberapa kejuruan yang banyak diminati oleh masyarakat sampai harus dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran antara lain otomotif dan menjahit. Hal ini disebabkan karena saat ini dunia otomotif, dalam hal ini usaha perbengkelan dan usaha menjahit sedang berkembang di Wonogiri sehingga pasar kerja baik itu swasta maupun untuk mendirikan usaha mandiri selalu terbuka lebar. Selama Tahun Anggaran 2005, UPTD LLK UKM melaksanakan pelatihan kerja kejuruan otomotif dan menajhit yang masing-masing diikuti oleh jumlah maksimal peserta yaitu 20 orang. Peserta yang mengikuti pelatihan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.