HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Contoh Tesis Kebijakan Retribusi Parkir Tahun 2020

CONTOH TESIS NO.1 Interaksi Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Abstrak

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan hal terpenting dari kebijakan publik karena dalam proses perumusan kebijakan terdapat interaksi politik antar stakeholder. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki kepentingan yang diperjuangkan dengan pada akhirnya terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Parkir berlangganan di Sidoarjo telah dilaksanakan secara optimal sejak tahun 2009 dan kemudian pada akhir tahun 2011 Pemkab Sidoarjo bersama dengan DPRD Sidoarjo merumuskan kembali kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan pada saat penelitian dengan stakeholder dalam perumusan kebijakan parkir berlangganan dan hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perumusan kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjo ini menunjukkan beberapa temuan data, pertama adalah latar belakang perumusan kebijakan parker berlangganan di Sidoarjo ini merupakan inisiatif dari eksekutif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dalam hal ini sebagai peningkatan PAD dengan mengabaikan tuntutan masyarakat sehingga perumusan kebijakan parkir berlangganan ini bersifat elitis, yang mana tingkat kepuasan masyarakat rendah. Temuan data yang kedua bahwa parkir berlangganan memberikan sumbangan PAD yang besar bagi Kabupaten Sidoarjo akan tetapi masyarakat, juru parkir serta pengusaha parkir di kawasan Sidoarjo merasa dirugikan dengan telah diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur ketentuan tentang parkir berlangganan.

BAB I

Kebijakan Publik merupakan upaya dari Pemerintah guna mengatasi permasalahan yang berkembang serta untuk memenuhi kebutuhan publik maupun tuntutan publik. Definisi kebijakan publik tersebut menggambarkan bahwa objek atau sasaran daripada suatu kebijakan publik adalah masyarakat/publik. Berkembangnya konsep otonomi daerah membuat masing-masing pemerintahan daerah memiliki peran lebih terhadap pembangunan daerahnya maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsep otonomi daerah menyatakan bahwa masingmasing pemerintah daerah mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah masing-masing. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan daerahnya tersebut memerlukan adanya kebijakan- kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan pada saat penelitian dengan stakeholder dalam perumusan kebijakan parkir berlangganan dan hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian.

CONTOH TESIS NO.2 EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan perparkiran di Semarang yang belum dikelola dengan baik. Secara umum kondisi manajemen parker di semarang masih lumayan parah. Hal ini ditunjukkan dengan buruknya pelayanan parker disediakan dan rendahnya retribusi parkir setiap tahun. Selama 2011 – Tahun 2012 misalnya, realisasi penerimaan retribusi parkir hanya berkisar 1,3 miliar rupiah dari target sekitar 4,8 miliar rupiah atau hanya sekitar 25 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini diperparah dengan layanan parkir itu sangat tidak nyaman dan tidak memuaskan. Penelitian ini menggunakan deskriptif metode dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan data sekunder yaitu diperoleh dari PATTIRO Kota Semarang. Studi ini berfokus pada kebijakan parkir di Semarang dengan menggambarkan kondisi manajemen parkir yang sudah ada ada dan membahas kesenjangan pendapatan antara target dan realisasi dari parker retribusi. Dengan menganalisis data, penulis mengemukakan bahwa permasalahan utama adalah Pengelolaan parkir di Semarang adalah lemahnya implementasi Regional Pengaturan retribusi parkir. Selain itu, kebijakan parkir dikelola oleh Pemerintah daerah cenderung kurang memuaskan, berpotensi bocor, dan realisasinya jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah parkir tersebut, PT Pemerintah daerah harus serius menerapkan peraturan daerah tentang parker retribusi dan menata ulang pengelolaan parkir yang sudah ada.

BAB I

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan perparkiran di Semarang yang belum dikelola dengan baik. Secara umum kondisi manajemen parker di semarang masih lumayan parah. Hal ini ditunjukkan dengan buruknya pelayanan parker disediakan dan rendahnya retribusi parkir setiap tahun. Selama 2011 – Tahun 2012 misalnya, realisasi penerimaan retribusi parkir hanya berkisar 1,3 miliar rupiah dari target sekitar 4,8 miliar rupiah atau hanya sekitar 25 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini diperparah dengan layanan parkir itu sangat tidak nyaman dan tidak memuaskan.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan deskriptif metode dengan pendekatan kualitatif.

CONTOH TESIS NO.3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu)

Abstrak

Tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan public street front retribusi parkir di Kota Palu dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian ini menganalisis empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III yaitu; Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, informan berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive contoh. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan keempat faktor yang dianalisis, 1) Komunikasi dan sosialisasi di birokrasi lingkungan cukup baik, komunikasi pada tingkat struktur mekanisme tata kelola Pakir apalagi dengan unit koordinator Unit Pelaksana Teknis tidak berjalan secara optimal. 2) Sumber daya berupa sarana transportasi, kurangnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. 3) Disposisi instansi pelaksana perlu pembinaan, sehingga Penerapan target kepada petugas parkir per hari akan berkorelasi positif dengan pendapatan. 4) Struktur birokrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sudah baik, tetapi struktur mekanisme pemerintahan menempatkan aparatur non-birokrasi pada tingkat koordinator tidak efektif. Faktor pendukung; Kepercayaan masyarakat masih cukup baik dan faktor penghambat Fragmentasi.

BAB I

Implementasi kebijakan public tersebut dari tahun ketahun diharapkan sebagai penunjang utama pendapatan asli daerah, namun demikian implementasi pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum tidak kunjung mengalami perubahan yang signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, informan berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive contoh. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

CONTOH TESIS NO.4 Implementasi kebijakan parkir Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Abstrak

Dari hasil temuan penelitian dikemukakan bahwa: implementasi kebijakan parkir kota Malang dituangkan dalam Perda No.10 tahun 2004 tantang perubahan atas Perda No. 2 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir dan Perda No. 3 tahun 2002 tentang pajak parkir; Dalam implementasi kebijakan parkir kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dalam  hal pengelolaannya retribusi parkir dikelola oleh Dishub sedangkan pajak parkir dikelola oleh Dispenda kota Malang. Lokasi retribusi  parkir di kota Malang terbagi menjadi 5 rayon, dan tiap rayonnya terdiri dari beberapa tempat parkir. Dalam pengawasannya retribusi parkir dilakukan setiap hari 1X pada saat melakukan pungutan. Sedangkan pajak parkir diawali dengan melakukan perhitungan awal pendapatan terhadap lokasi parkir khusus/swasta yang ada di kota Malang yaitu 36 titik lokasi pajak parkir. Besarnya pajak parkir yang ditentukan adalah 20%  dari total pendapatan parkir dan dipungut dengan self  assessment system. Dalam pengawasannya dilakukan dengan pemantauan terhadap penyetoran setiap bulannya dan apabila terjadi penurunan besarnya pajak maka akan diberikan peringatan. Implementasi kebijakan parkir kota Malang sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat  hambatan. Jika dilihat dari sudut pandang pandang peningkatan PAD maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai successful Impelention, karena target PAD  sudah tercapai. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan parkir ini masih dikategorikan sebagai unsuccessful Implemention.

Selanjutnya faktor pendukung implementasi kebijakan parkir adalah sarana dan prasarana sedangkan dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir antara lain: minimnya kesadaran juru parkir tentang pentingnya penggunaan karcis; sulitnya mengadakan sosialisasi kepada juru parkir tentang Perda parkir, kurangnya SDM dari Dishub kota Malang sendiri; Upaya yang dilakukan Dishub untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut yaitu dengan penyuluhan dan pengawasan; Dampak intended dari implementasi kebijakan parkir kota Malang adalah tumbuhnya kesadaran dan kedisiplinan dari juru parkir tentang kebijakan parkir. Sedangkan dampak unintended dari kebijakan parkir adalah juru parkir merasa ribet dengan Perda parkir dan juga merasa rugi karena harus setor ke Dishub 60% dari hasil parkir dan 20% dari pajak parkirnya; Kontribusi kebijakan parkir (retribusi dan pajak)  kota Malang terhadap peningkatan PAD adalah cukup besar.

Berdasarkan temuan penelitian diatas disarankan: Pemerintah kota Malang hendaknya lebih mempertegas sanksi dan juga perlu diadakan penertiban terhadap parkir-parkir illegal; melakukan penyuluhan secara intensif tentang Perda parkir; perlu adanya penghapusan sistem mandor, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran dana; perlu adanya perombakan mekanisme parkir menjadi parkir berlangganan dan menerapkan sitem gaji kepada para jukir untuk mengatasi penyimpangan atau kebocoran dana parkir; harus ada tanggung jawab bersama antara pihak Dishub, jukir dan pemilik kendaraan apabila terjadi kehilangan; Lebih mengintensifikasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir.

BAB I

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah, maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan PAD. Oleh karena itu Kota Malang melakukan upaya optimalisasi pada sektor perparkiran dengan cara mengeluarkan Perda No. 10 tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda No.2 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir dan Perda No 3 tahun 2002 tentang pajak parkir. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pemerintah kota Malang tentang parkir?; bagaimana implementasi kebijakan parkir kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah?; bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan parkir di kota Malang?; upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi fakor penghambat dalam implementasi kebijakan parkir di kota Malang tersebut?; bagaimana dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan parkir baik yang intended maupun yang unintended?; dan apakah kebijakan parkir kota Malang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD?.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini  jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah dari Dishub kota Malang, Dispenda kota Malang, beberapa juru parkir di titik rayon parkir umum dan swasta/khusus di kota Malang. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

CONTOH TESIS NO.5 ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA JAYAPURA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya potensi dan tingkat kebocoran pendapatan retribusi parkir di pinggir jalan di Jayapura kotamadya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Slovin dan pengumpulan data Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Ada 2 analisis data pendekatan yang digunakan seperti pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif Tekniknya mengukur pertumbuhan, kontribusi, elastisitas, dan perhitungan potensi dan tingkat kebocoran. Sedangkan teknik kualitatif untuk analisis deskriptif berdasarkan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) pengelolaan retribusi parkir di PT Ruas jalan di Kota Jayapura belum efektif untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah sendiri; (b) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa retribusi yang menggembirakan Untuk Ruas Jalan di Kota Jayapura adalah Rp 914.928.000, – per tahun dengan harga 59,13 per tingkat kebocoran sen atau setara dengan Rp373.968.000, – per tahun; (c) ada beberapa strategi untuk mengantisipasi masalah kebocoran dalam realisasi dan optimalisasi potensi Parkir pinggir jalan di Kota Jayapura seperti perbaikan dan penataan regulasi, sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, sistem dan prosedur kelembagaan.

BAB I

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014, menyatakan bahwa dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pelaskanaan penarikan Retribusi parkir, sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura sendiri menghadapi persoalan yakni, yaitu keterbatasan lahan parker kendaraan. Persoalan ini terletak manajemen ruang parkir yang belum baik sehingga memberikan dampak kepada parkir liar di tepian jalan umum. Dengan pengaturan tataruang parkir yang baik maka mampu berpotensi sebagai objek pendapatan daerah. Bertumbuhnya jumlah kendaraan di Kota Jayapura tidak sebanding dengan fasilitas jalan raya dan ketersediaan lahan parkir bagi pengendara kendaraan roda dua (motor), dan kendaraan roda empat (mini bus, sedan, pick-up).

Teknik Analisis

Ada 2 analisis data pendekatan yang digunakan seperti pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif Tekniknya mengukur pertumbuhan, kontribusi, elastisitas, dan perhitungan potensi dan tingkat kebocoran. Sedangkan teknik kualitatif untuk analisis deskriptif berdasarkan temuan penelitian.

CONTOH TESIS NO.6 Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap

Abstrak

Retribusi  yang  dapat  dikelola  oleh  daerah  yaitu  retribusi  jasa  yang  didalamnya  terdapat pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, retribusi pasar. Dinas perhubungan sulit  mengetahui  informasi  tentang  hutang  setoran  retribusi,  administrasi  data  parkir  belum tersimpan dengan baik sehingga sulit melakukan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan daerah, kurang efisien dari segi waktu dalam  penyusunan  laporan. Sistem yang dibangun untuk mengatasi masalah penerimaan dana retribusi dibuat berbasis client server dan dengan konsep UML (Unified Modeling Language) yaitu dengan diagram usecase, sequence diagram dan class diagram  serta  pembangunan  perangkat  lunak  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  metode waterfall.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  sistem dapat  digunakan  sebagai  pengawasan penerimaan pendapatan asli daerah  kabupaten Cilacap, membantu dalam pengolahan transaksi retribusi secara akurat dan up to date serta dapat menampilkan laporan transaksi perparkiran sebagai data dukung dalam pengambilan kebijakan khususnya dibidang retribusi parker.

BAB I

Kontribusi  yang  ada  dalam  pendapatan daerah seperti  pajak  dan  retribusi  daerah  akan  berperan  penting  dalam mendukung  peningkatan  pendapatan  asli  dari  sebuah  daerah. Pajak yang dapat diterapkan dalam sebuah daerah serta retribusi parkir    salah    satunya    mempunyai    prospek    cerah    dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Beberapa  retribusi yang   dapat   dikelola   oleh   daerah   yaitu   retribusi   jasa   yang didalamnya terdapat pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, retribusi pasar.

Teknik Analisis

Sistem yang dibangun untuk mengatasi masalah penerimaan dana retribusi dibuat berbasis client server dan dengan konsep UML (Unified Modeling Language) yaitu dengan diagram usecase, sequence diagram dan class diagram  serta  pembangunan  perangkat  lunak  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  metode waterfall.

CONTOH TESIS NO.7 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Studi Kasus Di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda

Abstrak

Kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan kebijakan yang mengatur mengenai kegiatan pengelolaan parkir yang khusus dilakukan pada tepi jalan umum oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar teroptimalkannya pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan berdasarkan pada indikator pelaksanaan kebijakan. Indikator pelaksanaan kebijakan dibagi dalam 3 hal pokok, yaitu penyediaan lahan parkir, pengelolaan parkir, dan pengendalian parkir. Jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat analisis data interaktif dan sumber data primer. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih belum maksimal pada keseluruhan indikator pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu penyediaan lahan parkir, pengelolaan parkir, dan pengendalian parkir yang terjadi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini khususnya pada Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda.

BAB I

Lahirnya otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu dari sumber daya tersebut adalah parkir di tepi jalan umum. Apabila sumber daya ini mampu dimanfaatkan secara maksimal maka hal ini akan dapat mendorong pembangunan daerah. Disisi lain, parkir di tepi jalan umum ini juga menimbulkan permasalahan. Keberadaan parkir di tepi jalan umum menggunakan sebagian badan jalan sebagai lahan parkir sehingga menyebabkan berkurangnya volume jalan yang dapat digunakan untuk kegiatan lalu lintas, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kemacetan terutama pada waktu-waktu padat lalu lintas seperti pada pagi hari (jam masuk kerja), tengah hari (jam istirahat), dan sore hari (jam pulang kerja).

Teknik Analisis

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam dan menyeluruh.

CONTOH TESIS NO.8 EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan pendeskripsiaan atau penggambaran Efektifitas Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum khususnya retribusi parkir berlangganan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2009 ini menggunakan teori efektifitas menurut Nugroho.Obyek penelitian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun. Menggunakan dua sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2009 di Kabupaten Madiun cukup efektif.

BAB I

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai wujud intensifikasi terhadap retribusi daerah guna memenuhi target penerimaan PAD, kabupaten Madiun menetapkan Kebijakan retribusi parkir berlangganan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 11 Tahun 1999 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusu parkir. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengalami kendala di lapangan terutama pada petugas parkir sebagai pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Pengguna parkir merasa resah karena adanya petugas parkir yang masih memungut retribusi parkir kepada masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara tepat sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara tepat sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

CONTOH TESIS NO.9 STUDI EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik penentuan purposif. Data Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan pengelompokan dan menggabungkan data yang diperoleh. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber sehingga data yang disajikan adalah data yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan parkir langganan sudah sesuai dengan fakta karena pelanggan berdampak pada ketertiban dan kenyamanan pengguna parkir serta mampu meningkatkan local Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo. Kepuasan masyarakat Sidoarjo terhadap kebijakan parkir bersubsidi tergambar melalui indikator indeks kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kebijakan parkir langganan dalam penelitian ini didasarkan pada teori indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan as diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, yang kemudian berkembang menjadi 9 unsur minimal yang relevan, valid dan reliable unsur-unsur yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan, yaitu kebutuhan pelayanan, pelayanan prosedur, waktu layanan, tarif biaya / layanan, jenis layanan spesifikasi produk, Pelaksana, perilaku eksekutif, pengumuman pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan hasil penelitian secara umum Masyarakat Sidoarjo belum puas akan diberlakukan kebijakan berlangganan parkir.

BAB I

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kebijakan parkir langganan dalam penelitian ini didasarkan pada teori indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan as diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, yang kemudian berkembang menjadi 9 unsur minimal yang relevan, valid dan reliable unsur-unsur yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan, yaitu kebutuhan pelayanan, pelayanan prosedur, waktu layanan, tarif biaya / layanan, jenis layanan spesifikasi produk, Pelaksana, perilaku eksekutif, pengumuman pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan hasil penelitian secara umum Masyarakat Sidoarjo belum puas akan diberlakukan kebijakan berlangganan parkir.

Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik penentuan purposif. Data Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan pengelompokan dan menggabungkan data yang diperoleh. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber sehingga data yang disajikan adalah data yang valid.

CONTOH TESIS NO.10 EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN JEMBER

Abstrak

Untuk peningkatan pembangunan nasional antara lain diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah melalui perbaikan birokrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta penerapan otonomi daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002:8). Kota Jember merupakan kota yang mempunyai potensi tinggi di dalam peningkatan pembangunan, salah satunya di bidang parkir berlangganan. Parkir berlangganan ini di kelola oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. UPT Parkir merupakan salah satu unit yang ada di Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir di Kabupaten Jember. Permasalahan yang terjadi pada Parkir Berlangganan ini adalah tentang kebijakan dari pemerintah tentang parkir yang seharusnya gratis bagi pengguna kendaraan bermotor yang mempunyai stiker dari Dinas Perhubungan di tempat yang sudah di tentukan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pengguna motor yang membayar parkir walaupun hanya Rp1.000, rupiah. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui apakah output kebijakan parkir berlangganan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember telah berjalan secara efektif dalam mencapai target dan sasaran yang diinginkan? Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitiaan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah UPT Parkir Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Zona-zona yang menjadi tempat pelaksanaan parkir berlangganan di bagian kota Jember. Peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terkait dengan parkir berlangganan. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan ini, peneliti masih menemukan masyarakat yang belum paham terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai parkir berlangganan. Sementara untuk output kebijakan parkir berlangganan sudah berjalan secara efektif dan efisien karena berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

BAB I

Untuk peningkatan pembangunan nasional antara lain diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah melalui perbaikan birokrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta penerapan otonomi daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002:8). Kota Jember merupakan kota yang mempunyai potensi tinggi di dalam peningkatan pembangunan, salah satunya di bidang parkir berlangganan. Parkir berlangganan ini di kelola oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. UPT Parkir merupakan salah satu unit yang ada di Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir di Kabupaten Jember. Permasalahan yang terjadi pada Parkir Berlangganan ini adalah tentang kebijakan dari pemerintah tentang parkir yang seharusnya gratis bagi pengguna kendaraan bermotor yang mempunyai stiker dari Dinas Perhubungan di tempat yang sudah di tentukan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pengguna motor yang membayar parkir walaupun hanya Rp1.000, rupiah.

Teknik Analisis

Peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terkait dengan parkir berlangganan.

CONTOH TESIS NO.11 Implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di kantor UPT Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018

Abstrak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sejauh ini belum berjalan efektif atau belum sesuai dengan tujuan kebijakan. Adapun hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi pelayanan parkir ini antara lain kurangnya sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia, anggaran, dan waktu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan mesin parkir, masih banyaknya praktek parkir liar yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi pelayanan parkir, adanya perbedaan pemungutan dan pembayaran mengenai tarif parkir di lapangan, serta jumlah juru parkir resmi yang terlalu banyak. Adapun upaya yang dilakukan oleh UPT Parkir yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku serta menerapkannya sanksi atau hukuman bagi agen pelaksana yang melakukan pelanggaran atau tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya dengan harapan para pelaksana yang terlibat mampu lebih tertib dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir.

BAB I

Kota Bandung adalah salah satu daerah yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar, dimana salah satu potensi terbesarnya berasal dari sektor retribusi pelayanan parkir. Dalam memaksimalkan potensi tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi dibidang Perhubungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di kantor UPT Pengelolaan parkir dinas perhubungan Kota Bandung tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn yang mempunyai enam faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan informan serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan pelaksanaan retribusi pelayanan parkir. Teknik analisis data yang penulis gunakan menggunakan analisis Model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

CONTOH TESIS NO.12 EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN MADIUN (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2009)

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara tepat sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan pendeskripsiaan atau penggambaran Efektifitas Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum khususnya retribusi parkir berlangganan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2009 ini menggunakan teori efektifitas menurut Nugroho.

BAB I

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai wujud intensifikasi terhadap retribusi daerah guna memenuhi target penerimaan PAD, kabupaten Madiun menetapkan Kebijakan retribusi parkir berlangganan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 11 Tahun 1999 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusu parkir. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengalami kendala di lapangan terutama pada petugas parkir sebagai pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Pengguna parkir merasa resah karena adanya petugas parkir yang masih memungut retribusi parkir kepada masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara tepat sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

CONTOH TESIS NO.13 Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang

Abstrak

Pergerakan kendaraan yang tinggi di Kota Pangkalpinang menimbulkan kebutuhan ruang parkir yang tidak hanya memenuhi lahan parkir, namun juga menggunakan tepi jalan umum baik yang legal maupun ilegal sebagai tempat parkir kendaraan. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkalpinang dinilai belum optimal, sehingga perlu ditinjau implementasi kebijakan retribusi parker yang telah terlaksana. Produk dari kebijakan yang akan dikaji implementasinya dalam penelitian ini adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang dinilai belum maksimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang yang ada saat ini agar penerimaan retribusi parkir dapat lebih optimal.

BAB I

Pergerakan kendaraan yang tinggi di Kota Pangkalpinang menimbulkan kebutuhan ruang parkir yang tidak hanya memenuhi lahan parkir, namun juga menggunakan tepi jalan umum baik yang legal maupun ilegal sebagai tempat parkir kendaraan. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkalpinang dinilai belum optimal, sehingga perlu ditinjau implementasi kebijakan retribusi parker yang telah terlaksana. Produk dari kebijakan yang akan dikaji implementasinya dalam penelitian ini adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder.

Teknik Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder.

CONTOH TESIS NO.14 Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Semarang

Abstrak

Penyelenggaraan retribusi parkir bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menjaga ketertiban dan kenyamanan kendaraan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan proses yang efektif yang dapat dilihat dari kesesuaian kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, ketepatan dan ketepatan lingkungan proses. Proses pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan teori Edwards III beberapa faktor yang mendukung dan menghambat berupa tujuan / hasil, Komunikasi dan Sumber Daya Berdasarkan kendala yang ada dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir kota, penulis memberikan rekomendasi antara lain: (1) peningkatan jumlah staf sesuai (2) sosialisasi formal kepada petugas parkir agar informasinya bisa sama (3) meningkatkan kebijakan alokasi anggaran (4) menambah kendaraan untuk memudahkan mobilisasi.

BAB I

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menggali potensi kaitannya membiayai pengeluaran daerah khususnya kota Semarang ,dititik beratkan pada selisih pendapatan yang belum dapat mencapai target realisasi. Penerimaan pendapatan mengalami presentase kenaikan dari tahun 2012 semenjak diputusnya kerjasama dengan pihak swasta.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu deskriptif kualitatif.

CONTOH TESIS NO.15 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi, pertumbuhan, tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2014 dan bagaimana realisasi tren peramalan retribusi parkir Kabupaten Malang tahun 2015-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dipilih adalah data sekunder yang merupakan realisasi dan target retribusi parkir di Kabupaten Malang serta realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan adanya pembaharuan perda tentang kebijakan pengumuman resmi biaya parkir. (2) Pertumbuhan retribusi parkir mengalami fluktuasi. Hal ini sejalan dengan realisasi retribusi parkir yang difokuskan hanya pada pencapaian target saja tanpa memperhatikan sejarah perkembangannya pada tahun-tahun sebelumnya. (3) Tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tergolong efektif. (4) Tren realisasi peramalan retribusi parkir Kabupaten Malang tahun 2015-2019 terus meningkat

BAB I

Dalam  konteks  pajak  dan  retribusi  daerah,  terdapat  tiga  Undang-Undang yang  menjadi  dasar pungutan pajak dan  retribusi  daerah,  yaitu  UU  No. 32  tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi  pendapatan  yang  dimiliki  oleh  setiap  daerah  tentu  berbeda-beda. Oleh karena itu setiap daerah memberikan penekanan yang berbeda-beda pula pada setiap  sumber  pendapatan  daerah.Menurut  pengamatan  peneliti  secara  singkat, target  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Malang  pada  tahun  2010-2014  selalu mengalami  peningkatan.  Adapun  di  Kabupaten  Malang,  potensi  titik  parkir  yang ada di Kabupaten Malang sampai periode tahun 2014 berjumlah567 buah parkir dengan jumlah juru parkir sebanyak 1008 orang

Teknik Analisis

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dipilih adalah data sekunder yang merupakan realisasi dan target retribusi parkir di Kabupaten Malang serta realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang periode 2010-2014.

 

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?