CONTOH TESIS NO.1 ANALISIS KESIAPAN AKREDITASI DASAR PUSKESMAS MANGKANG DI KOTA SEMARANG
Abstrak
Dari hasil penelitian tersebut, Puskesmas Mangkang belum siap untuk diakreditasi. Hal tersebut terlihat dari proses komunikasi yang belum berjalan secara optimal dalam hal penyebaran informasi yang belum merata, pemahaman staf yang kurang, dan informasi yang tidak konsisten. Kondisi sumber daya dilihat dari kurangnya sumber daya seperti jumlah dan kompetensi staf serta ketersediaan informasi yang jelas untuk mendukung penyusunan akreditasi serta sifat disposisi pelaksana juga belum sepenuhnya mendukung. Struktur birokrasi sudah berjalan baik, terlihat dari ketersediaan dan kegunaan SOP dengan fragmentasi yang teratur. Hasil penelitian menyarankan untuk terus meningkatkan komitmen, meningkatkan intensitas komunikasi baik tertulis maupun tidak tertulis antara petugas puskesmas, lintas sektor dan tim akreditasi puskesmas. Selain itu juga perlu dilakukan penyesuaian jumlah dan kompetensi petugas Puskesmas Mangkang.
BAB I
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas diterbitkan untuk menjamin mutu di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas Mangkang merupakan salah satu Puskesmas yang diusulkan mewakili Kota Semarang untuk melakukan akreditasi dasar. Namun puskesmas belum berhasil karena kurangnya peran kepala puskesmas dan lintas sektor serta kurangnya pendampingan oleh tim pendamping sehingga harus melakukan perbaikan untuk penilaian akreditasi selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan akreditasi di Puskesmas Mangkang.
Teknik Analisis
Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Informan utama berjumlah 6 yaitu Kepala dan Staf Internal Puskesmas Mangkang dengan triangulan berjumlah 7 yaitu Tim Pengawal Akreditasi Puskesmas Mangkang, Staf Internal Puskesmas Mangkang, dan lintas sektor
CONTOH TESIS NO.2 Aspek Penting Akreditasi Puskesmas dalam Mendukung Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional
Abstrak
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji aspek penting penyelenggaraan akreditasi Puskesmas dalam mendukung implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Makalah ini merupakan studi kebijakan menggunakan literature review. Informasi diambil dari berbagai sumber terdiri dari kebijakan, pedoman dan hasil penelitian terkait akreditasi Puskesmas. Berdasarkan kajian diketahui bahwa Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, sebagai salah satu syarat fasilitas kesehatan tingkat pertama di JKN. Akreditasi dilakukan melalui tahap survei akreditasi dan penetapan akreditasi. Puskemas melakukan persiapan sebelumnya antara lain menyiapkan dokumen eksternal dan internal, termasuk melakukan studi banding untuk persiapan akreditasi. Persiapan lainnya adalah melakukan pendampingan dan Self Assessment. Pelaksanaan akreditasi di Puskesmas merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi JKN sekaligus merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan Puskesmas. Rekomendasi bagi Puskesmas untuk dapat melakukan persiapan secara konprehensif sebelum menyelenggarakan penilaian akreditasi. Pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai arah panduan akreditasi secara konsisten dan berkelanjutan, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien secara berkesinambungan.
BAB I
Puskesmas memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Puskesmas dituntut untuk dapat menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga perlu dilakukan penilaian melalui mekanisme akreditasi.
Teknik Analisis
Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi.
Abstrak
Hasil: Penghambat inner setting Puskesmas adalah beban tupoksi rangkap tim mutu dan pengaruh atmosfir politik, sedangkan di Dinas Kesehatan adalah tidak ada kajian awal program, rasio beban tupoksi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, beban tupoksi rangkap pendamping, konflik terselubung, ketidakpahaman dan kecemburuan staf lain serta belum adanya teamwork dalam konteks mutu. Keberlanjutan program belum diprioritaskan karena belum ada kejelasan teknis dan acuan serta tuntutan regulasi. Penghambat aspek proses adalah belum ada regulasi daerah tentang implementasi program akreditasi, batasan anggaran Puskesmas, motivasi dan kompetensi manajemen pimpinan. Solusi potensial terbaik untuk perbaikan inner setting adalah reorganisasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer serta membangun pemahaman dan teamwork yang solid dalam konteks mutu di Dinas Kesehatan, sedangkan perbaikan aspek proses dengan mengintegrasikan elemen akreditasi Puskesmas dalam proses dan target program di Dinas Kesehatan untuk memperjelas fungsi pembinaan dan pengawasan serta mengawali fungsi tersebut Dinas Kesehatan dengan monitoring dan evaluasi sederhana. Kesimpulan: Belum ada upaya keberlanjutan yang komprehensif pada aspek inner setting dan proses di Dinas Kesehatan, sedangkan Puskesmas terakreditasi sudah melakukan upaya keberlanjutan implementasi program akreditasi Puskesmas meskipun terdapat perbedaan intensitas.
BAB I
Latar Belakang: Puskesmas wajib diakreditasi 3 tahun sekali untuk peningkatan mutu, kinerja serta manajemen resiko secara berkesinambungan. Hingga tahun 2016, Kabupaten Lumajang memiliki 7 Puskesmas terakreditasi dan beberapa diantaranya mengalami penurunan nilai indikator kinerja manajemen dan mutu pelayanan. Studi pendahuluan menggambarkan permasalahan keberlanjutan implementasi program akreditasi Puskesmas, yaitu belum ada pendampingan pasca akreditasi serta peran Tim Mutu Puskesmas belum optimal. Tujuan: Mendeskripsikan keberlanjutan implementasi program akreditasi Puskesmas pasca terakreditasi dan aspek yang mempengaruhinya serta menyusun solusi potensial untuk memperbaikinya.
Teknik Analisis
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian implementasi menggunakan Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Informan utama adalah pelaksana program akreditasi Puskesmas di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD).
CONTOH TESIS NO.4 PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN KUBU RAYA
Abstrak
Akreditasi perawatan kesehatan masyarakat adalah salah satunya Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menjadi lebih baik pemerataan akses dan kualitas pelayanan di puskesmas. Meski banyak upaya telah dilakukan untuk mengimplementasikannya kebijakan akreditasi termasuk di 4 Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya, banyak kendala dan variasi yang ditemukan dalam prosesnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting itu mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di 4 Puskesmas dan mengamati hasilnya. Hasil: Diantara 25 CFIR konstruksi, hasil analisis data menunjukkan akreditasi itu efektivitas di PHC A, B, C, dan D merupakan faktor yang dipengaruhi seperti jaringan dan komunikasi, tujuan dan umpan balik, keterlibatan pemimpin dan ketersediaan sumber daya (dengan kuat membedakan), juga budaya dan perencanaan organisasi (lemah membedakan). Meski masih menghadapi tantangan, semua responden laporkan penerimaan positif kebijakan akreditasi karena manfaat yang diberikan dan kesesuaian dengan struktur akreditasi standar menjadi pedoman bagi prestasi kerja terutama untuk mengembangkan kualitas sistem kendali dan peningkatan kendali mutu kesehatan masyarakat pusat. Kesimpulan: Kebijakan akreditasi puskesmas pada PT Kabupaten Kubu Raya secara umum sudah terlaksana dengan baik, khususnya di PHC A dan C, sebaliknya masih lemah di PHC B dan D. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja.
BAB I
Beberapa peraturan yang melandasi kebijakan akreditasi Puskesmas seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (pasal 39) menyebutkan bahwa Puskesmas wajib akreditasi dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (pasal 6) menyebutkan bahwa akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensialing bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan bekerjasama dengan BPJS.
Teknik Analisis
Metode: Penelitian ini adalah a penelitian kualitatif dengan desain studi kasus tunggal tertanam. Subjek penelitian sebanyak 36 responden termasuk akreditasi pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten dan akreditasi Tim dari 4 Puskesmas diwawancarai tentang pengalaman mereka di mempersiapkan akreditasi. Kerangka kerja terkonsolidasi untuk riset implementasi (CFIR) digunakan untuk memandu pengumpulan data dan proses analisis kualitatif. Konstruksi dengan yang terbaik efek terhadap akreditasi secara efektif diidentifikasi dengan silang studi kasus dan diberi peringkat yang sesuai.
CONTOH TESIS NO.5 Analisis Kesiapan Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar dalam Implementasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2019
Abstrak
Indikator mutu pelayanan kesehatan dapat diperoleh melalui akreditasi. Salah satu puskesmas yang dicanangkan wajib akreditasi di tahun 2019 adalah Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar. Untuk melakukan akreditasi ini, puskesmas diharuskan untuk melakukan persiapan sebelum akreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan akreditasi puskesmas Cendrawasih, dapat dilihat dari segi masukan (input) dimana komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Cendrawasih terlaksana dengan baik, sumber daya yang dimiliki oleh Puskesmas Cendrawasih tergolong cukup dan para staf juga menyikapi dan mendukung pelaksanaan akreditasi ini, struktur birokrasi juga sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari segi proses dimana lokakarya rutin diadakan serta penyusunan dokumen telah dilakukan untuk persiapan akreditasi sedangkan dari segi output dimana persentase persiapan Puskesmas Cendrawasih yaitu 82%. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar telah siap untuk melakukan akreditasi, yang dimana segala persiapan yang dilakukan mencakup semua aspek yang mendukung proses akreditasi telah dijalankan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya fasilitas pendukung yang menghambat penyusunan dokumen akreditasi. Disarankan kepada kepala puskesmas untuk lebih memperhatikan kelengkapan fasilitas pendukung seperti printer yang dibutuhkan oleh staf sehingga tidak menghambat pekerjaannya.
BAB I
Kebijakan yang dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas.(5)Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas telah memenuhi standar pelayanan puskesmas yang telah ditetapkan.Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko dan bukan sekedar penilaian mendapatkan sertifikat akreditasi.
Teknik Analisis
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar dalam implementasi akreditasi puskesmas tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
CONTOH TESIS NO.6 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BERDASARKAN IMPLEMENTASI AKREDITASI
Abstrak
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kepemimpian p-value < 0,001; perencanaan strategis p-value < 0,001; fokus sumber daya manusia p-value < 0,001; fokus pelanggan p-value < 0,001, proses manajemen p-value < 0,001; keterlibatan staff p-value < 0,001; manfaat akreditasi p-value < 0,001 dengan kualitas pelayanan. Sedangkan status akreditasi tidak berhubungan dengan kualitas pelayanan p-value 0,145. Saran: Puskesmas perlu menerapkan standar akreditasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Tenaga kesehatan perlu menjaga kualitas dengan melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan sebagai bentuk dari peningkatan kualitas berkelanjutan.
BAB I
Latar belakang: Akreditasi pada fasilitas primer sudah dilakukan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan pemberi layanan kesehatan yang terlibat langsung dalam proses akreditasi. Berkenaan dengan hal tersebut, tenaga kesehatan di Puskesmas belum merasakan dampak akreditasi Puskesmas terhadap kualitas pelayanan. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi tenaga kesehatan tentang hubungan akreditasi dengan kualitas pelayanan.
Teknik Analisis
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional menggunakan data primer dengan sampel berjumlah 317 orang tenaga kesehatan di Puskesmas wilayah Kota Palembang, dilakukan pada bulan Februari s.d April 2020. Pemilihan responden berdasarkan simple random sampling. Analisa data yg digunakan analisa univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi Square.
CONTOH TESIS NO.7 STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN MUNA
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi di kabupaten Muna yaitu sejak tahun 2013. Namun sosialisasi lebih sering di lakukan sejak 1 januari 2014 yaitu sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat indonesia. Pelaksanaan sosialisasi tentang program JKN yang di jalankan oleh pihak BPJS, dinas kesehatan, dan puskesmas di kabupaten muna dengan menggunakan media spanduk, baliho, iklan televisi dan media lain sudah berjalan dengan baik. Kepesertaan BPJS saat ini di kabupaten Muna mencapai 60% dari jumlah penduduk. Jaminan Kesehatan Daerah kabupaten muna akan bergabung dalam BPJS Kesehatan sesuai kontrak pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan. Masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS di sebabkan karena kurangnya pahaman dan kemauan masyarakat untuk menjadi peserta.
BAB I
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan pola pembiayaan pra-upaya, artinya pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan sebelum atau tidak dalam kondisi sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sosialisasi dan gambaran kepesertaan dalam implementasi program JKN di Kabupaten Muna.
Teknik Analisis
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara mendalam dengan informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang informan kunci dan 9 orang informan biasa yang terlibat langsung pada implementasi program JKN.
CONTOH TESIS NO.8 Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman
Abstrak
Kebijakan reformasi birokrasi QMS ISO 9001: 2008 di puskesmas, alasan kuat untuk merehabilitasi struktur fisik semua puskesmas. Aspek proses: Manajemen Organisasi Hasil Aspek: Sasaran mutu merupakan indikator keberhasilan, penerapan QMS ISO 9001: 2008. QMS ISO meningkatkan kepuasan pelanggan, penerapan kriteria mutu SMM 9001: 2008 di puskesmas 48%, kriteria Tidak kurang dari 8%. Perbedaan besar dalam persepsi pusat kesehatan dan Departemen Kesehatan. Di Puskesmas sudah memenuhi persyaratan pasal 8 dalam pelaksanaan QMS ISO 9001: 2008.
BAB I
Reformasi di bidang kesehatan telah menetapkan visi pembangunan kesehatan Kabupaten Sleman Terwujudnya Sleman Sehat yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkeadilan. Pencapaian kondisi sejahtera dalam arti masyarakat yang keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta spiritualnya baik adalah upaya peningkatan kreatifitas untuk mencapai keunggulan sehingga dapat bertahan dan bersaing dalam berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan.
Teknik Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian metode campuran, kombinasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Metode penelitian kuantitatif untuk menggambarkan penerapan QMS ISO 9001: 2008.
CONTOH TESIS NO.9 IMPLEMENTASI ORGANIZATIONAL LEARNING TERHADAP PERBAIKAN AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN BULELENG-BALI
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran organisasional dalam meningkatkan akreditasi Puskesmas di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran organisasional belum terlaksana secara optimal di Puskesmas Kabupaten Buleleng. Hal ini terbukti tidak semua Puskesmas telah meraih Akreditasi Utama dan Penuh. Sedangkan 40% akreditasi puskesmas masih di tingkat menengah, 40% di tingkat dasar dan 10% di tingkat paripurna. Hasil analisis terhadap 100 responden menyatakan bahwa pembelajaran berorganisasi termasuk dalam kategori baik. Selain itu, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembelajaran berorganisasi dengan pencapaian akreditasi puskesmas di Kabupaten Buleleng.
BAB I
Kebijakan tentang akreditasi Puskesmas juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pada pasal 6 tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ayat 2, disebutkan bahwa seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus sudah terakreditasi. Pasal 41 ayat 2, menyatakan bahwa FKTP diberi waktu sampai dengan tahun 2019 untuk mempunyai status akreditasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas terdiri dari tiga kelompok, yaitu: 1) Administrasi danManajemen (Admen), 2) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan 3) Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Ketiga unsur tersebut masing-masing terdiri dari tiga bab, yang dibagi dalam 776 Elemen Penilaian (EP). Sebelum dilakukan survey akreditasi, Puskesmas harus melakukan self assessment untuk mengevaluasi kesiapan Puskesmas tersebut untuk dilakukan survey akreditasi
Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan metode campuran yang melibatkan 5 puskesmas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang diambil secara purposive sampling. Analisis data diolah secara deskriptif dan diuji menggunakan uji chi square.
CONTOH TESIS NO.10 Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Akreditasi Puskesmas Di Puskesmas Teladan Kecamatan Medan Kota
Abstrak
Tujuan utama meningkatkan akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen resiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka Meningkatkan akreditasi Puskesmas di Puskesmas Teladan Kecamatan Medan Kota. Berdasarkan hasil penelitian diketahui implementasi peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan akreditasi puskesmas sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi: program yang ada sudah terlaksana. Adanya tujuan yang di inginkan sudah tercapai. Sarana dan prasarana terlaksana sesuai dengan akreditasi. Kerjasama antar tim dan petugas berjalan sesuai dengan prosedur sesuai yang diterapkan.
BAB I
Akreditasi merupakan suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh badan Akreditasi Kementerian Kesehatan (KEMENKES) Republik Indonesia yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Dalam Proses meningkatan akreditasi, dirancang untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya kualitas di puskesmas, sehingga senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan pelayanannya. Melalui proses peningkatan akreditasi Puskesmas salah satu manfaatnya, adalah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Puskesmas menitiberatkan sasarannya pada keselamatan pasien dan mutu pelayanan.
Teknik Analisis
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara terbuka.
CONTOH TESIS NO.11 IMPLEMENTASI PERSIAPAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PUSKESMAS OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018
Abstrak
Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan persiapan pendampingan akreditasi puskesmas oleh Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Lahat tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Akreditasi pendamping di Kab.Lahat terdiri dari 4 tim, terlatih dan pembimbing bersertifikat. Akreditasi puskesmas menggunakan anggaran DAK non fisik. Pelaksanaan pendampingan menggunakan metode pendekatan sistem dan sesuai dengan pedoman akreditasi pendampingan. Akreditasi persiapan meliputi lokakarya, lokakarya, penilaian mandiri, persiapan dan pelaksanaan dokumen. Pendampingan untuk tahun ini sudah berjalan sejak bulan Januari yang disiapkan seperti materi pelajaran, peralatan cadangan kegiatan dan formulir SA untuk mendampingi 8 puskesmas. Kesimpulan umum adalah akreditasi pendampingan puskesmas di Dinas Lahat sudah berjalan cukup baik. Direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja pendampingan, mengupayakan penambahan staf dan pemenuhan infrastruktur pendukung akreditasi pendampingan. Diharapkan pelayanan kesehatan dapat mendukung penuh kegiatan pendampingan, sehingga target akreditasi puskesmas dapat tercapai dengan baik.
BAB I
Strategi Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2015-2019 menyebutkan puskesmas harus terakreditasi dan diberikan sanksi berupa pemberhentian kerja sama BPJS jika tidak diakreditasi. Dinas Kesehatan Lahat membawahi 33 puskesmas, namun baru 4 puskesmas yang terakreditasi. Pendamping akreditasi memiliki peran penting dalam pencapaian akreditasi.
Teknik Analisis
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan persiapan pendampingan akreditasi puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan berjumlah 7 (tujuh) orang dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Dinas Lahat. Validasi penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber, metode dan teori. Data dianalisis menggunakan analisis isi.
CONTOH TESIS NO.12 IMPLEMENTASI PERSIAPAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PUSKESMAS OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018
Abstrak
Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan persiapan pendampingan akreditasi puskesmas oleh Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Lahat tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Akreditasi pendamping di Kab.Lahat terdiri dari 4 tim, terlatih dan pembimbing bersertifikat. Akreditasi puskesmas menggunakan anggaran DAK non fisik. Pelaksanaan pendampingan menggunakan metode pendekatan sistem dan sesuai dengan pedoman akreditasi pendampingan. Akreditasi persiapan meliputi lokakarya, lokakarya, penilaian mandiri, persiapan dan pelaksanaan dokumen. Pendampingan untuk tahun ini sudah berjalan sejak bulan Januari yang disiapkan seperti materi pelajaran, peralatan cadangan kegiatan dan formulir SA untuk mendampingi 8 puskesmas. Kesimpulan umum adalah akreditasi pendampingan puskesmas di Dinas Lahat sudah berjalan cukup baik. Direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja pendampingan, mengupayakan penambahan staf dan pemenuhan infrastruktur pendukung akreditasi pendampingan. Diharapkan pelayanan kesehatan dapat mendukung penuh kegiatan pendampingan, sehingga target akreditasi puskesmas dapat tercapai dengan baik.
BAB I
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan persiapan pendampingan akreditasi puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2018.
Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Informan berjumlah 7 (tujuh) orang dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Dinas Lahat. Validasi penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber, metode dan teori. Data dianalisis menggunakan analisis isi.
CONTOH TESIS NO.13 Kemampuan Instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas dalam Mengakomodasi Implementasi Fungsi Puskesmas
Abstrak
PKP untuk program wajib dan pengembangan puskesmas lebih menilai fungsi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Komponen penilaian untuk mutu pelayanan kesehatan dan kegiatan manajemen puskesmas justru lebih banyak menilai mutu fungsi pelayanan kesehatan perorangan. Fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan merupakan fungsi yang paling jarang dinilai sebagai kinerja puskesmas. Penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen PKP yang selama ini digunakan belum mampu mengakomodasi implementasi fungsi puskesmas secara seimbang.
BAB I
Setelah pemberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional, puskesmas dianggap semakin berat menjalankan fungsi kuratif daripada preventif. Implementasi fungsi puskesmas sudah seharusnya dapat dikendalikan melalui sebuah instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang mampu mengakomodasi fungsi puskesmas secara seimbang. Ada tiga aspek yang dinilai dalam PKP, yakni aspek pelayanan kesehatan (wajib dan pengembangan), pelaksanaan manajemen puskesmas, dan mutu pelayanan kesehatan.
Teknik Analisis
Penelitian ini menganalisis kemampuan instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas dalam mengakomodasi implementasi fungsi puskesmas. Implementasi fungsi puskesmas dianalisis melalui studi dokumen kebijakan yang mengatur fungsi puskesmas. Nominal Group Technique (NGT) dengan kepala puskesmas di Kota Surabaya dilakukan untuk menyimpulkan akomodasi setiap fungsi puskesmas pada setiap komponen penilaian yang digunakan dalam instrumen PKP.
CONTOH TESIS NO.14 Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan skor kepuasan yang signifkan antara sebelum dengan sesudah akreditasi untuk dimensi mutu responsiveness, credibility, competence, communication, security, access, courtesy, understanding customer dan tangibles. Dimensi reliability tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Sedangkan khusus untuk dimensi understanding cutomer terjadi penurunan skor kepuasan sesudah akreditasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akreditasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Oleh karena itu, penting bagi puskesmas memperbaiki sistem pelayanannya terutama terkait dengan pemenuhan janji layanan yang telah ditetapkan sebagai sasaran mutu. Penyebaran informasi kepada masyarakat harus ditingkatkan, agar masyarakat menjadi mengetahui adanya akreditasi yang dijalankan oleh puskesmas
BAB I
Sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh puskesmas di Indonesia wajib mengikuti akreditasi. Melalui akreditasi, diharapkan kualitas pelayanan puskesmas semakin meningkat, salah satu diantaranya dapat dilihat dari peningkatan kepuasan pasien.
Teknik Analisis
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh akreditasi terhadap kepuasan pasien. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancang bangun cross-sectional, yang dilakukan kepada 90 pasien puskesmas yang pernah berkunjung ke puskesmas sebelum dan sesudah akreditasi. Sampel diambil secara accidental sampai memenuhi kuota yang ditetapkan untuk tiap puskesmas. Uji Paired-Sample T Test dilakukan untuk melihat signifikansi perbedaan skor kepuasan sebelum dengan sesudah akreditasi.
CONTOH TESIS NO.15 ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS MANGKANG, KOTA SEMARANG
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi keselamatan pasien di Puskesmas Mangkang. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan patient safety di Puskesmas Mangkang belum optimal. Tugas tim PMKP tidak jelas; tidak ada inisiator keselamatan pasien di setiap unit klinis; pelaksanaan keselamatan pasien masih dalam tahap pengumpulan data; kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan pasien; kurangnya komitmen staf dalam membangun implementasi keselamatan pasien; tidak ada kebijakan tentang komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarganya; dan penerapan RCA yang tidak sesuai prosedur. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah menunjuk inisiator keselamatan pasien di setiap unit klinik; membuat kebijakan / pedoman / SOP tentang tugas pokok dan fungsi tim PMKP; membuat kebijakan tentang komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarga; dan meningkatkan komitmen dalam membangun implementasi keselamatan pasien
BAB I
Masalah keselamatan pasien merupakan salah satu isu penting dalam pelayanan kesehatan. Penerapan keselamatan pasien merupakan suatu keharusan bagi semua layanan kesehatan. Puskesmas sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan primer dan melakukan kontak pertama dengan individu, keluarga, dan masyarakat, harus mengedepankan keselamatan pasien. “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien” adalah pedoman bagi puskesmas untuk melaksanakan program keselamatan pasien.
Teknik Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dedscriptive. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan utama adalah enam orang petugas dari masing-masing unit klinik di Puskesmas Mangkang yang mengetahui tentang penerapan patient safety.
Leave a Reply