HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Contoh Tesis Implementasi Percepatan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020

 

CONTOH TESIS NO.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATAKELOLA PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI JATIM

Abstrak

Sistem jaminan kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat kebutuhan hak asasi manusia, yaitu kesehatan. Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemenuhan hak dasar seperti kesehatan telah melakukan pengembangan, pembinaan, dan percepatan dalam pengorganisasian kesehatan. Sehingga peran pemerintah sangat strategis dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tapi disana merupakan salah satu kendala pelaksanaan program JKN, yaitu lemahnya manajemen peserta. Ini mempengaruhi layanan dan pembiayaan JKN program. Ada beberapa penelitian yang menganalisis masalah tersebut, antara lain studi tentang perilaku pencarian pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat, kesiapan stakeholders dalam pelaksanaannya JKN, dan data peserta program JKN tidak valid dan tidak tepat sasaran. Begitu bahwa dalam penelitian ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis manajemen peserta melalui metode interpretasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun model penerapan manajemen kebijakan orang yang diasuransikan, dan sinkronisasi asuransi kesehatan program tingkat daerah ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional dikelola oleh BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta dalam pengelolaan program JKN belum optimal, dan saat ini masyarakat miskin yang tidak dapat ditampung dalam pengelolaannya Penerima Iuran (PBI) telah dikelola dengan baik oleh daerah pemerintah, melalui program Jaminan Kesehatan Daerah. Selanjutnya model implementasi manajemen partisipan tidak efektif sebagai model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn karena lemah pengawasan sistem birokrasi dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya pelaksanaan manajemen peserta.

BAB I

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran, seluruh rakyat miskin seharusnya beban iuran jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah pusat dengan dana dari APBN. Data peserta yang menjadi PBI menjadi tanggungjawabKemensos sebagaimana Keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK/2013 tentang penetapan kreteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Selanjutnya penetapan bagi penerima PBI tersebut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Namun data bagi PBI ini masih menunjukkan banyaknya masyarakat miskin yang belum masuk menjadi peserta PBI, sehingga pemerintah daerah melaksanakan program pelengkap yang disebut dengan program jaminan kesehatan daerah atau disebut JAMKESDA, yang iuran jaminan kesehatannya dibiayai dengan dana APBD, selain itu masih banyak maskin yang menggunakan Surat Pernyataan Tidak Miskin (SPM), sehingga jumlah peserta yang menjadi tanggung jawab pemerintah sifatnya masih fluktuatif.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunankan diskreptif kualitatif, jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pada umumnya data penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Data yang terkumpul tidak diolah secara statistik. Untuk melengkapi data yang dihasilkan dari proses wawancara dan pengamatan, peneliti dapat menggunakan dokumen lain untuk kepentingan penelitian.

CONTOH TESIS NO.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan upaya peningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat daerah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bidang kesehatan yang memberikan jaminan kesehatan nasional sudah cukup baik. Terlihat dari upaya kebijakan berupa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan oleh BPJS Kesehatan di bidang kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat daerah melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih mengalami beberapa kendala, terutama terkait pendataan warga. Masih banyak warga yang belum terdaftar di Dinas Kependudukan, sehingga tidak dapat menggunakan layanan BPJS. Selain itu sarana dan prasarana di FKTP dan Rumah Sakit belum memadai untuk semua jenis penyakit dan pengobatannya, sehingga BPJS belum dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara baik.

BAB I

Jaminan  Kesehatan  Nasional  merupakan  bagian  dari  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional yang  diselenggarakan  dengan  menggunakan  mekanisme  asuransi  kesehatan  sosial yang  bersifat  wajib (mandatory) berdasarkan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh  Pemerintah.6Dengan  adanya  JKN  yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial.

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) sebagai sumber data utama dan ditunjang dengan sumber pustaka (library research).

CONTOH TESIS NO.3 KESIAPAN STAKEHOLDER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN GOWA

Abstrak

Pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperlukan kesiapan yang matang oleh pihak stakeholder. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan fasilitas kesehatan, regulasi, dan sosialisasi stakeholderkepada masyarakat dalampelaksanaan program JKN di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan sebanyak delapan orang.Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan memahami tentang kesiapan pelaksanaan program jaminan kesehatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode indepth interview, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kesiapan untuk aspek fasilitas kesehatan dikarenakan alat kesehatan masih kurang, aspek regulasi juga belum terlihat kesiapannya dikarenakan belum ada petunjuk teknis di Kabupaten Gowa mengenai jaminan kesehatan, untuk sosialisasi sudah dilakukan seluruh pihak stakeholder.Namun karena sosialisasi yang belum optimal sehinggga masih banyak masyarakat belum memahami tentang program JKN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan program JKN di Kab. Gowa Disarankan agar fasilitas kesehatanuntuk melengkapi dan meningkatkan sarana prasarananya, pemerintah lebih memperhatikan implementasi program JKN, serta sosialisasi ke masyarakat lebih dioptimalkan.

BAB I

Tingkat ketersediaan aspek pelayanan kesehatanmasih menemukan sejumlah masalah yang menghambat pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.Saat ini, tersedia lebih dari 85.000 dokter praktik umum dan lebih dari 25.000 dokter praktik spesialis, belum termasuk dokter gigi. Secara nasional jumlah tersebut cukup untuk melayani seluruh rakyat berdasarkan rasio satu dokter praktik umum melayani 3000 orang. Pelayanan kesehatan saat ini juga didukung oleh jumlah perawat dan bidan yang jumlahnya telah mencukupi, dan tempat tidur di rumah sakit milik pemerintah dan milik swasta, termasuk tempat tidur di puskesmas yang rasionya telah mendekati satu tempat tidur untuk setiap 1.000 penduduk. Ketersediaan layanan kesehatan tersebut terkendala oleh penyebarannya yang jauh lebih banyak di kota-kota besar dan untuk di daerah-daerah masih kekurangan tenaga kesehatan serta sarana prasarana sehingga pelayanan kesehatannya masih terbilang sangat minim (Kemenkes RI, 2012). Mengatasi berbagai permasalahan yang ada saat ini maka sangat diperlukan kesiapan yang matang oleh pihak stakeholder agar nantinya program jaminan kesehatan ini dapat berjalan dengan baik dan untuk itu maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Gowa.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan sebanyak delapan orang.Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan memahami tentang kesiapan pelaksanaan program jaminan kesehatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode indepth interview, observasi, dan telaah dokumentasi.

CONTOH TESIS NO.4 KUALITAS PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS DI RSUD DR.M.SOEWANDHIE KOTA SURABAYA

Abstrak

Pelayanan masyarakat di bidang kesehatan tentunya menjadi salah satu prioritas negara untuk menyediakan kebutuhan kesehatan dasar bagi pribadi maupun masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan kesehatan dasar adalah dengan melaksanakan Jaminan Kesehatan Program Nasional (JKN) sejak 2014 bagi masyarakat yang membayar iuran dan yang telah dibayarkan pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan di RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit aspek yang perlu ditingkatkan seperti fasilitas penunjang pelayanan kesehatan di masing-masing aspek Instalasi RSUD Dr. M. Soewandhie, menambah tenaga medis, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan waktu pelayanan. Selain itu kompetensi personel dan perilaku personel dalam melakukan pekerjaan juga menjadi faktor pendukung terciptanya kualitas pelayanan yang baik. Sedangkan sistem pelayanan dan faktor kebijakan menjadi penghambat faktor terciptanya kualitas pelayanan yang baik di RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya.

BAB I

Pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah negara di seluruh dunia untuk memberikan jasa atau pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gambaran pelayanan publik di Indonesia selama ini pada faktanya masih lebih bersifat pada penyelenggara pelayananlah yang minta dilayani (to be served). Seharusnya penyelenggara pelayanan lebih berorientasi pada masyarakat tertutama memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan

Teknik Analisis

Pada penelitian ini analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan pada data.

CONTOH TESIS NO.5 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN CIAMIS

Abstrak

Berdasarakan hasil penelitian dimana implementasi Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional belum berjalan secara efektif, ketidakefektifan ini akan menganggu serta berdampak kepada tingkat kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional belum berjalan secara efektif. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu sendiri. Disamping itu hasil penelitian menemukan juga Adanya sebuah model untuk mengimplementasikan kebijakan Kepesertaan Program Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ciamis yaitu Model yang dimaksud adalah implementasi kebijakan Model Top Down dengan memodifikasi teori Hoogerwerf dilengkapi dengan adanya Prosedur Pelayanan Berjenjang yang sama di semua wilayah di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah pusat. Artinya model ini dimaksudkan bahwa setiap pelayanan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sama di semua wilayah atau daerah. Prosedur pelayanan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara berjenjang dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyebarkan pesan-pesan sosial berkaitan dengan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan terbentuk dengan melihat tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari LTPKD (Lembaga Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis. Ruang lingkup dari LTPKD (Lembaga Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah) adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, verifikasi dan pemetaan data kemiskinan dan penentuan kriteria kemiskinan daerah.

BAB I

Implementasi Kebijakan Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ciamis, dimana dalam prakteknya, Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini belum terimplementasikan secara efektif. Ketidakefektifan Implementasi Kebijakan Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ciamis, tersebut di atas, akan dikaji dan dieksplorasi berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Hoogerwerf..

Teknik Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan

CONTOH TESIS NO.6 ANALISIS KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA MENCAPAI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI DIGITAL KLAIM (VEDIKA) PADA PELAYANAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RS. ST. CAROLUS

Abstrak

Implementasi Sistem Vedika di RSSC dilaksanakan oleh karyawan yang berusia antara 20 – 25 tahun dengan ketepatan waktu pengiriman klaim sebesar 89,5% dan jumlah berkas klaim yang dapat diselesaikan sebesar 93,40%. Perbaikan kualitas klaim dari sisi waktu pengiriman berkas klaim dan capaian target kuantitas pengiriman berkas klaim dalam implementasi Vedika mencapai 78,9%, menunjukan kesiapan SDM RSSC. Sedangkan implementasi Vedika di RSSC mendapat dukungan organisasi yang baik sehingga kebutuhan dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik.

BAB I

  1. St. Carolus (RSSC) berperan serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasioal-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Perbaikan layanan yang berkelanjutan, maka diperlukan peningkatan mutu layanan yang ditunjang dengan kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh RSSC. Perbaikan sistem yang terus dilakukan di Era BPJS memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi terhadap perubahan sistem tersebut. Salah satunya adalah perubahan sistem verifikasi klaim konvensional menjadi Verifikasi Digital Klaim (Vedika) pada pelayanan pasien JKN. Vedika merupakan suatu keharusan sebagai persyaratan dalam pengajuan klaim RS kepada BPJS Kesehatan (BPJS-K). Tujuannya adalah menyeragamkan proses verifikasi klaim secara Nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mencegah variasi proses yang tidak diperlukan.

Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam. Studi kasus yang digunakan adalah instrumental case study.

CONTOH TESIS NO.7  EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

Abstrak

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) tidak adanya verifikasi atau pemutakhiran data tahunan penerima Jamkesmas yang menyebabkan ketidaklengkapan penerima Jamkesmas, (2) tujuan Jamkesmas tercapai dengan baik di Kabupaten Baturetno, (3) akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin meningkat, (4) lingkungan miskin lebih paham tentang manfaat pelayanan kesehatan, (5) program Jamkesmas berdampak positif bagi masyarakat miskin di Kecamatan Baturetno, dan (6) masyarakat merasa sulit menyelesaikan persyaratan rujukan dan merasa bahwa pendaftaran di rumah sakit berbelit-belit.

Berdasarkan hasil di atas, disarankan agar data penerima Jamkesmas diverifikasi, pihak berwenang perlu meningkatkan koordinasi agar informasi yang diperoleh masyarakat benar dan lengkap. Kelemahan Jamkesmas yang disimpulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

BAB I

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan kesehatan bagi warga miskin dengan memberikan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) kepada mereka. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten miskin di Indonesia yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya masyarakat penerima Jamkesmas. Ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan dalam pendataan penerima Jamkesmas di Kabupaten Baturetno. Hal ini sesuai dengan belum lengkapnya jaminan Jamkesma. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jamkesmas dapat dinikmati masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima Jamkesmas dan mengetahui pencapaian tujuan Jamkesmas terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Baturetno.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, daya tanggap, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti mengkaji masalah yang dihadapi dengan mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan berdasarkan kondisi nyata. Sumber penelitian ini adalah kewenangan Jamkesmas dan penerima manfaat Jamkesmas di Puskesmas Baturetno.

CONTOH TESIS NO.8 ANALISIS IMPLEMENTASI INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH-GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHO ALLAH (JAMKESDA-GEMBIRA) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN BOMBANA

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, karena dengan menggunakan metode kualitatif, data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan dari penelitian ini dapat dicapai. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2012).

BAB I

Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang mempunyai tanggung jawab untuk memainkan perannya dalam memberikan jaminan kesehatan didaerahnya. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut mendorong Kabupaten Bombana untuk menyelenggarakan kebijakan program pelayanan jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Bombana dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah-Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho ALLAH (JAMKESDA-GEMBIRA). Jaminan Kesehatan DaerahGerakan Membangun Bombana dengan Ridho Allah (JAMKESDAGEMBIRA) adalah kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat daerah bagi masyarakat yang dibiayai oleh daerah diluar kuota BPJS.

Teknik Analisis

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke

JKN di Kabupaten Bombana dilihat dari beberapa variabel yaitu sebagai berikut:

  1. Kabupaten Bombana telah memenuhi syarat integrasi JamkesdaGembira ke JKN yaitu 1). regulasi terkait integrasi JamkesdaGembira ke JKN, 2). Anggaran dana dan bersedia bekerja sama dengan BPJS Kabupaten Bombana selaku pelaksana dan penanggung jawab program tersebut, 3). Data kepesertaan yang telah tervalidasi dan terverifikasi sebagai peserta JKN di BPJS Kabupaten Bombana.
  2. Dengan adanya implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke JKN di Kabupaten Bombana dapat sangat membantu masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, karena semua masyarakat Kabupaten Bombana dapat memiliki kartu jaminan kesehatan (JKN-KIS) dan dapat terakomodir oleh JKN secara bertahap.
  3. Formulasi kebijakan implementasi integrasi Jamkesda-Gembira ke JKN di Kabupaten Bombana berupa regulasi tentang pedoman pelaksanaan integrasi Jamkesda-Gembira ke Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bombana.

CONTOH TESIS NO.9 Evaluasi Implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan Prospek Implementasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Abstrak

Implementasi Askeskin (Kebijakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin) telah meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Program Jamkesmass (Sistem Jaminan Kesehatan) (yang dikeluarkan pada Maret 2008) telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Askeskin melalui pengelolaan peserta yang lebih baik, transparansi pembiayaan, pengendalian kualitas dan biaya, dengan melibatkan pemerintah daerah dan prosedur pelayanan. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Jamkesmass, seperti adanya verifikator independen, efektivitas penyelenggaraan Jamkesmas, pemerintah daerah dan kondisi masyarakat yang memprihatinkan, serta dukungan medis. Untuk menopang kebijakan kesehatan bagi masyarakat miskin, peraturan No 40/2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai grand strategy harus diikuti dengan peraturan Badan Pelaksana Nasional, kebijakan Dewan Sistem Keamanan Nasional, kebijakan Dewan Keamanan Nasional. Manajemen Peserta dan kebijakan terkait lainnya

BAB I

Kesehatan  adalah  investasi,  hak  fundamental  dan  kewajiban  setiap  warga  negara (WHO,  UUD Tahun 1945  dan  UU  No.  23  tahun  1992).UUD  1945  Pasal  28  H  (perubahan keempat  UUD  1945)  menjadi  kebijakan  payung  penyelenggaraan  jaminankesehatan  di Indonesia.  Dalam  ayat  (1)pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  sehat serta  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan.Ayat  (2)  menekankan  adanya  rasa  keadilan: Setiap   orang   berhak   mendapat   kemudahan   dan   perlakuan   khusus   untuk   memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan.Jaminan kesehatan  tersebut  tercantum  juga  dalam  pasal  4  UU  No.  23  Tahun  1992  tentang kesehatanyang menyatakan bahwa“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”Jaminan tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan serta  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  yang  salah  satu  faktornyaadalah panjangnya  masa  hidup  dan  kondisi  kesehatan  (diukur  dengan  Usia  Harapan  Hidup  sejak lahir).Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesiatermasuk 70 % negara-negaraASEAN  yang  mempunyai  IPM  kategori  sedang  pada  tahun  2004  yaitu  0,711  (Human Development Report, 2006).

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

CONTOH TESIS NO.10 ANALISIS PERENCANAAN KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI ASPEK KEPESERTAAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat target yang sangat optimis terkait kepesertaan, target tersebut secara langsung mempengaruhi kualitas program JKN, salah satunya adalah kondisi defisit saat ini. Target Universal Health Coverage di Indonesia perlu dihitung ulang. Beberapa kendala yang terjadi antara lain perbedaan pemahaman program, masalah kelembagaan dan pendanaan, inkonsistensi peserta dan data.

BAB I

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan sosial di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana negara memberikan perlindungan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satu faktor penentu keberhasilan program JKN. UU SJSN tahun 2004 mengikat warga negara untuk berpartisipasi dalam program ini tanpa kecuali. JKN pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 dengan target cakupan 95% dari jumlah penduduk hingga tahun 2019. Namun dalam perkembangannya hingga tahun 2020 cakupan kepesertaan sudah 82,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perencanaan kebijakan program JKN dari aspek kepesertaan.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dinamika perencanaan kebijakan dari stakeholders terkait JKN di Bappenas. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pejabat terkait di Bappenas dan melakukan studi dokumentasi. Data studi dokumentasi bersumber dari berbagai dokumen perencanaan dari tahun 2014 hingga 2019.

CONTOH TESIS NO.11 Modul Edukatif Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Masyarakat Desa Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kec. Jelbuk Kab. Jember

Abstrak

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu terobosan program pemerintah dalam pengelolaan di bidang kesehatan. Sistem pelayanannya menggunakan Gate Keeper Concept, tujuannya agar memperkuat posisi pelayanan primer pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Di kecamatan Jelbuk, lokasi FKTP belum tersebar merata sehingga akses informasi dan pelayanan kesehatan terbatas sehingga rentan terhadap ancaman penipuan yang juga diakibatkan oleh pemahaman masyarakat setempat yang kurang akibat tingkat pendidikan yang rendah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengatasi permasalahan tersebut. Tahapan pelaksanaan pengabdian meliputi wawancara, diskusi, perancangan Modul Edukatif Pemanfaatan JKN, implementasi dan testing hasil produk di Puskesmas Jelbuk, Pelatihan dan Pendampingan dan diakhiri monitoring dan evaluasi program. Kegiatan pengabdian dilaksanan selama empat bulan dengan sasaran puskesmas Jelbuk dan masyarakat desa jelbuk. Luaran kegiatan pengabdian berupa modul yang berisi informasi tentang program JKN, pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa mengenai JKN untuk memperoleh akses pelayanan dan keikutsertaan masyarakat dalam program JKN. Pemanfatan program JKN perlu dimaksimalkan karena memberikan manfaat kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan memperoleh akses pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

BAB I

Pelayanan kesehatan dalam JKN diberikan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapat mengendalikan kenaikan biaya melalui Prospective Payment dan pelayanan berjenjang. BPJS Kesehatan sebagai badan pelaksana JKN menata sistem pelayanan kesehatan dengan menggunakan “Gate Keeper Concept”. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi pelayanan primer sebagai pintu masuk sistem pelayanan kesehatan berjenjang. Pelayanan kesehatan dimulai dari pelayanan primer pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Teknik Analisis

Kerangka dan pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat terbagi dalam beberapa tahapan sebagai beriukt yaitu wawancara, diskusi, perancangan modul edukatif pemanfaaran JKN, Implementasi dan Testing Modul di Puskesmas Jelbuk, Pelatihan dan Pendampingan , Monitoring & evaluasi.

CONTOH TESIS NO.12 EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA PADANG TAHUN 2019

Abstrak

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kota Padang belum mencapai target dan perkembangan cakupan perkategori peserta menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Strategi/ upaya sosialisasi dan didukung dengan aturan kepesertaan wajib bagi seluruh anggota dalam KK, pembentukan kader JKN dan penambahan kuota PBI belum berhasil dalam mencapai target kepesertaan JKN di Kota Padang. Kesimpulan Target kepesertaan JKN di Kota Padang belum tercapai meskipun berbagai strategi/ upaya yang mendukung pencapaian target kepesertaan telah dilakukan. Diperlukan komitmen bersama Pemerintah Daerah dan instansi yang terkait dengan implementasi program JKN dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan sehingga program JKN berjalan dengan efektif terutama dari sisi kepesertaan.

BAB I

Tujuan Penelitian Cakupan jaminan kesehatan di Kota Padang masih rendah. Pada tahun 2018, peserta JKN di Kota Padang hanya sekitar 87,3% atau sebanyak 819.589 jiwa. Masih terdapat sekitar 12% penduduk yang belum memiliki JKN. Sasaran ke-2 Peta Jalan JKN mentargetkan seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Padang tahun 2019.

Teknik Analisis

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan realist evaluation. Penelitian ini dilaksanakan Januari-Maret 2020. Data sekunder terkait cakupan kepesertaan JKN bersumber dari BPJS Kesehatan Cabang Padang. Data dan infomasi terkait upaya dan strategi yang mendukung kepesertaan JKN diperoleh melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan 8 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu 1 orang dari BPJS Kesehatan, 3 orang dari Dinas Kesehatan Kota Padang, 2 orang dari Dinas Sosial Kota Padang dan 2 orang perwakilan masyarakat.

CONTOH TESIS NO.13 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN IBU HAMIL DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS-MDG ?SDI KOTA BANJARMASIN,KALIMANTAN SELATAN

Abstrak

Penyebab angka kematian ibu hamil di kota Banjarmasin adalah karena terlambat melahirkan ke ibu hamil. rujukan terjadi akibat faktor penolong (pemberi layanan di tingkat dasar), keterlambatan deteksi yang berisiko tinggi sehingga kondisi ibu hamil yang dirujuk cukup parah, dan terlambat mencapai perawatan kesehatan di tingkat layanan rujukan. Kurangnya sumber daya yang memadai, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan kualitas pelayanan di tingkat rujukan menjadi faktor penyebab keterlambatan upaya penyelamatan kesehatan ibu. Sistem birokrasi program JKN tidak mendukung program KIA, sehingga sebagian besar bidan mandiri enggan menangani ibu hamil / ibu melahirkan hal ini disebabkan birokrasi yang berbelit-belit dan tarif pelayanan / persetujuan yang terlalu rendah sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Kesehatan No 59 2014.

BAB I

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu kesepakatan global MDGs Millenium Development Goals 2015 menargetkan angka kematian ibu di Indonesia dapat ditekan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015. Upaya untuk menekan AKI terus diupayakan, termasuk penyediaan layanan kesehatan bagi wanita hamil. Pada 2014, pemerintah mulai menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara nasional. Pelaksanaan program JKN menyebabkan Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil dihapus. Penghapusan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk kreatif menekan AKI dengan program JKN dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Kesehatan Ibu di Banjarmasin yang menghambat program KIA karena program JKN tidak mengenal teritorial, ibu hamil bisa memilih kesehatan perawatan yang disukainya, sedangkan program KIA memantau kesehatan ibu hamil secara kewilayahan yaitu PWS-KIA untuk evaluasi dan perencanaan program wilayah.

Teknik Analisias

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif

CONTOH TESIS NO.14  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN IBU HAMIL DALAM RANGKA MEMPERCEPATPENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS-MDG?SDI KOTA BANJARMASIN,KALIMANTAN SELATAN

Abstrak

Hasil Penelitian: Anggran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.9.763.776.000 dan KBS mengalokasikan anggaran sebesar 26.452.321.138,80. Terkait Mendorong Kepesertaan, pada tanggal 12 Pebruari 2019 Pemerintah Kabupaten Karangasem mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah peserta 97,61% dan 2,39% masyarakat belum memiliki Jaminan Kesehatan. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM Kesehatan sudah optimal namun dari sisi jumlah tenaga Kesehata masih minim seperti Apoteker, Asisten Apoteker dan Dokter.

Peran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional dari sisi anggaran, mendorong kepesertaan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan sudah sangat optimal, namun untuk jumlah kuota yang disediakan diharapkan terpenuhi dengan melakukan perbaikan data dan update data terbaru.

BAB I

Cakupan Kepesertaan JKN-KIS per 12 Januari 2018 untuk Kabupaten Karangasem sebesar 55,68% dan 44,43% penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan, ini merupakan jumlah kepesertaan terendah se-Kabupaten di Bali. Kemudian per 1 Desember 2018 sebesar 78,95% yang sudah memiliki jaminan kesehatan dan 21,05% penduduk belum memiliki Jaminan Kesehatan, walau ada peningkatan jumlah kepesertaan namun masih menjadi peringkat tiga terbawah dengan jumlah kepesertaan JKN se-Kabupaten di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah terkait Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Karangasem.

Teknik Analisis

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu empat Informan dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam tujuan penelitian. Istrumen penelitian yaitu dengan pedoman wawancara. Analisis Data menggunakan analisis tematik.

CONTOH TESIS NO.15 HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Abstrak

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai sejak tahun 2014 telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Akses kepada pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah dengan tidak membebani kemampuan finansial masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya terjadi defisit dana JKN yang berpotensi mengganggu keberlangsungan JKN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui dukungan pemerintahan daerah berupa kontribusi dana. Pada dasarnya, hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam kerangka desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah. Hanya saja, sejak penyelenggaraan JKN, terjadi tumpang tindih antara penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan jaminan kesehatan baik secara kewenangan maupun keuangan. Hal ini menjadikan penyelenggaraan JKN tidak efisien dan efektif.

BAB I

Pada  dasarnya  hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah   Daerah   dalam penyelenggaraan  pemerintahan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.23  Tahun2014 tentang   Pemerintahan   Daerah. Pemerintah   Daerah   memiliki   kewenangan   untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Prinsip otonomi  seluas-luasnyayang dianut  oleh  Indonesia tercermin dalam  hubungan  keuangan  Pemerintah  Pusat dan  Daerahyang  merupakan  kunci keberhasilan  dari  penyelenggaraan urusan  rumah  tangga  Daerah. Berangkat  dari pemikiran bahwa JKN yang dikelola terpusat oleh BPJS Kesehatan meminta dukungan pemerintah   daerah untuk   menjaga   kesinambungannyaterkait   pengumpulan   dana jaminan  sosial,  maka perlu  untuk  meninjauhubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah dariaspek hubungan keuangan. Tulisan berikut ini akan membahashal tersebut yaitu mengenai hubungan   keuangan   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintah   Daerah   dalam penyelenggaraan JKN.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

 

Leave a Reply

Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?