HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Studi Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peran ahli dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan. Peran ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan penting atau tidak terhadap kasus VCD bajakan; kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan bersifat bebas dan tidak mengikat hakim. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Data sekunder yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman; bahan hukum sekunder yaitu buku-buku referensi dan putusan Pengadilan Negeri, khususnya mengenai kasus VCD bajakan; dan bahan hukum tertier yaitu kamus hukum. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam kasus VCD bajakan ini adalah bersifat bebas dan tidak mengikat hakim. Dalam kasus VCD bajakan ini ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat terdapat pada pertimbangan-pertimbangan hakim. Peran ahli yang didatangkan dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan adalah memberikan keterangan, yaitu antara lain mengenai pentingnya izin apabila hendak menggunakan, mengedarkan, dan menjual album rekaman VCD yang telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan tujuan komersil, barang bukti berupa VCD tersebut merupakan VCD bajakan dan menjelaskan perbedaan VCD yang asli dengan yang palsu. Saksi ahli juga menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan sebagai pemegang hak cipta dan pihak-pihak yang dirugikan oleh terdakwa atas perbuatan menjual VCD atau DVD bajakan tersebut. Hal ini karena hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nico Ngani antara lain meliputi :
1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya (Nico Ngani, 1984 : 1).
Berdasarkan ciri-ciri negara hukum seperti yang dituliskan di atas, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai salah satu ciri yang penting  yaitu adanya peradilan yang bebas.Untuk melaksanakan peradilan yang bebas, Negara Indonesia telah mewujudkannya dengan diaturnya proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Moch. Faisal Salam, 2001 : 1). Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini wajib diterapkan dalam masyarakat agar tecapai suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.
Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :
(1) Alat bukti yang sah ialah :
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989 : 15). Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwanya diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Kediri. Dengan demikian penulis
mengadakan penelitian hukum dengan judul “STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)”.

Tags: ,
Leave a Reply

Current ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

Stat