HP CS Kami 0852.25.88.77.47(AS), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com

Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini mengambarkan bagaimana strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang memudahkan dan yang menghambat dalam penyelenggaraan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber datanya adalah informan atau narasumber, tempat dan peristiwa/ aktivitas, juga arsip dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data maka menggunakan trianggulasi data. Analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilihat dari indikator yang ada yakni strategi pemasaran (relationship marketing), strategi penanganan keluhan dan strategi peningkatan kinerja termasuk dalam kategori baik. (1) Strategi Pemasaran (Relationship Marketing) dilaksanakan dengan sosialisasi baik melalui penyuluhan maupun melalui sarana informasi pelayanan pertanahan, fokus terhadap pelayanan pelanggan dilakukan dengan pemberian pelayanan yang ramah kepada pelanggan, juga penyediaan Layanan Sertifikasi Tanah Untuk Rakyat (Larasita) dengan metode jemput bola untuk lebih mendekatkan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat. (2) Strategi penanganan keluhan dilaksanakan dengan sistem pengaduan, yakni pelanggan dapat menyampaikan permasalahan dan keluhannya secara langsung melalui loket pengaduan. (3) Strategi peningkatan kinerja dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia BPN-RI maupun pemberian kursus-kursus informal serta pelaksanaan Komputerisasi Kantor Pertanahan.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa faktor yang memudahkan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah dimilikinya sumber daya manusia yang memadai dan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pelayanan sertifikasi tanah antara lain karena kurang lengkapnya persyaratan berkas permohonan yang diajukan oleh masyarakat, dan juga kendala-kendala di lapangan seperti tanah masih dalam keadaan sengketa dan tidak hadirnya salah satu pihak pada saat pengukuran tanah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan zaman yang semakin maju dan peningkatan jumlah penduduk, menyebabkan arti dan fungsi tanah bagi kehidupan manusia semakin meningkat. Karena tanah memegang peranan penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional maupun untuk kebutuhan manusia secara pribadi. Bagi masyarakat kebutuhan akan tanah merupakan fungsi pokok bagi kelangsungan hidup (sebagai tempat tinggal atau sarana investasi). Karena tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan memberikan kemantaban untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Sehingga dapat dikatakan tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat.

Untuk membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas suatu tanah, maka diperlukan adanya sebuah surat tanda bukti yang disebut dengan sertifikat tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa Lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. Sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar sekaligus sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah. Sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan hak-hak manusia yang akan melahirkan kuatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan berupa jaminan kepastian hukum akan tanah seperti yang tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang mana kepastian hukum atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan pendaftaran tanah atau pensertifikatan hak atas tanah. Di dalam pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tersebut telah disebutkan bahwa:
1. Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut meliputi:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan adanya kepastian hukum dari suatu tanah melalui sertifikat tanah, maka akan diperoleh manfaat sertifikat, yang antara lain:
1. Menghindari sengketa tanah;
2. Dapat dijaminkan sebagai modal usaha;
3. Bila tanahnya diperlukan untuk pembangunan akan mendapat ganti rugi yang layak.

Dengan demikian, maka untuk memiliki kepastian hukum atas suatu tanah yang diakui sebagai hak milik merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Kabupaten Karanganyar adalah sebuah wilayah yang terletak di Propinsi Jawa Tengah berjarak 14 km dari Kota Surakarta tepatnya berada di lereng Gunung Lawu, mempunyai luas wilayah 77.378,6374 Ha yang terdiri atas 17 kecamatan yang terbagi menjadi 162 desa dan 15 kelurahan. Sebagian besar masyarakat menggunakan tanahnya sebagai lahan pertanian, hal ini dapat dilihat dari potensi penggunaan tanah di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1 2 Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di Kabupaten Karanganyar sebagian besar adalah untuk sawah yang berjumlah 22.844,25097 Ha atau sekitar 30%, untuk pekarangan berjumlah 20.732,4406 Ha atau sekitar 27%, untuk tegalan berjumlah 17.937,0211 Ha atau sekitar 23%, sedangkan yang masih berupa hutan berjumlah 9.729,4995 Ha atau sekitar 13%, untuk perkebunan berjumlah 3.215,5006 Ha atau sekitar 4%, dan lain-lain berjumlah 2.638,7128 Ha atau sekitar 3%.

Kabupaten Karanganyar sebagian masih tertutup hutan dan mempunyai topografi yang cukup heterogen tentunya dibarengi pola kehidupan masyarakat yang heterogen pula. Bagi mereka yang berdomisili dengan jarak yang cukup jauh dari pusat kota punya harapan dan keinginan yang sama dengan mereka yang berdomisili di kota untuk menikmati kemudahan dalam memperoleh informasi dan pelayanan pemerintah secara cepat, tepat, pasti dan transparan. Wilayah kerja yang sangat luas tentu saja menuntut Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk lebih handal dan berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena faktor geografis dapat menghambat terlaksananya pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota komisi A DPRD Jateng, Soejatno Pedro HD sebagai berikut:
”……..saat ini masih banyak masyarakat yang masih enggan mengubah status kepemilikan tanahnya ke sertifikat atas haknya karena merasa repot harus jauh-jauh datang ke Kantor BPN Kabupaten/ Kota.” (Suara Merdeka Cyber News, Pebruari 2007)

Di Kabupaten Karanganyar sendiri saat ini dari luas wilayah secara keseluruhan yaitu 77.378,64 Ha, jumlah bidang tanah yang menjadi obyek pensertifikatan tanah adalah seluas 650.356.877 m2. Sedangkan luas dan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

2 4 Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Dengan kondisi tersebut maka dapat dilakukan analisa estimasi bidang tanah yang telah bersertifikat maupun bidang tanah yang belum bersertifikat yakni sebagai berikut:


Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Leave a Reply

Current day month ye@r *

Email
Print