HP CS Kami 0852.25.88.77.47(AS), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com

Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta

ABSTRAK

Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan, khususnya di daerah ialah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah Pajak, Retribusi, Hasil laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta yang terbesar diperoleh dari Penerimaan Pajak daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan antara variabel dependent dengan variabel independent, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, DISPENDA DKI Jakarta dan sumber-sumber yang lainnya

Selama periode analisis, bahwa secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, Tingkat inflasi, Jumlah wajib pajak, Dummy reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta. Pengujian secara sendiri-sendiri (per variabel), Pertumbuhan ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta, untuk Tingkat Inflasi, tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta. Untuk variable reformasi perpajakan tidak berpengaruh sgnifikan terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

Untuk mendapatkan daftar lengkap contoh skripsi ekonomi lengkap / tesis ekonomi lengkap, dalam format PDF, Ms Word, dan Hardcopy, silahkan memilih salah satu link yang tersedia berikut :

Contoh Tesis

Contoh Skripsi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Runtuhnya ekonomi Indonesia sekarang ini yang gejalanya sudah terlihat sejak terpuruknya nilai rupiah sebelum krisis moneter petengahan tahun 1997 adalah akibat sentralisme kekuasaan termasuk kekuasaan dalam membuat keputusan ekonomi. Dengan berbagai keputusan ekonomi yang terpusat melalui bermacam-macam Inpres, Keppres dan perarturan pemerintah itu disedotlah berbagai macam hasil kekayaan alam dan pendapatan asli dari daerah ke pusat sehingga menimbulkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi di bawah kekuasaan rezim orde baru yang di pimpin oleh suharto, sifat-sifat penyelengaraan Negara tersebut mirip atau semodel dengan Negara komunis yang tergabung dalam blok timur.

Dengan jatuhnya soeharto pada pertengahan tahun 1998 dimulailah babak baru untuk menata kembaliindonesia dengan masa depan yang lebih baik.Di masa mendatang pasca soeharto sentralisme tidak boleh lagi ada baik dalam bidang politik, ekonomi,sosial dan budaya. Setelah runtuhnya soeharto yang di gantikan oleh presiden Habibie, setelah menjabat kurang dari satu tahun presiden habibie mulai membuat perombakan di segala bidang seperti halnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang sudah diberlakukan mulai bulan Januari tahun 2001 yang lalu menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya terdiri dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak ada lagi daerah kotamadya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dengan telah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tersebut maka daerah-daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa menghandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi. Hal ini yang sering disebut peralihan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Peralihan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi ini mengharuskan pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya.

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan  pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga  akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau  pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak melalui upaya mengefisiensikan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, pendapatan daerah yang berasal dari pembagian PAD, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan lainnya yang merupakan PAD yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD yang lain. PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pemerintah daerah, kemudian PAD yang lain adalah retribusi daerah.

Sesuai dengan prinsip dalam kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar PAD menjadi andalan dalam APBD DKI Jakarta. Secara umum ada empat komponen pendapatan dalam PAD yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan dinas-dinas daerah. Dari keempat komponen tersebut, komponen pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling utama. Pada beberapa tahun belakangan ini sumber dari pajak daerah mengalami peningkatan Beberapa jenis pajak daerah yang secara potensi mampu memberikan kontribusi cukup besar adalah pajak biaya balik nama/kendaraan bermotor; pajak kendaraan bermotor; pajak hotel dan restoran; pajak reklame; pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Secara keseluruhan jenis pajak ini memberi kontribusi terhadap PAD DKI Jakarta.

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2003 tumbuh sebesar 4,39 persen, angka ini lebih tinggi dibanding keadaan tahun lalu yang tumbuh 3,99 persen. Sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi pada periode tersebut adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (5,79 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (6,21 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (5,04 persen). Pada sektor industri, kelompok semen dan barang galian bukan logam memberikan pertumbuhan terbesar (7,33 persen), disusul oleh kelompok industri pupuk, kimia, dan barang dari karet (sekitar 6,37 persen). Sementara pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, subsektor restoran tumbuh sebesar 5,04 persen. Pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, subsektor bank tumbuh sebesar 4,29 persen.
8 Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap  Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta
9 Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap  Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai pendapatan daerah terbesar digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah seperti: pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta.


Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Leave a Reply

Current day month ye@r *

Email
Print