HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Boyolali)

Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Boyolali)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan peralihan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, disertai dengan akibat yang timbul, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peralihan status kepegawaian, dan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

Data dalam penelitian ini, meliputi : data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penulisan ini. Sedangkan, data sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan cara studi lapangan, penulis melakukan wawancara (interview) dengan Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Boyolali, yang merupakan pihak yang berkompeten dalam penulisan hukum ini. Karena kekurangan data maka, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta mengenai dasar hukum peralihan
status kepegawaian. Teknik analisa data penulis menggunakan metode dari H.B Sutopo yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan apabila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

Peraturan yang dipergunakan dalam peralihan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 160 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengalihan Jenis Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Peraturan ini mengatur antara lain mengenai status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Prosedur peralihan Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya reformasi di Indonesia telah menimbulkan banyak
perubahan dalam berbagai kehidupan termasuk di bidang pemerintahan. Dengan
diundangkanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah terwujud asas desentralisasi murni yaitu adanya otonomi daerah,
dimana daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
daerahnya sendiri.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah
Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Hal ini ditegaskan lagi dengan Pasal
18 UUD 1945 yaitu ayat (1) dan (2). Ayat (1) berbunyi ”Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan undang-undang.” Ayat (2)
berbunyi ”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.”

Dalam amandemen Pasal 18 UUD 1945 tersebut untuk memperjelas
pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi
daerah provinsi dan dalam daerah propinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.
Selain itu, pasal ini menegaskan bahwa bentuk negara tetap kesatuan dimana
kedaulatan tetap berada ditangan pemerintah pusat (Ni’matul Huda, 2006:302).
Sejarah perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah
melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dari undang-undang yang terdahulu hingga
undang-undang yang sekarang apabila diurutkan antara lain :

1. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
Pemerintah daerah menurut UU ini adalah adanya dualistik karena
adanya 2 penyelenggara pemerintahan di daerah. Pertama pemerintahan
dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), badan eksekutif,
dan kepala daerah. Kedua, penyelenggaraan pemerintah daerah terlepas dari
KNID dan badan eksekutif. UU ini tidak menentukan secara tegas batasbatas
ruang lingkup urusan rumah tangga sehingga timbul ketidakpastian
urusan rumah tangga daerah (Ni’matul Huda, 2006: 318).

2. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
UU ini bertujuan menghapus dualisme dalam pemerintahan daerah
dengan memberi hak otonomi dan medebewind seluas-luasnya kepada
badan-badan pemerintahan daerah yang tersusun secara demokratis(Ni’matul
Huda, 2006:319).

3. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, isi otonomi adalah
penggunaan sistim ekonomi riil, yakni perihal isi otonomi didasarkan pada
faktor-faktor riil masyarakat yang bersangkutan (Ni’matul Huda, 2006: 322).

4. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinamakan Undang-Undang
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah karena dalam undang-undang ini
diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
tugas pemerintah pusat di daerah, yang mempunyai arti bahwa dalam
undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan
pemerintahan berdasar prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan daerah (Ni’matul Huda, 2006: 332).

5. Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Diundangkanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dibarengi
dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah terdapat prinsip-prinsip pelimpahan
kewenangan sebagai berikut:
a. Pada dasarnya semua kewenangan pemerintah diserahkan kepada
daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri,
moneter dan fiskal, peradilan, agama serta kewenangan pemerintah
lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan berhasil guna
bila dikelola pemerintah pusat.
b. Pelimpahan kewenangan di bidang pemerintahan kepada daerah harus
disertai dengan pembiayaan, sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana.
c. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang telah diserahkan kepada
daerah didasarkan pada norma, standar, kritreria, dan prosedur yang
ditetapkan oleh pemerintah.
d. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang
memberikan deskresi yang lebih besar kepada daerah untuk
mengelola sumber-sumber keuangannya (Mustopodjaja, Sistim
Perencanaan, Keserasian Kebijakan, Dan Dinamika Pelaksanaan
Otonomi DaerahI.http://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah.
Diakses pada tanggal 30 Oktober 2007. Pukul 11.00 WIB)
Diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah memberi kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengelola
daerahnya dengan ditopang pendanaan yang lebih memadai yaitu
ditunjukkan dengan poin ke 4.

6. Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Dalam undang-undang ini Ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan
dengan pemerintah daerah lainnya. Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi urusan
pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan, yustisi,
keamanan, moneter dan fiskal, dan agama. Sedangkan, urusan pemerintah
daerah terdiri dari dari dua bagian yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
Untuk urusan wajib merupakan urusan selain dari urusan pemerintah pusat
dan untuk urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Dalam hal kepegawaian sebagai konsekuensi dari berlakunya
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
menempatkan PNS sebagaimana fungsinya dengan cara melibatkan peran
pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam penjelasan disebutkan, sistem
manajemen kepegawaian menggunakan gabungan antara unified system dan
separated system, artinya ada bagian kewenangan pemerintah dan ada bagian
yang diserahkan kepada daerah. Penjelasan di atas tegas dinyatakan pada
Pasal 129 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS
daerah yang mana meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan,
kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan
kompetensi dan pengendalian jumlah. Menurut (Didik G Suharto. Tarik Ulur
Kewenangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Diakses pada tanggal 20 Oktober 2007. Pukul 19.00WIB ).

Peralihan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat ke
daerah merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal-hal yang baru biasanya tidak lepas dari berbagai permasalahan baik
berupa hambatan, tantangan dan pelaksanaan teknisnya.
Mengingat masalah peralihan status kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil Pusat terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
aparatur negara yang bertugas sebagai pelayan umum (public service) secara
profesional, jujur, dan adil. Maka, sekecil apapun masalah akan dapat
menganggu tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu,
masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari peralihan status
kepegawaian sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup.

Masalah yang timbul tersebut mungkin saja dialami oleh semua
daerah di Indonesia, akan tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu penulis
yang berdomisili di Kabupaten Boyolali maka, memilih Kabupaten Boyolali
sebagai daerah peneliitian.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan
hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Boyolali)”

Tags: , , , ,
Leave a Reply

Current day month ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632