HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Loyalitas Nasabah Pada Bank Syari’ah Studi Perbandingan Pada Nasabah Bank Umum Syari’ah dan Nasabah Bank Umum Konvensional di Yogyakarta

ABSTRAK

Informasi mengenai karakteristik dan perilaku nasabah sangat diperlukan sebagai salah satu upaya terwujudnya loyalitas nasabah terhadap bank syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah itu sendiri. Bagaimana karakteristik dan perilaku nasabah tersebut? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi loyalitas nasabah terhadap bank syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah terhadap bank syariah, dan membuktikan adanya perbedaan perilaku nasabah bank syariah dan nasabah bank konvensional dalam menyikapi fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang bunga bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa loyalitas nasabah terhadap bank syariah dipengaruhi oleh presepsi terhadap bunga bank, presepsi terhadap bagi hasil, dan presepsi terhadap atribut-atribut bank syariah. Dengan menggunakan Chi-square dibuktikan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan terhadap adanya fatwa MUI tentang bunga bank, pendapat dan tindakan yang diambil nasabah bank syariah dan nasabah bank konvensional dalam menyikapi fatwa MUI tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Pada tahun 1998 penduduk Indonesia mencapai angka 207.4 juta jiwa dan sekitar 90% dari total penduduk Indonesia tersebut merupakan penganut Islam. Agama Islam sendiri khususnya di Indonesia terbagi-bagi menjadi beberapa aliran dengan madzhab dan imam masing-masing. Namun dari beberapa kelompok tersebut terdapat dua ormas besar yang paling berpengaruh yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Seperti yang dikatakan Syafi’i Antonio dalam bukunya “Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek”, kedua ormas tersebut memiliki kepedulian terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai perbankan dengan menggunakan sistem pembungaan dalam operasionalnya. Kedua ormas tersebut telah merumuskan keputusan-keputusan berkaitan dengan riba dan pembungaan uang. Sehingga pada tahun 1968 Majlis Tarjih Muhammadiyah yang merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah dalam muktamar di Siduarjo memutuskan :
a. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur’an dan As-Sunnah,
b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hulumnya halal,
c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (dianggap meragukan),

d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
Sedangkan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama, mengenai masalah bank dan pembungaan uang memutuskan hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama mengenai masalah ini :
a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente,
b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
c. Syubhat (tidak tahu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih paham tentangnya.

Adanya perbedaan pendapat antara dua ormas ini semakin menyulitkan umat dalam menggunakan produk layanan perbankan, karena disatu sisi mereka membutuhkan jasa perbankan, namun disisi lain masih belum adanya suatu sistem perbankan yang sesuai dengan konsepsi kaidah Islam. Dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, kiranya keinginan untuk membentuk suatu sistem perbankan yanga sesuai dengan syare’at Islam mulai mewujud. Maka pada tahun tersebut berdirilah bank Muammalat sebagai awal kelahiran perbankan syari’ah di Indonesia. Sayangnya dunia perbankan waktu itu kurang merespons dengan antusias, sehingga perkembangan perbankan syari’ah sampai tahun 1998 mengalami perlambatan yang cukup lama. Hal ini terbukti selama kurang lebih enam tahun dari periode 1992 sampai 1998 hanya terdapat 1 (satu) Bank Umum syari’ah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah ( Hatifudin, Skripsi. 2004). Pada tahun 1998 dengan disahkannya UU. No. 10 tahun 1998, merupakan awal titik cerah bagi perkembangan perbankan syari’ah. Dalam undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari’ah. Peluang tersebut ternyata disambut dengan antusias oleh masyarakat perbankan (Mudrajat Kuncoro, Suharjono; 2002). Terbukti sampai akhir Februari 2004 terdapat dua Bank Umum Syari’ah, delapan unit usaha syari’ah, dan 82 Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (Bank Indonesia, 2004).

Perbankan syari’ah di Yogyakarta dimulai ketika BNI syariah membuka kantor cabang pada tanggal 1 Mei 2000. Dan sampai saat ini sudah terdapat dua Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, dan dua bank konvensional yang membuka layanan syari’ah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syari’ah dan Bank Negara Indonesia syari’ah. Dari keempat bank syari’ah tersebut belum dapat memaksimalkan pelayanan terhadap nasabah, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar.

Perbankan syari’ah memang telah lahir di Indonesia, namun pada awal kelahirannya masih belum ada kejelasan mengenai hukum bunga, keberadaan umat Islam di Indonesia yang dapat dikategorikan menjadi Islam taat; yaitu umat Islam yang patuh dan mengamalkan syare’at Islam, dan Islam abangan; yaitu umat Islam yang tidak menjalankan syare’at Islam, didukung dengan keberbedaan dalam mengenyam tingkat pendidikan. Hal ini mendorong keragaman presepsi umat tentang dunia perbankan, dan perbankan syari’ah pada khususnya, yang mempengaruhi keputusan umat dalam melakukan transaksi finansialnya dengan dunia perbankan. Sehingga apabila dipetakan dalam masyarakat muslim di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang benar-benar telah 100% menginvestasikan dananya pada perbankan syari’ah dan mereka tidak mau lagi berhubungan dengan perbankan konvensional, kedua adalah kelompok orang yang telah menggunakan layanan perbankan syari’ah, namun masih berhubungan sengan perbankan konvensional, artinya mereka belum seluruhnya beralih ke perbankan syari’ah, dan ketiga adalah kelompok orang yang sama sekali belum menggunakan layanan perbankan syariah dalam transaksi finansialnya.

Majlis Ulama Indonesia, akhirnya pada tanggal 16 Desember 2003 menetapkan fatwa bahwa bunga bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktik pembungaan adalah haram. Kontan fatwa ini membawa angin segar bagi iklim perbankan syari’ah dan merupakan tantangan untuk terus mengepakkan sayap di percaturan perbankan nasional. Bahkan dari hasil kajian Bank Indonesia terhadap implikasi fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank akan menyebabkan berpindahnya dana hingga 11% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di perbankan konvensional dengan asumsi hanya 50% dari kelompok masyarakat (pemilik 11% DPK) yang benar-benar menarik dana mereka. Penarikan dana oleh 50% nasabah pemilik 11% DPK itu akan menyebabkan sekitar Rp. 40 triliun DPK di perbankan konvensional berpindah ke perbankan syari’ah(Hidayatullah.com, 2003).

Upaya peremerintah untuk mendorong perkembangan bank Islam didasari bahwa sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari’ah, selain untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh system perbankan konvensional. Sayangnya berdasarkan fakta yang ada sampai dengan Maret 2004 tidak ada peningkatan DPK secara signifikan yang masuk ke perbankan syariah.

No tags for this post.
Leave a Reply

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

Stat