Kebijakan Ekonomi di Jepang pada masa Pendudukan Sekutu (1945-1952)

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952) dalam pemulihan ekonomi Jepang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan ekonomi Sekutu selama masa pendudukan dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah Perang Dunia II. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan kebijakan ekonomi Sekutu yang berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang selama masa pendudukan. Pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari reformasi tanah pertanian (Land Reform), pemecahan zaibatsu, reformasi tenaga kerja (Labor Reform), Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup dan tokuju. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode penulisan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Berdasarkan uraian dan analisis dari keseluruhan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP yang terdiri dari Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Rekomendasi pajak Shoup dan tokuju berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang.

Kata Kunci: Sejarah ekonomi Jepang, kebijakan ekonomi, Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup, tokuju.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menyebabkan negara ini kehilangan kedaulatannya dan dikuasai oleh Sekutu. Berdasarkan isi dari Deklarasi Potsdam, Sekutu sebagai pihak pemenang dalam Perang Dunia II mempunyai hak untuk menduduki Jepang. Pada tanggal 26 Juli 1945 di kota Potsdam diadakan konferensi yang diikuti oleh 3 pemimpin negara yang tergabung dalam Sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris dan China. Deklarasi Potsdam merupakan deklarasi yang berisi 13 pasal untuk menetapkan syarat-syarat penyerahan bagi Jepang1. Jadi melalui deklarasi tersebut pemerintah Jepang diberikan kesempatan oleh Amerika Serikat, Inggris dan China untuk segera mengakhiri perang. Para pemimpin ketiga negara tersebut setuju memberikan kesempatan kepada pemerintah Jepang untuk menyerah tanpa syarat atau memilih penghancuran total dari Sekutu.

Pada awalnya pemerintah Jepang tidak mengindahkan deklarasi tersebut. Amerika Serikat akhirnya mengambil tindakan dengan menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom atom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jumlah korban jiwa yang banyak. Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan perang dari Uni Soviet terhadap Jepang pada tanggal 8 Agustus 1945. Akibat peristiwa bom atom dan pernyataan perang Uni Soviet, pemerintah Jepang segera mengambil keputusan untuk menerima Deklarasi Potsdam demi menghindari kehancuran yang lebih parah. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan bersedia menerima Deklarasi Potsdam. Keesokan harinya melalui siaran radio, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa perang telah selesai kepada masyarakat Jepang.

Dengan penerimaan Deklarasi Potsdam oleh pemerintah Jepang tersebut, maka dimulailah masa pendudukan Sekutu di Jepang. Berdasarkan pasal tujuh dari Deklarasi Potsdam, Sekutu berhak menduduki Jepang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sampai tujuan dari deklarasi tercapai. Masa pendudukan Sekutu di Jepang berlangsung selama kurang lebih selama tujuh tahun yang dimulai dari tahun 1945 dan berakhir sampai tahun 1952. Selama masa pendudukan tersebut Jepang harus melaksanakan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pendudukan (Sekutu).

Pendudukan terhadap Jepang dimulai pada tanggal 2 Oktober 1945 oleh Sekutu dengan mendirikan sebuah markas besar di Tokyo yang dikenal dengan nama Markar Besar Pasukan Sekutu (Reng? Kokugun Saik? Shireikan S?shireibu/ General Headquarters). Kekuasaan tertinggi pemerintah pendudukan Sekutu di Jepang terletak pada Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu (Reng? Kokugun Saik? Shireikan/Supreme Commander of the Allied Power). Pemimpin Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP) dijabat oleh seorang jenderal dari Amerika Serikat yang bernama Douglas MacArthur. Tugas utama dari SCAP adalah menjadi pengantara antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Jepang. SCAP memberikan instruksi kepada pemerintah Jepang untuk melaksanakan kebijakan yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Setelah pembentukan SCAP, dibentuk juga dua badan multinasional yaitu Komisi Timur Jauh (Kyokut? Iinkai/Far Eastern Commision) di Washington dan Dewan Sekutu untuk Jepang (Tainchi Rijikai/Allied Council for Japan) di Tokyo. Komisi Timur Jauh dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya bertugas menetapkan garis besar kebijakan pendudukan yang kemudian disampaikan kepada Jenderal MacArthur sebagai pemimpin SCAP. Dewan Sekutu untuk Jepang bertugas memberikan nasehat kepada SCAP.???? ????

Walaupun pendudukan terhadap Jepang mengatasnamakan Sekutu, dalam kenyataannya garis besar dan arah kebijakannya di Jepang lebih didominasi dan ditentukan oleh Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari peran Amerika Serikat sebagai pemimpin Komisi Timur Jauh dan SCAP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Sekutu di Jepang dijabat oleh Jenderal MacArthur dari Amerika Serikat. Jadi karena itu peran Amerika Serikat sangat dominan dalam mereformasi dan mengatur Jepang sesuai dengan kebijakan dan kepentingan Amerika Serikat.

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka Sekutu menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang menggantikan peran pemerintah Jepang. Akibatnya Jepang tidak mempunyai kedaulatan untuk melaksanakan jalannya pemerintahan sendiri tanpa intervensi dari Sekutu. Tujuan utama Sekutu menduduki Jepang adalah untuk melaksanakan kebijakan pendudukan berdasarkan isi pasal 9 dan 10 dari Deklarasi Potsdam yaitu demiliterisasi dan demokratisasi. Selama masa pendudukan Sekutu di Jepang, Dengan adanya agenda kebijakan demiliterisasi dan demokratisasi tersebut, maka dimulailah pelaksanaan reformasi di Jepang dalam berbagai bidang seperti bidang politik, sosial dan ekonomi oleh Sekutu.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II memunculkan banyak masalah dalam bidang sosial dan ekonomi di dalam negeri Jepang. Selama masa perang, kota-kota yang penting bagi Jepang seperti Tokyo, Osaka, Nagoya, Kobe, dan Yokohama diserang oleh pasukan Sekutu melalui serangan udara. Penyerangan pasukan Sekutu tersebut bukan hanya menghancurkan fasilitas penting untuk transportasi di Jepang seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, rel kereta api tetapi juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur seperti pemukiman penduduk, gedung-gedung dan pabrik. Serangan udara tersebut menghancurkan hampir sebagian besar fasilitas dan infrastruktur yang terdapat di dalam negeri. Kehancuran tersebut memunculkan masalah sosial karena banyak orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu di bidang ekonomi karena pabrik-pabrik juga hancur, maka kegiatan produksi menjadi terhenti. Hal itu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga menambah jumlah pengangguran. Jepang juga mengalami kekurangan persediaan makanan bagi rakyatnya karena terjadi gagal panen dan produksi pangan mengalami penurunan setelah perang berakhir. Hubungan perdagangan dengan negara asing dan daerah koloni Jepang juga menjadi terputus. Selain itu Jepang sebagai negara yang kalah harus membayar ganti rugi perang dan kehilangan daerah koloninya di luar negeri seperti Manchuria, Korea dan lain-lain.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di Jepang. Keadaan perekonomian pada masa setelah perang menjadi semakin buruk dengan bertambahnya jumlah pengangguran dalam skala besar, penurunan jumlah produksi, persediaan pangan yang tidak mencukupi, inflasi yang parah dan hingga munculnya pasar gelap. Masalah-masalah ekonomi tersebut membuat keadaan dan situasi di dalam negeri menjadi bertambah kacau dan sulit dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Menurut Nakamura Takafusa seorang ahli ekonomi dari Universitas Tokyo, di dalam pendahuluan buku yang berjudul Postwar Reconstruction of the Japanese Economy, menyatakan bahwa hal yang paling penting dalam perekonomian Jepang yang hancur karena perang adalah bagaimana membangun dan memulihkan kembali perekonomian di dalam negeri untuk memperbaiki dan menjamin kelangsungan hidup rakyatnya2.

Pada masa awal pendudukan Sekutu, kebijakan yang disampaikan oleh SCAP masih berdasarkan tujuan utama dari Deklarasi Potsdam yaitu berkonsentrasi pada demiliterisasi dan demokratisasi. Jadi kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP pada awal masa pendudukan adalah bertujuan untuk mendukung demiliterisasi dan demokratisasi. Pada saat itu, bidang ekonomi belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang diambil SCAP. Tetapi dengan kondisi perekonomian Jepang yang hancur dan banyak masalah yang terjadi setelah perang, menyebabkan pelaksanaan tujuan utama dari Deklarasi Postdam bagi Jepang menjadi terhambat. Selain itu kebijakan Sekutu di Jepang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik internasional seperti Perang Dingin dan Perang Korea. Dengan terjadinya Perang Dingin dan Perang Korea, maka pemerintah Amerika Serikat terpaksa mengubah arah kebijakan ekonomi Sekutu bagi Jepang. Arah kebijakan ekonomi yang diambil Amerika Serikat ditujukan untuk mendukung penuh pembangunan kembali perekonomian Jepang. Sejak saat itu Amerika Serikat menjadikan Jepang sebagai salah satu sekutunya di Asia untuk membendung pengaruh komunis.

Ada 3 faktor yang mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi Sekutu dalam bidang ekonomi di Jepang yaitu
1. tujuan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi internasional.
2. karakteristik masyarakat dan perekonomian Jepang.
3. kondisi dan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Jepang ketika perang berakhir3.

Saburo Okita berpendapat bahwa perekonomian Jepang mendapat keuntungan dari pengaruh situasi dan kondisi luar negeri dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkembangan ekonomi Jepang4. Jadi selama masa pendudukannya di Jepang, peran Amerika Serikat sangat besar dalam menentukan kebijakan ekonomi bagi Jepang. Kebijakan tersebut mampu mengarahkan dan mendorong pemerintah Jepang untuk menstabilkan dan memulihkan kembali perekonomian Jepang. Jepang pun berhasil memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya dengan melaksanakan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Amerika Serikat.