HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Implementasi Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Surakarta Tahun 2007

ABSTRAK

Pelayanan transportasi yang ditata secara terpadu dan dinamis diperlukan agar dalam penyelenggaraan transportasi dapat berjalan dengan baik. Kota Surakarta, sebagai kota yang mengandalkan sektor perdagangan dan pariwisata, maka sektor transportasi darat menjadi bagian yang vital dan sangat diandalkan sebagai pendukung, penunjang, dan pendorong bagi pertumbuhan dan perkembangan kota. Namun dengan segala sumber daya dan daya dukung yang dimiliki membuat kota Surakarta tidak memiliki hambatan dalam pertumbuhannya sendiri karena sektor lalu lintasnya mulai menunjukkan gejal-agejala yang kurang mendukung. Sehingga perlu diketahui bagaimana implementasi rencana strategis DLLAJ Kota Surakarta dalam mengelola lalu lintas di kota Surakarta.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan DLLAJ Kota Surakarta. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu fakta atau realita sebenarnya di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi data. Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLLAJ Kota Surakarta telah melakukan manajemen strategis baik dalam perencanaan, perumusan, implementasi, maupun pengawasan. Program kerja yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan renstra, dan dapat mendukung kinerja DLLAJ Kota Surakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaksanaan program kerja baik tahunan maupun insidental sampai tahun 2008 dari 12 program kerja yang dibuat dalam renstra, 9 diantaranya sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ada 3 program kerja yang belum bisa dilaksanakan karena pelaksanaan porgram kerja tersebut belum selesai atau masih dalam proses pengerjaan sebagian besar sudah bisa dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan renstra DLLAJ Kota Surakarta belum bisa berjalan maksimal karena munculnya berbagai hambatan, antara lain : terbatasnya dana/ anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, munculnya usulan masyarakat dalam musrenbang yang cenderung didahulukan untuk dilaksanakan membuat DLLAJ Kota Surakarta harus menyesuaikan program kerjanya dengan kebijakan walikota.

Kata kunci : Rencana Strategi, Implementasi, Lalu Lintas.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang yang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah yang juga bersifat umum dalam transportasi kota. Pada kota dengan jumlah penduduk yang besar yang mempunyai kegiatan yang sangat luas dan intensif, maka diperlukan pelayanan transportasi berkapasitas tinggi dan ditata secara terpadu atau dinamis. Hal ini dilakukan agar dalam penyelenggaraan transportasi dapat berjalan dengan baik.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3, Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di Indonesia masalah infrastruktur transportasi menjadi masalah yang seringkali menghambat masyarakat dalam melakukan segala kegiatannya. Pada moda transportasi air berulang kali terjadi kapal pengangkut penumpang tenggelam sehingga meminta banyak korban jiwa, transportasi udara juga sering terjadi kecelakaan pesawat sampai-sampai belum lama ini pemerintah mencabut ijin operasi salah satu maskapai penerbangan tanah air. Belum cukup, pada moda transportasi darat juga tidak ingin ketinggalan “berpartisipasi” dalam masalah tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya korban yang timbul akibat kecelakaan di jalan. Banyak hal yang ikut berperan
menyebabkan terjadinya berbagai masalah tersebut, mulai dari usia alat-alat transportasi yang dipakai, jalan yang tidak layak, lemahnya penegakan aturan dan pengawasan dari aparat, serta dari para penggunanya pula.

Sebagai contoh menurut penuturan Tulus Abadi, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), korban tewas yang ditimbulkan karena rusaknya kondisi jalan di Indonesia mencapai 3000 jiwa per tahun. Sementara itu di sektor lalu lintas jalan raya sendiri secara keseluruhan mencapai 30% dari jumlah 30.000 jiwa korban kecelakaan lalu lintas per tahun. Banyak hal yang ikut berperan menyebabkan terjadinya berbagai masalah tersebut, mulai dari usia alat-alat transportasi yang dipakai, jalan yang tidak layak, lemahnya penegakan aturan dan pengawasan dari aparat, serta dari para penggunanya pula. Menurut Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Timnas EKKT), berdasarkan evaluasi yang dibentuk pada awal 2007 yang dilakukan secara menyeluruh terhadap moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api menyimpulkan bahwa sektor transportasi di Indonesia memiliki kelemahan yang mendasar karena sistemnya tidak berjalan secara optimal. (Tempo, 14 April 2007)

Tidak hanya masalah kecelakaan saja yang membuat lalu lintas menjadi semakin sulit diatur; salah satu hal yang penting dan sulit diatasi adalah kemacetan. Hal ini diantaranya disebabkan semakin tingginya jumlah kendaraan yang melintas di jalan sementara panjang jalan tidak bertambah, bahkan cenderung menyempit karena digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) atau parkir yang banyak berada di tepi jalan sehingga hal tersebut semakin menambah kepadatan lalu lintas di jalan raya. Hal seperti ini banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia dimana badan jalan ditempati untuk areal parkir dan pedagang kaki lima (PKL), para pedagang ekonomi lemah itu banyak menempati tempat yang bukan peruntukannya seperti mangkal diemperan toko, kios pasar, dan merembet ke jalan. Akibatnya, ruas jalan menyempit dan membuat lalu lintas menjadi semakin padat yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari. Sementara itu parkir yang berada di tepi jalan juga menimbulkan masalah yang hampir sama rumitnya dengan para PKL yang menempati jalan yang seharusnya menjadi wilayah untuk kendaraan.

Namun dengan diberlakukannya otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa angin segar bagi pemerintah daerah karena daerah diberi kewenangan seluas-seluasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 tersebut maka pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Begitu pula di dalamnya termasuk pengelolaan sektor transportasi. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Hal ini menjadi sangat penting karena transportasi merupakan sektor vital dalam proses pembangunan sebuah kota dan berpengaruh besar pada sektor-sektor lainnya. Apabila transportasi di sebuah kota bagus dan tertata rapi maka pembangunan di kota tersebut akan bisa berjalan dengan lancar, begitu pula sektor lain seperti ekonomi, pariwisata, misalnya akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik salah satu diantaranya adalah Kota Surakarta, sebagai kota yang mengandalkan sektor perdagangan dan pariwisata, maka sektor transportasi terutama transportasi darat menjadi bagian yang vital dan sangat diandalkan sebagai pendukung, penunjang, dan pendorong bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah, karena hal itu adalah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya (Penjelasan umum UU No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Surakarta sebagai kota yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan di berbagai sektor apalagi letaknya yang sangat strategis menjadi magnet yang menarik banyak pihak untuk datang ke kota ini, baik itu hanya sekedar untuk istirahat sejenak, berkunjung di lokasi-lokasi wisata, bahkan untuk berinvestasi atau melakukan usaha di kota ini.

Dengan kondisi politik dan pemerintahan yang stabil dan kondusif membuat Pemerintah Kota Surakarta lebih leluasa dalam menjalankan kebijakannya di bidang transportasi. Kebijakan tersebut secara formal dijalankan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang angkutan jalan. Dasar pemikiran dibentuknya DLLAJ adalah untuk memberikan pelayanan masyarakat berkaitan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam menjalankan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ini DLLAJ tidak bekerja sendirian namun ada kerjasama dengan instansi-instansi terkait di dalam lingkup pemerintah kota, seperti Kepolisian, Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata, atau Kantor Pengelolaan PKL, Dinas Pengelola Pasar (DPP), dan Satpol PP. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik diantara instansi-instansi tersebut. Adanya kerjasama yang baik akan membuat kebijakan yang ditetapkan akan berjalan dengan baik. Kerjasama yang dilakukan oleh DLLAJ tentunya tidak hanya dengan dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta saja tetapi kerjasama antar daerah yang meliputi daerah-daerah di wilayah eks karesidenan Surakarta, yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten atau yang lebih dikenal dengan nama Subosukawonosraten untuk memaksimlkan outcome dalam kerjasama sektor transportasi merupakan salah satu unsur penting karena daerah-daerah tersebut saling berkaitan.

Selain dengan adanya kerjasama diantara instansi-instansi yang terkait, dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Pemerintah kota Surakarta juga merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh DLLAJ untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang tidak kalah penting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap tugas adalah adanya Pedoman kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Surakarta serta Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Surakarta yang membuat tugas dan wewenang DLLAJ lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

DLLAJ sendiri sebagai salah satu unsur Pemerintah Kota Surakarta yang menjalankan kebijakan di bidang transportasi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial di bidangnya masing-masing, apalagi juga didukung dengan tersedianya lembaga diklat lalu lintas untuk pengembangan SDM serta perhatian Pemerintah kota dalam upaya pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan tersedianya Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diharapkan akan dapat membenefitkan SDM dalam pelaksanaan tugas, dimana pada akhirnya akan dapat mencapai peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun dengan segala sumber daya dan daya dukung yang dimilikinya tak lantas menjadikan kota Surakarta tidak memiliki handicap atau penghalang dalam pertumbuhannya sendiri. Seperti misalnya di lingkungan DLLAJsendiri, masih terbatasnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan pelayanan kinerja lalu lintas yang besar. Masih sedikitnya aparat DLLAJ kota Surakarta membuat dinas kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari. Apalagi ditambah dengan masih terbatasnya prasarana administrasi dan operasional kinerja yang memadai yang membuat pelaksanaan tugas kurang bisa berjalan maksimal.

Sebagai kota yang terus mengalami pertumbuhan, sektor lalu lintasnya mulai menunjukkan gejala-gejala yang kurang mendukung. Sebagai contoh masalah kemacetan belakangan ini mulai menghantui kota Surakarta. Surakarta memiliki titik-titik kemacetan yang luar biasa. Seperti di pertigaan Jajar (faroka), Slamet Riyadi (nonongan).

Untuk memesan judul-judul SKRIPSI / TESIS atau mencari judul-judul yang lain silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak 0852.2588.7747 (AS) atau 0857.0.1111.632 (IM3)
Tags:
Leave a Reply

Current ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632

Stat