Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara

ABSTRAK

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan pendidikan, kehidupan manusia dapat berubah menjadi lebih baik. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, masih jauh perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup di Indonesia yang sempit ini, masih saja ada masyarakat yang terbelakang yaitu masih banyak masyarakat yang menyandang status buta aksara. Melihat permasalahan itu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berupaya untuk menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara di seluruh Kecamatan Sukoharjo guna meningkatkan tingkat keaksaraan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatanhambatan, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Karena evaluasi dapat menunjukkan dimana dan bagaimana harus dilakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo kemudian mengevaluasinya dengan menggunakan model CIPP (Contex, Input, Process, and Product). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik cuplikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yang terdiri dari empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan, sedangkan untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi data.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan diselenggarakannya program Pemberantasan Buta Aksara telah tercapai, yaitu adanya kemajuan warga belajarnya dalam bidang sosial maupun ekonomi. Secara sosial, masyarakat yang dulunya buta aksara sekarang mampu membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan secara ekonomi, masyarakat mampu berwirausaha secara mandiri dengan menerapkan materi keterampilan fungsional yang telah diberikan pada waktu proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hal yang utama didalam kehidupan era sekarang ini. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan merupakan unsur dasar yang menentukan kecekatan seseorang berpikir tentang dirinya dan lingkungannya.seseorang yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik maka akan mampu pula mengubah keluarganya, kelak dapat mengubah daerahnya kemudian dapat mengubah negara ke arah yang lebih baik. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan dan keterampilan sebab hal itu merupakan modal utama untuk bersaing dengan negara lain.

Misalnya Amerika Serikat mempunyai penemuanpenemuan baru di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat digunakan sebagai “nilai jual” ke negara lain tanpa menghilangkan keoriginalan penemuan awal yang mereka lakukan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, masih jauh perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang pendidikan. Dilihat dari ruang lingkup di Indonesia yang sempit ini, masih saja ada masyarakat yang terbelakang yaitu masih banyak masyarakat yang menyandang status buta aksara. (http://google.com/gwt/. 24 Juli 2009)

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka dalam upayanya meningkatkan tingkat keaksaraan di Indonesia, Direktorat Pendidikan Masyarakat telah mengintensifkan pelaksanaan program Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional. Program ini merupakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan keaksaraan (membaca, menulis, menghitung, tematik) serta keterampilan fungsional yang dibutuhkan terkait dengan kemampuan keaksaraan itu, sehingga dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam habitat dan komunitas hidupnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara di seluruh Kecamatan Sukoharjo. Sebelum dilaksanakan program ini maka dilakukan sosialisasi dan pendataan terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat buta huruf masyarakatnya yang kemudian sebagai acuan untuk menentukan daerah mana yang harus segera dilaksanakan program Pemberantasan Buta Aksara.

Berikut ini hasil pendataan pada tahun 2007/2008 :
Tabel 1
Rekap Jumlah Penduduk Buta Aksara Berdasarkan Jenis Kelamin
Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007/2008
NO DESA/KELURAHAN L P JUMLAH
1. Bulakrejo 33 97 130
2. Sonorejo 16 57 73
3. Mandan 12 18 30
4. Bulakan 15 23 38
5. Banmati 22 19 41
6. Dukuh 15 19 34
7. Sukoharjo – 21 21
8. Begajah 3 24 27
JUMLAH 394
Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat buta aksara di Kecamatan Sukoharjo cukup tinggi. Dari Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari 14 Kelurahan, dan terdapat 8 Kelurahan yang masih terdapat 394 penduduk penyandang buta aksara. Oleh karena itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo sebagai salah satu wadah pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan perlu menggalakkan program Pemberantasan Buta Aksara, karena lebih dari 50% Kelurahan di Kecamatan Sukoharjo terdapat penduduk yang masih menyandang buta aksara. Melihat banyaknya masyarakat di Kecamatan Sukoharjo yang menyandang status buta aksara ini, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo melaksanakan strategi untuk mengurangi tingkat buta huruf masyarakatnya, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa program pemerintah tersebut adalah program Pemberantasan Buta Aksara.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo harus mempunyai manajemen strategic yang baik. Sebagaimana dapat kita lihat rencana strategik Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo dalam menangani buta aksara, yaitu:

• Program pembelajaran yang diberikan kepada warga belajar adalah materi membaca, menulis, berhitung, dan analisis tematik.
• Target yang ingin dicapai oleh pemerintah dari pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yaitu :
  Mampu mengurangi jumlah masyarakat buta aksara bahkan menuntaskan buta aksara ke seluruh lapisan masyarakat serta membekali warga belajar dengan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
• Potensi yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini yaitu :
  1. Banyaknya guru yang bersedia membantu menjadi tutor dan penyelenggara program keaksaraan
  2. Kepedulian lembaga lain.
     Seperti : Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW
  3. Ada sebuah Perguruan tinggi yang berperan serta dengan menerjunkan mahasiswa KKN pada tiaptiap kelompok belajar menjadi tutor pembantu dalam proses pembelajaran
  4. Bantuan tenaga pengajar dari GOW
  5. Bantuan dari AISYIYAH
  6. Bantuan dari PKK

Jika dilihat dari segi ketersediaan tutor (tenaga pengajar), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam hal ketersediaan tenaga pengajar. Banyak kalangan yang bersedia untuk berpartisipasi membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah guna menangani masalah buta aksara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala lain yang menghambat pelaksanaan program pemerintah ini, antara lain :

1. Waktu pembelajaran yang tidak sesuai jadwal.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga belajar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil, buruh, sehingga pada waktu musim tanam dan musim panen banyak warga belajar yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar pada waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Sehingga pada tahap pertama (tahap pembinaan) pelaksanaan program ini, warga belajar belum bisa membaca, menulis dan berhitung secara tulis. Untuk tahap keduanya (tahap pemberantasan), warga belajar sudah bisa membaca kalimat sederhana dan menghitung hitungan sederhana. Kemudian di tahap ketiga (tahap pelestarian), diharapkan warga belajar sudah dapat membaca dan berhitung secara mandiri. Setelah selesai tahap ketiga dan warga belajar dinyatakan lulus ujian, maka warga belajar dapat mengikuti program kesetaraan paket A dengan menduduki kelas 4 Sekolah Dasar.

2. Kurangnya kesadaran warga belajar dalam mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara ini.
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sering dilakukan penjemputan warga belajar dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh penyelenggara, para tutor dan juga Ketua RT setempat.

Dalam pelaksanaan rencana strategik yang disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo ini masih terdapat beberapa kendala seperti yang telah disebutkan diatas. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi agar kedepannya program pemerintah dalam hal Pemberantasan Buta Aksara ini dapat berjalan lebih baik.

Pentingnya dilakukan evaluasi pada pelaksanaan suatu program yaitu :

1. Dengan dilakukannya evaluasi program, maka akan dapat memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program yang telah dilaksanakan tersebut.
2. Evaluasi program menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan.
3. Evaluasi dapat menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan.
4. Evaluasi yang dilakukan akan memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Dengan adanya evaluasi program, membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pembangunan. (http://www.yakita.com. 02 November 2008)

Dalam Djudju Sudjana (2006 : 48), dijelaskan bahwa tujuan umum evaluasi program adalah menyediakan atau menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program tersebut.