HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Eksklusi Sosial Terhadap Pekerja Migran Perempuan Filipina di Jepang dan Hubungannya Dengan Pembangunan Wilayah yang Tidak Seimbang (Unequal Development of Regions)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang eksklusi sosial terhadap pekerja migran perempuan Filipina di Jepang dan hubungannya dengan pembangunan wilayah yang tidak seimbang. Dalam menganalisa eksklusi sosial terhadap pekerja migran perempuan Filipina di Jepang dan hubungannya dengan pembangunan wilayah yang tidak seimbang menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori proses makro globalisasi yang salah satu aspeknya adalah pembangunan wilayah yang tidak seimbang. Pada akhir analisa, diketahui bahwa pembangunan wilayah yang tidak seimbang berdampak pada terjadinya eksklusi sosial terhadap pekerja migran perempuan Filipina di Jepang.

Kata kunci: Eksklusi sosial, pekerja migran perempuan Filipina, pembangunan wilayah yang tidak merata

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, Jepang sebagai negara maju yang kegiatan ekonominya bertumpu pada industri, ternyata menghadapi masalah yang serius dalam ketersediaan jumlah tenaga kerja. Masalah serius yang dihadapi oleh Jepang berkaitan dengan semakin bertambahnya penduduk usia tua dan menurunnya ‘kekuatan’ pekerja Jepang dalam jangka panjang karena kelompok angkatan pekerja muda menyusut dan pada umumnya mereka enggan untuk bekerja dalam pekerjaan kasar. Sebagai implikasi dari permasalahan tersebut pemerintah dan swasta Jepang melakukan penyesuaian dalam susunan angkatan kerja dan teknologi robotisasi (Hidayat, 2006, hal.219). Namun banyaknya pekerjaan dalam sektor lain seperti konstruksi dan pekerjaan umum sangat membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan kurangnya tenaga kerja lokal yang bersedia mengerjakan pekerjaan di sektor pekerjaan kasar dan menengah pada akhirnya membuat banyaknya tenaga kerja asing bermigrasi ke Jepang.

Secara umum, ada dua faktor yang mendukung terjadinya migrasi pekerja asing ini yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Faktor pendorong (push factor) adalah faktor yang mendorong pekerja asing ini untuk bekerja di luar negaranya. Faktor ini berada pada negara-negara miskin atau sedang berkembang yang membutuhkan lapangan kerja (Hidayat, 2008, hal.7). Pengaruh desakan dari pemerintah kepada pekerja yang bekerja di luar negaranya sebagai jawaban atas pengangguran yang terjadi di negara mereka. Di sisi lain pengiriman tenaga kerja ini juga mampu menopang ekonomi negara tersebut. Pengiriman tenaga kerja ini telah menjadi sebuah industri yang dibuktikan dengan munculnya kantor atau agen yang bertugas merekrut tenaga kerja dan menyalurkannya ke negara-negara yang membutuhkan.

Negara maju atau sedang berkembang pesat amat membutuhkan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penarik (pull factor) (Hidayat, 2008, hal.7). Faktor ini ditentukan oleh negara-negara yang menerima tenaga kerja asing termasuk negara yang mengalami restrukturisasi industri di mana berakibat terhadap pekerja lokal beralih ke sektor pekerjaan dengan teknologi yang lebih tinggi. Peralihan tersebut menciptakan kekosongan secara intensif pada sektor pekerjaan 3K (kitanai, kiken, kitsui). Selain itu, meningkatnya biaya hidup dan berubahnya peranan wanita dalam masyarakat menyebabkan banyak wanita yang meninggalkan pekerjaan rumah dan ikut bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik asing (The Asian Women Resource Exchange, 1995).

Berkaitan dengan kedua faktor di atas, ada pula faktor yang menyebabkan arus masuk pekerja asing ke Jepang meningkat. Pertama, adanya tuntutan tenaga kerja untuk mengisi sektor domestik yang didukung dengan kondisi perekonomian Jepang, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kurangnya tenaga kerja. Kedua, permintaan tenaga kerja asing berdasarkan tingkatan upah yang tinggi. Ketiga, adanya perkembangan ekonomi dari negara-negara tetangga Jepang. (Hidayat, 2006, hal.229).

Jumlah orang asing yang datang ke Jepang dengan tujuan bekerja dan bekerja secara legal adalah sekitar 108.000 orang pada tahun 1999 (Japan Almanac, 2001). Pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak tahun 1970an hingga 1980an membuat Jepang sebagai negara ‘economic super power’ (Ryuuhei, 1992, hal.301). Ide ini membuat orang-orang di kalangan Dunia Ketiga berpikir bahwa Jepang ialah negara dengan keadaan ekonomi yang menjanjikan. Sejak itu banyak pekerja asing mencari pekerjaan di Jepang. Setelah perekonomian Jepang menjadi kuat, mayoritas penduduk Jepang bekerja di sektor pekerjaan kepegawaian yang pada akhirnya menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja di sektor industri jasa, konstruksi dan manufaktur (Sellek, 2001, hal.41-43).

Jepang yang mengalami masalah dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja di beberapa sektor pekerjaan, terutama sektor pekerjaan 3K yang tidak mampu dipenuhi oleh pekerja Jepang didukung oleh masuknya penduduk asing yang mengakibatkan munculnya permintaan terhadap pekerja asing untuk mengisi sektor pekerjaan tersebut. Penduduk asing di Jepang meningkat secara drastis pada tahun 1980an dan awal tahun 1990an. Masuknya pekerja migran ke Jepang berawal dari tahun 1970. Ada beberapa pembabakan mengenai masuknya pekerja migran ke Jepang. Pada tahun 1960an hingga tahun 1970an masuk trainees atau siswa yang mengikuti pelatihan. Tahun 1970an masuk pekerja migran wanita yang bekerja di industri seks dan hiburan. Akhir tahun 1980an masuk pekerja migran pria sebagai pekerja di bidang manufaktur dan konstruksi. Awal tahun 1990 masuk Nikkeijin sebagai tenaga buruh tidak ahli (unskilled labour) (Komai, 1993,hal.2-3).

Ada pula empat kategori dari pekerja asing migran yang masuk ke Jepang, yaitu orang-orang yang masuk ke Jepang secara illegal, orang-orang yang menetap di Jepang dengan visa yang sudah habis masa berlakunya, orang-orang yang bekerja tapi jenis pekerjaannya tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang tertera di dalam visa, dan orang-orang keturunan Jepang-Amerika Latin yang disebut dengan Nikkeijin yang legal dan mempunyai hak sebagai pekerja tidak ahli (unskilled labour) (Komai,1993, hal.2-3).

Gelombang penduduk asing tersebut datang dari Filipina, China, Brazil, Peru, Thailand dan negara-negara berkembang lainnya. Para pendatang (new comers) ini terdiri atas pekerja yang memiliki dokumen (legal) dan tidak memiliki dokumen (illegal) (Sugimoto, 2003, hal.204). Pada akhirnya, sektor pekerjaan 3K tadi diisi oleh para penduduk asing yang menjadi pekerja asing migran di Jepang. Pekerja asing mempunyai peranan yang penting dalam ekonomi Jepang dan akan dibutuhkan lebih banyak lagi untuk memenuhi tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa bagi penduduk lansia yang jumlahnya semakin meningkat di Jepang (Kingston, 2004, hal.301).

Menurut Matsu Yayori, seorang jurnalis yang mengangkat masalah pekerja migran perempuan, meningkatnya jumlah pekerja migran, akan memunculkan masalah mengenai status legal mereka secara hukum di Jepang (Yayori, 2002, hal.136). Pada tahun 1991, pekerja migran perempuan yang masuk ke Jepang secara illegal berasal dari Thailand, Filipina, Korea dan Cina. Menurut data pada tahun 1993, sebanyak 5.030 atau 34,4 persen dari 14.640 pekerja migran perempuan yang ada di Jepang, bekerja sebagai pelayan (hostess) (Kajita, 1994, hal.126). Sedangkan pekerja yang mengerjakan pekerjaan kotor, pekerjaan dengan upah yang tidak mencukupi dan pekerjaan yang tidak diinginkan berasal dari Filipina, Thailand, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Korea. Kebanyakan dari pekerja ini adalah juga merupakan pekerja illegal yang bekerja tanpa memiliki visa. Diperkirakan hampir 100.000 pekerja migran perempuan datang ke Jepang tiap tahun, termasuk pekerja migran perempuan yang memiliki visa sebagai penghibur dan perempuan yang bekerja secara illegal dengan visa wisatawan. Lebih dari 90 persen dari pekerja migran perempuan ini berasal dari tiga negara, yaitu Filipina, Thailand dan Taiwan. Pekerja migran perempuan dari negara-negara tersebut datang ke Jepang untuk bekerja di industri seks yang terpusat pada bar, restoran dan klub. (Yayori, 2002, hal.143)

Selain masalah status illegal mereka, pekerja migran tersebut terutama migran perempuan mengalami merupakan kelompok sosial yang tereksklusi di antara populasi yang juga mengalami hal yang sama di Jepang. Pertama, sebagai warga asing di tempat mereka bekerja, mereka biasanya menjadi korban dari rasisme dan diskriminasi. Mereka biasa dihubung-hubungkan dengan masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, penyakit dan epidemi. Kedua, mereka dianggap sebagai properti atau barang yang dapat diperjual-belikan karena status mereka sebagai perempuan yang ”diekspor” sebagai tenaga kerja. Mereka dipekerjakan pada bidang 3K, pekerjaan domestik dan industri hiburan. Ketiga, sebagai perempuan mereka menjadi korban dari kekerasan fisik (physical abuse), penyalah gunaan secara ekonomi (economic abuse), kekerasan verbal serta psikologis (verbal and psychological abuse) hingga kekerasan seksual (sex abuse) (The Asian Women Resource Exchange, 1995).

Berpijak pada kondisi pekerja migran perempuan yang demikian, skripsi ini menganalisa masalah eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan di Jepang dengan pekerja migran perempuan Filipina sebagai bahan kajian. Teori yang digunakan untuk menganalisa proses eksklusi sosial yang dialami oleh pekerja migran perempuan di Jepang adalah teori proses makro globalisasi (macroprocess of globalization) (Parrenas, 2001, hal.24). Teori proses makro globalisasi menekankan pada ketidak setaraan ekonomi yang terjadi antara negara Dunia Pertama dan negara Dunia Ketiga sehingga menyebabkan adanya permintaan dan penawaran akan tenaga kerja migran. Proses makro globalisasi (macroprocess of globalization) juga berdampak pada munculnya pembangunan tidak setara (unequal development) antara kedua Dunia tersebut yang menghasilkan eksklusi sosial terhadap pekerja migran dari negara Dunia Ketiga (Wulansari, hal.16).

Selanjutnya, pemilihan pekerja migran perempuan Filipina sebagai bahan kajian didasari oleh pertimbangan bahwa Filipina merupakan salah satu representasi dari negara Dunia Ketiga yang banyak mengirimkan pekerja migran ke negara-negara Dunia Pertama. Filipina juga banyak mengirimkan tenaga kerja ke Jepang, terutama perempuan yang sebagian besar bekerja di bidang jasa di mana sebagian besar dari mereka bekerja dalam bidang industri hiburan di Jepang. Pada tahun 2000 terdapat 144.871 warga Filipina di Jepang dan menjadi kelompok etnis migran terbesar keempat di Jepang. Kebanyakan dari warga Filipina di Jepang adalah perempuan dan 60 persen dari mereka bekerja sebagai pelayan (hostess) di Jepang (Parrenas, 2008, hal.2). Dengan mengkaji Filipina diharapkan dapat tergambar dengan jelas ketidak setaraan pembangunan (unequal development) akibat proses globalisasi yang terjadi antara Jepang dan Filipina serta dampaknya bagi pekerja migran perempuan Filipina yang bekerja di Jepang.

Ada beberapa arti eksklusi sosial bagi pekerja migran dari Asia. Pertama, mereka memiliki kesulitan dalam menerima status inferior yang diserahkan kepada mereka dengan cara dibayar untuk bekerja sebagai pekerja domestik dan pekerja seks. Kedua, mereka menyadari bahwa mereka dengan mudahnya dapat menjadi objek dari eksploitasi dan dominasi. Ketiga, mereka merasakan rasa kehilangan harga diri dalam keluarga maupun hubungan sosial (Wulansari, hal.16). Dalam politik globalisasi, pembangunan daerah yang tidak seimbang, termasuk di dalamnya hierarki ekonomi berbasis negara (nation-based hierarchy of economic) dan tingkat pendidikan membuat perempuan migran Asia tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang mempekerjakan mereka (employer) di Dunia Pertama. Sebagai konsekuensinya, posisi yang tidak setara ini membuat hubungan yang tidak setara serta ketidak seimbangan kekuasaan antara perempuan migran Asia dengan orang yang mempekerjakan mereka.

Perbedaan kekuasaan yang tidak seimbang ini menjadi sumber dari terjadinya eksklusi sosial yang mereka alami (Wulansari, hal.16). Parrenas pun mengungkapkan adanya kasus yang menunjukkan perlakuan tidak adil dari negara Dunia Pertama terhadap pekerja migran dari negara Dunia Ketiga. Seorang pekerja migran perempuan Filipina yang bekerja di industri hiburan di Jepang, dipekerjakan sejak berusia 19 tahun di mana seharusnya yang diperbolehkan untuk mulai bekerja di industri ini adalah perempuan berusia 21 tahun. Kemudian ia tidak mendapatkan bayaran yang sesuai dengan upah yang seharusnya diterima oleh pekerja di industri tersebut. Ia juga tidak akan menerima upah sebelum masa kontraknya berakhir (Parrenas, 2008, hal.4). Bentuk-bentuk perlakuan yang tidak adil lainnya antara lain para pekerja migran perempuan ini ditempatkan di dalam penampungan yang tidak layak, kumuh. Mereka terkekang dan hidup bagai di dalam sel. Paspor dan tiket pesawat mereka disita. Upah mereka tidak dibayar sesuai dengan kontrak. Ada pula kasus pemukulan terhadap seorang pelayan (hostess) Filipina yang dilakukan oleh orang yang mempekerjakannya (employer) karena menolak untuk tidur dengan pelanggannya. Ia meninggal akibat kerusakan otak (Yayori, 2002, hal.144-145).

Untuk memesan judul-judul SKRIPSI / TESIS atau mencari judul-judul yang lain silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak 0852.2588.7747 (AS) atau 0857.0.1111.632 (IM3)
Tags: , ,
1 Comment
  1. bagaimana caranya saya dapat pdfnya??tenkyu

Leave a Reply

Current day month ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632