HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Legislatif (DPRD) Di Kota Kodya Surakarta

Contoh Proposal Penelitian Hukum – Proposal penelitian merupakan langkah awal seorang peneliti sebelum membuat karya ilmiah seperti skripsi atau tesis. Proposal merupakan gambaran awal tentang apa yang akan dituangkan dalam karya ilmiah. Dapat dikatakan juga bahwa proposal merupakan bagian dari karya ilmiah itu sendiri karena proposal merupakan garis besar yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah.

Berikut ini merupakan salah satu contoh proposal penelitian hukum dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Legislatif (DPRD) Di Kota Kodya Surakarta”

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebenarnya termasuk “penyakit” universal, sebab hampir seluruh negara dihinggapi penyakit ini, terlebih lagi pada negara yang sedang berkembang dikarenakan sistem kontrol sosial yang belum memadai dan penegakan hukum yang masih setengah hati.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengidap penyakit ini dan telah berupaya keras untuk memberantas habis penyakit tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan membentuk undang-undang anti korupsi yang memuat aturan-aturan hukum dan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku korupsi. Selain itu juga telah dibentuk lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang memberikan peluang timbulnya tindak pidana korupsi.

Perbuatan korupsi dapat menimbulkan situasi sikap hidup untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, pelaksanaan segala peraturan yang menyangkut orang banyak di persulit untuk maksud mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi atau segolongan masyarakat, dan persaingan yang tidak sehat dari segala lapisan masyarakat sebagai penjelmaan perbuatan korupsi yang terselubung. Tingkat perkembangan perbuatan korupsi yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat  dan timbul dalam segala lapisan masyarakat, sehingga korupsi telah membudaya.[1]

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa perbuatan korupsi telah membudaya dikalangan masyarakat dan negara Indonesia, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat umum.

“Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan bidang-bidang kehidupan yang lain seperti bidang politik, ekonomi dan sosia-budaya,”[2]. sehingga pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut.

Tindak pidana korupsi itu sendiri dalam lapangan hukum pidana merupakan tindak pidana yang memuat ketentuan penyimpangan dari azas-azas hukum dan aturan umum KUHP sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 103 KUHP, yang dalam menyelesaikannya menggunakan aturan-aturan dan cara-cara yang khusus pula.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Persoalan korupsi dihadapi oleh hampir seluruh wilayah negara Indonesia, tak terkecuali Kodia Surakarta. Menghadapi masalah yang sama pula. Pemerintah Daerah Surakarta bersama pihak yang terkait terus berupaya untuk memberantas setiap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan wilayahnya yang juga termasuk lingkungan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta.

Korupsi dapat terjadi dimana saja, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sebagai anggota badan legislatif (DPRD II) tidak luput juga dari perbuatan korupsi dengan berbagai metode korupsi. Korupsi dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

  1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
  2. Kelemahan-kelemahan pengajaran agama dan etika.
  3. Kolonialisme.
  4. Rendahnya pendidikan

Plato seorang filsafat Yunani rnenyatakan bahwa kejahatan timbul karena tidak adanya pengetahuan akan kebajikan (ren­dahnya pendidikan).

  1. Kemiskinan.
  2. Tidak adanya hukuman yang keras.
  3. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korup­si.
  4. Sistim birokrasi.
  5. Perubahan radikal.
  6. Keadaan masyarakat.

Melihat susunan dan kedudukan sebagai anggota legislatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diketahui bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran; dan pengawasan.

Selanjutnya Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diketahui bahwa:

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:

  1. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
  2. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama­sama dengan bupati/walikota;
  3. melaksanakan . pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/ walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur;
  5. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
  6. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Sedangkan Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Hak Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

  1. mengajukan rancangan peraturan daerah;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih;
  5. membela diri;
  6. imunitas;
  7. protokoler; dan
  8. keuangan dan administratif.

Sedangkan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

  1. mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
  3. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
  5. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  6. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  7. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  8. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
  9. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan
  10. menjaga etika dan norms dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Dengan melihat tugas dan wewenang pada poin ke-2 serta hak dan kewajiban pada poin ke-7 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kodia Surakarta, kedudukan legislatif sebagai lembaga yang terhormat; terpandang tempat aspirasi rakyat serta teladan bagi rakyat seharusnya anggota legislatif ini tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Namun dalam kenyataannya anggota legislatif tersangkut dalam tindak pidana korupsi. Apabila ditinjau dari sebab-sebab terjadinya korupsi, misalnya karena ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan atau karena tidak adanya hukuman yang keras bisa menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif dengan topik/judul: “KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF (DPRD) DI KODIA SURAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa anggota legislatif di wilayah Kodia Surakarta dituduh melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari sudut kriminologi?

2. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh agar anggota legislatif Kodia Surakarta tidak melakukan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1.     Tujuan Umum

Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian perkara-perkara korupsi yang terjadi dengan secara efektif dan efisien.

2.     Tujuan Khusus

Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui mengapa anggota legislatif di wilayah Kodia Surakarta dituduh melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari sudut kriminologi.
  2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang ditempuh agar anggota legislatif Kodia Surakarta tidak melakukan tindak pidana korupsi.
  3. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis, yaitu :

1.    Dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, yaitu dalam hal terjadinya kasus korupsi dan upaya penyelesaiannya.

2    Bagi masyarakat, untuk memberikan kesadaran bahwa perbuatan korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

3    Bagi pihak yang terkait dengan upaya penyelesaian tindak pidana korupsi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara-perkara korupsi yang terjadi.


[1] Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 34.

[2] Ibid, hlm. 30.

Tags:
Leave a Reply

Current day month ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632