HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

ABSTRAK

Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah bagaimana dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan secara teoretis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya), bahan hukum sekunder (putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan literatur-literatur lainnya yang terkait) dan bahan hukum tersier (internet), teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 183, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang kesemuanya memuat tentang laporan penelitian BAPAS, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang ditarik dari alat bukti yang ada. Hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan secara teoretis adalah belum adanya pedoman bagi hakim tentang pemidanaan terhadap terdakwa anak serta Pengadilan Anak yang masih merupakan bagian dari Pengadilan Umum dan belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan Nasional Indonesia telah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terarah, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spirituil yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machtsstaat). Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (C. S. T. Kansil, 1989 : 346) Penegakan hukum dalam Negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam Negara hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu banyaknya anak yang melakukan tindak pidana. Setiap tahunnya lebih dari 4.000 (empat ribu) anak diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan. Maka tidaklah heran bila 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2 %) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53,3 %, berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orangorang dewasa dan pemuda. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan (www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf). Masalah-masalah tersebut menyebabkan para penegak hukum harus bekerja secara ekstra untuk dapat menegakkan keadilan. Keberadaan anak dalam suatu bangsa sangatlah penting karena anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, yaitu mewujudkan cita-cita untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia.

Anak merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan nasional Indonesia, yang juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak dalam perkembangannya menuju ke kedewasaan, ada kalanya melakukan perbuatan yang lepas kontrol, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masapertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat ia bergaul. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Gatot Supramono, 2000 : IX). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya tindak pidana yang dilakukan anak adalah dengan diterapkannya sanksi hukum pidana bagi anak yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini peranan hakim yang menangani perkara pidana anak sangatlah penting. Hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana. Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harusmempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hakim tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana. Berbagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam menghadapi masalah anak adalah sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, penegak hukum, dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut harus lebih memberikan perhatian dan penanganan secara khusus dengan melakukan pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dalam penegakan hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Suatu masalah tersendiri bagi hakim yang menangani perkara pidana anak adalah dalam hal perlakuan terhadap anak. Karena pelaku tindak pidana masih termasuk anak-anak, maka perlakuan terhadap anak tersebut harus dibedakan dengan orang dewasa pada saat proses persidangan, sebab dilihat secara fisik dan pikirannya memang berbeda dengan orang dewasa. Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang tersangka atau terdakwanya adalah orang dewasa. Bagir Manan (dalam Gatot Supramono) mengatakan di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai ”orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya- kecuali di Lembaga Pemasyarakatan- dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus (Gatot Supramono, 2000: 10) Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka/terdakwa anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka/ terdakwa anak dengan cara yang sama dengan orang dewasa, bahkan kadang-kadang dengan cara dibentak, dipukul, ditakuti, bahkan dengan kekerasan. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya (Gatot Supramono, 2000 : 10). Munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan. Sebelum  berlakunya kedua undang-undang tersebut, terasa masih minim sekali peraturan hukum yang menyangkut tentang peradilan anak. Peraturan yang mengatur pengadilan anak sebelum berlakunya undang-undang tersebut adalah Pasal 45, 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Selain Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ada juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur perlindungan terhadap anak. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan perlindungan bagi anak didalam lingkungannya saat keadaan bahaya. Selanjutnya Pasal tersebut berbunyi ”Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan”. Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Dari pasal tersebut telah dinyatakan dengan jelas bahwa undang-undang dengan tegas menyatakan dan mendorong pentingnya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Putusan hakim yang berisikan sanksi pidana bagi terdakwa anak tidak boleh menimbulkan pengaruh buruk bagi sikap mental dan kejiwaan anak, yang membuat nilai-nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah daripada sebelumnya, karena penjatuhan pidana tidak berorientasi pada sifat pembalasan dan penghukuman, tetapi lebih bertitik tolak pada kepentingan kesejahteraan anak dan masa depan anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila yang bersangkutan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) tetap diajukan ke sidang anak (Wagiati Soetodjo, 2006 : 29). Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhi hukuman pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak (Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). Menurut Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak, sejak adanya sangkaan atau penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial (social worker), yaitu BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak)1 yang membuat Case Study tentang anak dalam sidang. Pembuatan Case Study ini merupakan hal yang terpenting dalam sidang anak karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak di kemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat Case Study dapat dilihat dengan nyata keadaan anak. Apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan Case Study, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan anak yang sebenarnya sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang. Yang tercantum dalam Case Study adalah gambaran keadaan anak, berupa masalah sosialnya, kepribadiannya, maupun latar belakangnya, dan juga saran-saran dari petugas BISPA kepada hakim mengenai tindakan yang sebaiknya diambil, guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak (Wagiati Soetodjo, 2006 : 45-47). Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa anak, hakim harus memiliki perasaan yang peka dalam artian hakim harus menilai dengan baik dan objektif, dan penjatuhan hukuman tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis ingin menganalisa putusan hakim yang telah in kracht untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dalam suatu penulisan hukum dengan judul : ”ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK”

No tags for this post.
Leave a Reply

Current ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632

Stat