HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (Pkms) Tahun 2008

ABSTRAK

Program PKMS merupakan program yang bertujuan membangun derajat kesehatan masyarakat Kota Surakarta. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia, serta sebagai solusi terhadap ketidakmampuan masyarakat miskin dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Selain itu, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa secara umum kinerja dan pengelolaan anggaran pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS berjalan dengan baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain adanya penduduk siluman yang dengan mudah mendapatkan KTP Surakarta karena kurangnya pengawasan administratif, kurang maksimalnya pelayanan kesehatan karena sumber daya manusia yang terbatas dan pelaksanaan program yang kurang efektif karena masih terkonsentrasi pada pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

Kata kunci : kebijakan publik, program PKMS, kinerja birokrasi, pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Surakarta pada awal tahun 2008 mengimplementasikan suatu program jaminan kesehatan daerah. Dimana program tersebut dirumuskan menjadi semacam asuransi kesehatan untuk masyarakat Kota Surakarta dengan premi asuransi yang dibayar oleh Pemerintah Kota Surakarta. Program ini diberi nama dengan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Program PKMS merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan peningkatan derajad kesehatan yang optimal.

Dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta, terutama bagi masyarakat miskin. Jaminan kesehatan yang diberikan berwujud upaya kesehatan yang berjenjang dan komprehensif. Upaya kesehatan ini dilakukan agar kesehatan masyarakat terpelihara. Sehingga menciptakan masyarakat Kota Surakarta yang sehat dan produktif. Pidato Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke44 tanggal 12 November 2008 yang menerangkan bahwa “Rakyat yang sehat adalah juga wujud keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang memiliki deraja kesehatan yang setingitingginya baik secara fisik, mental maupun sosial serta memiliki produktifitas yang tinggi. Berbagai studi menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara derajat kesehatan masyarakat dengan produktifitas masyarakat. Produktifitas merupakan perwujudan kualitas sumber daya manusia yang baik” (departemenkesehatan.go.id). Dengan demikian, adanya program pemerintah dalam pembangunan derajat kesehatan masyarakat, seperti program PKMS ini. Maka secara tidak langsung program tersebut akan mendorong terciptanya kualitas sumber daya manusia.

Upaya untuk mendorong terciptanya kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan permasalahan klasik bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 2006, melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada setingkat diatas Vietnam atau berada diperingkat 108 diantara negara diseluruh dunia (dalam Sutarto, 2008:18). Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah dan berada dibawah Negara-negara lain didunia.

Untuk itu, diperlukan suatu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dalam upayanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, antara lain tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan (Sutarto, 2008:18). Pernyataan tersebut mempertegas bahwa upaya kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dalam usaha pemerintah dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, melihat pada kenyataan bahwa pada tahun 2005 Indonesia memiliki Angka Kelahiran Hidup (life expetancy birth) dengan rasio 69,7 dan menempati urutan ke120 dari 191 negaranegara di dunia (undp.org). Sementara itu, pada tahun 2005 Angka Kematian Bayi (IMR) sebesar 39 per 1000 kelahiran hidup termasuk kategori sedang ditingkat ASEAN. Sedangkan Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) antara tahun 20022004, yakni sekitar 307 per 100.000 kelahiran hidup (Sutarto, 2008:65). Datadata tersebut semakin menunjukkan bahwa upaya kesehatan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, upaya kesehatan masyarakat melalui program PKMS tersebut dinilai sebagai upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia.

Namun demikian, selain permasalahan sumber daya manusia. Program PKMS ini juga dilatar belakangi adanya realita bahwa banyak masyarakat miskin di Kota Surakarta yang belum tertampung dalam program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan tidak termasuk dalam kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Padahal program Askeskin/Jamkesmas ini merupakan program yang berusaha memberikan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi kesehatan yang prima dan berkualitas kepada seluruh masyarakat luas, terutama bagi warga yang miskin atau hampir miskin. Hal tersebut dikarenakan terbentur dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dana yang dikucurkan dari APBN belum mampu menutupi seluruh kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan, terutama dalam pelaksanaan program Askeskin/Jamkesmas. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah, sehingga dana perimbangan yang dialokasikan oleh pusat hanya sebagai anggaran untuk program-program yang berasal dari pusat juga. Selebihnya, daerah harus mampu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surakarta, pada bulan November tahun 2007 tercatat sebanyak 107.004 jiwa termasuk dalam kuota Askeskin/ Jamkesmas dan 88.000 jiwa termasuk dalam ASKES PNS. Sedangkan masyarakat Kota Surakarta yang belum memiliki asuransi/jaminan kesehatan tercatat 343.325 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Surakarta yang belum memiliki asuransi/jaminan kesehatan.

Selain itu, permasalahan kemiskinan masyarakat juga semakin memburuk keadaan. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat miskin menjadi permasalahan utama dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal tersebut mengakibatkan tidak seluruh masyarakat miskin dapat tertangani melalui program Askeskin/Jamkesmas. Dampak yang lebih jauh adalah adanya sejumlah masyarakat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan kontribusinya terhadap upaya pengentasan kemiskinan masyarakat.

Di Kota Surakarta sendiri berdasarkan SUSENAS tahun 2007 dari 515.372 jumlah penduduk Kota Surakarta tercatat sejumlah 65.884 orang (sekitar 12,78% dari jumlah penduduk) yang terdiri dari 25.117 keluarga berada pada garis kemiskinan (konsorsiumsolo.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan berdampak pada akses masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk itu, program PKMS ini menjadi sebuah program terobosan yang tepat oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dalam implementasi program PKMS tersebut, berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2008 telah berhasil mencatat peserta sejumlah 146.636 jiwa baik peserta kartu Gold maupun kartu Silver. Dengan rincian peserta kartu Gold sejumlah 3.661 jiwa dan kartu Silver sejumlah 142.975 jiwa. Jumlah yang cukup banyak mengingat program PKMS ini baru berjalan selama satu tahun. Sedangkan dari segi anggaran, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surakarta, program PKMS mendapatkan alokasi dana secara keseluruhan sekitar 16,479 miliar.

Dana tersebut murni berasal dari APBD Kota Surakarta. Dana yang cukup besar untuk suatu program pemeliharaan kesehatan masyarakat tingkat daerah. Namun demikian, implementasi program PKMS tetap membutuhkan perhatian dari masyarakat. Hal tersebut sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui program PKMS ini. Selain itu, sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun apabila dalam implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan. Maka kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Untuk itu, sebagai wujud nyata upaya pembangunan kesehatan di kabupaten/ kota dalam implementasi program PKMS ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya mengenai manajemen pembangunan kesehatan dan pembiayaan kesehatan (Sutarto, 2008). Dalam hal ini, manajemen pembangunan kesehatan adalah kaitannya dengan kinerja birokrasi pelaksana, yakni Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta selaku institusi pelaksana program PKMS memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Bentuk nyata dari pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab tersebut adalah kinerja intitusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena dengan kinerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berjalan baik, akan mewujudkan tujuan program PKMS tersebut. Sedangkan pembiayaan kesehatan adalah kaitannya dengan pengelolaan pembiayaan kesehatan dalam program PKMS. Mengingat bahwa anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pembangunan kesehatan yang komprehensif. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan dalam program PKMS ini. Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan perencanaan anggaran program PKMS tersebut. Karena hanya dengan pengelolaan anggaran yang baik, maka diharapkan akan tercipta akuntabilitas anggaran.

Tags: , , , ,
Leave a Reply

Current ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632

Stat